Ditemukan 13551 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasar paisal pasla palal pasau
Penelusuran terkait : Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Pasal 2 ayat (1) Korupsi pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) Ayat (2) dan ayat (3) Korupsi pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 bebas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-02-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 222 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 12 Februari 2014 — R. BAMBANG PURWADI WIDODO. AHT
74 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BAMBANG PURWADI WIDODO, AHT bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi, dengan sengaja memberi bantuanpada waktu kejahatan dilakukan, yaitu secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)Jo.
    Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56Ke1 KUHP dalam surat dakwaan Primair;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa R.
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-03-2018 — Upload : 28-03-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK
Tanggal 1 Maret 2018 — - ELVI FARIADI, SE Bin MAHYAN DAUD - MULYANTO, SH Bin SUMPENO
145 — 55
  • Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke 1 Kitab Undangundang Hukum Pidana.Halaman 27 dari 68 halaman, Nomor 05/Pid.SusT PK/2018/PT PTKSetelah membaca, surat tuntutan Pidana Penuntut Umum yang padapokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan :1.Menyatakan Terdakwa ELFI FARIADI, SE dan Terdakwa II MULYANTO, SH tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsimelanggar Pasal
    2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1),(2),(8) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalamDakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;Membebaskan Terdakwa ELFI FARIADI, SE dan Terdakwa II MULYANTO, SH dariDakwaan Primair tersebut ;Menyatakan Terdakwa
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 26-03-2012 — Putus : 19-03-2012 — Upload : 16-04-2012
Putusan PN MANADO Nomor 08/Pid.Sus/2011/PN.MDO
Tanggal 19 Maret 2012 — Hi. SYARIFUDIN MONOARFA
105 — 52
  • mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadannya ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindakpidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur daritindak pidana yang didakwakan kepadannya ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa kepersidangandengan dakwaan disusun dalam bentuk Subsidairitas yakni :Primair : diatur dan diancam pidana pasal
    2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndangNomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor: 20Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP ;Subsidair : diatur dan diancam pidana pasal 3 jo pasal 18 UndangUndang Nomor:31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP ;Menimbang,
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-01-2013 — Putus : 27-11-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PN AMBON Nomor 01 / Pid.Tipikor / 2013 / PN.AB
Tanggal 27 Nopember 2013 — MELIANUS HATUOPAR.
107 — 90
  • di Pantai dadap tangerang banten yangditanggung oleh kontraktor pelaksana Ivony Matita Putty;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah berdasarkanfaktafakta yang terungkap dipersidangan terdakwa dapat dipersalahkansebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dakwaan sebagai berikut:PRIMAIR Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal
    2 ayat (1)jo.
    Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999jo. Undangundang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR : Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 10-04-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 10 April 2012 —
34 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 34 K/Pid.Sus/2010 juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) atau setidaktidaknyadalam jumlah lain sekitar itu.Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang R.I Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndangR.
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 18-03-2016 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 07-10-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 5/PID.SUS-TPK/2016/PT PLK
Tanggal 12 Mei 2016 — Pembanding/Penuntut Umum II : ADITYA, SH
Terbanding/Terdakwa : dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE Bin Y. B. MANGINTE
157 — 70
  • No.5/PID.SUSTPK/2016/PT.PLKbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a,bUndangUndang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasaan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndangHukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 26-02-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 152 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 26 Februari 2013 — Ir. FAUZI, MT ; Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang
95 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • FAUZI, MT terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP dalam dakwaan Primair ;2.
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-04-2017 — Putus : 08-05-2017 — Upload : 24-05-2017
Putusan PT BENGKULU Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL
Tanggal 8 Mei 2017 — H. JORESMIN NURYADIN, SH BIN MURMAN EFFENDI
157 — 88
  • JORESMIN NURYADIN Bin MURMANEFFENDItidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana "Korupsi bersamasama sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal55 ayat 1 ke1 KUHP dakwaan Kesatu Primair.Menyatakan terdakwa H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-08-2015 — Upload : 04-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 10 Agustus 2015 — SAIFUL ADUAR, S.Pd., M.Pd. bin H. ALI
83 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ALI tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KesatuPrimair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;2.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 10-09-2012 — Upload : 22-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 18/PID.SUS/2012/PN.SBY
Tanggal 10 September 2012 —
77 — 9
  • Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang terlampir didalamnya ;Telah membaca dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;Telah mendengar keterangan saksisaksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwaTelah memeriksa bukti surat dan barang bukti ;Telah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknyamenuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa JOKO PURNOMO tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal
    2 ayat(1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubahdan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, Jo.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-03-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG
Tanggal 16 Maret 2017 — Ir. Y. SRIYADI
114 — 71
  • Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah olehBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Jawa Tengah Nomor: S1351/PW1 1/5/2006 tanggal 24 Maret2006, seluruhnya berjumlah Rp.3.235.711.158, (tiga milyar dua ratusHal 20 Putusan No. 07/Pid.SusTPK/2017/PT SMGtiga puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu seratus lima puluh delapanrupiah), atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal
    2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1)KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa IR. Y.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-09-2014 — Upload : 05-03-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 27/ Pid.B / Tipikor / 2014 / PN.Bkl
Tanggal 29 September 2014 — H. D. ZAIDAN Bin ZALIMI
121 — 98
  • ratus enam puluh tigarupiah enam puluh empat sen) atau setidaktidaknya sekitar jumlahitu, sesuai Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR0390/PW.06/5/2013 tanggal07 Februari 2013 Perihal Laporan Hasil Audit dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Pembangunan Jaringan LampuJalan Kota Bengkulu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi BengkuluTahun 2007 2009.19coreee Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamenurut Pasal
    2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang No. 31 tahun1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab UndangundangHukum Pidana 9n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nner nSUBSIDAIR :Siatetatatatatate Bahwa terdakwa H.D.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — Ir. H. MADIAN, M.Si. bin SAIUN
93 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MADIAN, M.Si. bin SAIUN dari Pasal 2 Ayat(1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana dalam dakwaan PrimairPenuntut Umum;3. Menyatakan Terdakwa Ir.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 09-06-2011 — Upload : 13-12-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1762 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 9 Juni 2011 — IWAN SUHERMAWAN bin E.SUHENDAR
60 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Terdakwa IWAN SUHERMAWAN BIN E.SUHENDAR terbuktibersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yangdilakukan secara bersamasama" sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RINomor.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndangUndang RI Nomor.20 Tahun 2001 tentang
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 15-10-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 23-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 29/PID.TPK/2015/PT BDG
Tanggal 29 Oktober 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : FIK FIK ZULROFIK, SH
Terbanding/Terdakwa : dr. SAHRONI, SH.MHKes Bin (Alm) H.MUHAMMAD
138 — 68
  • M.Kes sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RINomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa dr.
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 20-01-2014 — Putus : 02-05-2014 — Upload : 05-07-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 06/PID/2014/PT PTK
Tanggal 2 Mei 2014 — Pembanding/Terdakwa : Rubianto alias Aket anak Bon Hung Fu Diwakili Oleh : F. Jaunardi Hasim, S.H.
Terbanding/Jaksa Penuntut : I'in Lindayani, S.H., M.H.
Terbanding/Jaksa Penuntut : Erhan Lidiansyah, S.H.
93 — 53
  • Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut diatas nyatanyata dilakukan untuk memperkaya dirinya sendiri sehingga dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara lebih kurang sebesar Rp.10.024.027.315,7 (sepuluhmilyar dua puluh empat juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah koma tujuhsen).Perbuatan terdakwa tersebut diatas melanggar Ketentuan sebagaimana diatur dandiancam Pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 tahun1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1)ke1 K.U.H.Pidana jo pasal 65 ayat (1) K.U.H.Pidana.ATAUKE DUABahwa ia terdakwa H.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 11-11-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 17-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 91/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY
Tanggal 23 Nopember 2016 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : SISKA CHRISTINA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. H. MASYKURI, S.Ag
138 — 40
  • Tambak Asri XXV 26, Kelurahan MoroKrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya telah memenuhiunsurunsur delik yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo.Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;SUBSIDAIRBahwa Terdakwa Drs. H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 18-12-2012 — Upload : 03-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2088 K/PID.SUS/2012
Tanggal 18 Desember 2012 — Drg. CHOLIL, M.Kes. ;
180 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CHOLIL, M.Kes tersebut di atas melanggarketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPJo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;ATAUKEDUABahwa Terdakwa drg. CHOLIL, M.Kes selaku Direktur Rumah SakitBrigjend. H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 19-07-2011 — Upload : 17-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 PK/Pid.Sus/2010
Tanggal 19 Juli 2011 —
33 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2.317.870.000,00(76 ,23%) Angsuran Ketiga(terakhir 100%) Rp 42.147.364,00Jumlah Pelunasan Rp 67.371.939,00Rp 51.520.647,00Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Rp 49.675.505,00 Uang Muka Kerja Rp 210.715.455,00(20%) Rp 2.107.154.545,00 Angsuran Pertama Rp 1.358.505.240,00(42,63%) Rp 748.649 .305,00 Angsuran Kedua(76 ,23%) Angsuran Ketiga(terakhir 100%)Jumlah PPnJumlah Pelunasan BersihPekerjaan yang dilaksanakan (64,47%)Jumlah Kerugian Keuangan Negara yangPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal
    2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 Undang Undang NomorTahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang Undang NomorTahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiPasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidana ;SubsidairBahwa ia Terdakwa H.T.
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 06-05-2021 — Putus : 18-05-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PT AMBON Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB
Tanggal 18 Mei 2021 — Pembanding/Penuntut Umum I : REINALDO SAMPE, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : ABDULAH REFRA alias DUILA
169 — 73
  • Fattolo Kecamatan BulaKabupaten Seram Bagian Timur tahun anggaran 2016 Nomor : SRSR135/PW25/5/2019 tanggal 31 Mei 2019 dari Badan PengawasanHalaman 10 dari 70 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2021/PT AMBKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Malukuyaitu sejumlahRp. 384.229.000, (tiga ratus delapan puluh empatjuta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa ABDULAH REFRA alias DULA sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal
    2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIRBahwa la terdakwa ABDULAH REFRA alias DULA selaku Penjabat KepalaPemerintah Negeri Administratif Fattolo Kecamatan Bula KabupatenSeram Bagian Timur pada bulan September tahun 2016 sampai denganbulan Maret tahun 2017 atau setidaktidaknya