Ditemukan 14174 data
88 — 19
dimediasi oleh Mediator Dinas TenagaKerja Kota Pekanbaru PenggugatI mengharapkan agar perselisihan pemutusanhubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dapatdiselesaikan melalui perundingan secara kekeluargaan, namun melihat prilakudari Tergugat tidak mengindahkan Surat Panggilan II dan Ill dari Kepala DinasTenaga Kerja Kota Pekanbaru sebanyak dua kali harapan tersebut tidak tercapai;Bahwa terhadap Surat Anjuran Mediator Nomor : Naker/C.4/565/728/VII/2016tanggal 22 Juli2016 pada
Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, Penggugatll mengharapkan agarperselisihan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat ternadapPenggugatIl dapat diselesaikan melalui perundingan secara kekeluargaan,namun melihat prilaku Tergugat yang telah dipanggil oleh Kepala Dinas TenagaKerja Kota Pekanbaru sebanyak tiga kali hanya satu kali yang dihadiri olehTergugat, maka harapan untuk diselesaikan secara kekeluargaan tidak tercapai;Bahwa terhadap Surat Anjuran Mediator Nomor : Naker/C.4/565
19 — 2
ataspertanyaan Ketua pihak Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya danmempertahankan isi gugatannya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawabansecara tertulis sebagai berikut;1 Bahwa Tergugat menolak dalildalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secarategas diakui;2 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikahdi hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran,PAGEPAGE 7sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 565
77 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemeriksaan setempat, batasbatastanah sengketa ini sama persis dengan yang terdapat dalam Sertifikat HakMilik atas nama Rince BenuMasu selaku pemilik tanah objek sengketaperkara a quo yang tidak digugat dalam perkara ini;Bahwa oleh karena itu maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkama AgungNomor Reg. 1149.K/SIP/1979 tanggal 17 april 1979 yang menentukan bilatidak jelas batasbatas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.Demikian pula dengan yurisprensi Mahkama Agung Republik IndonesiaNomor Reg.565
45 — 17
Bahwa dengan adanyaperbedaan luas tanah objek sengketa ini berimplikasi padaperhitungan ganti rugi dan eksekusi riil objek sengketa, makaperbedaan luas tanah objek sengketa ini membuat gugatan kabur(obscure libel) dan karenanya gugatan Para Penggugat ini harusdinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana ditegaskan dalamHalaman 7 dari 26 Putusan Nomor 58/PDT/201 8/PT.KPGPutusan MA RI No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 danPutusan MA RI No. 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979,menyatakan bahwa
22 — 7
47) 1(535) 4(5343) 2(13) 1(43) 2(446) 2(444546) 2(445) 4(22) 2(46) 2(S322) 2(47) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 508.00 810.00 Im/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 511.00 810.00 Tm/F8 1 Tf(2) TuETQ0.000 0.000 0.000 RG511.00 809.00 m514.00 809.00 1SqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 514.00 810.00 Tm/F12 1 TE(41) 1(5622) 2(13) 1(47) 1(5) =4(30) 1(S1565) TdKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 779.00 Tm/F12 1 TE(11) 2(5613) 1(565
224 — 66
Tenagakerja Kota Yogyakarta;Bahwa untuk menyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebutDinas Tenagakerja Kota Yogyakarta telah melakukan Mediasi kepada parapihak yaitu pada tanggal 09, 23 dan 30 september 2020;Halaman 2 dari 23 Putusan PHI Nomor 21/Pat.SusPHI/2021/PN Yyk12.13.14.15.16.Tv:Bahwa sampai dengan batas wakiu yang di miliki oleh Mediator untukmelakukan mediasi para pihak belum ada penyelesaian, sehingga KepalaDinas Tenaga Kerja Kota Yogyakarta mengeluarkan Surat Anjuran denganNomor : 565
139 — 150
Nomor: 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, yang kaidahhukumnya, menyatakan: Bahwa terhadap obyek gugatan yangtidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima; ; 4. Nomor: 582 K/Sip/1970, tanggal 18 Desember 1973, yang kaidahhukumnya, menyatakan: Bahwa karena petitum gugatan adalahtidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, 5.
15 — 9
yang dipertimbangkantersebut diatas, maka majelis hakim perlu mengetengahkan norma hukumdalam pengajuan gugatan rekonvensi;Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprodensi Putusan MARINo.3306.K/Pdt/1986, tanggal 14 Mei 1987, bahwa Gugatan Rekonpensi harusdisebut secara tegas, serta Isi dasar Surat Gugatan harus dinyatakan tidakdapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna dan karena hakPenggugat atas tanah sengketa tidak jelas, sebagaimana dikehendaki dalamyurisprodensi Mahkamah Agung RI dalam No.565
69 — 36
Bahwa berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21/8/1974 dengankaidah hukum: Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan MahkamahAgung, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatantidak sempurna dalam hal ini karena hak PENGGUGAT atas tanah sengketa tidakjelas;4 KEksepsi tentang Gugatan Salah Alamat;Bahwa didalam gugatan ini PENGGUGAT mengajukan gugatan denganmengatasnamakan Badan Hukum Publik sebagai TERGUGAT I dan TERGUGAT IIdan seharusnya
12 — 0
fi3601i360ri36s1360slmult1widctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrin36lin360itapOpararsid 12220004 rtlchfcs1 af0 ItrchfcsOinsrsid 12220004 Maka *xmlopenxmIns2 factoidname City surat*xmlclose gugatan yang tidak sempurna/tidak lengkap dan salah menentukan kedudukanpara pihak sebagaimana diuraikan di atas adalah *xmlopenxmIns2factoidname City *xmlopenxmIns2 factoidname place surat*xmlclose *xmlclosegugatan yang tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Vide YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 565
1.Marzuki
2.Efendi
3.Fatimah
Tergugat:
1.H Jamaah atau P Tiap
2.Jumar
54 — 2
terbit Nomor Obyek Pajak atasHalaman 7 dari 23 Putusan Nomor 3/Padt.G/2018/PN Spgnama TERGUGAT 1, yang artinya proses jual beli tersebut dilakukandengan kontan, tunai dan jelas sesuai dengan asas jual beli tanah adatdan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku; Bahwa luas tanah juga batasbatas tanah OBYEK SENGKETA yangdidalilkan gugatan PARA PENGGUGAT seluas + 1.770 m2 berbedadengan luas tanah juga batasbatas tanah milik PARA TERGUGAT,; Bahwa mengingat berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 565
99 — 21
Padakesempatan itu Majelis Hakim telah meminta kepada Penggugat padapersidangan berikutnya untuk menyerahkan surat asli No. 565/1803/416.105.2015, perihal Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Mojokerto tertanggal 22 Oktober 2015;Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena setelahbeberapa kali persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak dapatmenyerahkan surat asli tersebut yang merupakan surat sah secara hukumsebagai lampiran dalam surat gugatan serta bukti
AMINAH
Tergugat:
1.M. NUR IBRAHIM
2.WAHYUDIN IBRAHIM
3.TAUFIK ABDULLAH
4.FARUK WAHYUDIN
110 — 43
Nomor :565 K / Sip / 1978, tanggal 21 Agustus 1974 " Kalau ObyekGugatan tidak jelas , maka Gugatan tidak dapat diterima " juntoPutusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1149 K / Sip / 1979, tanggal17 april 1979 " Karena dalam surat Gugatan tidak disebutkan jelasLetak / Batas Tanah sengketa, bila tidak jelas batasbatas tanahsengketa, maka Gugatan tidak dapat diterima "Mahkamah Agung RI Nomor : 1159 K / PDT / 1983, tanggal 23Oktober 1984 " Gugatan yang tidak menyebutkan Batasbatasjunto Putusanobyek sengketa
61 — 30
No.565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, dengantegas menyebutkan : 22222222 2+*Gugatanharus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasargugatan tidak sempurna ; Halaman 12 dari 41 Halaman Putusan Nomor : 531/PDT/2015/PT SMGBERDASARKAN URAIAN DIATAS TELAH JELAS DAN TERANGBENDERANG BAHWA : 222n2nnnnennnnnnnn PARA PELAWAN DALAM PERKARA A QUO BUKANLAHPIHAKPIHAK YANG DIBENARKAN (DAN JUSTERUDIKECUALIKAN) OLEH UNDANGUNDANG ~~ UNTUKMENGAJUKAN GUGATAN PERLAWANAN PIHAK KETIGA(DERDEN VERZET), SEHINGGA PARA
63 — 8
tidak berhak atas tanah sengketatersebut karena ibu Penggugat bernama Gd.Sami tidak mempunyaidasar hukum yang kuat untuk memiliki terhadap tanah sengketa ;Bahwa menurut~ dalil gugatan Penggugat obyek tanahsengketa yang dikuasai oleh Tergugat seluas 3.000 M2 tidaksesuai dengan kenyataan dilapangan sedangkan Tergugat rnenguasai obyek tanah sengketa seluas 1.500 M2 maka gugatan14Penggugat yang demikian sebagai gugatan yang obyeknya kabursebagaimana putusan MAHKAMAH AGUNG R. tanggal 21 Agustus1974 Reg.565
21 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalil Tergugat kembali didukung dengan adanya kaidah hukum yangsampai dengan detik ini masih berlaku yaitu Yurisprudensi MahkamahAgung R.I. dalam putusannya Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus1974 menyebutkan:Karena dasar gugatan tidak jelas, tidak sempurna dan para pihak tidakjelas, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/NietOntvankelijke verklaard;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor
123 — 42
No. 565 K/Sip/1973, mengatakan kalau obyek gugatantidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.Sehingga gugatan Penggugat tidak beralasan hukum karenadasardasar gugatan tidak sempurna. hal manabertentangandengan Teori Substantieringstheorie yang menyatakan Bahwacara pembuatan surat gugatan haruslah dirinci secara detailmulai dari adanya hubungan hukum sebagai dasar gugatan(rechts gronden, legal groundens), sejarah gugatan, kejadianformal dan kejadian material.
72 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Demikian juga putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia tanggal 21 Agustus 1974 Reg Nomor 565 K/SIP/1973menyatakan jika objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak jelas makagugatan tidak dapat diterima;Berdasarkan halhal tersebut sudah cukup jelas alasan bagi Hakim yangmengadili perkara ini untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknyagugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklard);EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:Tentang Gugatan Para Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima
280 — 175
27 ayat (9) huruf e, Pasal 27 ayat (10) PHI PT FI 20152017 danPasal 26 ayat (1) PHI PT Fl 20172019;Bahwa bunyi Pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mengatur tentangpekerja/ouruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturutturut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yangsah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulisdapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkandiri;Bahwa berdasarkan surat anjuran Nomor :565
Penggugat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimikatidak ada titik temunya;Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika dalam melakukan mediasiantara Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak berlaku adil danmemberikan anjuran yang berbedabeda terhadap kasus yang sama dalamhal ini Tergugat dapat memberikan bukti terhadap persoalan atas namaPetra Jaya Borumey dimana Dinas Tenaga Kerja Kabupaten MimikaHalaman 28 dari 76 halaman Putusan nomor 3/Pdt.SusPHI/2021/PN Jap10.menerbitkan surat anjuran dengan Nomor 565
Februari 2019;Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir, tanggal 26Februari 2019;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Mediasi Ill,tanggal 27 Februari 2019;Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir, tanggal 11Maret 2019;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Anjuran PerselisihanPHK, tanggal 11 Maret 2019;Fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah PerundinganPenyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrial, tanggal 27Mei 2019;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Jawaban AtasAnjuran Mediator No. 565
Terbanding/Penuntut Umum I : ANGGA DHIELAYAKSYA, SH, MH
Terbanding/Penuntut Umum II : OBET RIAWAN , SH
179 — 91
PAK KUR Nelly Apriani tanggal 26 Juni 2013
Copy Biodata Nelly Apriani
Copy Memo Pencairan KUR an Nelly Apriani
Laporan Keuangan PT NUSTIKA KAROMAH ABADI per 31 Desember 2012
Copy Izin Operasional PT MUSTIKA KAROMAH ABADI
Copy Akta Pendirian PT MUSTIKA KAROMAH ABADI No 11 tanggal 20/09/2011 Notaris Amelia Zahara
Copy Pengesahan Kemenkumham PT MUSTIKA KAROMAH ABADI
Asli Akta PK No 564 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH, Mkn
Asli Akta PH No 565Apriani tanggal 26 Juni 2013Copy Biodata Nelly AprianiCopy Memo Pencairan KUR an Nelly Apriani 1 (Satu)bundel halaman 39 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG Laporan Keuangan PT NUSTIKA KAROMAHABADI per 31 Desember 2012Copy Izin Operasional PT MUSTIKA KAROMAHABADICopy Akta Pendirian PT MUSTIKA KAROMAHABADI No 11 tanggal 20/09/2011 Notaris AmeliaZaharaCopy Pengesahan Kemenkumham PT MUSTIKAKAROMAH ABADIAsli Akta PK No 564 tanggal 27 Juni 2013 NotarisABDUL WAHAB, SH, MknAsli Akta PH No 565
Apriani tanggal 26 Juni 2013Copy Biodata Nelly AprianiCopy Memo Pencairan KUR an Nelly AprianiLaporan Keuangan PT NUSTIKA KAROMAHABADI per 31 Desember 2012Copy Izin Operasional PT MUSTIKA KAROMAHABADICopy Akta Pendirian PT MUSTIKA KAROMAHABADI No 11 tanggal 20/09/2011 Notaris AmeliaZahara 1 (Satu)bundel halaman 49 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG Copy Pengesahan Kemenkumham PT MUSTIKAKAROMAH ABADIAsli Akta PK No 564 tanggal 27 Juni 2013 NotarisABDUL WAHAB, SH, MknAsli Akta PH No 565
Nelly Apriani tanggal 26 Juni 2013 Copy Biodata Nelly Apriani Copy Memo Pencairan KUR an Nelly Apriani halaman 75 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG Laporan Keuangan PT NUSTIKA KAROMAHABADI per 31 Desember 2012 Copy Izin Operasional PT MUSTIKA KAROMAHABADI Copy Akta Pendirian PT MUSTIKA KAROMAHABADI No 11 tanggal 20/09/2011 Notaris AmeliaZahara Copy Pengesahan Kemenkumham PT MUSTIKAKAROMAH ABADI Asli Akta PK No 564 tanggal 27 Juni 2013 NotarisABDUL WAHAB, SH, Mkn Asli Akta PH No 565