Ditemukan 1439 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penghasilan pengadil penghafal penghasti pengasih pengasi penghalis
Pengadilan PN TANGERANG
Putus : 17-12-2015 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 226 / Pdt. G / 2015 / PN.Tng.
Tanggal 17 Desember 2015 —
43 — 8
  • manajemen pembukuan dankeungan dikelolah sejak sebelum perceraian sampai setelah dikeluarkan putusan akte dinas kependudukan dan catatan sipilakte peceraipun nomor :73 /2012 tertauggal 6 September2012kemudian setelah percerai pun kondisi ini berlangsung sampaibahkan masih menjalankan kegiatan setiap hari seperti biasasampai Desember 2013 Penghasilan keuntungan manajemenkeungan sementara di kelola PENGGUGAT kegiatan masihberlansung dan terakhir tinggal bersama Penggugat 20Desember 2012 yang mana Penghasil
Pengadilan PN Oelamasi Pidana Umum
Register : 09-06-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PN Oelamasi Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm
Tanggal 30 Juni 2020 — Penuntut Umum:
Nelson Aprianus Tahik, S.H.
Terdakwa:
1.ABSALOM SUSANG Alias SON
2.NOFAN YAKOBUS SUSANG Alias NOFAN
31 — 12
  • penghuni trumbu karang tersebut; Terjadinya kematian secara missal pada plankton yang merupakanbahan makanan bagi trumbu karang yang diperoleh dengan caraditangkap tentakel yang dilengkapi dengan sel penyengat sebagaipelumpuh mangsa;v Hilangnya atau terjadi Kematian pada tumbuhan jenis alga besel satu(Zooxanthellae) yang hidup dalam jaringan trumbu karang batu ataubersimbiosis dengan hewan pembentuk terumbu karang dari kelasHalaman 29 dari 51 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN OlmAnthozoa sebagai penghasil
    akibatnya terjadi penggurangan secara drastis hewan kecil penghunitrumbu karang tersebut; Terjadinya kematian secara missal pada plankton yang merupakan bahanmakanan bagi trumbu karang yang diperoleh dengan cara ditangkap tentakelyang dilengkapi dengan sel penyengat sebagai pelumpuh mangsa; Hilangnya atau terjadi kematian pada tumbuhan jenis alga besel satu(Zooxanthellae) yang hidup dalam jaringan trumbu karang batu ataubersimbiosis dengan hewan pembentuk terumbu karang dari kelas Anthozoasebagai penghasil
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Register : 09-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan PN PELALAWAN Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Plw.
Tanggal 21 Juni 2017 —
399 — 32
  • Produksi Terbatas Tesso Nilo menjadi Taman Nasional TessoNilo melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 255/Menhut 11/2004 tanggal 19 Juli 2004 seluas 38.576 ha yang terletak diwilayah Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu.Selain kaya dengan keanekaragaman hayatinya, Tesso Niloberfungsi sebagai penyedia berbagai layanan alam yangsangat dibutuhkan untuk kesejahteraan manusia, sepertihalaman 20 dari 31.Ptsn.No.44/Pid.Sus/2017/PN.Plw.mengatur tata air dan daerah tangkapan air bagi DAS Kampar,sumber penghasil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-06-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 540/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. SOCFIN INDONESIA
32 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karenapenyerahan dari unit penghasil Kecambah Kelapa Sawit dapatdiketahui dengan pasti, maka Pajak Masukan dalam rangkapenyerahan Kecambah Kelapa Sawit tidak dikreditkan;. Bahwa Pemohon Banding terdaftar sebagai Pengusaha Kena Paiak(PKP) di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu sejak awalberdirinya KPP Wajib Pajak Besar yaitu tahun 2002. Oleh karena itusesuai dengan ketentuan perpajakan maka secara otomatis pelaporankewajiban Pajak Pertambahan Nilai adalah tersentralisasi.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 05-09-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 866/Pid.B/LH/2019/PN Bdg
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
MUMUH A,SH
Terdakwa:
LO JU JIE
618 — 546
  • proses;e Kode limbah B3286;e Uraian limbah Sludge Ipal;e Kategori bahaya 2; Bahwa terkait pengelolaan limbah B3 telah diatur dalam PP 101 tahun 2014Tentang pengelolaan limbah B3, termasuk Hal Dumping (membuang) yaitudalam Bab X sebagaimana diatur dalam Pasal 176 ayat 1 PP 101 tahun 2014Tentang pengelolaan limbah B3 yang berbunyi Setiap Orang untuk dapatmelakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidupwajid memiliki izin dari Menteri sehingga pendapat saksi bahwa setiap orangatau penghasil
    32 tahun 2009, tentang perindunganpengelolaan lingkungan hidup; Ahli menjelaskan terkait pengelolaan limbah B3 telah diatur dalamPP 101 tahun 2014 Tentang pengelolaan limbah B3, termasuk HalDumping (membuang) yaitu dalam Bab X sebagaimana diatur dalamPasal 176 ayat 1 PP 101 tahun 2014 Tentang pengelolaan limbah B3 yangberbunyi Setiap Orang untuk dapat melakukan Dumping (Pembuangan)Limbah B3 ke media lingkungan hidup wajid memiliki izin dari Menterisehingga pendapat Ahli bahwa setiap orang atau penghasil
Pengadilan PN PAINAN Pidana Umum
Register : 16-10-2018 — Putus : 08-11-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PN PAINAN Nomor 126/Pid.B/2018/PN Pnn
Tanggal 8 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
1.MUSLIANTO, SH., MH
2.ADNAN FARHANSYAH, S.H
Terdakwa:
SYAHRUL PGL. AKONG BIN BASYIR
50 — 13
  • Bahwa pendapat terdakwa ratarata selama satu hari kurang lebin Rp. 120.000,(Seratus dua puluh ribu rupiah), dan terdakwa membuka pemasangan nomor togelsetiap hari, jadi penghasil terdakwa dari menjual Nomor Togel perbulannya kuranglebih adalah Rp. 3.600.000, (tiga juta enam ratus ribu rupiah) Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dari memasangkan atau ikutmemasang nomor togel secara Online dipergunakan oleh terdakwa unutk memenuhikebutuhan terdakwa seharihari.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 533 B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 September 2015 — PT. UNGGUL LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
17 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peninjauan Kembali dihubungkan dengan KontraMemori Peninjauan Kembali kepada Pemohon Banding tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karenakegiatan usaha Pemohon Banding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) perkara a quo yang semula berdasarkan Surat Izin BKPM Nomor583/I/PMDN/1997 dan instansi terkait lainnya adalah Perkebunan KelapaSawit terpadu (integrated) dengan unit pengolahannya yang merupakanperusahaan penghasil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 532 B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 September 2015 — PT. UNGGUL LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
20 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memorikepada Pemohon Banding tidak dapat menggugurkan faktafakta dan buktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) perkara a quo yang semula berdasarkanHalaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 532/B/PK/PJK/2015Surat Izin BKPM Nomor 583/I/PMDN/1997 dan instansi terkait lainnyaadalah Perkebunan Kelapa Sawit terpadu (integrated) dengan unitpengelohannya yang merupakan perusahaan penghasil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 03-02-2017 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 258 B/PK/PJK/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HARI SAWIT JAYA;
19 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • X Perkebu son Melapo SawitaPPH CPP DMPT Pengeahan KAlepe SowitOPP PR PPHBeebe Peajieh Put 4Ibs10MEE SFREE4 aioViele HitLake cite 770 cn2302 3) Li) Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1)dan 2) di atas terlihat jelas ada ketidakadilandalam beban pajak yang ditanggung antaraperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPO pada 2(dua)perkebunan penghasilbadan usaha terpisah, dengan apabilaTBS dan pabrik CPOmerupakan bagian dari unit usaha dalam 1 badanusaha sepertiyangterjadipada TermohonPeninjauan Kembali
Pengadilan PN BUNTOK Pidana Khusus Migas
Register : 09-01-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 30-08-2017
Putusan PN BUNTOK Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Bnt
Tanggal 20 April 2017 — - WIJAYA KUSUMA Bin JAFAR
99 — 28
  • sebagaimana dimaksud padaayat (1) terdiri atas:a. barang berbahaya; danHalaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Bntb. barang tidak berbahaya, yang memerlukan sarana khusus.(3) yang mengatakan bahwa : Angkutan barang khusus berbahaya yangmemerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf apaling sedikit :a. barang yang mudah meledak;b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperaturtertentu;c. cairan mudah menyala;d. padatan mudah menyala;e. bahan penghasil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 478/B/PK/PJK/2016
Tanggal 20 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TIMBANG DELI INDONESIA
42 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TimbangDeli Indonesia, NPWP 01.001.800.0058.000, Jenis Usaha : Perkebunan Karetdan Penghasil Getah Lainnya, beralamat di Gedung Bank Sumut, Lt. 7, JI.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 15-08-2017 — Upload : 05-09-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1041/Pid.Sus/2017/PN Lbp
Tanggal 15 Agustus 2017 — 1. Nama lengkap : IRVAN RAMADHAN alias IRPAN 2. Tempat lahir : Aceh Utara 3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / Tanggal dan bulan tidak diingat lagi Tahun 1997 4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Kebangsaan : Indonesia 6. Tempat tinggal : Dusun Uteun Punti Desa Gampong Sawang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh 7. Agama : Islam 8. Pekerjaan : - 1. Nama lengkap : MUNZIR 2. Tempat lahir : Kabupaten Aceh Utara 3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 10 Juli 1994 4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Kebangsaan : Indonesia 6. Tempat tinggal : Dusun Lhoek Drien Desa Gampong Sawang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh 7. Agama : Islam 8. Pekerjaan : -
29 — 2
  • ,Apt selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan,yang menyimpulkan bahwa bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja yangsudah mengering, yang setelah disisihkan bersisa 157 (seratus lima puluh tujuh)gram adalah Positif (+) Ganja dan merupakan Narkotika Golongan sebagaimana Daftar Narkotika Golongan nomor urut 8 pada Lampiran Undangundang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa GANJA (Cannabis sativa / Cannabis indica) adalahtumbuhan budidaya penghasil serat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 17-09-2008 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2006
Tanggal 17 September 2008 — ASOSIASI PEDAGANG DAN PEMAKAI BAHAN BERBAHAYA (ASPEMBAYA), ; MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
76 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu di dalamPP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya danBeracun, formatnya hanyalah dalam bentuk registrasi yaitu setiap B3wajib diregistrasikan oleh penghasil dan atau pengimpor,sebagaimana diatur didalam Pasal 6 ayat (1) PP No. 74 Tahun 2001tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, dan tidakmengatur maupun mewajibkan untuk memiliki izin yang tidak jelasmaksudnya..
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 03-01-2017 — Upload : 08-02-2017
Putusan PN SIDOARJO Nomor 648/Pid.Sus/2016/PN SDA
Tanggal 3 Januari 2017 — Achmad Hadi Yanto, S.Pd
430 — 49
  • sesuai dengan jenis limbah, rute dan masa berlaku yangtercantum dalam izin;Bahwa dokumen yang wajib disertakan saat pengangkutan limbah B3adalah dokumen manifest limbah B3 dan dokumendokumen lain yangdisyaratkan oleh pemberi izin pengangkutan;Halaman 15 dari 29 Putusan No. 648/Pid.Sus/2016/PN SDABahwa tidak dapat dibenarkan dalam melakukan pengangkutan limbahmedis dari beberapa tempat hanya mengunakan / digabungkan dalamsatu dokumen manifest, karena satu manifest hanya dapat diperuntukkanuntuk satu penghasil
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Umum
Register : 22-09-2020 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 213/Pid.B/2020/PN Ksp
Tanggal 2 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
ARLY SUMANTO, SH
Terdakwa:
1.ASRUL RIZA Alias REZA Bin SAPARI
2.SAYED PADLI Alias SAYED Bin Alm.SAYED KARIM
3.BAHARUDDIN Alias UDIN Bin RAMLI
128 — 11
  • Hewan ternakMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 KUHP disebutkan ternak yaituadalah semua binatang pemamah biak, berkuku satu lalu berdasarkan Pasal 1angka 5 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentangPeternakan dan Kesehatan Hewan, yang dimaksud dengan ternak adalah hewanpeliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan bakuindustri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka objek pencuriandalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 403/B/PK/PJK/2016
Tanggal 18 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMAN JAYA PERDANA
40 — 342 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini karena Indonesia merupakannegara penghasil CPO tertinggi kemudian diikuti oleh negaraMalaysia dan Thailand masingmasing menghasilkan CPO sebanyak18.330.00, 17.400.00 dan 1.050.00 metrik ton pada tahun 2007; Harga terendah pada waktu penyusunan ransum (Least CostFormulation selalu attractive); Menghasilkan kualitas pellet yang lebih baik; Disuka oleh ternak (palatable lebih baik); Mempermudah/membantu throughput (tonase/jam) pada waktuproses manufacturing;bahwa produksi pakan nasional dari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-08-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 329/B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. AMAN JAYA PERDANA
37 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini karena Indonesia merupakannegara penghasil CPO tertinggi kemudian diikuti olen negara Malaysiadan Thailand masingmasing menghasilkan CPO sebanyak 18.330.00,17.400.00 dan 1.050.00 metrik ton pada tahun 2007;Harga terendah pada waktu penyunsunan ransum (Least CostFormulation selalu attractive);Menghasilkan kualitas pellet yang lebih baik;Disuka oleh ternak (palatable lebih baik);Mempermudah/membantu throughput (tonase/jam) pada waktu prosesmanufacturing;Bahwa produksi pakan nasional dari seluruh
Pengadilan PN BLITAR Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 14-03-2013 — Upload : 14-03-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 73/Pid.B/2006/PN.Blt
DAYU MUHARTO, BSc.
29 — 9
  • terjadi diapotik uang dari kasir tidak diserahkan ke bendahara, oleh kasir tetap disimpan dilaci kasir dan pembukuannya tidak ditandatangani bendahara tapi ditandatanganiKepala unit.e Bahwa jabatan struktural tidak dapat merangkap sebagai bendahara karenabendahara merupakan jabatan fungsional.7 Saksi AGUS TRI PURWANTO :e Bahwa sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang saksi bekerja sebagai staf bagianpenerimaan pada Kantor Kasda Kabupaten Blitar yang tugasnya menerima setorandari seluruh instansi penghasil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-04-2017 — Upload : 09-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 PK/Pdt/2017
Tanggal 4 April 2017 — PERUM PERHUTANI vs PT. PRASETYA INDRABRATA, Dkk
136 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Melakukan persiapanpersiapan awal yang berkaitan denganpemasangan mesinmesin penghasil produk jadi, ketenagakerjaanmaupun tekhnis, yang diperlukan untuk menjalankan perjanjian inimaupun pembuatan FS;(2). Mengolah Bahan Baku kayu bundar atau kayu olahan baik jati maupunnon jati menjadi produk jadi dengan standar ekspor;(3).
    menyediakan bahan baku kayu bundar danolahan setara 500 m8 (lima ratus meter kubik) perbulan, sedangkan Penggugatantara lain berkewajiban menyediakan mesinmesin penghasil produksi jadi danmencari serta memperoleh order pasar luar negeri;Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Penggugattelah memenuhi kewajibannya dengan menyiapkan mesinmesin dan mencaripembeli senilai Rp7.840.000.000, (tujuh miliar delapan ratus empat puluh jutarupiah), akan tetapi Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Wanprestasi
Register : 06-08-2007 — Putus : 12-05-2008 — Upload : 10-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 270/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST.
Tanggal 12 Mei 2008 — PT. PRASETYA INDRABRATA >< PERUM PERHUTANI,Cs
135 — 21
  • Melakukan persiapanpersiapan awal yang berkaitan denganpemasangan mesinmesin penghasil produk jadi, ketenagakerjaanmaupun tekhnis, yang diperlukan untuk menjalankan perjanjian inimaupun pembuatan FS;(2) . Mengolah Bahan Baku kayu bundar atau kaytu olahan baik jatimaupun non jati menjadi produk jadi dengan standar ekspor ;(3).
    Industri Kayu antara Tergugat dan Penggugat No.108/SJ/DIR/20020153/30100/PIB/X2 tanggal 30 oktober 2002 untukmelaksanakan uji coba kerjasama usaha industri kayu dalam rangkapendirian perusahaan patungan (joint venture) ;Bahwa dalam perjanjian tersebut kewajiban Tergugat antara lain yaitumenyiapkan los pabrik untuk pemasangan mesin, menyediakan bahanbaku berupa kayu bundar minimal 500 m3 per bulan serta menguruspersetujuan pendirian pabrik patungan, sedangkan Penggugatberkwajiban menyediakan mesinmesin penghasil
    dari Tergugat Sehingga mengakibatkankerjasama tidak memperoleh keuntungan maksimal.Menimbang, bahwa dalam perjanjian kerjasama industri kayu danpemasarannya (Bukti P14, bukti P34 dan P57) disebutkan kewajiban masingmasing pihak antara lain bahwa Tergugat sebagai pihak pertama berkwajibanmenyediakan lokasi pelaksanaan uji coba pengolahan kayu dan menyediakanbahan baku kayu bundar dan olahan setara 500 m perbulan sedangkanPenggugat sebagai Pihak kedua, antara lain berkwajiban menyediakan mesinmesin penghasil