Ditemukan 11432 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 19-08-2011 — Putus : 28-12-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan PTUN AMBON Nomor 13/G/2011/PTUN.ABN.
Tanggal 28 Desember 2011 — Drs. SEMUEL LETELAY, M.Si sebagai Penggugat melawan BUPATI MALUKU BARAT DAYA sebagai Tergugat
125 — 46
  • memerintahkanbawahannya untuk mengecek langsung dilapangan kemudian membuat laporan; e Bahwa benar sebelum saksi membuat laporan, telah berkoordinasi terlebih dahulu dengan Anggota Kominda yang lain ;e Bahwa saksi tidak tahu tindak lanjut dari laporan yang dibuatnya tersebut ; e Bahwa benar selain Penggugat ada 8 orang pegawai yang juga terlibat politikpraktis ; e Bahwa saksi tahu para pegawai yang terlibat politik praktis telah dijatuhi hukumandisiplin ; e Bahwa benar Penggugat tidak masuk sebagai anggota partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 22-07-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 209/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penggugat:
H. RAHMAD TAUFIK HASIBUAN
Tergugat:
BUPATI Padang Lawas Utara
153 — 60
  • Menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik; atauHalaman 50PutusanPerkara Nomor : 209/G/2019/PTUNMDNd. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danpidana yang dilakukan dengan berencana.5.
Pengadilan PN LABUHA Perdata Tanah
Register : 22-07-2013 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 20-06-2014
Putusan PN LABUHA Nomor 11/Pdt.G/2013/PN LBH.
Tanggal 18 Juni 2014 — Penggugat : PIETER SALMON Tergugat I : Ahli Waris ALMARHUM RUSLY ACHMAD yaitu RUSMINI HAYAT, NAZRI ERWIMA ACHMAD, MUDRIKA ACHMAD, CHAERUL ASRIE ACHMAD, ABO ACHMAD, WAHYU ACHMAD, NAILA ACHMAD, JULFIKAR ACHMAD, Tergugat II : ABDULLAH SAMAD
97 — 43
  • Sehingga berdasarkan pertimbanganberdasarkan buktibukti tersebut dapat disimpulkan bahwa kemungkinanpenandatanganan surat dalam bentuk partai (dua pihak atau lebih) in casu olehalmarhum Rusly Achmad, Abdullah Samad dan Penggugat hanya dilakukan oleh ketigaorang tersebut tanpa melibatkan para saksi yang disebutkan dalam perjanjian tersebutseperti Husen Abang, Samad Kene dan A. M. Saleh;Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang Husen Abang, Samad Kene danA. M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 19-07-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 780 K/Pdt/2013
Tanggal 19 Juli 2013 — SAPAR, DKK VS DIREKTUR UTAMA PTPN IV (Persero)
61 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bersih dantanah pertanian mulai tahun 1944 berlanjutlah pemiliknya kepadaPemohon Kasasi hingga saat ini sudah 66 tahun, tetapi pada tahun1966 tibatiba, muncul traktor perkebunan mentraktor lokasi 10,5 Hatersebut yang sudah perkampungan dan rumah para Pemohon Kasasi17 pintu di dalamnya rata dengan tanah dan apabila para PemohonKasasi dan orang tua Pemohon Kasasi melawan petugas Perkebunandikawal ABRI bersenjata lengkap pada saat pentraktoran tahun 1966terjadi, dituduhlan Para Pemohon Kasasi PKI (Partai
Pengadilan PN KALABAHI Perdata Tanah
Putus : 14-12-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN KALABAHI Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Klb
Tanggal 14 Desember 2016 — - PETRUS AHAL ONI - MARTHINUS MAUPADA, dkk
80 — 30
  • sebagai berikut ;Saksi 1, PENINA ONMAU dimuka sidang dengan berjanji/oersumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi mengerti dihadirkanke persidangan karena ada masalah tanahantara Penggugat dan para Tergugat ;Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Boipea, RT.12 /RW.IV, KelurahanWelai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Musa Ahal Onibersama istrinya Kornelia Fanpada dan anaknya Alexander Ahal Oni setelahjaman PKI (Partai
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-09-2010 — Putus : 06-06-2011 — Upload : 22-03-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 371/Pdt.G/2010/PN.Mdn
Tanggal 6 Juni 2011 — SULTAN DELI LAWAN PT KERETA API, dkk
274 — 115
  • Bahwa Partai Sosial Demokrat di negeri Belanda mengusulkan kepada pemerintah Belanda supaya jangan hanya moda!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 16-03-2016 — Upload : 02-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 16 Maret 2016 — I. PTPURNA KARYA SEJAHTERA (PKS), DK VS UKAP MARTUA SIMAMORA
45 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrakyang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata, oleh karena itu, C dapatmengajukan exceptio in persona dengan alasan pihak yang ditariksebagai Tergugat keliru;Salah satu contoh lainnya, Putusan MA Nomor 601 K/Sip/1975, tentangseorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untukmempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan.Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat,karena yang semestinya ditarik sebagai Tergugat
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 02-05-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 140/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 12 Agustus 2019 — Penggugat:
ZIMROBEN OMPUSUNGGU
Tergugat:
Bupati Humbang Hasundutan
85 — 99
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud.
Pengadilan PA PALEMBANG Perdata Agama
Register : 23-05-2019 — Putus : 23-09-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PA PALEMBANG Nomor 1290/Pdt.G/2019/PA.PLG
Tanggal 23 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 6
  • Put.Nmr 1290/Pdt.G/2019/PA.PLGTermohon sudah tidak rukun lagi; bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Anggota DewanPerwakilan Rakyat di Kabupaten Banyuasin dari partai sejak priode20142019, namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon setiapbulannya; bahwa saksi tidak tahu selama pisah tersebut, Pemohon ada atau tidakmemberikan nafkah kepada Termohon, namun saksi tahu Pemohonada mengirim nafkah untuk kebutuhan anaknya; bahwa saksi tahu selama Termohon mengasuh dan memeliharaanaknya tersebut, anak
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Umum Pencurian
Register : 16-08-2011 — Putus : 03-11-2011 — Upload : 26-05-2015
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 807/Pid.B/2011/PN.Bwi
Tanggal 3 Nopember 2011 — - H. AKHMADI ;
67 — 80
  • saksi menderita kerugian sebesar Rp. 158.500.000, (seratus lima puluhdelapan juta lima ratus ribu rupiah), didukung pula oleh keterangan terdakwa sendiriyang menerangkan benar awalnya terdakwa bertemu dengan NUR ZEIN, waktu ituNUR ZEIN mengaku sebagai Kepala Sekolah SD di Surabaya dan mengatakan bisamemasukkan Orang untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Jalur NonAPBD di Pemprov Jatim, nanti yang mengurus di Pemprov Jatim adalah ELIZABETHSUSANTI, ELIZABETH SUSANTI mengaku sebagai Bendahara Partai
Pengadilan PA PURWOKERTO Perdata Agama
Register : 13-02-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 26-04-2019
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 0457/Pdt.G/2018/PA.Pwt
Tanggal 16 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 3
  • Pasal 1(huruf) a dan f, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan HargaNominal yang Dikenakan Bea Meteral;Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang tidakbersifat partai, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggaldan tahun pembuatan dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat, makabukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;Menimbang, bahwa berdasarkan
Pengadilan PN DOMPU Perdata Tanah
Register : 01-02-2012 — Putus : 11-10-2012 — Upload : 28-11-2013
Putusan PN DOMPU Nomor 6/PDT.G/2012/PN.DOM
Tanggal 11 Oktober 2012 — - SITI FATIMAH MELAWAN - MUHAMMAD TAUFAN
79 — 52
  • Penggugat membersihkan hutansemak belukar dan membuat pematang untuk menjadi sawah dan sampaidengan tanah tersebut bersih dan berbentuk tanah sawah dan setiap tahunnyaditanami padi dan kacang kedelai ; Bahwa sekitar tahun 1982 MANSYUR A.A.RASUL (suami Tergugat I/orang tua Tergugat II) datang menemui Penggugat bermaksud memintakepada Penggugat untuk menggarap sementara tanah obyek sengketa danlagi pula karena kesibukan Penggugat pada saat itu Penggugat statusAnggota DPRD Kabupaten Dompu dan pengurus partai
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 30-09-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 06-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 260/PDT/2015/PT MKS
Tanggal 12 Nopember 2015 — Pembanding/Tergugat : Ratnawati Dg.Tongiji
Terbanding/Penggugat : ANDI MUH. FUDAIL
Terbanding/Penggugat : ABDUL MUNIR SYAM
Terbanding/Penggugat : ABDULLAH TAWANG SYAMSUDDIN
Terbanding/Penggugat : IR.ANDI ALWY SYAM
Terbanding/Penggugat : MUIS SYAM.SE
Terbanding/Penggugat : ANDI SYAMSIR A.MANNAUNGANG.SE
Terbanding/Penggugat : ANDI SYAMSUDDIN.AM
Terbanding/Penggugat : ANDI SYAMSIA
Terbanding/Penggugat : ANDI SALMIA
Terbanding/Penggugat : ANDI SYAHRUDDIN.AM
Turut Terbanding/Tergugat : RAHMAWATI Dg PATTA
Turut Terbanding/Tergugat : Rahmatia Dg.Singara
Turut Terbanding/Tergugat : Siswati Dg.Tapaleng
Turut Terbanding/Tergugat : Tenri Padang Dg.Nurung
Turut Terbanding/Tergugat : Hamansia Dg.Bunga Bin Bundu
Turut Terbanding/Tergugat : Hj.Ramlati Binti Hanong
Turut Terbanding/Tergugat : Cauli Bin Hanong
Turut Terbanding/Tergugat : Sudding Dg.Nyengka Bin Dako
Turut Terbanding/Tergugat : Sattu Dg.Sutte Bin Dako
Turut Terbanding/Tergugat : Muddin Bin Dako
Tur
109 — 132
  • HOS Cokroaminoto No. 21Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan SombaOpu ( Kantor Partai Gerindra ).3. Andi Mappangile >: Alamat, Jl.Sultan Alauddin No. 67, KelurahanPandangPandang, Kecamatan Somba Opu,Kabupaten Gowa.4. Andi Pangerang : Alamat, Jl. Sultan Alauddin No.67, KelurahanPandangPandang, Kecamatan Somba Opu,Kabupaten Gowa.5. Andi Manggabarani : Alamat JI. KH. Wahid Hasyim No. 206,Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan SombaOpu, Kabupaten Gowa.c.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 14-01-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 5/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
DEVI APRILIANITA, A.Md.Keb.
Tergugat:
BUPATI SUMENEP
408 — 204
  • hormat tidak atas permintaan sendiri karenamelakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat; (4) PNS diberhentikan tidak hormat Karena : a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Republik Indonesia Tahun 1945; b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilanyang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; c. menjadi anggota dan/atau partai
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
2127 — 777
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
  • Selanjutnya Pasal24C ayat (1) UUD 1945menyatakanMahkamah Konstitusi berwenangmengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat finaluntuk menguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar, memutussengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikanoleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik, danmemutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.Selanjutntya yangberkaitan dengan permohonan ini dipertegas Pasal 10 ayat (1) huruf a UUNomor 24 tahun 2003 tentang
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 16-06-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 02-11-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat:
1.UJANG HERYANTO
2.HERWANDI, S.PDI
3.SAHARUDIN
4.APRIADI
5.TOBRI YANSYAH
6.KASMAN NIZAMUDIN
7.MUHAMAD RIZAL
8.AKHMAD AZUAR
Tergugat:
KEPALA DESA PAJAR BULAN
Intervensi:
1.DEDI HEPRIANSYAH
2.MAHBAR EPINDI, S.HI
3.ARIPIN, A.MD
4.DEDI SYAPUTRA
5.NIZARUDIN
6.RAMLI
7.ARDINATA
8.HERMAN
467 — 139
  • Bahwa sepengetahuan Ahli dalam hal pemberhentian harusmemenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.67 Tahun2017 disebabkan : meninggal dunia, atas permintaan sendiri dandiberhentikan, SK Pemberhentian harus memuat rekomendasi Camat,kalau tidak ada SK tersebut dianggap cacat hukum ;Bahwa pelanggaran apa saja terhadap pemberhentian PerangkatDesa, yaitu menurut UU No.6 Tahun 2014 disebutkan antara lain :merugikan kepentingan umum, menyalahgunakan wewenang,melakukan korupsi, menjadi Pengurus Partai
    Surat Persetujuan dari istri13.Surat pernyataan tidak mengurus partai politik;14. Daftar riwayat hidup;15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir;Halaman 118 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG25.26.16.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 03-03-2015 — Putus : 11-06-2015 — Upload : 20-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122 K/TUN/2015
Tanggal 11 Juni 2015 — I. PELCIK RASITA SITEPU., II. ROPINA SIAHAAN, DKK., III. DRS. H. EDY SURIPMAN MP, MH., IV. SA'AD FADHIL SA'DI VS I. GUBERNUR DKI JAKARTA., PT. BUMI TENTRAM WALUYA;
196 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • melakukan penertiban bangunan pagar dilokasi Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putihdan sekaligus mengamankan lokasi tersebut hingga saat ini yang secara terangterangan telah mencaplok dan menenggelamkan hak keperdataan Kami pemilikasal tanah adat yang sah dan secara melawan hukum kemudian dipancangpapan besar yang bertuliskan "Lokasi/Tanah Dalam Pengawasan Pemda KotaMadya Jakarta Pusat";Bahwa atas tindakan Turut Tergugat IV tersebut ternyata telah didalangi olehoknum dari Partai
    mengenaisemua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yangtersangkut termasuk kepentingan Pemohon Kasasi II/PenggugatII Intervensi 3;Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah salah dan keliru dalammemutuskan/menerbitkan Objek Sengketa a quo kepada TermohonKasasi/Tergugat II Intervensi dengan tidak cermat/tidak teliti bahkan telahmengabaikan faktafakta yang terungkap sebagaimana di atas, dan didugaditerbitkannya Objek Sengketa a quo hanya didasarkan pada kepentingankepentingan politik Golkarnya yang notabene partai
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 05-04-2013 — Putus : 21-05-2013 — Upload : 06-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 23/PID.TPK/2013/PT SMG
Tanggal 21 Mei 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : EDIUS MANAH, SH
Terbanding/Terdakwa : IMAM SANTOSO, S.Ag, M.Ag Bn Abdul Jalil
68 — 37
  • Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.SmgWILAYAH PARTAI AMANAT NASIOAL JAWA TENGA PERIODE20052010 Berseta Lampirannya17) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : 12 / KEP /11.0 / D / 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentangPENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN MAJELISPENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PIMPINAN WILAYAHMUHAMMADIYAH JAWA TENGAH18) Uang sebesar Rp 60.000.000, (enam puluh jutarupiah) yang terdiri dari 600 (enam ratus ) lembar uangpecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) an.
    Magelang16) 1 (satu) bendel Surat Keputusan NomorPAN/A/Kpts/KUSJ/060/XI/2006 tanggal 16 November 2006tentang PENGESAHAN PENGURUS DEWAN PIMPINANWILAYAH PARTAI AMANAT NASIOAL JAWA TENGA PERIODE20052010 Berseta Lampirannya17) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : 12 / KEP /11.0 / D / 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentangPENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN MAJELIS PENDIDIKANDASAR DAN MENENGAH PIMPINAN WILAYAHMUHAMMADIYAH JAWA TENGAH18) Uang sebesar Rp 60.000.000, (enam puluh jutarupiah) yang terdiri dari 600
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 23-01-2020 — Putus : 27-04-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 27 April 2020 — Penuntut Umum:
MELANI SH
Terdakwa:
MARYONO Bin DULLAH Alm
285 — 204
  • Dana yang di simpan oleh Widya Feronika1) Saksi ambil dengan status pinjaman sebesar Rp. 9.000.000.pada tanggal 21 februari 20182) Saksi ambil dari sdr Widya Feronika sebesar Rp. 10.000.000.dan Saksi gunakan untuk keperluan perjalanan ke Jakartadalam rangka pengajuan proposal Pembangunan Pasar SukaMakmur yang mana saat itu Saksi berangkat ke jakartabersama dengan sdr Edi yang menjabat sebagai anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi ( DPRD Propinsi )Bengkulu dari Partai Kebangkitan Bangsa (
    Saksi terima di rumah sdriWidya Feronika dan kemudian Saksi pergunakan untuk keperluanpribadi Saksi dalam hal ini untuk pelaksanaan kegiatan di Desa.2) Terdakwa ambil dari sdr Widya Feronika sebesar Rp. 10.000.000.dan Saksi gunakan untuk keperluan perjalanan ke Jakarta dalamrangka pengajuan proposal Pembangunan Pasar Suka Makmur yangmana saat itu Saksi berangkat ke jakarta bersama dengan sdr Ediyang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahPropinsi ( DPRD Propinsi ) Bengkulu dari Partai
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-06-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn
Tanggal 30 Juni 2016 — - Drs. EDDY SYOFIAN,MAP
232 — 53
  • NURHASANAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa saksi sebagai dosen Fisip di USU ; Bahwa saksi ada ikut di lembaga Kokus Perempuan Politik IndonesiaSumatera Utara berdiri sekitar tahun 1999 di jakarta, di sumut tahun2011 ; Bahwa saksi duduk sebagai ketua di KPPI Sumut ; Bahwa kegiatan organisasi ini adalah karena lembaga ini merupakanwadah dari para poliitis perempuan dari berbagai partai politikperempuan yang ada di sumatera utara muaranya kepada calonlegislatif, konkrit
    melakukan verifikasi, mereka melihat kantor karnakantor kami menumpang, dan melihat kegiatankegiatan kami dan SKkami ;Bahwa dana tersebut kami pergunakan 75 juta untuk sewa kantorselama 3 tahun dan 75 juta lagi untuk kami gunakan membeliseperangkat komputer, laptop, Kamera, meja, kursi dll ;Bahwa kami membuat laporan pertanggungjawaban tanggal 15 Januari2014, semua sudah dilampirkan dan laporannya diterima olehkesbanglinmas;Bahwa saksi tidak pernah ikut berkampanye pilgub ;Bahwa kami tidak dari partai
    Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai Politikc. Surat Keterangan Tidak terjadi Konflik Internal DalamKepengurusand. Surat Keterangan Domisilie. Surat Kepengurusan Yayasan Pelestarian Fakta PerjuanganKemerdekaan RIf. Surat Keterangan Terdaftarg. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Nomor 03/PFP/II/013 tanggal 14Maret 2013 Perihal Pertanggung Jawab Dana Hibah TahunAnggaran 2013.71.
    Keputusan Bersama Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera UtaraNomor :15/K/2012 &Nomor : 188.44/755/KPTS/2012.TentangPersetujuan Terhadap rancangan Peraturan Daerah ProvinsiSumatera Utara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahProvinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 20131 (satu) bendel Foto Copy Risalah Rapat Paripurna Dewan MasaPersidangan Tahun Sidang Ill 20112012 tanggal 15 Desember 20111 (satu) bendel Foto copy Pemandangan Umum Anggota Dewan AtasNama Fraksi Partai
    Dokumen YAYASAN PELESTARIAN FAKTA PERJUANGANKEMERDEKAAN Rl terdiri dari:a.b.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Nomor 010 /YPFP/IX/012Tanggal 12 September 2012 Perihal Mohon Bantuan Hibah danBansos Untuk Kegiatan Yayasan Pelestarian Fakta PerjuanganKemerdekaan RI Tahun Anggaran 2012.Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai PolitikHalaman 236Putusan Perkara No.19/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn71.72.c. Surat Keterangan Tidak terjadi Konflik Internal DalamKepengurusand. Surat Keterangan Domisilie.