;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa ;Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknyamohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi memutuskan sebagaiberikut :15Menyatakan Terdakwa REKI JOHAN SAPUTRA Bin JUSMAN melakukan tindaksepidana tanpa hak memiliki senjata api jenis pistol rakitan Jenis Revolver,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal ayat (1) UU Darurat

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat(1) Undangundang Darurat No. 12 Tahun 1951.

senjata api ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikandengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapnya seperti termuat dalam beritaacara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakimpada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan faktafakta tersebut dapatdipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan DakwaanTunggal yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Darurat

KB AV 2012Berjumlah 16 (enam belas halaman).17Mengingat akan Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor 12 Tahun 1951dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturanperaturan lainyang berhubungan dengan perkara ini ;MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa REKI JOHAN SAPUTRA Bin JUSMAN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hakmenguasai sesuatu senjata api, amunisi ;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REKI JOHAN SAPUTRA BinJUSMAN dengan pidana penjara

parang tanpa kompang, panjang + 65 (enam puluh lima) centimeter denganpegangan terbuat dari kayu berbalut kain batik. .Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki surat izin dalam hal menguasai,membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata penikam atau penusuk dantidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa, serta bukan merupakan bendapusaka.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2ayat (1) UndangUndang Darurat

mempunyai dalam miliknya,Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Tjgmenyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan ataumengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atausenjata penusuk;Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa alternatif perbuatan,sehingga apabila salah satu/beberapa alternatif dari perbuatan yang disebut dalamunsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatanTerdakwa;Menimbang, bahwa UndangUndang Darurat

berwenang, sedangkanoleh karena benda yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dapat membahayakan oranglain, maka sudah seharusnya Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwajib;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur tanpa hak membawasenjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi;Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN TjgMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Darurat

dapat mengganggu ketertiban umum dan membahayakanmasyarakat;Keadaan yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehinggamemperlancar proses persidangan; Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangiperbuatannya tersebut; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat

Bahwa kemudian saksi menemukan terdakwa dan bersama saksi pututheru purnomo dan bertanya dimana terdakwa menyimpan senjata tajamtersebut, dengan kaget terdakwa menunjukan bahwa senjata tajamtersebut disimpannya di atas Genset (generator listrik darurat) di depanNextCaffe, setelah itu terdakwa saksi bawa ke kantor polisi.Bahwa saksi tidak melihat atribut tukang parkir yang seharusnya,terutama rompi pada diri terdakwa pada saat itu, sehingga saksimenyimpulkan terdakwa adalah tukang parkir liar, dan

Bahwa terdakwa pernah dihukum kurungan penjara selama 6 (enam)bulan untuk perkara membawa senjata tajam sebelumnya.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam : Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang

hakim berpendapat bukanlah alat yang dihunakan untuk pekerjaanrumah tangga, pertanian, atau memiliki fungsi sebagai merkwaardigheid.Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui pekerjaan dariterdakwa adalah seorang tukang parkir, dan parang sebagaimana barang buktiin casu bukanlah salah satu atribut wajib pekerjaannya seharihari.Menimbang dari uraian tersebut maka majelis hakim berpendapatbahwa unsur Ad.2 telah terbukti.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1)UndangUndang Darurat

dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa mengancam dan membahayakan jiwa dari korban Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sejenis sebelumnyaKeadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelitbelit Terdakwa menyesali perbuatannyaMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Darurat

lalu Terdakwakembali mendatangi korban dengan mengendarai becak motornya sambilmembuat suara gaduh/ribut dan setelah itu Terdakwa berhenti dipinggir jalandan langsung berlari membawa dan mengacungkan parang kearah korbanyang sedang duduk di dalam warung kemudian korban lari dan menyelamatkandiri tak lama kemudian setelah kejarkejaran antara korban dan Terdakwa,kemudian Terdakwa diamankan oleh warga sekitar.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat

terancam;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan kumulatif, dimana terdapat dakwaan kesatu dan Dakwaankedua, maka Majelis Hakim terlebin dahulu akan dakwaan kesatu untukdibuktikan terlebih dahulu;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Darurat

berdasarkan keterangan para saksi yangbersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa terdakwa dalam membawa dan memiliki senjata tajamjenis 1 (Satu) bilah parang panjang dengan ciriciri bergagang plastik warnahijau yang dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya yang dipergunakan Terdakwauntuk mengancam Saksi korban adalah tanpa izin dari yang pihak yangberwajib maupun pihak yang berwenang lainnya;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 ayat(1)UU Darurat

Keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.Keadaan yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya; Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Rhl Terdakwa belum pernah dihukumMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat

sah dan meyakinkan terbuktibersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan yang tanpahak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencobamemperoleh, menyerahkan atau == mencoba menyerahkan,menguasail, membawa, mempunyai persediaan padanya ataumempunyali dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,menyembunyikan, mempergunakan atau~= mengeluarkan dariIndonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak,sebagaimana dalam dakwaan Alternatife Pertama yaitu Pasal 1 ayat (1)Undang undang Darurat

Bahwa Terdakwa MULIAME MAGAI ALIAS DELPINUS MAGAIALIAS ANGIN telah melakukan perbuatan yang tanpa hak menguasai,membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atausesuatu bahan peledak.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1)UndangUndang Darurat No. 12 Tahun 1951.ATAUKEDUABahwa la Terdakwa MULIAME MAGAI ALIAS DELPINUS MAGAIALIAS ANGIN.

Barangsiapa yang berarti subyek tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang darurat Republik Indonesia Nomor 12Tahun 1951 yakni setiap orang baik Natuurlijke person maupun rechtsperson;II. Tanpa Hak dalam terminology hokum pidana adalah perbuatanmelawan hokum atau bertentangan dengan hokum;Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN TimI.

jenis SS1 dengan cara ditembakkandi Banti Gate dan Polsek Tembagapura yang kemudian Terdakwa sembunyikanhingga senjata api tersebut tidak ditemukan oleh Penyidik dan dilimpahkan dipersidangan serta Terdakwa menggunakan senjata api tersebut tanpa izin daripihak yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur Tanpa hakmenggunakan dan menyembunyikan senjata api telah terbukti secara sah dansempurna;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dalam Pasal 1ayat (1) Undangundang darurat

SUHAIMI bersalan melakukantindak pidana Menyimpan Senjata Api sebagaimana diatur dalam pasal 1ayat (1) Undangundang Darurat No.12 tahun 1951 tersebut dalam dakwaan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARMANADI BIN M. SUHAIMIdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwaditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek; 2 (dua) butir amunisi;Dirampas untuk dimusnahkan;4.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 1 ayat (1) Undangundang Darurat No. 12 Tahun 1951 Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/Eksepsi;Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut PenuntutUmum telah mengajukan saksisaksi, yang telah memberikan keterangandibawah sumpah/janji menurut agamanya masing masing yang pada pokoknyasebagai berikut:Saksi 1.

SUHAIMI PenuntutUmum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 1 ayat (1)Undangundang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang unsur unsurnya adalahsebagai berikut :1 Unsur Barangsiapa;2 Unsur Tanpa Hak;3 Unsur memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencobamemperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalammiliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan,atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api

Hakim menjatuhkan hukuman atasdiri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanyahalhal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :Halhal yang memberatkan:e Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;Halhal yang meringankan:e Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;e Terdakwa berterus terang di persidangan;e Terdakwa menyesali perbuatannya;e Terdakwa berjanji tidak mengulanginya lagi;e Terdakwa belum pernah dihukum;Memperhatikan pasal 1 ayat (1) Undangundang Darurat

Menyatakan Terdakwa Nius Wenda terbukti secara sah bersalah melakukanTindak Pidana Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima,mencoba memperolehnya, menyerahkan atau) mencoba menyerahkan,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalammiliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan ataumengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atausenjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1)UndangUndang Darurat

menyimpan senjata tajam berupa (1) satu buah pisautersebut, dalam situasi demonstrasi yang mana terdakwa memang sebagai orangyang mengikuti demontrasi yang berujung kepada anarkis ; Bahwa terdakwa dalam membawa, menguasai, memiliki dan menyimpan senjatatajam berupa (1) satu buah pisau tidak memilik surat ijin dari Pihak yangDEMWeNANA j nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn cence nn nn nnn nnn cnn nnn cencePerbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat

pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, apakahTerdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam surat dakwaan PenuntutMenimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur daritindak pidana yang didakwakan kepadanya 5 22" Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1) UndangUndang Darurat

Timpisau tersebut adalah milik Terdakwa yang memang sebelumnya Terdakwa bawa dariMenimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat Unsur Membawa,Menguasal, Memiliki atau Menyimpan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk telahterbukti dan terpenuhi menurut hukum ;Menimbang, bahwa dari uraian unsurunsur tersebut diatas, maka Hakimmemperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsurunsur Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 diatas telah terbukti dan terpenuhi,maka selanjutnya Terdakwa

Masitha Ramadhani, dokterumum pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, dengan kesimpulan: Telahdiperiksa korban seorang lakilaki berusia tiga puluh tiga tahun di InstalasiGawat Darurat RSUD Labuha pada tanggal satu januari tahun dua ribu empatbelas. Pada pemeriksaan ditemukan korban dalam keadaan sadar dan terdapatluka memar pada leher bagian belakang. Luka tersebut sesuai dengankekerasan benda tumpul.

untuk tidakmengulanginya lagi;Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Surat berupahasilVisum Et Repertum tertanggal 01 Januari 2014 Nomor: 02/VERIGD/RSUD/1/2014 atas nama korban Ahmad Fajar, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Masitha Mentari Ramdhani, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit UmumDaerah Labuha Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam kesimpulan hasilpemeriksaannya pada pokoknya bahwa: Telah diperiksa korban seorang lakilakiberusia tiga puluh tiga tahun di Instalasi Gawat Darurat

Masitha Mentari Ramdhani, sebagai dokter pemeriksa pada RumahSakit Umum Daerah Labuha Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam hasilpemeriksaannya pada pokoknya bahwa: Telah diperiksa korban seorang lakilaki berusia tiga puluh tiga tahun di Instalasi Gawat Darurat RSUD Labuhapada tanggal satu januari tahun dua ribu empat belas.

Masitha Mentari Ramdhani,sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah LabuhaKabupaten Halmahera Selatan, yang dalam hasil pemeriksaannya padapokoknya bahwa: Telah diperiksa korban seorang lakilaki berusia tigapuluh tiga tahun di Instalasi Gawat Darurat RSUD Labuha pada tanggalsatu januari tahun dua ribu empat belas.

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TARMIN Als PARMIN BinMUHAMMAD ADUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Dan MembawaSenjata Tajam yang diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 2Ayat (1) Undangundang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimanadalam dakwaan Kesatu2.

beserta barang buktiuntuk diproses lebih lanjutBahwa perbuatan terdakwa membawa benda tersebut tanpa memiliki ijindari pejabat yang berwenang dan senjata tajam tersebut bukanmerupakan benda pusaka, atau alat pertanian dan juga bukan alat yangbiasa digunakan di dapur dan terdakwa menyimpan senjata tajamtersebut dengan tujuan untuk menjaga diri dan tidak dengan maksuduntuk melakukan dengan syah pekerjaan terdakwaPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 Ayat (1) Undangundang Darurat

digunakan di dapur dan terdakwa menyimpan senjata tajamtersebut dengan tujuan untuk menjaga diri dan tidak dengan maksuduntuk melakukan dengan syah pekerjaan terdakwaMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan alternatif, yaitu melanggar:KesatuPasal 2 ayat (1) Undang undang Darurat

Nomor 12 Tahun 1951 ;AtauKeduaPasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP;Menimbang , bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan di hubungkan dengan keterangan saksisaksi pengakuanTerdakwa, serta barang bukti maka dakwaan yang terbukti terhadap diriTerdakwa adalah sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu yang melanggarPasal 2 ayat (1) Undangundang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 denganunsur unsur sebagai berikut1.

Sebagaimana yangdidakwakan dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 2 ayat (1) UU darurat No.12 Tahun 1951 (LN No. 78 Tahun 1951).2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jamal Dg. Situju als. Jamal BinBenggo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama Terdakwa ditahan;3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilan badik panjang besi sekitar 22 cm, bergagang kayuwarna coklat muda besi dengan dengan bilah berbentuk perut buncit.Hal. 2 dari 16 hal.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa JAMAL DG.SITUJU ALS JAMAL BINBENGGO, maka saksi korban SUGIANTO ALS ANTO BIN MUH.DAUDmengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp.2.800.000, (dua juta delapanratus ribu rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 (LN.No.78 Tahun 1951).Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebutTerdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan

Putusan No. 152/Pid.B/2018/PN.MrsMenimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangantersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaanyang diajukan oleh Penuntut Umum menjadi terbukti ataukah tidak;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan komulatif yakni melanggarPasal 365 Ayat 1, 2 ke (3) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun1951 (LN.

bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atasTerdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dankeadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;Keadaan yang memberatkan : Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat; Barang milik korban tidak kembali; Terdakwa adalah residivis.Keadaan yang meringankan : Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan; Terdakwa berterus terang selama di persidangan;Memperhatikan ketentuan Pasal 365 Ayat 1, 2 ke (3) KUHP dan Pasal 2ayat (1) UU Darurat

Penetapan Nomor 0021/Padt.P/2019/PA.Btk.Jamaluddin alAsnawi dalam alMuhimmat berkata: Bolehnyatersebut tidak hanya karena ketiadaan hakim, bahkan boleh denganadanya hakim, baik saat di perjalanan atau di rumah;Adzrai berkata: Bolehnya hal itu saat ada gadhi (hakim) jauh darimazhab, dan dalil karena hakim adalah wali yang hadir, makahukumnya tidak sah (memakai wali non hakim) apabila ada hakim;Adapun perkataan Imam Syafii yang membolehkan nikahsemacam itu adalah dalam konteks darurat dan tidak ada

Inilan pendapat yang terkuat;Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para fugaha tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa kebolehan mengangkat seorang lakilakimenjadi muhakkam sebagai wali nikah bagi orang yang tidak mempunyai waliadalah dengan syarat ketiadaan wali hakim atau dalam kondisi darurat;Menimbang, bahwa dalam konteks wali muhakkam sebagai wali nikahPemohon II dalam perkara a quo, meskipun pada saat pernikahan Pemohon dan Pemohon Il, wali hakim itu ada (yakni Kepala Kantor Urusan

AgamaKecamatan Dusun Tengah), namun Majelis Hakim berpendapat bahwaditetapkannya wali muhakkam sebagai wali nikah Pemohon II dalam perkaraa quo dapat dipandang terjadi dalam kondisi darurat.

Keadaan darurat itu sendiriterjadi lantaran beberapa hal sebagai berikut: Ketidakpahaman Pemohon dan Pemohon II terhadap hukum.

.= Barang bukti (BB2) tersebut diatas peluru kaliber 38 SPL dalam keadaanbaik (aktif) dan dapat ditembakkan dengan senjata api bukti (BB1)wooeeee Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 1 Ayat(1) Undangundang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahunMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenerangkan telah benarbenar mengerti dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut:

menyimpan, Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.Sus /2014/PN.Ttn.mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau. mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak pada umumnya merupakan bagian dariunsur Melawan Hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis(Peraturan Perundangundangan) dan atau asasasas hukum umum dari hukum tidaktertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan Tanpa Hak dalam kaitannya denganUndangundang Darurat

dibelinya seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) danTerdakwa pula tidak dapat menunjukkan surat izin yang berkaitan dengan senjata apitersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasar Pembuktian dari unsurunsur perbuatan pidana diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Terdakwa, dan karenanyaMajelis Hakim mengenyampingkan Pembelaan tersebut terutama mengenai kesalahanTerdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undangundang Darurat

terhadap Terdakwa, maka perludipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;Keadaan yang memberatkan:e Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;e Terdakwa telah dihukum dalam perkara Narkotika;Keadaan yang meringankan:e Terdakwa bersikap sopan di persidangan;e Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undangundang Darurat

muhakkam danmuhakkam itu seperti hakim, karena sangat dibutuhkan;Jamaluddin alAsnawi dalam alMuhimmat berkata: Bolehnyatersebut tidak hanya karena ketiadaan hakim, bahkan boleh denganadanya hakim, baik saat di perjalanan atau di rumah;Adzrai berkata: Bolehnya hal itu saat ada gadhi (hakim) jauh darimazhab, dan dalil karena hakim adalah wali yang hadir, makahukumnya tidak sah (memakai wali non hakim) apabila ada hakim;Adapun perkataan Imam Syafii yang membolehkan nikahsemacam itu adalah dalam konteks darurat

Inilan pendapat yang terkuat;Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para fugaha tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa kebolehan mengangkat seorang lakilakimenjadi muhakkam sebagai wali nikah bagi orang yang tidak mempunyai waliadalah dengan syarat ketiadaan wali hakim atau dalam kondisi darurat;Him. 10 dari 16 Him.

Penetapan Nomor 0040/Padt.P/2019/PA.Btk.Menimbang, bahwa dalam konteks wali muhakkam sebagai wali nikahPemohon II dalam perkara a quo, meskipun pada saat pernikahan Pemohon dan Pemohon Il, wali hakim itu ada (yakni Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Teweh Tengah), namun Majelis Hakim berpendapat bahwaditetapkannya wali muhakkam sebagai wali nikah Pemohon II dalam perkara aquo dapat dipandang terjadi dalam kondisi darurat.

Keadaan darurat itu sendiriterjadi lantaran beberapa hal sebagai berikut: Ketidakpahaman Pemohon dan Pemohon II terhadap hukum.

Pid.Sus/2012/PN.KItTelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan pulabarang bukti yang diajukan di persidangan ;Telah mendengar pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum dalampersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;1 Menyatakan terdakwa GUNAWAN Bin HARTO SUWARNO (alm) bersalahmelakukan tindak pidana Penganiayaan dan tanpa hak membawa senjatapemukul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Kesatu 351ayat (1) KUHP , dan Kedua pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat(1) Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 ;Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut,terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak akan mengajukan keberatan ;Menimbang bahwa di persidangan telah hadir saksi saksi dan telahmemberikan keterangan dengan bersumpah terlebih dahulu yang pada pokoknyasebagai berikut ;1 Saksi FREDYANTO RATNA SAPUTRAe Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekitar

, saksi korban menderita lukasebagaimana hasil visum et repertum atas nama korban dan korban tidak dapatmenjalankan aktifitasnya selama 2 (dua) hari ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari fakta hukum yangtelah terbukti di persidangan tersebut, apakah terdakwa dapat dipersalahkansebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdengan Dakwaan Kumulatif yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat(1) UndangUndang Darurat

Ratna Saputra ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur yangterdapat dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu tersebuttelah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya terdakwaharuslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaanKesatu ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat kumulatif, maka Majelis akanmempertimbangkan dakwaan selanjutnya, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 2ayat (1) Undangundang Darurat

Menyatakan para terdakwa Terdakwa MOHAMMAD IDRIS AliasJONI Bin WAGIMIN MIAN bersama dengan Terdakwa II ANDIWIJAYA Alias ANDI Anak ATAK, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalanh melakukan tindak pidana Tanpa jinmembawa/memiliki Senjata Tajam sebagaimana diatur dan diancampidana Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Darurat Republik IndonesiaNomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPZ.

Selanjutnya terdakwa bersama terdakwa II dibawa oleh petugasPolisi ke kantor Polresta Pontianak Kota guna proses lebih lanjut.Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Darurat Republik Indonesia Nomor12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPMenimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebutpara Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya serta tidakmengajukan eksepsi atau bantahanMenimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan

kepadanyamaka berdasarkan faktafakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaanpersidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan paraterdakwa telah memenuhi unsurunsur pidana yang terkandung dalam pasalpidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri para Terdakwa ;Halaman 8 dari 16 hal.Putusan No.269 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan nya Penuntut Umum mendakwapara Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuanPasal 2 Ayat (1) UndangUndang Darurat

tidak dipergunakan lagi bagikepentingan perkara lain maka status atas barangbarang bukti tersebut akanditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHAP;Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan telah terbuktibersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan masingmasing kepadanya.Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal pasal KUHAP, semuaPeraturan Perundang Undangan yang bersangkutan dengan perkara inikhususnya ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Darurat

Menyatakan terdakwa Marthinus Leisubun alias Tinus terbukti secarasah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai atau memunyai dalammiliknya sesuatu amunisi sebanyak 3 butir sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 1 ayat 1 UndangUndang Darurat RI No. 12 tahun 1951tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;2.

digunakanatau ditembakkan dapat melukai bahkan dapat membunuh orang lain ; Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) butir amunisi tersebut telahdilakukan uji balistik oleh Maryono selaku Ahli Persenjataan Api dan Amunisidengan hasil yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli; Bahwa dalam hal kepemilikan 3 (tiga) butir amunisi tersebut terdakwa tidakmemiliki jin dari yang berwenanQ2 22 nnn nn enna Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 1 ayat (1) Undangundang Darurat

butiramunisi tersebut dari pejabat yang berwenang berdasarkan PeraturanPerundangUndangan yang berlaku, terdakwa juga bukan Anggota TNIataupun Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang olehInstansinya diperbolehkan untuk membawa dan memiliki amunisi tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka unsure ini telah terpenuhi;Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Tim Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 1 ayat (1) UndangUndang Darurat

Vide Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12Pebruari 2004 yang dinyatakan bahwa Tujuan Pemidanaan bukan sebagaibalas dendam namun pidana tersebut benarbenar proporsional denganprinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat

Menyatakan terdakwa ROOY IKWANI Als ROY Bin ROBBY FADILLAHterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMembawa senjata tajam atau penusuk jenis parang lengkap dengansarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat tanpa ijin dari pihak yangberwenang sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang undang Darurat No. 12 Tahun 1951;2.

tersebuthanya untuk jaga diri saja dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaanterdakwa sehari hari.e Bahwa dalam hal terdakwa membawa, memiliki, dan menyimpan sesuatusenjata penikam atau senjata penusuk yaitu berupa 1 (satu) bilah senjatatajam jenis pisau lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kulit warnahitam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.Bahwa perbuatan terdakwa ROOY IKWANI Als ROY Bin ROBBYFADILLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)Undang undang Darurat

kayu warna coklat tersebuttanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan yangdilarang.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan dengan melihat pada fakta hukum yang terungkapdipersidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintakanpertanggungjawaban pidana, sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umumdalam surat dakwaannya.Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat(1) UU Darurat

memenuhi unsur Tanpa hak, menguasai, membawa,mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjatapenusuk;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaanPenuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa jjin,Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atautidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yangberwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif755/Yalet tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhiunsurunsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancamdengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke2 joayat (2) KUHPM.Bahwa berdasarkan Laporan

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa jin,Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damaiatau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang olehpejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun KesatuanTerdakwa Yonif 755/Yalet tidak sedang dipersiapkan tugasOperasi militer.Saksi II:Nama lengkap : Mohammad HariyantoPangkat/NRP : Serka/21060160470585Jabatan : Bamanage Kipan AKesatuan : Yonif 755/YaletTempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 9 Mei 1985Jenis kelamin : LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa jin,Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damaiatau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang olehpejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun KesatuanTerdakwa Yonif 755/Yalet tidak sedang dipersiapkan tugasOperasi militer.Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sahmenurut undangundang :1.

dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwadimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untukmelaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaankeadaanlain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alatbukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh faktafaktasebagai berikut :Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa jin,Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atautidak dinyatakan dalam keadaan darurat

Pada tanggal tujuh belas Julidua ribu delapan pukul sepuluh lima belas korban dinyatakan meninggal.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang SenjataTajam ;ATAUKESATU :PRIMAIR :Bahwa Terdakwa DIMAS BUDIAWAN Bin ARIS MARYONO pada hariRabu tanggal 16 Juli 2008 sekira jam 11.30 Wib atau pada suatu waktu dalambulan Juli 2008 bertempat di Kampung Cempaka No. 122 Rt. 02 Rw. 15Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota

No. 1829 K/Pid/2009Terdakwa membacok korban ADE ARIF dengan cara mengayunkan sebilahMandau dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 kali kearahtubuh bagian bawah korban ADE ARIF, sehingga pendapat kami mengenai halpembelaan darurat yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak terbukti.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dapat dibenarkan,Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena salah dalam menerapkanketentuan

pasal 49 ayat (1) KUHP, tentang pembelaan darurat (Noodweer)dengan pertimbangan sebagai berikut :Bahwa, berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, keadaanyang tidak seimbang justeru dihadapi oleh koroan ADE ARIF, karena setelahkoroban ADE ARIF melakukan pemukulan terhadap ARIS MARYONO, saksi DEWA GEDE SUETHA melerainya dan walaupun korban ADE ARIF masihmenyerang tetapi ruang geraknya sudah dibatasi oleh Dewa Gede Suethasehingga korban Ade Arif terdesak di tembok serta berhadapan dengan

2 (dua)orang;Bahwa dalam keadaan seperti itu seandainya Terdakwa bermaksuduntuk melakukan pembelaan tidak harus menggunakan parang dan kemudianlangsung membacok korban ADE ARIF ;Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia melakukan pembacokanterhadap korban karena merasa emosi oleh karena ayah kandung Terdakwadipukul dengan palu oleh Terdakwa ;Bahwa dengan demikian perouatan Terdakwa bukanlah sebagai suatutindakan dengan yang terpaksa dilakukan atau pembelaan darurat sebagaimanayang ditentukan dalam

benar terdakwa membawa senjata tajam tanpa ada surat izin daripihak yang berwenang; Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam tersebut dipergunakanuntuk menjaga diri.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh PenuntutUmum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undangundang Darurat

berikut : Barangsiapa yangtanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencobamemperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan ataumengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atausenjata penusuk (slag, steek, ofstootwapen), dihukum dengan hukumanpenjara setinggitingginya sepuluh tahun.Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undangundang Darurat

bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansiyang berwenang untuk membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam jeniswali tersebut meskipun terdakwa tahu bahwa membawa, menguasai ataumemiliki senjata tajam yang tidak pada tempatnya adalah dilarang oleh undang undang.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, perobuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal yangdidakwakanoleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat

tersebut sangat berpotensi melahirkan tindak pidanayang lainnya;Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimanasebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara,maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankanuntuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusandi bawah ini;Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat