Nilawati dan BPN oleh Terdakwa NormalisSinulingga dengan Telista Sinulingga atas terbitnya Sertipikat HakMilik No. 286, 288, 289, namun dari Putusan Hakim TUN MedanSampai dengan Putusan Peninjauan Kembali pada tahun 2011,gugatan Terdakwa Normalis Sinulingga dengan Telista Sinulinggaditolak oleh Mahkamah Agung RI.eBahwa ketika Saksi membeli tanah tersebut sudah ada SertipikatHak Milik atas nama Handoko.eBahwa luas tanah yang saksi beli ada 8 Ha (delapan hektar) yangSaksi beli tahun 1996.eBahwa sejak

Saksi beli tanah tersebut dikuasai dan dijaga olehHardip peternak lembu.eBahwa selain tanah tersebut berperkara di TUN, masih adaperkara perdata, sekarang masih dalam mediasi, dan Saksisebagai Tergugat.eBahwa sewaktu perkara di PTUN tahun 2008, yang digugatadalah Badan Pertanahan Deli Serdang, Makmur Wijaya, Hj.Nilawati, dan Saksi sendiri (Drs, H.

Fauzi Usman ; e Foto copy Putusan TUN Nomor 08/G/2008/PTUNMDN tanggal26 AQuUStUS 2008 ; 22m nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncnse Foto copy Putusan PT.TUN Medan Nomor 106/BDG/2008/PT.TUNMDN tanggal 22 Januari 2009 ; e Foto copy Putusan Kasasi MA RI Nomor 187 K/TUN/2009 tanggal02 Desember 2009 ; e Foto copy Putusan PK MA RI Nomor 07 PK/TUN/2011 tanggal 16Maret 2011 222202 nn neon nnn nn nn none scence nnnncecnneMenimbang, bahwa selanjutnya di persidangantelah didengar keterangan Terdakwa sebagai

(vide surat bukti Putusan PTUN Medan Nomor08/G/2008/PTUNMDN tanggal 26 Agustus 2008, Putusan PTTUN MedanNomor 106/BDG/2008/PT.TUNMDN tanggal 22 Januari 2009, PutusanKasasi MA RI Nomor 187 K / TUN / 2009 tanggal 02 Desember 2009, danPutusan Peninjauan Kembali MA RI Nomor 07 PK/TUN/2011 tanggal 16Maret 2011), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa secarajuridis bahwa saksi Drs. H.

Fauzi Usman ke Pengadilan Tata Usaha Negara,sebagaimana surat bukti Putusan PTUN Medan Nomor 08/G/2008/PTUNMDN tanggal 26 Agustus 2008, Putusan PT.TUN Medan Nomor 106/BDG/2008/PT.TUNMDN tanggal 22 Januari 2009, Putusan Kasasi MA RINomor 187 K / TUN / 2009 tanggal 02 Desember 2009, dan PutusanPeninjauan Kembali MA RI Nomor 07 PK/TUN/2011 tanggal 16 Maret 2011,namun gugatan dari Terdakwa bersama dengan saksi Telesta Sinulinggadinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karenadiajukan

488 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 488 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK),berkedudukan di Jalan Proklamasi No.56 Jakarta Pusat, dalam hal inidiwakili oleh EKO SUTRISNO, Wakil Kepala Badan KepegawaianNegara, beralamat di Kantor Badan Kepegawaian Negara, JalanLetjen Sutoyo No.12 Jakarta, sesuai dengan Surat Kuasa KhususNomor 007/G.TUN/ SET.BAPEK

No. 488 K/TUN/2012Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasisebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartapada pokoknya atas dalildalil :Adapun yang menjadi obyek gugatan yang dikeluarkan Tergugat adalah :KEPUTUSAN BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) NOMOR :037/KPTS/BAPEK

No. 488 K/TUN/2012diberikan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat dari golongan ruang II/bmenjadi II/c TMT : 01102009 ;Bahwa Putusan BAPEK Nomor 037/KPTS/BAPEK/2011 tanggal 28 Juni 2011disebutkan bahwa Penggugat di BAP tanggal 16 Oktober 2002 terhadapketidakhadiran untuk tahun 2003, 2004 hal ini tidaklah mungkin BAP dilakukanterhadap tahun yang belum dijalani yaitu Tahun 2003, 2004, 2007 maka SK BAPEKtersebut adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum karena mencantumkan faktayang tidak benar

No. 488 K/TUN/2012tanggal 19 Februari 2007 sudah tidak pernah masuk Kerja lagi tanpa keterangan/alasanyang sah, maka dalam hal ini kami Kuasa Hukum Penggugat tidak dapat menerimadan menolak hal tersebut karena sesuai laporan tanggapan tentang pemberitahuanhukuman disiplin tingkat berat yang dibuat oleh Kepala Rumah Tahanan NegaraTemanggung Kantor Wilayah Jawa Tengah tanggal 01 April 2010 pada halaman 2alinea I baris ke6 yang menyatakan bahwa Penggugat sejak bulan Maret 2007 April2010 telah rajin

No. 488 K/TUN/201212

Tun Mukminah, S.H, M.Hsebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnyaTergugat; Halaman 3 dari 4 halaman, Putusan No. 1061/Pdt.G/2018/PA.GsgHakimHakim Anggota, Ketua Majelis,Ade Ahmad Hanif, S.H.I Ahmad Saprudin, S.Ag, M.HUswatun Hasanah, S.H.IPanitera Pengganti,Hj. Tun Mukminah, S.H, M.HPerincian Biaya Perkara :1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,2. Biaya Proses : Rp. 50.000,3. Biaya Panggilan : Rp. 680 .000,4. Redaksi :Rp. 5.000,5. Materai :Rp. 6.000,Jumlah Rp. 771.000.

Tun Mukminah, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;Ketua Majelis,dtoYOPIE AZBANDI AZIZ, S.AgHakim Anggota l, Hakim Anggota ll,dto dtoABDURRAHMAN RAHINM, S.H.1., M.H AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.1I. Hal 3 dari 4 halaman Put. No. 0146/Pdt.G/2014/PA.GsgPanitera Pengganti,dtoHj. TUN MUKMINAH, S.H., M.H.Perincian Biaya Perkara : 1.

Sebagaimanaditegaskan dalam ketentuan Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 076/G/1993/PEND/ PTUN.JKT tanggal 27 juli 1993 danNomor 02/PLW/1993/PEND/PTUN.JKT tanggal 15 sept 1993 ;Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelasbahwa yang berwenang memeriksa perkara a quo adalahPengadilan Negeri ;Eksepsi Pejabat Lelang bukan Pejabat TUN dalam kaitannyadengan ketentuan Pasal 1 ayat (12) UU No. 51 Tahun 2009 danRisalah Lelang bukan Obyek TUN dalam kaitannya denganketentuan Pasal 1 ayat (9) UU No. 51

/1997 tanggal 5 Januari 1998 (vide :kumpulan Putusan Yurisprudensi Tata Usaha Negara,cetakan kedua, Tahun 2005, Mahkamah Agung RepublikIndonesia) ;Bahwa Ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung melaluiputusan Nomor 312 K/TUN/1996 yang menyatakanRisalah Lelang bukan merupakan keputusan badan ataupejabat tata usaha negara, tetapi merupakan berita acarahasil penjualan barang adalah sepanjang dibuat olehPejabat Lelang Kelas ll yang melaksanakan lelangnoneksekusi sukarela.

/1997 tanggal 5Januari 1998 ;Bahwa Risalah Lelang tidak memenuhi hakikat Keputusan TUN sebagaisuatu bes/uit (Keputusan).

Suatu besluit pada hakikatnya adalah suatubeslissing (Ketetapan) sehingga Risalah Lelang bukanlah suatubeslissing dari Pejabat Lelang dan juga bukan norma hukumsebagaimana halnya Keputusan TUN adalah norma penutup dalamrangkaian norma hukum. Dengan demikian Risalah Lelang adalahHalaman 28 dari 71 halaman.

;Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara TUN ini pada intinyabertujuan untuk membatalkan pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 UUHak Tanggungan terhadap aset jaminan Penggugat (PT. Tucan PumcoServices Indonesia) sehingga Penggugat dengan berbagai caramencoba dan berdalil untuk membatalkan lelang obyek jaminan HakTanggungan. Dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolakHalaman 29 dari 71 halaman.

Perkara Nomor :472 K/TUN/2003 tanggal 21 Desember 2005 .5. Bahwa Turut Tergugat II didalam menerbitkan Sertifikat HakMilik Nomor : 4405/ Siantan Hulu dengan Gambar Situasi Nomor: 1125 /1989 tanggal 30 Maret 1989 seluas 6.868 M?

No.213/K/TUN/1996 tanggal 23 April1998 (bukti P5);Poto kopi Surat Pernyataan/Keterangan No. 06/G/TUNPTK/1994 dari Ketua Majelis Hakimyang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara No. 06/G/PTUNPTK/1994 tanggal19 Nopember 1997 (bukti P6);Poto kopi Penetapan eksekusi Ketua PTUN Pontianak No.

Poto kopi putusan No. 472/K/TUN/2003 tertanggal 21 Desember 2005 (bukti T7)8. Poto kopi Surat pemberitahuan perkembangan penyidikan (SP2HP) tertanggal 17 Januari 2006(bukti T8)9. Poto kopi putusan No. 06/G/PTUN PTK/1994 tertanggal 8 September 2004 (bukti T9)10. Poto kopi putusan No.180/B/1994/PT.TUN JKT tertanggal 21 Nopember 1995 (buktiT10)11. Poto kopi putusan No.213/K/TUN/1996 tertanggal 23 Mei 1998 (bukti T11)3412. Poto kopi surat penghentian penyidikan No. Pol.

No. 213 K/TUN/1996 tanggal 23 April 1998 (bukti P3 dan T4, P4, P5).

Fakta ini diperoleh berdasar surat bukti P2, P16, P22, dan P23;Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalildalil yang dikemukakan penggugat.Tergugat dan Turut Tergugat I untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan surat buktiantara lain putusan perlawanan PTUN Pontianak No. 40/G/PTUNPTK/.2002 (bukti T5) jo.Putusan PT TUN Jakarta No. 110/B/2003 (bukti T6) jo putusan MA Reg. No.472K/TUN/2003(bukti T7).

132 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 132/K/TUN/2013.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :PEMERINTAH DAERAH KOTA TEGAL, yang dalam hal inidiwakili oleh Dra.

Putusan Nomor 132 K/TUN/2013.Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan/Termohon Informasi telahmenggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan/PemohonInformasi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang padapokoknya atas dalildalil sebagai berikut :1Bahwa Komisi Informasi Jawa Tengah tidak dan/atau belum memeriksa secaraseluruh dalam penyelesaian sengketa informasi publik antara JUSRISTHOMBING

Putusan Nomor 132 K/TUN/2013.berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik;5 Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Informasi Jawa Tengahsecara keliru dan/atau belum memeriksa secara seluruh dalam pertimbanganhukum huruf E. Pendapat Majelis (4.33).

Putusan Nomor 132 K/TUN/2013.kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 900/463 tanggal 10 Desember2012 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 12 Desember 2012sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 57/G/2012/PTUN.SMG.yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, permohonantersebut dengan disertai memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 12 Desember 2012 ;

Putusan Nomor 132 K/TUN/2013.

Penetapan Hakim Ketua Majelis perkara Nomor : 156/PENHS/2021/PT TUN SBY. tanggal 26 Juli 2021 tentang hari sidang pembacaan putusan ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadiankejadian duduksengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraKupang Nomor : 45/G/2020/PTUN.KPG. yang diucapkan secara elektronikdengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melaluiSistem Informasi Pengadilan

TUN. SBY. akan memberikan pertimbangan hukum sebagaiSEPTIC Seecenenere ree earnsenserssa neers ne ne aR Ae RRTENT ANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 156/B/2021/PT. TUN.

TUN. SBY.setelah membaca, memerhatikan, dan menganalisa seluruh pertimbanganhukum dan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :45/G/2020/PTUN.

TUN. SBY.

46/G/TUN/2007/PTUN-Smg

Raya Jenggot 189Pekalongan; nn 2m 2 nn none nnn nnn nnn ne ncn nn ennaPengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor : 46/Pen.K/TUN/2007/PTUN.SMG tanggal 28 September2007 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tersebut;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 28Septemberi 2007 Nomor : 46/Pen.HKM/TUN/2007/PTUN.SMG. tentang haridan tanggal

Pemeriksaan Persiapan;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 8Nopember 2007 Nomor : 46/Pen.HKM/TUN/2007/PTUN.SMG. tentang haridan Tanggal Persid an Ganja escent eee eeene enoneTelah membaca Putusan Sela Nomor : 46/G/TUN/2007/PTUN.SMGtanggal 3 Desember 2007 tentang dikabulkannya permohonan Intervensi dariLILIE WIBOWO untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini;Telah membaca suratsurat bukti dan mendengarkan keterangan darikedua belah pihak serta SaksiSaksi yang diajukan dipersidangan

oleh pihakpihak yang berperbaral jesse neem eer meeenemnnereetenenntmnnmmaeiennennaneeeMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18.September 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Semarang pada tanggal 18 September 2007 di bawah registerNomor : 46/G/TUN/2007/ PTUN.SMG, sebagaimana telah diperbaiki padatanggal 8 Nopember 2007 mendalilkan halhal yang intinya sebagai berikut :l.

/2004 / K/TUN/2004 tanggal 04Mei 2006, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapatdttaksanakan berdasarkan Surat Keterangan NomorPTUN.PTK.4T.02JO632/2007 tanggal 25 September 2007.Dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor354 520.141.12009 tanggal 08 Desember 2009 tentang PemberianHak Milik Atas Nama J.

Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat tidak berhak atasSertifikat tanah Hak Milik Nomor 2119/ Kelurahan Batu Layangkarna Sertifikat tersebut telah dibatalkan berdasarkan Putusan KasasiMahkamah Agung Nomor 358 K/TUN/2004 tanggal 04 Mei2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pelaksanaanpembatalan Sertifikat Hak Milik 2119/kelurahan Batu Layang telahdilaksanakan.4.

terakhir tercatatatas nama : Perempuan Dokter MHajjah Any Rochani telah dibatalkanberdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan registerperkara Nomor : 14/G/PTUNPTK/2003 tanggal 20 Agustus 2003 Jo. putusanperkara Nomor : 12/B/2004/PT.TUN.JKT tanggal 3 Maret 2004 Jo. putusanperkara Nomor : 358 K/TUN/2004 tanggal 4 Mei 2006 yang telah berkekuatanhukum tetap..

FRANS APIT OPOK dan terakhir tercatat atas nama : MAHENDRAJAYA Sarjana Ekonomi, Magister Managemen merupakan pelaksanaanputusan Pengadilan perkara Nomor : 14/G/PTUNPTK/2003 tanggal 20Agustus 2003 Jo. putusan perkara Nomor : 12/B/2004/PT.TUN.JKT tanggal 3Maret 2004 Jo. putusan perkara Nomor : 358 K/TUN/2004 tanggal 4 Mei 2006yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak ada perbuatan melaanhukum yang dilakukan oleh Tergugat III..

telahdibatalkan berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 358K/TUN/2004 tanggal 04 Mei 2006, yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap.Bahwa Pembatalan Sertifikat Hak Milik 2119 / Kelurahan Batu Layangpun sudah dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kepala KantorBadan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat Nomor : 02Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008.1.

Berdasarkan hal tersebut sangat jelas bahwa sertifikatpendidik hanya merupakan pengakuan terhadap profesi guru.Selain itu, perlu. dipahami oleh Penggugat bahwa bagaimanapun juga,keputusan Pejabat TUN masih tetap berlaku selama belum ada pembatalandari Pejabat yang berwenang. Dengan demikian, keputusan Kepala DinasHal. 16 dari 31 Hal.

Jika ada ketidaksepahamanPengugat terhadap keputusan Pejabat TUN tersebut, sahsah saja Penggugatmengajukan gugatan terhadap keputusan dimaksud. Namun demikianPenggugat tetap harus melaksanakan keputusan Pejabat TUN tersebut.

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalahmasalah Perbuatan Melawan Hukum yang menurut Penggugatdilakukan oleh tindakan Tergugat dan Tergugat II, yaitu tindakan tidakmelaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor67/G/2012/PTUN.Smg. jo Putusan PT TUN Nomor : 57/B/2013/PT.TUN.Hal. 25 dari 31 Hal.

Putusan No. 501/Pdt/2015/PT.SMG.67/G/2012/PTUN Smg. jo Putusan PT TUN Nomor : 57/B/2013/PT TUNSby jo Keputusan MARI Nomor : 411 K/TUN/2013. yang telahberkekuatan hukum tetap dapat diketahui bahwa dalam amar putusanakhir perkara tersebut (banding dan kasasi) sama sekali tidakmengandung unsur perintah apapun terhadap Tergugat ataupunTergugat Il yang mewajibkan Tergugat ataupun Tergugat II harusmelakukan tindakan tertentu.

Jo nomor : 411 K/TUN/2013. yang memutuskan padapokoknya :Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan No. 501/Pdt/2015/PT.SMG.a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.b.

23 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 23 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PT. BUMI MANSYUR PERMATI, tempat kedudukan di Perisai Plaza Lt.7 Jalan Pemuda Nomor 7 Medan, dalam hal ini diwakili oleh MarthinSembiring, selaku Direktur Utama PT.

Putusan Nomor. 23 K/TUN/20135 SUDARNI BR. SAMOSIR, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Murai VIIJ Nomor 288, Kelurahan Kenangan Baru,Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, pekerjaanWiraswasta;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1 FACHRUDDIN~ RIFAI, S.H.

Putusan Nomor. 23 K/TUN/2013e Sebelah Barat berbatas dengan Rapat Ginting/Leo Kustanto, 41,50 m;5 Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 11 Februari 1991 yangdilegalisir oleh Aslan Harahap, SH Camat Medan Sunggal Nomor 09/LEG/IV/1991, antara Yopie S. Batubara dengan Selamat Ginting, atas tanah seluas :483 m?

Putusan Nomor. 23 K/TUN/201314151617Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 15 Januari 1997 yangdilegalisir oleh Drs. Nasru, Ams Camat Medan Sunggal Nomor 13/LEG/I/1997,antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selakuDirektur Utama PT. Bumi Mansyur Permai dengan Idalina Serapina Tambunan,atas tanah seluas : + 1.530 m?

Putusan Nomor. 23 K/TUN/2013a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADL S.H.NIP. 220000754

Andarias, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat di Ladang Tun Fuad Kunak, Malaysia, sebagai PemohonI;Eliza binti Tahir, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,alamat Ladang Tun Fuad Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016

Tahir bin Bosa, 47 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon II;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam pada tanggal 19 Mei 2013, di Kunak dan saksi hadirpada acara perkawinan tersebut;Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il terlaksanadengan Wali Tahir bin Bosa (Ayah) dan mahar berupa RM.100.00 dibayartunai, disaksikan oleh dua

Harlina binti Totteng, 35 Thn, Islam, lbu Rumah Tangga, Ladang Tun Fuad,Kunak, Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yangpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon II;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Kunak, pada tanggal 19 Mei 2013 dan saksihadir pada acara perkawinan tersebut;Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il terlaksanadengan Wali Tahir bin Bosa (Ayah) dan mahar berupa

No. 58/B/2015/PT TUN Mks.Selanjutnya disebut sebagai PenggugatIV /Pembanding;NamaKewarganegaraanTempat TinggalPekerjaanINDONCSIA j=====n5 meena anesJalan Labuke, Kelurahan Baadia, KecamatanMurhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;Wiraswasta 5"Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V /Pembanding;NamaKewarganegaraanTempat TinggalPekerjaanJalan Labuke, Kelurahan Labalawa, KecamatanBetoambari, Kota Baubau, Provinsi SulawesiT@NQQ ANA 5j~~~ nnn nnn nnn nn nnn nnn nnnPegawai Negeri Sipil ;Selanjutnya

No. 58/B/2015/PT TUN Mks.10.11.12.13.14.Nama : LA ATIMU ;Kewarganegaraan : Indonesia 50020 ="Tempat Tinggal : Jalan Labuke, Kelurahan Labalawa, KecamatanBetoambari, Kota Baubau, Provinsi SulawesiT@NQQANA 5~~ nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnPekerjaan aSelanjutnya disebut sebagai Penggugat X /Pembanding;Nama : WA SALIMA ;Kewarganegaraan : Indonesia ;nnnenn nnerTempat Tinggal : Jalan Labuke, Kelurahan Labalawa, KecamatanBetoambari, Kota Baubau, Provinsi SulawesiTGP S I gym nnn nnn nnn nmennnnPekerjaan

PENETAPANNomor 0808/Pdt.P/2016/PA.JPAIS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Kastang Sise, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamat diLadang Tun Fuad, Kunak

, Malaysia, sebagai Pemohon I;Darmawati Mading, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat Ladang Tun Fuad, Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober 2016 dengan

Harisman Bin Tangga 41 tahun Islam buruh ladang Tun Puad Kunak Malaysia,menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:Hal 3 dari 9 Pen.

Arni Binti Waneka 31 tahun Islam buruh ladang Tun Puad Kunak Malaysia,Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yang pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Bone sulsel, pada tanggal 07 Desember 2004 dansaksi hadir pada acara perkawinan tersebut;Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon II terlaksanadengan Wali Mading bin Sondang ( Ayah) dan mahar berupa Rp.

PENETAPANNomor 0805/Pdt.P/2016/PA.JPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Rusdi bin Ambo Elo, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat di Ladang Tun Fuad,

Kunak, Malaysia, sebagai PemohonI;Erma binti Yunus, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamatLadang Tun Fuad, Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober 2016

Suardi bin Bakri, 33 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam pada tanggal 06 April 2005, di Kunak dan saksi hadirpada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il terlaksanadengan Wali Yunus bin Takeh (Bapak Kandung) dan mahar berupa RM.100 dibayar tunai, disaksikan

Murni binti Ambo Elo, 26 Thn, Islam, Burunh Ladang, Ladang Tun Fuad,Kunak, Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yangpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Kunak, pada tanggal 06 April 2005 dan saksi hadirpada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon II terlaksanadengan Wali Yunus bin Takeh (Bapak Kandung) dan mahar

411 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 411 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PERMENAS LAMMA KOLLY, SE, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAnggota DPRD Kabupaten Alor, beralamat di RT.02/02, Kelurahan KalabahiTimur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;Selanjutnya memberi kuasa kepada: FILMON MIKSON POLIN, SH.MH,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan GangDamai

Nomor Putusan 411 K/TUN/2012Pimpinan Cabang melanggar Anggaran Dasar/Anggaran RumahTangga atau Dewan Pimpinan Cabang tidak dapat melaksanakanamanat musyawarah cabang sehingga partai tidak berjalan sesuaidengan fungsinya. Pasal 23 ayat (2) butir 2.3 Anggaran RumahTangga menegaskan bahwa Kewenangan Pemberhentian Pimpinansebagaimana dimaksud butir 1.2. diatur sebagai berikut : untuk DewanPimpinan Cabang dilakukan oleh Rapat Dewan Pimpinan HarianDewan Pimpinan Cabang.

Nomor Putusan 411 K/TUN/2012dalam usulan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Alor atas nama Permenas Lamma Kolly, S.E ;f.

Nomor Putusan 411 K/TUN/2012dimohonkan oleh Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi adalah KeputusanGubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor : PEM:171.2/264/II/2011 tanggal 23Agustus 2011, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PenggantiAntar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor MasaJabatan Tahun 20092014 atas nama Permenas Lamma Kotty, SE.

Nomor Putusan 411 K/TUN/2012Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2013 oleh Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim Agungyang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,H. Yulius, SH.MH dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.MS.

TUN/AKUPARTNERS/V/2019, tertanggal 20 Mei2019Pon a mma inn nn mn RRNA ARRAS AR Selanjutna di sebut sebagai Pihak Pengqugat ;MELAWANKEPALA DESA SABAJAYA KECAMATAN TIRTAJAYA KABUPATENKARAWANG, Berkedudukan di Jalan Raya Sabajaya Tirtajaya, KecamatanTirtajaya, Kabupaten KarawangJoon cnn n nnn ncn cnn nnn nnn nn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn Berdasarkan surat kuasakhusus Nomor : 183.5/117/Ds./2019, tanggal 4 Juli 2019, memberikan KuasaKepada ; 1 Nama : Hj. Neneng Junengsih, SH.

Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung pada hari Jumat, 18 Juni 2019, maka sesuaiketentuan Pasal 55 UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentangPengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa pengajuan gugatansengketa Tata Usaha Negara (TUN) harus diajukan dalam tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya ObyekSen Qketa; 222 enon nnn n nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nennen eeeMaka gugatan Penggugat

(Putusan MA RI No. 505 K/TUN/2012 dan Putusan MA RI No.99/PK/2010. Hakim Agung memberikan makna bahwa azas kepastianhukum menghendaki agar Badan atau Pejabat TUN, dalammengeluarkan KTUN, wajib mengutamakan landasan hukum yangdidasari oleh kepatutan dan keadilan dan Putusan MA RI No.121/G/121/PTUNBDG, Putusan No. 04/G.TUN/2001/PTUN.YK jo.No.10/B/TUN/PT.TUN SBY jo.

Putusan MA RI No. 373 K/TUN/2002, danPutusan MA RI No. 99/PK/2010 dimana Majelis Hakim menekankanpada pentingnya penghormatan hak seseorang yang telah diperolehsecara benar menurut UU); B.

(Putusan MA RI No. 10 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 10 K/TUN/1992,Putusan MARI No. 34 K/TUN/1992, dan Putusan MA RI No. 150K/TUN/2001.

489 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 489 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), tempatkedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jalan Proklamasi, Nomor56, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh AZWAR ABUBAKARpekerjaan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara selaku KetuaBadan Pertimbangan Kepegawaian;Yang memberi kuasa kepada EKO SUTRISNO

Putusan Nomor 489 K/TUN/2012Negeri Sipil, karena telah memuat tulisan Salinan dan tidak ditandatanganilangsung oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yangberwenang, yakni Walikota Singkawang melainkan hanya oleh PejabatSekretaris Daerah yang bukan menjadi kewenangannya dengan mencantumkanuntuk salinan yang sah sesuai aslinya.

Putusan Nomor 489 K/TUN/2012berwenang diterbitkan adalah di luar kemampuan, kewenangan dan kesalahan dariPenggugat beban kesalahan tersebut berada pada Walikota Singkawang.

Putusan Nomor 489 K/TUN/2012Disiplin atas nama Penggugat dinyatakan ditunda pelaksanaannya hinggaputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;Dalam Pokok Sengketa:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor 061/KPTS/BAPEK/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atasnama Penggugat;3 Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Nomor 061/KPTS/BAPEK/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Penguatan

Putusan Nomor 489 K/TUN/20121414

Tun Mukminah,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu jugadiucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbukauntuk umum dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota dan PaniteraPengganti tersebut serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnyaTermohon;KETUA MAJELIS,AHMAD SAPRUDIN, S.Ag., M.H.HAKIM ANGGOTA I, HAKIM ANGGOTA Il,ADE AHMAD HANIF, S.H.1 USWATUN HASANABH, S.H.1.PANITERA PENGGANTI,Hj.

TUN MUKMINAH, S.H., M.H.Perincian Biaya Perkara : Pendaftaran Rp. 30.000, BiayaProses Rp. 50.000,Panggilan Rp. 1.400.000. Redaksi Rp. 5.000,Materai Rp. 6.000.Jumlah Rp 1.491.000, (satu juta empat ratus sembilan puluhsatu ribu rupiah)