Ditemukan 1335 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : btpn bpn bpp bain bpsk bppt bppã bapn bpjn
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 26-04-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3270 K/Pdt/2010
Tanggal 26 April 2011 — tuan JOHANNES GINTING dk VS PT. DUTA PERTIWI, Tbk DKK
66 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan sedang dibawah penguasaan pihak Badan Penyelesaian Perbankan Nasional(BPPN) ;Hal. 23 dari 67 hal. Put. No. 3270 K/Padt/2010b. Bahwa, oleh karena Penggugat Ill tidak dikenal dan juga tidak mempunyaihubungan hukum dengan Tergugat dan Tergugat Il, maka sudahsepatutnya apabila gugatan Penggugat Ill yang menggugat Tergugat dan Tergugat Il harus dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
    Terhadap Penggugat Ill :Bahwa, secara formal Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Ill dalamperkara ini adalah kekurangan pihak, karena pihak Badan PenyelesaianPerbankan Nasional (BPPN) selaku penjual kios/toko lantai Il Blok B No. 42tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini ;Il.D. Terhadap Penggugat IV :a.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 27-12-2011 — Putus : 17-04-2012 — Upload : 25-05-2012
Putusan PTUN SERANG Nomor 1/G/2011/PTUN-SRG
Tanggal 17 April 2012 — PT. SANDRAFINE GARMENT Melawan KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG BANTEN
204 — 112
  • BPPN, hak atas piutang Bank IndonesiaHalaman 25 dari 92 Halaman Putusan Nomor : 01/G/2011/PTUN. SRGkepada PT. Sejahtera Bank Umum (DL) dialihnkan dari Bank Indonesiakepada Pemerintah ; 220 no nc nn nn nno monn nc nn cnn ncncnccnsBahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP 25/1999 jo.
    BPPN, dimanaSalinannya dibuat oleh Ferry Mahendra Permana, S.H.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 04-05-2017 — Putus : 10-07-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 250/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 10 Juli 2017 — YUNIATI GUNADI >< LORETTE V.PELEALU
41 — 24
  • Bahwa Pelawan memperoleh tanah dan bangunan rumah tersebutmelalui pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Negara, dalam halini Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Cq. PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 13-04-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 306 K/Pdt/2015
Tanggal 13 April 2015 — TRI NURSEPTARI, S.H.,, dk VS ABDUL RAHMAN, S.H.,
57 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • suratpernyataan pemakaian tanah tersebut";" Meimhang, bahwa dengan adanya fakta sebagaimana tersebut di atas,maka surat perjanjian pemakaian tanah bukanlah diberikan untuk Tergugatmelaksanakan kegiatan di atas tanah objek sengketa, akan tetapi hanyamerupakan persyaratan untuk memperoleh IMB dari Pemerintah KotaBandung karena tanpa surat perjanjian pemakaian tanah terebut tidaklahmungkin Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan bukti 1T.DalamKonvensi12/P.Dalam Konvensi12, yakni surat jin nomor5Q3.648.1/1Q59/BPPN
Pengadilan PN KARAWANG Perdata Khusus
Register : 13-02-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan PN KARAWANG Nomor 13/PDT.SUS-BPSK/2019/PN.KWG
Tanggal 9 April 2019 — PT.MANDIRI (PERSERO) Tbk Lawan SELVI SITI RAHMAWATI
292 — 130
  • Keprestersebut dikeluarkan pada saat pemulihan ekonomi nasionalsebagai dampak krisis tahun 1998 yaitu mengenai penyelesaiankredit Non Performing Loan perbankan (pemerintah) melaluiBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sehingga tidakdapat diterapkan pada fasilitas kredit TERMOHONKEBERATAN/dahulu Pemohon karena sesuai ketentuan Pasal 2ayat (2) Kepres tersebut yang dapat direstrukturisasi adalah kreditUKM yang diperoleh sebelum tanggal 31 Desember 1997 danHalaman 22 dari 37 Putusan Nomor: 13/Pdt.SusBPSK
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-08-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PN SIDOARJO Nomor 35/Pdt.Bth/2017/PN Sda
Tanggal 24 Agustus 2017 — PT. ALIKA EKAPUTRA Lawan SUPRIYANTO, S.T., Ny. ONG LINDAWATI, HERMAN BUDI PRAYITNO PT. BANK PERMATA CABANG SURABAYA eks PT. BANK BALI, NOTARIS ABDURACHIM, S.H NOTARIS YOVITA DAMAYANTI, S.H NOTARIS LUTFI AFFANDI, S.H., M.Kn
458 — 145
  • Tergugat Pembanding masuk dalam programpenyerahan status Bank Rekap dan sisa hutang dengan ATKdiserahkan kepada BPPN/ Turut Tergugat Turut Terbanding;Halaman 218 dari 293 Putusan Nomor 35/Pdt.Bth/2017/PN SdaMenimbang, bahwa piutang tanpa adanya jaminan kredit tersebutyang kemudian oleh BPPN / Turut Tergugat Turut Terbandingdilakukan penjualan lelang dengan pemenang lelang / pembeliadakag PT.
    Pembandingsebelum melaksanakan pembelian piutang dengan Turut Tergugatlll Turut Terbanding meneliti terlebih dahulu apa saja yangmenjadi hak dari Penggugat Pembanding;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, makapersoalan yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Tinggi atas dalil gugatan Penggugat Terbandingtersebut, apakah benar Tergugat Pembanding d/h Bank Balitelah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikanpihak Penggugat Terbanding secara immateriil;Menimbang, bahwa BPPN
    Alika Ekaputra menajdi menjadi debitor atas nama FritzErawan, dengan pinjaman pokok sebesar Rp. 1,500,000,000. ( padaakhirnya atas debitor ini menjadi debitor ATK BPPN dengan jaminanyang berupa T/B di JI. WR. Supratman 42 Surabaya).c. Terhadap sisa pinjaman dari PT. Alika Ekaputra yang berupa janjiConvertible bond sebesar USD. 1,743,628 (akta No. 47), tanggal 24November 1998), yang kemudian menjadi debitor ATK BPPN tanpajaminan dan kemudian dibeli oleh investor PT.
    Tergugat Pembanding masuk dalam program penyerahan status Bank Rekapdan sisa hutang dengan ATK diserahkan kepada BPPN / TurutTergugat Turut Terbanding;Menimbang, bahwa piutang tanopa adanya jaminan kredit tersebutyang kemudian oleh BPPN / Turut Tergugat Turut Terbandingdilakukan penjualan lelang dengan pemenang lelang / pembeliadakag PT.
    Ill TurutHalaman 244 dari 293 Putusan Nomor 35/Pdt.Bth/2017/PN SdaTerbanding meneliti terlebin dahulu apa saja yang menjadi hak dariPenggugat Pembanding;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, makapersoalan yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Tinggi atas dalil gugatan Penggugat Terbandingtersebut, apakah benar Tergugat Pembanding d/h Bank Bali telahmelakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan pihakPenggugat Terbanding secara immaiteriil;Menimbang, bahwa BPPN
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 28-07-2020 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 141/Pdt.G/2020/PN Bpp
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
98 — 17
  • seharusnya pihak bank dapatmenanggapi permasalahan tersebut berdasarkan Surat Edaran Bank IndonesiaNomor: 30/16/UPPB, tanggal 27 Februari 1998, penyelesaian kredit yang dilakukanoleh bank dapat dilakukan melalui cara rescheduling, reconditioning ataupunrestructuring, yang dalam istilah perbankan lebih dikenal dengan sebutan 3R;Bahwa menindaklanjuti dalil angka 13 diatas, alternatif akhir dalam rangkapelaksanaan penyelesaian kredit macet sebagaimana dilakukan oleh BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Upload : 08-08-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 70/PDT/2016/PT-MDN
IRAWAN TRISNO X NGATINO, DKK.
41 — 19
  • 25 Tahun1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank,Pemerintah merupakan Lembaga yang dalam kedudukannya telah membayarterlebin dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana dan atau94kreditur, sehingga dengan demikian kedudukan Pemerintah menggantikankedudukan nasabah penyimpan dana dan atau kreditur.Bahwa berdasarkan Akta Penyerahan dan Pengalihan Hak (cessie) olehNotaris Mudofir Hadi,S.H, Nomor: 58 tanggal 22 Pebruari 1999 antara BankIndonesia dan Pemerintah qq BPPN
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 16-04-2019 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 264/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 9 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat I : HANYTA CHANDRA
Terbanding/Tergugat : PT. KOBAME PROPERTINDO
Turut Terbanding/Penggugat II : LIE FERRY CHANDRA
43 — 24
  • Penanganan prosespensertifikatan tanah dilakukan sepenuhnya oleh YK Kobame dengankoordinasi bersama instansi terkait seperti Zeni Kopassus, Zeni KodamJaya, Suad, Dirjen Matfas Jasa, Dephankam serta BPPN;Bahwa Mall Cijantung dibangun di atas seluas 1,5 Ha yang terletak diJalan Pendidikan , Cijantung, Jakarta Timur. Awalnya adalah bermuladari surat penunjukan Pangdam V jaya tanggal 12 Oktober 1972,Nomor 2344/X/1972 yang memberikan kepada satuan Kopasandhauntuk membangun gedung bioskop.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-08-2016 — Upload : 09-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1150 K/Pdt/2016
Tanggal 30 Agustus 2016 — Nyonya HAMIDAH, DKK VS Nyonya Ir. RINI SURDJONO, DKK
65 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1150 K/Pdt/2016bukan Perkara a quo, yakni Perkara Nomor 68/Pdt.G/2013/PN Bppn, dan halini telah kami uraikan tersebut di atas dan melampirkan Copy Putusan36/PDT/2015/PT.SMR Tanggal 30 Juni 2015 tersebut di dalam Memorikasasi atas Pertimbangan Putusan Judex Facti Hakim Banding PengadilanTinggi Kalimantan Timur tersebut dan menandai dengan Stabilo;. Tentang Eksepsi:Moh.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 13-07-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor Tingkat Kasasi: Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/K/2021/PN.Smg -Tingkat Pertama:Nomor 11/Pdt.Sus.Pailit/2021/PN.Smg
Tanggal 13 Juli 2021 — PT. SEMANGAT BERKAT MELIMPAH. sebagai Pemohon Kasasi Melawan RISA JULIANINGRUM sebagai Termohon Kasasi
404 — 160
  • Mustika Princess Hotel; Yurisprodensi Mahkamah Agung No 18K/N/2000 tanggal 8 Juni 2000 dalam perkara antara Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) melawan PT. Sumi Asih).F.
Pengadilan PN DENPASAR
Register : 17-10-2012 — Putus : 03-10-2013 — Upload : 09-06-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 654/Pdt.G/2012/PN. Dps
Tanggal 3 Oktober 2013 —
115 — 122
  • ;Bahwa ternyata dalam dalildalil bantahannya tersebut Tergugat II danIll mengatakan kalau tanah milik Para Penggugat adalah merupakanasset dari PT Bank Uppindo Jakarta yang dalam penguasaan BPPN (Badan Penyehatan PerbankanNaSIONAL ).j n nnn neon nn nnn nnn n ene nn nnn cen n en ne nnn n en eenee nen cennBahwa adapun PT Bank Uppindo memperoleh tanah milik ParaPenggugat adalah berdasarkan atas Pengikatan Jual Beli tanggal 18 Mei1993 No.37 dan kuasa tanggal 18 Mei 1993 No.38 yang keduanyadibuat dihadapan
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 23-05-2012 — Putus : 31-10-2012 — Upload : 27-09-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 171/Pdt.Plw/2012/PN.Bks.
Tanggal 31 Oktober 2012 — Drs SATOTO MOEHANDONO sebagai Pelawan Melawan TUTI SUMARNI SH sebagai Terlawan I PT. BANK CIMB NIAGA Tbk. sebagai Terlawan II KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BEKASI sebagai Terlawan III YULIUS HERMANUS. SE sebagai Terlawan IV Kantor Petanahan Kota Bekasi. sebagai Turut Terlawan
117 — 18
  • Bahwa untuk hal tersebut maka pilihan penyelesaian hukum di Pengadilanadalah merupakan pilihan terakhir (ulttmum remedium) karena upayamusyawarah belum bisa terwujud, dan demi melindungi hakhak Pelawanyang telah sangat dirugikan Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden(Keppres) Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004, tentang PengakhiranTugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional,mengatur bahwa dengan dibubarkannya BPPN maka hak dankewajibannya dialihkan kepada Menteri Keuangan RI sebagai KepalaDepartemen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 25-08-2014 — Upload : 29-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Tanggal 25 Agustus 2014 — GS YUASA CORPORATION VS LUSY DARMAWATI WALUYO, DK
291 — 538 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalamkasus tersebut Presiden Direktur Bank Papan membuat dan memberikuasa kepada seseorang untuk mewakili perseroan di PengadilanNiaga.Padahal berdasarkan Pasal 40 PP Nomor 17 tahun 1999, terhitungsejak tanggal 14 Febuari 1998 Bank tersebut telah berada di bawahkendali dan pengawasan BPPN. Segala tindakan hukum apapun yangdilakukan untuk dan atas nama Persero hanya dapat dilakukan olehBPPN dalam kedudukan dan kapasitas sebagai /ega/ mandatory.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 05-11-2008 — Putus : 25-03-2009 — Upload : 22-08-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 174/G/2008/PTUN-JKT
Tanggal 25 Maret 2009 — 1. PT. Bali Pasific Investama, 2. 2. PT. Kertas Nusantara;Menteri Kehutanan RI
284 — 250
  • Nusantara Energy dari pemilik lamamelalui BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional)Halaman 5 dari 40halaman Putusan No.174/G/2008/PTUN JKTpada tahun 2004 ;. Bahwa PT. KIANI HUTANI LESTARI mendapatkan HPHT!berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 838/Kpts11/1992 jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. 349/Kpts11/1995 ;. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.838/Kpts 11/1992 jo. Keputusan Menteri Kehutanan No.349/Kpts 11/1995, kepada PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 03-01-2012 — Putus : 28-11-2012 — Upload : 19-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 PK/TUN/2012
Tanggal 28 Nopember 2012 — BUPATI KUTAI TIMUR KALIMANTAN TIMUR vs PT. SARITAPRIMA COAL;
54 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perjanjian pengalihan hutang antara BPPN dengan PT VisaBella Pratama, merupakan titik tolak Majelis Kasasi dalamperkara a quo (Nomor 719 K/Padt/2008), bahkan di dalamkesimpulan Hakim Kasasi menyatakan . dari urutansecara kronologis tersebut di atas, terlinat bahwa ditinjausecara yuridis, pihak PT.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 21-12-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 691/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 15 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat : Tuan Hinggadjaja Tjiputra, Tjie Hin Ol
Terbanding/Penggugat I : Nyonya Yanti Sariwati Tjiputra, bernama Tjie Jan Jan
Terbanding/Penggugat II : Nyonya Inti Sariwati Tjiputra, Tjie Jin Jin
Terbanding/Penggugat III : Tuan Kian Djaya Tjiputra, Tjie Hin Jan
Terbanding/Penggugat IV : Nyonya Sanny Sariwati Tjiputra, Tjie San San
Terbanding/Penggugat V : Tuan Mega Djaya Tjiputra
Terbanding/Turut Tergugat I : Nyonya Lanny Sariwati Tjiputra, Tjie Lan Lan
Terbanding/Turut Tergugat II : Maria Rahmawati Gunawan, SH.
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat
140 — 86
  • pembelian pakan ayam dan obatobatan, namun belakanganTergugat menyatakan tidak membolehkan lagi Penggugat III menggunakanBilyet Giro dan Cek Bank itu, sehingga akhirnya usaha peternakan ayammenjadi kolaps karena hubungan ke supplier pemasok bahan baku pakanayam dan obatobatan menjadi terhenti karena kehilangan kepercayaankarena pembayarannya dilakukan dengan uang tunai/cash, kemudianmenjadi tutup dan hutang ke Bank tidak dapat dibayar dan akhirnya diambilalin dan jaminan tersebut dilelang oleh BPPN
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-01-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 02 / Pdt.G / 2015 / PN.Bdg.
Tanggal 20 Oktober 2015 — RIZAL FAKHRIZAL R,SE,DKK LAWAN . PT. BANK CIMB NIAGA Tbk., DKK
104 — 30
  • Bdg.36.37.38.39.40.Keuangan Republik Indonesia No : 306/KMK.01/2002 tentang Balai Lelangmengatur bahwa " tidak termasuk kegiatan usaha Balai Lelang adalah lelangselain yang disebutkan pada ayat (1), antara lain Lelang Eksekusi, LelangBarang milik/dikuasai negara, Lelang aset BUMN/D berbentuk Perum danPerjan, Lelang Kayu dan lelang aset BPPN ", Apabila dikaitkan denganketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/Pmk.06/2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, mendasarkan diri pada ketentuantersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-10-2007 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 297 K/Pid.Sus/2007
Tanggal 24 Oktober 2007 — IMAN PATIRUDDIN, SE dkk
101 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pencairan kredit telah dilakukan terhadap 2 (dua)debitur, walupun verifikasi ke BPPN belum dilaksanakandan sebuah rumah tinggal tidak diserahkan sebagai jaminanoleh debitur karena rumah tinggal dimaksud hanya sewa ;4, Tidak dilakukan pemeriksaan setempat (On The Spot/OTS)atas jaminan yang diserahkan yaitu terhadap 28 (dua puluhdelapan) Sertifikat Hak Milik, karena tidak jelasHal. 12 dari 114 hal. Put.
    No.297 K/Pid.Sus/20075.6.lokasinya, namun dibuatkan Berita Acara Taksasi Jaminandan Berita Acara Plottingnya ;Jaminan yang diserahkan atas nama 11 (sebelas) debiturbermasalah status kepemilikannya, yaitu8 (delapan) debitur dengan 22 (dua puluh dua)Sertifikat Hak Milik, tidak diakui dijual olehpemiliknya, yang sebenarnya tanah tersebut hanya disewanamun dibalik nama atas nama debitur ;1 (satu) debitur jaminan 1 (satu) Sertifikat HakMilik berupa tanah dalam pengawasan BPPN dan 1 (satu)Sertifikat Hak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-10-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 557 PK/Pdt/2016
Tanggal 13 Oktober 2016 — SAIMAN ERNAWAN, DK VS H. AHMAD MUSLIHAT
184 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perjanjian pengalihan hutang antara BPPN dengan PT Visa Belia Pratama,merupakan titik tolak Majelis Kasasi dalam perkara aquo (Nomor 719K/Pdt/2008), bahkan ddalam kesimpulan Hakim Kasasi menyatakan ".... dariurutan secara kronologis tersebut di atas, terlinat bahwa ditinjau secaraHalaman 22 dari 31 Hal. Put.