PUTUSAN SELA NOMOR : 16/PIDSUS/TIPIKOR /2013/PN.PL.RDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yangmengadili perkaraperkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Selasebagai berikut; Nama lengkap : Ir.MARCONI STENLY Bin A.BOEKIT; Tempat Lahir : Bintangninggt; .~..~..Umur/Tgl. Lahir : 56 Tahun / 24 Maret 1957; Jenis Kelamin Ae eg eee rn rnKebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat Tinggal : Jl.

pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 31 Mei 2013 s/dtanggal 29 Juni 2013 ;n Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama WIKARYAF.DIRUN,SH., Advokat yang berkantor pada Kantor AdvokatPengacara WIKARYAF.DIRUN,SH & REKAN beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.23 Telp. (0536)3224394 Palangka Raya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juni 2013 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palangka Raya Nomor : 97/V1/2013/SK/TIPIKOR

., tanggal : 28 September 2012 dan permintaanbanding tersebut telah diberitahukan dengan patut kepadaTerdakwa pada tanggal 01 Oktober 2012 ; Menimbang, bahwa untuk memperkuat keberatannyaterhadap putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukanMemori Banding tertanggal 25 Oktober 2012 kepada PLI.Panitera Muda TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Kupang padahari dan tanggal itu juga, serta pada hari dan tanggaltersebut Memori Banding disampaikan dengan patut kepadaPenasihat Hukum Terdakwa ; Menimbang, bahwa terhadap

Panitera Muda TIPIKOR pada Pengadilan NegeriKupang pada tanggal 22 Nopember 2012 ; Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa danPenuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajariberkas perkara, terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2012Sampai dengan tanggal 06 Nopember 2012 sebagaimanasurat Pemberitahuan Untuk mempelajari berkas Nomor :W26U1/2491/HN.01.10/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012 ; Menimbang, bahwa permintaan banding dari PenuntutUmum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurutcara serta

Haltersebut bersesuaian dengan Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) Penerimaan / Penyaluran Bantuan Dana Bergulir dariLembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil,Menengah (LPDBKUMKM) kepada KSP Amar Sejahtera di KotaMakassar Tahun 2011 s/d 2013 Nomor : SR704/PW21/5/2016 tanggal26 Oktober 2016 dengan temuan Hasil Penghitungan Kerugiankeuangan Negara yaitu. dari kerugian Negara sebesar Rp.5.000.000.000, (Lima

Haltersebut bersesuaian dengan Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) Penerimaan / Penyaluran Bantuan Dana Bergulir dariLembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil,Menengah (LPDBKUMKM) kepada KSP Amar Sejahtera di KotaMakassar Tahun 2011 s/d 2013 Nomor : SR704/PW21/5/2016 tanggal26 Oktober 2016 dengan temuan Hasil Penghitungan KerugianHim 29 dari 51 him .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKSkeuangan Negara yaitu

,MM...dst; adalah tidak benar sebab putusan tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03Februari 2015 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Gorontalo,sehingga kesalahan pencantuman tanggal Putusan pada SK Bupatitersebut adalah cacat Yuridis, karena mengandung ketidakbenaran;2.

Artinya PENGGUGAT tidak dapatdiberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS menurut Pasal 9 huruf aPP Nomor 32 Tahun 1979 karena pasal ini mengatur delik pidana biasaHalaman 9 dari 34 Halaman Putusan Perkara No. 29/G/2019/PTUN.GTO1.2.dalam KUHP (belum ada UU Tipikor), sedangkan PENGGUGAT melakukanperbuatan tindak pidana korupsi (tindak pidana khusus).Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asasasas Umum Pemerintahanyang Baik (AAUPB).Bahwa dasar hukum yang digunakan TERGUGAT untuk memberhentikanPENGGUGAT

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Semarang No. 35/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg, tanggal 9 Agustus 2012yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada KomisiPemberantasan Korupsi tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangtanggal 29 Mei 2012 Nomor 40/Pid.Sus/2011/PN.

Tipikor Semarang yangdimintakan banding tersebut; Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada keduatingkatperadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 2019 K/Pid.Sus/2012tanggal 22 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/PenunitutUmum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan

Bahwa sejak awal yaitu mulai dari proses penyidikan, oleh Penyidik KPK,kemudian penuntutan maupun pemeriksaan di Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang untuk Kedua Terdakwa yaitu Sumartono danAgung Purno Sarjono keduanya didakwa dengan 3 (tiga) dakwaan alternatifdan berlapis yaitu:Hal. 73 dari 80 hal. Put. No. 8 PK/Pid.Sus/2014a.

Bahwa ternyata sesuai fakta yang terungkap di Pengadilan (Judex Fact)baik Pengadilan Tingkat Pertama yaitu dibuktikan adanya putusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang maupun telahdikuatkan pada putusan banding dibuktikan adanya putusan PengadilanTindak Pidana korupsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yaitu:a. Putusan No. 43/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. jo No 34/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg. a.n. Terdakwa Agung Purno Sarjono;b.

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 2019 K/Pid.Sus/2012atas nama Terdakwa Sumartono ternyata membatalkan putusanPengadilan Banding Putusan No. 35/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.tanggal 9 Agustus 2012 jo putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanSemarang No 40/Pid.Sus/2012/PN. Tipikor.Smg. dan mengadili sendirisedang untuk putusan Mahkamah Agung RI No. 2017 K/Pid.Sus/2012tidak ada seperti tersebut;4.

PUTUSANNomor : 100/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksadan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa :Nama lengkap : MARYOSO Bin MUKUAT;Tempat lahir : Pati;Umur/ tgl lahir : 49 tahun/ 01 Oktober 1964;Jenis kelamin : lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Panjunan Rt.07/ Rw.ll, Kec.Pati,Kab.Pati

Tah/2013/PN.Pt sejak tanggal 11 Agustus 2013s/d 9 September 2013 ( Rutan ) ;Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 22 Agustus 2013 No. 103/III/Pe.Pid/Sus.H/2013/PN.Tipikor.Smg sejak tanggal 22 Agustus 2013 s/d 20 September2013 ;5.

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang tanggal 11 Nopember 2013, Nomor: 351/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg . sejak tanggal 20 Nopember 2013 s/d 19Desember 2013 (Pertama ) ;7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang tanggal 19 Desember 2013, Nomor: 430/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg . sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d 18 Januari2014 ( Kedua );Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ARIS SOETIONO, SHAdvokat berkantor : JI.Dr.

Smgtanggal 2 92013 ;e Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarangtersebut;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tentang PenunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan;e Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara;e Telah mendengar Keterangan Saksisaksi,Keterangan Terdakwa dan Buktibukti yang diajukan di persidangan;e Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umumpada hari Selasa tanggal 19 Nopember

KabupatenBarito UtaraAgama :IslamPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten BaritoUtaraPendidikan : SI;Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh :1 Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 01 Juli 2014;2 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 02 Juli 2014sampai dengan tanggal 31 Juli 2014;3 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya sejak tanggal 08Juli 2014 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014;4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor

No.06/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R.Juli5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Palangka Raya tanggal 25 September 2014 Nomor : 39PP I/Pen.Pid.Sus/TPK/2014/PT.PLK sejak tanggal 06 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04November 2014;6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiPalangka Raya sejak tanggal 05 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 04 Desember2014;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu :RAHMADI G.LENTAM,

Bangas Nomor 11 Lt.IJ 323 B Telp.Fax. : (+ 62536)3230192, 3234510, 3233576 Palangka Raya, Kalimantan Tengah INDONESIA ; baiksecara bersamasama maupun sendirisendiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas 1A Palangka Raya tanggal 12 Agustus 2014 dibawah No. 222/VITI/2014/SK/TIPIKOR/PN.PLK;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Membebankan biaya perkara kepada Negara;ATAU apabila Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Rayanberpendapat lain, mohon sudilah kiranya memberikan putusan yang adil menurut keadilanyang baik ( naar geode justitie rechtdoen);Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yangpada pokoknya tetap dengan tuntutannya;Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa terhadaptanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;Menimbang,

MHWakil Ketua Pengadilan Tipikor, sebagai Hakim Ketua, YARNA DEWITA, SH.MM danDARLINA DARWIS, SH Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim AnggotaHal.193 dari 183 hal. Put.

Dimana PemohonKasasi adalah satusatunya yang mencari, mencukupi, menghitung kiraakan nafkah mereka (tanggung jawab) dan tulang punggung keluagayang dulunya pernah diuji dengan musibah tsunami dan kini mencobamenapaki kehidupan dan bangkit kembali dengan usaha dan doa;Namun sebagai manusia biasa Pemohon Kasasi tersentak dan sedihakan sikap Penuntut Umum mengajukan banding atas putusanpengadilan tingkat pertama dan atas banding yang diajukan olehPenuntut Umum pada putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor

Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (ima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin No. 24/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.Bjm, tanggal 25 Maret 2013 yang amarlengkapnya sebagai berikut:1Menyatakan perbuatan Terdakwa Drs.

dibayarkanRp15.300.000,00;89 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahunanggaran 2010 PPKD selaku BUD tertanggal 27 September 2010 dengan jumlahpenyediaan dana Rp1.453.800.000,00;90 1 (satu) buah buku asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA SKPD) bagian Perlengkapan tahun anggaran 2010 tertanggal 4Januari 2010;Tetap terlampir dalam berkas perkara;6 Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid.Sus/Tipikor

perintah/ persetujuan dariwalikota/sekda yang memerintahkan kepada Terdakwa untuk :1 Memproses pelepasan hak;2 Menyetujui ganti rugi terhadap 8 orang yang menempati bangunan liartanpa ada dokumen pemilikan;443 Melakukan pembayaran ganti rugi terhadap 8 orang yang menempatibangunan liar tanpa ada dokumen pemilikan, jika dikaitkan denganpertimbangan majelis hakim dalam putusannya telah mengakui adanyatindak pidana korupsi sebesar Rp137.605.000,00 sebagimanatertuangdalam putusan Nomor : 24/Pid.Sus/Tipikor

dalam MajelisHakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat,maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarahmengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dariPemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atas MahkamahAgung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin No. 24/Pid.Sus/TIPIKOR

No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 dan UndangUndangNo. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/ PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin No. 24/Pid.Sus/TIPIKOR

., yang dibuat pada tanggal O05 Januari 2016 oleh PengadilanNegeri/PHI/Tipikor Kelas .A Banjarmasin;2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 74/PDT/2015/PTBJM., tanggal 28 Desember 2015 sama sekali tidak memberikanpertimbangan hukum yang jelas dalam memberikan putusan dan hanyabegitu saja mengambil alin pertimbangan, seharusnya pertimbangan hukumdilakukan secara menyeluruh yang bersifat adil dan tidak memihak;3.

yangdidakwakan kepada terdakwa;Terkait dengan hal tersebut maka pertimbangan Majelis HakimPengadilan Negeri Bantaeng yang menyatakan :Terdakwa dari awal pemeriksaan saksi tidak mengakui bukan diayang melakukannya tetapi ALDI, seharusnya Terdakwa yang aktifuntuk membuktikan kalau dia tidak bersalah ..... dst, adalahpertimbangan yang salah atau keliru dan tidak berdasar hukum.Dikatakan demikian oleh karena perkara a quo bukan perkara TindakHal 8 dari 15 hal No 449PID SUS/2019/PT MKSPidana Korupsi (TIPIKOR

Rp139.000,00JUMIAN 2.0... eee cee eee eeeeees Rp 150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah) ,Salinan Putusan yang sama bunyinya oleh :Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehT. TARMULI, SH.Nip.19611231 198503 0129Halaman 15 dari hal 15 Putusan Nomor 3/PDT/2019/PT BNA

Salah dalam penerapan hukumnya;Materi pembuktian dalam persidangan tipikor ini tentunya tundukdengan kaidah dan asas asas hukum pidana dan acara pidana, dimanapembuktiannya dengan asas negative wettelijk untuk membuktikanHal. 40 dari 155 hal.

Ahmad Kirjauari pun diserahkan kepadaTerdakwa dengan mendapatkan porsi uang suap yang lebih besar;Tuntutan Pidana penjara selama tujuh sudah sangat proposional jikadilihat dengan rentang ancaman maksimal selama 20 tahun di masasekarang yang lagi semaraknya terungkap banyaknya angka statistikkejahatan korupsi dengan latar belakang politik;Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan TinggiPekanbaru di Riau yang menjatuhkan pidana penjara yang semua diputusPengadilan Tipikor Pekanbaru selama

Namun dalam pertimbangannyaMajelis Hakim Judex Facti justru tidak mempertimbangkan fasilitas pinjampakai kendaraan ini sebagai pemberian dari Gubernur Annas Maamun dalampercepatan pembahasan RAPBDP TA 2014 dan RAPBD TA 2015;Bahwa sebagai akibat Judex Facti tidak menerapkan hukum makaMajelis Hakim dalam membuat pertimbangan tidak mendasarkan kepadafaktafakta sebenarnya sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkanputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru atas namaH. A.

Tipikor hal. 187 188Hal. 91 dari 155 hal.

Tipikor hal. 187 188Hal. 137 dari 155 hal.

Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah):Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA tanggal 26 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut:Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 9/Pid.SusTPK2017/PN Bnatanggal 23 Agustus 2017 yang

Yang ada adalah antara lain :Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Niaga,Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Tipikor, PengadilanMiliter;Bahwa tidak tepat dan keliru amar Putusan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada halaman 7 alinea 1, yaituMenimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian eksepsiTergugat/Pembanding tentang kompetensi absolut telah terbukti secarasah dan meyakinkan, karena mana haruslah dikabulkan; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan

PUTUSANNomor 1850 K/PID.SUS/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor pada tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama : dr. H. HERRY FAISAL, M. Kes;Tempat lahir : Kendari;Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/01 Desember 1967;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan KH.

No. 1850 K/Pid.Sus/20162014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam tahun 2014 bersama dengan saksi Jubair, SKM (dilakukanpenuntutan dalam berkas terpisah), bertempat di Kantor Dinas KesehatanKabupaten Kolaka Timur atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Kendari pada PengadilanNegeri Kendari berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang PengoperasianPengadilan

Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan NegeriTanjung Pinang, Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Negeri Pangkal Pinang,Pengadilan Negeri Bengkulu, Pengadilan Negeri Palangkaraya, PengadilanNegeri Mamuju, Pengadilan Negeri Palu, Pengadilan Negeri Kendari,Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Negeri Gorontalo, Pengadilan NegeriDenpasar, Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Ternate danPengadilan Negeri Manokwari, melakukan atau turut serta melakukan perbuatansecara melawan hukum

dalam LingkupPemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur, pada waktu antara bulan Januari2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam tahun 2014 bersama dengan saksi Jubair, SKM., (dilakukanpenuntutan dalam berkas terpisah), bertempat di Kantor Dinas KesehatanKabupaten Kolaka Timur atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Kendari pada PengadilanNegeri Kendari berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor153

Tipikor/2015/PN.Kdi., tanggal 04 Februari 2016yang dimintakan banding tersebut.

Bahwa Majelis Hakimtelah keliru dalam membuat pertimbangan hukum dalam mengadili perkaraterdakwa yaitu Majelis hakim hanya mempertimbangkan fakta perbuatanterdakwa yang menggunakan ganja/ narkotika bagi diri sendiri semata,sedangkan fakta persidangan perbuatan terdakwa yang membeli,menguasai dan memiliki narkotika/ ganja tidak dipertimbangkan sama sekalioleh Majelis Hakim.Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim PengadilanTinggi/ Tipikor Banda Aceh menerima permohonan banding dari

Putusan Nomor 39 k/Pid.Sus/2019tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat tepat diterapkan pada perbuatan dan kesalahan Terdakwa, oleh karena ituputusan Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor Medan yangmembebaskan Terdakwa dari segala tuduhan dan tuntutan hukum tidakdapat dipertahankan dan haruslah di batalkan dan dengan mengadilisendiri Mahkamah Agung menjatuhkan putusan sebagaimana tersebutdibawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur

,MH, Tempat/Tgl.Lahir; Pauh Kambar/1 Maret1962, Jenis Kelamin lakilaki, pekerjaan Hakim Tipikor, Agama Islam,Status Perkawinan Kawin, Pendidikan terakhir S3, KewarganegaraanIndonesia, alamat JI. Gatot Subrota No. 50 E Pekanbaru (Komp.Pengadilan Tinggi Pekanbaru).Dalam hal ini bertindak selaku anggotakaum dari MARIFMAN tersebut diatas;Hal 1 dari 17 Hal Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT PDG.4.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidakmempertimbangkan adanya pemeriksaan Tim Tipikor Polda Kaltengterhadap PT. Sari Borneo Yufanda (PT. SBY) Sub KontraktorPT.Puspita Alam Kurnia (PT. PAK); 2. Adanya hasil audit BPKP perwakilan Kalimantan Selatan diBanjarbarutentang kontribusi jalan dan landing site eks. Pertamina; 3. PT.