Debitur merupakan Bank Dalam Likuidasi (BDL), Bank BekuOperasional (DBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) ataueks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);6. Surat pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelang yangisinyaakan bertanggungjawab apabila terjadi gugatan perdatadan/atau tuntutan pidana, dan7.

Salinan/ foto copy surat pemberitahuan rencana pelaksanaanlelang kepada debitor oleh kreditor, kecuali debitor HakTanggungan adalah Bank Dalam Likuidasi, Bank BekuOperasional, Bank Beku Kegiatan Usaha atau Eks BPPN. Dalamhal pemilik jaminan bukan dreditor maka pemberitahuanpelaksanaan lelang juga disampaikan kepada pemilik jaminan;2. Bukti pengumuman lelang;3. SKT/SKPT dalam hal obyek yang dilelang berupa tanah atautanah dan bangunan;4.

Faktanya Berkah tidak memiliki piutangatau tagihan terhadap CILMP PT Citra Industri LogamMesin Persada;ai Utang CILMP kepada PT Bank Internasional Indonesia(BII) yang kemudian diambil alih oleh (BPPN) BadanPenyehatan Perbankan Nasional dan dijual kepadaHal. 32 dari 97 hal. Put.

Termohon tidak memiliki Kewajiban apapun kepada Pemohonterkait dengan hutang CILMP dan TSJP yang diselesaikanoleh Berkah melalui BPPN, karena Berkah melalui RUPSLBTPI tanggal 18 Maret 2005 (meskipun masih disengketakan)telah menuntaskan penyelesaian transaksi antara Termohondan Berkah dengan melaksanakan salah satu alternatifpenyelesaian yang diagendakan dalam RUPSLB TPI tanggal18 Maret 2005 sebagaimana ternyata dari undangan RUPSLBtanggal 10 Maret 2005 dan Akta Pernyataan KeputusanRUPSLB 18 Maret

Utang CILMP kepada PT Bank Internasional Indonesia(BI), yang kemudian diambil alih oleh BPPN/BadanPenyehatan Perbankan Nasional dan dijual kepada Berkahmerupakan bagian dari penyelesaian hutang 7TP/ PTCiptaTelevisi Pendidikan Indonesia yang harus dilakukan olehBerkah, selaku investor di TPI berdasarkan InvestmentAgreement tanggal 23 Agustus 2002 antara Berkah denganTPI dan Para pemegang saham TPI (termasuk Termohon);Hal. 55 dari 97 hal. Put.

Termohon tidak memiliki Kewajiban apapun kepada Pemohon terkaitdengan hutang CILMP dan TSJP yang diselesaikan oleh Berkahmelalui BPPN, karena Berkah melalui RUPSLB TPI tanggal 18 Maret2005 (meskipun masih disengketakan) telah menuntaskan penyelesaianHal. 56 dari 97 hal. Put.

No. 862 K/Pdt/2013 dengan hutang CILMP dan TSJPyang diselesaikan oleh Berkahmelalui BPPN, karena Berkahmelalui RUPSLB TPI tanggal 18Maret 2005disengketakan) Telah Menuntaskan(meskipun masihPenyelesaian Transaksi AntaraTermohon Dan Berkah denganmelaksanakan salah satu alternatifpenyelesaian yang diagendakandalam RUPSLB TPI tanggal 182005ternyata dari undangan RUPSLBtanggal 10 Maret 2005 dan AktaPernyataan Keputusan RUPSLB18 Maret 2005 Nomor 16, yaituInvestmentMaret sebagaimanamelaksanakanAgreement

Ida Djubaidah alias IdaMokodompit selaku Sekretaris YKK BUN menyerahkan kepada pihak BPPN(Badan Penyehatan Perbankan Nasional), berupa:1. 4.607.400 lembar saham PT.BUN yang tersimpan di dalam 3 almari;2. Deposito berjangka dengan nilai lebih dari Rop15.000.000.000,00 danPada Tahun 2003 setelah PT. BUN berstatus BBO ketika Terdakwa Hj. IdaDjubaidah alias ida Mokodompit sekretaris YKK BUN bersamasama denganTerdakwa 2 Drs.

/Pid/2016.Bahwa pada bulan Maret 1998 status PT.BUN adalah BTO (Bank Take Offer)sehingga segala kebijakan masalah perbankan diambil alin oleh pejabatyang ditunjuk oleh otoritas pebankan kemudian pada bulan Agustus 1998 PT.BUN berubah statusnya menjadi BBO (Bank Beku Operasi) atau dilikuidasi,sehingga segala aktivitas perbankan diambil alin selurunnya oleh pemerintahsehingga pada bulan Februari 1999, Terdakwa Hj. da Djubaidah alias IdaMokodompit selaku Sekretaris YKK BUN menyerahkan kepada pihak BPPN

Penyerahan barang yang dikenakan pajak harusmemenuhi syaratsyarat sebagai berikut : d) Penyerahan dilakukan dalamrangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.bahwa selain itu, Pasal 1A ayat (2) huruf b Undangundang Pajak Pertambahan Nilaia quo menyebutkan Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BarangKena Pajak adalah: b. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang.bahwa menurut S869/P J.313/2005 sebagaimana tersebut di atas, Pengambil alihanaktiva milik debitur oleh Bank Kreditur atau BPPN

EGP, BPPN tahun 1998:Pemindahan hak dari kreditor ke kreditor baru sah meskipun belumberlaku kepada debitur, sebelum diberitahukan secara resmi; Akte cessie harus diberitahukan kepada Debiur (Buku: Hukum Bicaraedisi ke 2, oleh Wawan Tunggul Alam, SH/Penerbitan: Milenia Popularjkt).

., 19bahwa alasan Pemohon Peninjauankembali yang keberatan atas buktifoto copy tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Majelis HakimKasasi bertumpu pada bukti P. 9, dimana dalam bukti tersebut dinyatakan bahwaPT, Polysindo (Pemohon Peninjauankembali) mengaku mempunyai kewajibanUnsecured Commercial paper lebih dari US $ 400.000.000, (empat ratus jutadolar ) kepada para Kreditur termasuk BPPN. Pengakuan ini menunjukkanbahwa Pemohon Peninjauankembali mempunyai lebih dari dua Kreditur.

dan olehkarenanya meminta Tergugat I dan Tergugat II melakukan pengembalian atas seluruhuang yang telah dikeluarkan dari Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening4783013188 dikarenakan tidak diserahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkanpenggunaannya;24 Bahwa tidak benar dalil Penggugat termaksud, dikarenakan Penggugatmengetahui secara persis tentang adanya Perjanjian tertanggal 11 Juli 2003mengenai kerjasama dalam pembelian asset yang dimiliki oleh BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN

menunggu terdakwa di rumah tempat tinggalnya lalu kurang lebih 30 menitterdakwa datang dan menyerahkan pada saksi barang Narkotika tersebut denganbungkusan plastic kecil yang berisikan serpihan Kristal bening tersebut setelah saksitertangkap tangan, saksi memesan lagi pada terdakwa untuk membawakan paket yangsama dan akan diantarkan di Hotel Bolong Mare dan selang 1 jam terdakwamembawakan paket pesanan di kamar no. 8 setelah ia masuk dalam kamar dan hendakmenyerahkan paket yang ia bawa Anggota BPPN

merek Toyota Rush 1.5 S Automatic tanggal7 April 2010.1 (satu) lembar foto copy faktur merek Toyota Avanza G M/T 1300 CCtanggal 16 April 2010.1 (satu) lembar foto copy daftar harga mobil Toyota Plat hitam wilayahpemasaran Sultra dan sekitarnya SK. 036/PLH/MPCRDHK/IV/2010 mulaiberlaku 1 April 2010.1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sultra Nomor 447 tahun 2009tanggal 10 Agustus 2009.2 (dua) lembar Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (BPPN

Toyota Rush 1.5 S Automatic tanggal7 April 2010.541 (satu) lembar foto copy faktur merek Toyota Avanza G M/T 1300 CCtanggal 16 April 2010.551 (satu) lembar foto copy daftar harga mobil Toyota Plat hitam wilayahpemasaran Sultra dan sekitarnya SK. 036/PLH/MPCRDHK/IV/2010 mulaiberlaku 1 April 2010.561 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sultra Nomor 447 tahun 2009tanggal 10 Agustus 2009.572 (dua) lembar Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (BPPN

konversi saham BSS terhadap saham BSI yai tusetiap pemilikan 1 (satu) saham BSS akan memperol eh 3,33(ti ga koma ti ga puluh tiga) saham baru BSI (yang menjadiBSMI), maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dan Jepang,keuntungan~ tersebut hanya dapat dipajaki di Jepang,sehingga tidak ada obyek pajak PPh Pasal 26 yang terutangdari Wajib Pajak Luar Negeri (Sakura Bank, Jepang) ;Bahwa kemudian, bagi pemegang saham BSS lainnya (PT.Bank Central Dagang (BBKU/BPPN

telah bermeterai cukuop dantelah sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda T.l3, T.lIH, T.IM, danT.IHK6 berupa fotokopi sesuai dengan fotokopi (Tergugat Il tdak dapatmenunjukkan surat aslinya di persidangan);Menimbang, bahwa Tergugat Il selain mengajukan bukit surattersebut juga mengajukan seorang saksi bemama PRYO HARYATMOKOyang memberkan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa berdasarkan fotokopi legalisasi surat kuasa untuk menjual karenayang asli diserahkan kepada BPPN

Jual belitersebut hanya fiktif dan tidak ada aktanya karena tujuannya hanya akandiagunkan di Bank Mandir;Bahwa legalisasi ada legalisir dan copy sesuai dengan aslinya, dalam hallegalisasi artinya dlinat dan kemudian mengesahkan isi dan tanda tanganpihakpinak dimana dokumen itu dibuat oleh Notaris, karena yang aslinyadiserahkan ke BPPN.

dibagi dua) dikalikandengan tingkat suku bunga sebesar 3,85% sesuai dengan LaporanKeuangan Audited KAP exhibit C/11 point 13 sehingga diperoleh jumlahbeban bunga pinjaman sebesar Rp93.266.123.875,00.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tidak setuju atas koreksi sebesar Rp93.266.123.875,00 karena tidak adapembayaran bunga pinjaman yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan pinjaman tersebutmerupakan pinjaman non performing yang dialihkan oleh BPPN

BANK UPPINDO yangtermasuk salah satu Bank dari 50 BBO / BBKU (Bank Beku Operasi /Bank BekuKegiatan Usaha) yang dilikuidasi oleh Pemerintah, dan diumumkan oleh BPPN (BadanPenyehatan Perbankan Nasional) (Bukti P9) ;g Bukti Identitas Diri Penggugat selaku Pemenang Lelang / pemilik atas objek pailit yangdilelang oleh Tergugat (Bukti P10) ;h Copy dari Copy Surat Keterangan Penclaftaran Tanah No.87/2014 Tanggal 18082014dari BPN Kota Pasuruan atas SHM No.306/Desa Bugullor atas nama EMMYSULASTRI .Luas tanah

senilai Rp. 52.350.000, tanggal 2608 2014 atas LOT 1, bukti P6 ;7 Fotocopy Kwitansi Pembayaran Lot 2 no. 193/RL.680/2014 tgl. 25082014 Senilai Rp.4.795.530.000,, bukti P7 ;8 Fotocopy Surat Setoran pajak daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPDBPHTB ) senilai Rp. 232.075.000, tanggal 2608 2014 atas LOT 2, bukti P8 ;9 Fotocopy Bukti Pengumuman PT.BANK UPPINDO sebagai salah satu Bank BBO /BBKU(Bank Beku Operasi / Bank Beku Kegiatan Usaha) yang dilikuidasi oleh PemerintahRI ,diumumkan oleh BPPN

Bank Uppindo Berkedudukan di Jakarta, yangternyata berdasarkan pengumuman BPPN tertanggal 27 April 2004 menyatakan secara resmimelikuidasi 50 BBO / BBKU (Bank Beku Operasi / Bank Beku Kegiatan Usaha) termasuk BankUppindo, selanjutnya Bank Bank tersebut seluruh penanganannya telah diambil alih oleh BBPN danmenjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham ;Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan surat bukti T1 dan T3 dapat diperoleh faktahokum bahwa pada saat dilaksanakan lelang eksekusi harta

Hal tersebut merupakan bentuk perlindunganhukum terhadap lelang yang dilakukan oleh BPPn dan PUPN (dalam makalahBeberapa Permasalahan Hukum yang disampaikan dalam RakernasMahkamah Agung RI di Palembang tanggal 06 s.d 10 Oktober 2010, hal 11);Pendapat H. Atja Sondjaja tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah AgungRI Nomor 4039 K/Pdt/2001 yang dalam pertimbangannya menyebutkansebagai berikut:1.

Danakhirnya membengkak sampai dengan jumlah Rp. 3.704.688,39 (tigamiliar tujuh ratus empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tigapuluh sembilan Rupiah) dan kebetulan pada waktu itu keluarlah istilahBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan demikian dariBank Danamon keluarlah surat kepada PT. Agrofin wajib bayar melaluidiskon dengan Nomor : 293/GCI/SMEA/I/O6 tanggal 21 Juni 2006 yangisinya semua kredit yang terhutang dihapuskan dan hanya wajib dibayar.untuk PT.

Penyerahan barang yang dikenakan pajak harusmemenuhi syaratsyarat sebagai berikut : d) Penyerahan dilakukan dalamrangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.bahwa selain itu, Pasal 1A ayat (2) huruf b Undangundang Pajak Pertambahan Nilaia quo menyebutkan Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BarangKena Pajak adalah: b. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang.bahwa menurut S869/PJ.31 3/2005 sebagaimana tersebut di atas, Pengambil alihanaktiva milik debitur oleh Bank Kreditur atau BPPN

Menyatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Ex Bank Central Dagang (BCD) dan Ex Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat I.3. Menghukum Tergugat I untuk menerima pembayaran yang dilakukan Penggugat atas hutangnya sampai Juli 1998 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) beserta bunga sebesar 6% pertahun selama 19 (sembilanbelas) tahun atau sebesar Rp. 642.000.000,- (enam ratus empat puluh dua juta rupiah) ;.4.

yang ada hubungannya dengan suatu pengalihan cassie, jikataginannya dialihnkan berarti hutangnya lunas, berdasarkan pasal 1381KUHPendata perikatan itu hapus dengan hapusnya perikatan itu seluruhperjanjian ekor itu akan menjadi hapus, sehingga apabila hubungan hukum ituHalaman 34 dari 54 Putusan Nomor 155/Pdt'G/2015/PN.BDGharus ada harusnya di buat hubungan hukum baru, yaitu antara si Debitur lamadengan si kreditor baru, ahli mengambil analogi pada saat ahli di badanpenyehatan perbankan nasional (BPPN

) ahli melihat bahwa saat itu suatu resikayang sangat besar pada tahun 1998 , BPPN meminta kepada debitorcebitoryang masih menunggak kepada bank yang sudah dilikuidasi membuat suatuhubungan baru dengan kami BPPN tujuannya adalah mermiliki hubungan baru,jadi debitur memiliki hubungan hukumnya tidak dengan bank lama tetapi denganbank baru dibuatlah PHT (penanjian hak tanggungan) yang baru juga hinggaBPPN mempunyai legalitas dan tidak memiliki kelemahan untuk melakukaneksekusi.Bahwa pengalihan itu haruslah

Bank Central Dagang kemudian ditetapkan sebagai BankBeku Kegiatan Usaha (BBKU) yang masuk dalam programpenyehatan perbankan pada Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN), sehingga sesuai dengan ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan PenyehatanHalaman 76 dari 107 halaman Putusan Nomor : 66/G/2019/PTUN.BDGMakaPerbankan Nasional, selurun aset dan kekayaan PT.Bank CentralDagang beralin kepada BPPNBahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1)Keputusan Presiden Nomor

15 Tahun 2004 tentang PengakhiranTugas dan Pembubaran BPPN, dengan berakhirnya tugas BPPNmaka segala kekayaan yang sebelumnya dikelola BPPN menjadikekayaan negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan, dalam hal initermasuk juga tanah yang akan diberikan haknya dalam KeputusanKepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat Nomor 960/HGB/KWBPN/1997 tanggal 29 Oktober 1997 tersebut.

Bukti P5: Surat dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN) tanggal 20 Februari 2001 nomor002/NCA/BPPN/II/01 perihal Panggilan yang ditujukankepada Zet Rumerung (foto copy dari foto copy) ;6. Bukti P6: Surat Keterangan Waris dari Hukum Tua DesaTikela tanggal 6 Mei 2010 (foto copy. sesuaiaslinya) ;7. Bukti P7: Bukti Tanda Terima Surat (foto copy sesuaiaslinya) ;8. Bukti P8: Surat dari Bank Danamon tertanggal 30 Juli2010 yang ditujukan kepada Semmy Mananoma, SH. MH.