(Akta Pemberian Hak Tanggungan) No:300/2014 tanggal 4 Juni 2014;Telah diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat II dantelah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No : 01936/2016 tanggal7 April 2016 berdasarkan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan)Nomor : 188/APHT/III/2016 tanggal 17 Maret 2016;2.

SHM No. 281/Desa Ketandan tercatat atas nama Bambang Setiawan:Telah diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat dantelah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No: 4436/2013 tanggal9 September 2013 berdasarkan APHT (Akta Pemberian HakTanggungan) No: 163/2013 tanggal 31 Juli 2013;Telah diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat II dantelah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No: 02824/2015 tanggal 1Juni 2015 berdasarkan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) No:255/APHT/IV/2015 tanggal

24 April 2015;Telah diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat III dantelah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No: 01930/2016 tanggal 7April 2016 berdasarkan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) No:189/APHT/III/2016 tanggal 17 Maret 2016;3.

Hak Tanggungan Nomor 01930/2016 PeringkatKetiga APHT PPAT Mawar Seta Pembayun, SH, Mkn Nomor189/APHT/III/2016 tanggal 17032016 senilai Rp 250.000.000.00(dua ratus lima puluh ribu rupiah); SKPT Nomor 263/Ket1119/XI/2016, untuk keperluan pelaksanaanlelang; Kemudian ada catatan pensil Perkara No. 135/Pdt.G/2016/PN Klaten,BPN selaku Tergugat III;2.

300/2014 tanggal04062014 senilai Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan diJakarta Jalan Jendral Sudirman Nomor 4446 Jakarta Pusat; Kemudian dipasang Hak Tanggungan Nomor 01936/2016 PeringkatKedua APHT PPAT Mawar Seta Pembayun, SH, Mkn Nomor188/APHT/III/2016 tanggal 17032016 senilai Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah)pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tokberkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 4446 JakartaPusat;

yang menandatangani laporan tersebut adalah Tergugat Il,tentunya hal ini adalah sangat melanggar hukum karena secara de facto,bahwa Penggugat tidak pernah merasa kehilangan APHT Nomor 276/2004 dantidak pernah membuat laporan kehilangan karena APHT Nomor 276/2004tersebut adalah sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan gunakepentingan Tergugat , sedangkan pada bulan Juli tahun 2005 PenggugatHal 3 dari 23 hal.

Bahwa, APHT yang digunakan sebagai dasar terbitnya Sertifikat HakTanggungan Nomor 2056/2007 adalah APHT Nomor 32/2007, tanggal 9Maret 2007 ;. Bahwa, penerbitan sertifikat kedua sebagai pengganti yang sertifikat hilangatas nama Penggugat adalah telah dikeluarkan melalui prosedur ???(quod non) ;. Bahwa, yang memberikan pernyataan dibawah sumpah atas salah satusyarat penerbitan sertifikat kedua adalah Tergugat Ill ;.

Mengenai proses dibuatnya dua buah APHT, yaitu Nomor 276/2004 danNomor 32/2007 oleh Tergugat Il tanoa adanya pembatalan maupunpemberitahuan terlebih dahulu atas APHT Nomor 276/2004 ;. Mengenai proses pendaftaran Hak Tanggungan atas Perjanjian KreditNomor 31, tanggal 23 Desember 2003 yang baru didaftarkan oleh Tergugat pada waktu 3 tahun 3 bulan kemudian, yaitu bulan Maret tahun 2007,karena telah bertentangan dengan peraturan Hak Tanggungan ;.

kedua, yaitu APHT Nomor 32/2007, sementaraAPHT pertama, yaitu APHT Nomor 276/2004 belum pernah dicabut ;Berdasarkan APHT kedua Nomor 32/2007, maka terbitlah sertifikat hakHal 6 dari 23 hal.

kontradiktif tentang pertimbangan hukum yang menyatakan, bahwa pendaftaran APHT adalahtelah sesuai dengan hukum karena penghitungan waktu menurut undangundang adalah selambatnya dalam tenggang waktu 7 hari sejakpenandatanganan APHT bukan sejak perjanjian kredit, justru) PemohonKasasi mempermasalahkan tentang waktu 3 tahun 3 bulan adalah terhitungsejak penandatanganan APHT Nomor 276/Tahun 2004 yang bila dihitungHal 19 dari 23 hal.

Perlawanan ini adalah tanahdengan SHGB No. 310 (sebagaimana tercantum dalam butir i.a.) dan tanahdengan SHGB* No. 204 (sebagaimana tercantum dalam butir 2.b), keduanyaselanjutnya disebut obyek perlawanan.3 Bahwa Obyek Perlawanan dijaminkan oleh para pemiliknya yang sah yaituTjong Effendi Chandra/Terlawan II dan Darmin Tjong/Terlawan III kepadaPelawan dengan Hak Tanggungan sebagai berikut:a SHGB No. 310 dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)No.1717/2003Peringkat Pertama, Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT

SHGB No. 204 dengan SHT No. 1720/2003 Peringkat Pertama, APHTNo. 69/2003 tanggal 26 Maret 2003 sampai sejumlah nilai Hak Tanggungansebesar Rp.1.200.000.000,4 Bahwa kredit Debitur/Turut Terlawan telah berstatus macet (Debitur cidera janji atasPerjanjian Kredit) dan oleh karenanya Kreditur/Pelawan hendak menggunakan haknyaatas obyek perlawanan yang juga merupakan obyek Hak Tanggungan sebagaimanatercantum dalam halaman 7 alinea terakhir APHT No 1717/2003 dan APHTNo.1720/2003 untuk menjual secara lelang

SHT No. 1717/2003 Peringkat Pertama, APHT No. 71/2003 tanggal 26Maret2003 sampai sejumlah nilai Hak Tanggungan sebesarRp.4.500.000.000,b. SHT No.1720/2003 Peringkat Pertama, APHT No. 69/2003 tanggal 26Maret2003. sampai sejumlah nilai Hak Tanggungan sebesarRp.1.200.000.000,5 Menetapkan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad)meskipun ada upaya banding dan kasasi;Hal. 5 dari 10 hal. Put.

No. 310/Petisah hulu dibukukan oleh Kepala KantorPertanahan Medan, tanggal 13 Mei 2003, APHT No. 71/2003tanggal 26 Maret 2003, berkedudukan di Jakarta Cabang MedanImam Bonjol Pelawan;a Sertifikat Hak Tanggungan No. 1720/2003 Peringkat Pertama HGB No.204/Helvetia Timur dibukukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Medantanggal 13 Mei 2003, APHT No. 69/2003, tanggal 26 Maret 2003berkedudukan di Jakarta, Cabang Medan Imam BonjolPelawan;e Menyatakan tidak sah sita jaminan (C.B) atas SHGB.

Medan tanggal 13Mei 2003, APHT No. 69/2003 tanggal 26 Maret 2003 berkedudukan diJakarta, Cabang Medan Imam BonjolPelawan.Menyatakan sah Pengikatan Hipotik dan Hak Tanggungan, ranahnya bukan padapemeriksaan perkara perlawanan, tapi hal tersebut menjadi wewenang PengadilanNegeri dalam memeriksa perkaraperkara biasa (non perlawanan).

SKMHT ) maupun AktaPemberian Hak Tanggungan ( APHT ) yang dibuat dihadapan AsihSari Dewi, Notaris & PPAT Kota Surakarta ( Tergugat Ill ) ;6.Bahwa oleh karena penjaminan obyek sengketa atashutang/pinjaman Turut Tergugat kepada Tergugat Il batal demihukum, maka Akta Pemberian Hak Tanggungan atas obyeksengketa tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat ;7.

Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terhadap SHMNo 4478 / Kelurahan Nusukan, dibuat oleh dandihadapanYuliartiDwiNastiti, SH, MH, MKn, selaku PPAT KotaSurakarta, bukan oleh Asih Sari Dewi, Notarisdan PPAT KotaSurakarta (Tergugat Ill), sebagaimanaposita no. 5 ;c.

Terhadap pencatatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)yang dibuat oleh dan dihadapan Yuliarti Dwi Nastiti, SH, MH,MKn, selaku PPAT Kota Surakarta oleh Tergugat telah sesuaidengan standar pelayanan pertanahan sebagaimana yang diaturdalam Perkaban No.1 Tahun 2010 jo.Pasal 44 PP No.24 Tahun1997 jo. Pasal 114 s.d Pasal 119 PMNA/KBPN/No.3 Tahun 1997d.

Bahwa penggugat memang tidak menghadap dan menandatanganiSurat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan( SKMHT ) dan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT ) di hadapan Notaris Asih SariDewanti, SH di Surakarta karena APHT tersebut bukan dibuat olehNotaris Asih sari Dewanti, SH tetapi di buat oleh Notaris Yuliati DwiNastiti,SH,MH,MKN di Surakarta ;7.Bahwa APHT tidak bisa dibatalkan karena pada saatpenandatanganan APHT Peringkat pertama NO. 342/2014 Tanggal12 Juni 2014 yang dibuat oleh Yuliati Dwi Nastitii,SH

,MH,MKN diSurakarta Usia Penggugat masih belum cukup umur ( Lahir 5 April1994 ) Sehingga tdak perlu ikut menghadap dan menandatanganiAPHT melainkan melalui mekanisme pengampuan, sehinggadengan demikian APHT tersebut sah demi hukum dan memilikikekuatan yang mengikat;8.

., tanggal 23 November2011 dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menerima Eksepsi Tergugat sebahagian; Menyatakan tidak sah dan mempunyai kekuatan hukum atas perjanjianjaminan Hak Tanggungan Nomor 557/APHT/2010;Dalam Provisi: Menolak gugatan provisi seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Hal. 3 dari 9 Hal.

Putusan Nomor 3178 K/Pdt/2015 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian; Menyatakan perbuatan Tergugat hingga terbitnya Akta Pemberian HakTanggungan Nomor 557/APHT/2010 merupakan perbuatan melawanhukum; Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1009 atas nama M. Yuni, Sm.Hk.

Bahwa ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor 1009 milikPenggugat/Pemohon Kasasi oleh Tergugat I/Termohon Kasasi Illdianggunkan kepada Tergugat Il/Termohon Kasasi sehinggaSertifikat tersebut telah menjadi jaminan sebagaimana yangdimaksud dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor557/APHT/2010 dan Tergugat I/Termohon Kasasi Ill ternyata tidakmampu melunasi hutangnya kepada Tergugat II/Termohon Kasasi ;6.

Putusan Nomor 3178 K/Pdt/2015Nomor 557/APHT/2010;7. Bahwa terbitnya Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 557/APHT/2010yang tidak pernah ditandatangani oleh Penggugat/Pemohon Kasasi adalahmerupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sangat beralasan hukumjika Penggugat/Pemohon Kasasi berkeberatan dengan terbitnya Aktatersebut karena alasan hukum sebagai berikut :7.1.

Bahwa bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syaratsahnya suatu Perjanjian yakni sepakat, kecakapan, berhak danberwenang untuk melakukan sebuah perjanjian, sedangkan antaraPenggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat I/Termohon Kasasi IIIterbukti tidak ada kesepakatan untuk menjadikan Sertifikat Hak MilikNomor 1009 milik Penggugat/Pemohon Kasasi menjadi sebuahjaminan (Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 557/APHT/2010);7.2.

Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dariTurut Terbanding semula Turut Tergugat serta kontra memori banding dari TurutTerbanding Il semula Turut Tergugat Il, Pengadilan Tinggi tidak dapat menyetujulsebagian dari pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebutsebagaimana dikemukakan bahwa fterhadap dalildalil gugatan tersebutsebagaimana telah dipertimbangkan di atas mengenal SKMHT Majelis Hakimberpendapat bahwa memang benar Penggugat tidak menandatangani APHTtersebut namun APHT

telah mengajukanalat bukti berupa saksisaksi dan suratsurat sebagaimana yang telahdipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan bahwaberdasarkan bukti surat Tergugat bertanda T I10 berupa foto dokumentasipenandatangan surat, bukti surat Tergugat II bertanda T II19, surat bukti TergugatIl bertanda T IIl21 dan keterangan Saksi Tergugat dan Tergugat II atas namaEBED LEO dan AGUS RIYANTO yang pada pokoknya menerangkan bahwasebelum penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT

), Notaris(Tergugat 1) membaca Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) kepada semuapihak diantaranya Penggugat dan isteri Penggugat setelah itu diparaf perlembardan ditandatangani oleh para pihak selanjutnya Penggugat sebagai pihak pertamaberurusan dengan pihak kedua (KSP Sahabat Mitra Sejati) serta keterangan SaksiKARTO SIMANJUNTAK yang pada pokoknya menerangkan: bahwa saksi pernahmenandatangan APHT antara Penggugat dan Tergugat Il dimana saksi mewakilipihak Tergugat II selaku Kreditur dan Penggugat

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatbahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan tersebut, sebaliknyaTerbanding semula Tergugat dan Terbanding II semula Tergugat II dapatmembuktikan dalil bantahannya, sehingga tidak tepat Majelis Hakim TingkatPertama yang menyatakan bahwa memang Penggugat tidak menandatanganiAPHT,Menimbang bahwa karena telah terbukti Pembanding semula Penggugattelah menghadap pada Terbanding semula Tergugat sebagaimana tertuangdalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT

memberikan keterangan tidak benar sehinggaTerbanding semula Tergugat selaku PPAT telah Melakukan Perbuatan MelawanHukum tidak dapat dibuktikan oleh Pembading semula Penggugat dan sebaliknyaTerbanding semula Tergugat dan Terbanding II semula Tergugat II dapatmembuktikan dalil bantahannya maka cukup beralasan hukum untuk menolakgugatan Pembanding semula Penggugat;Menimbang bahwa karena telah terbukti Pembanding semula Penggugathadir pada tanggal sebagaimana tertera dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT

Suliyah ;Agunanagunan kredittersebut telah diikat dan dibebani Hak Tanggunganuntuk kepentingan Tergugat sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan(SHT) yang dibuatberdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)sebagai berikut:a.SHT No. 421/1988 tanggal 11111998 berdasarkan APHT No.642/159/THN/IX/1998 tanggal 1491998 ;SHT No. 703/2000 tanggal 10112000 berdasarkan APHT No.424/210/HT/200 0 tanggal 1372000 ;SHT No. 719/2001 tanggal 1292001 berdasarkan APHT No.488/260/HT/2001 tanggal 2762001 ;.

SHT No. 720/2001 tanggal 1292001 berdasarkan APHT No.489/261/HT/2001 tanggal 2762001 ;SHT No. 687/2002 tanggal 2992002 berdasarkan APHT No.574/225/HT/2002 tanggal 1282002 ;SHT No. 688/2002 tanggal 2992002 berdasarkan APHT No.572/223/HT/2002 tanggal 1282002 ;. SHT No. 689/2002 tanggal 2992002 berdasarkan APHT No.573/224/HT/2002 tanggal 1282002 ;.

SHT No. 253/03 tanggal 1332003 berdasarkan APHT No.43/10/HT/2003 tanggal 24012003 ;SHT No. 176/04 tanggal 622004 berdasarkan APHT No.11/09/HT/2004 tanggal 712004 ;SHT No. 177/04 tanggal 622004 berdasarkan APHT No.Hal 11 dari 27 hal putusan Nomor 98/Pdt/2019/PT SMGPe08/06/HT/2004 tanggal 712004 ;. SHT No. 178/04 tanggal 622004 berdasarkan APHT No.08/06/HT/2004 tanggal 712004 ;SHT No. 179/04 tanggal 622004 berdasarkan APHT No.09/07/HT/2004 tanggal 712004 ;.

SHT No. 180/04 tanggal 622004 berdasarkan APHT No.12/10/HT/2004 tanggal 712004 ;. SHT No. 1099/04 tanggal 22122004 berdasarkan APHT No.755/2004 tanggal 29112004 ;. SHT No. 1100/04 tanggal 22122004 berdasarkan APHT No.756/2004 tanggal 29112004 ;. SHT No. 1071/06 tanggal 6102006 berdasarkan APHT No.99/12/Thn/APHT/2006 tanggal 1742006 ;.

SHT No. 1072/06 tanggal 6102006 berdasarkan APHT No.100/13/Thn/APHT/2006 tanggal 1742006 ;SHT No. 579/07 tanggal 1452007 berdasarkan APHT No.30/04/Thn/APHT/2007 tanggal 1142007 ;. SHT No. 580/07 tanggal 14052007 berdasarkan APHT No.31/05/Thn/APHT/2007 tanggal 1142007 ;Bahwa Dijadikannya agunanagunan tersebut di atas sebagai jaminanhutang kepada Tergugat dengan dibebani Hak Tanggungan,membawa konsekuensi yuridis bahwa Tergugat!

APHT. No. 28/Jatinegara/1997 di mana Terbantah memohon agardilaksanakan Eksekusi Lelang terhadap : Sebidang tanah Sertifikat HGB No. 148/Rawa Bunga tercatat atas namaNy. EMMY SUTANTO, seluas 249 M?

APHT.!

Jo APHT. No.28/Jatinegara/1997 dan APHT.

APHT No.28/Jatinegara/1997tanggal 17 Januari 1997 dan SHT No. 197/1997 tanggal 4 Pebruari 1997Jo. APHT No.27/Jatinegara/1997 tanggal 17 Januari 1997 ;c. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai pendapat yang samadengan pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Banding terkait dengankeabsahan SHT No. 196/1997 tanggal 4 Pebruari 1997 Jo. APHTNo.28/Jatinegara/1997 tanggal 17 Januari 1997 dan SHT No. 197/1997tanggal 4 Pebruari 1997 Jo. APHT No.27/Jatinegara/1997 tanggal 17Hal. 10 dari 15 hal. Put.

APHT No.28/Jatinegara/1997 dan APHT No.27/Jatinegara/1997 tanggal 17Januari 1997 ;.

Atas Penyerahan agunan tersebut telah dibebani HakTanggungan peringkat pertama nomor 419/2000 tanggal 19Oktober 2000 berdasarkan APHT No. 155/APHT/Gml/2000tanggal 9 Oktober 2000, Hak Tanggungan peringkat keduanomor 871/2003 tanggal 23 September 2003 berdasarkan APHTNo. 438/APHT/Gmlg/2003 tanggal 3 September 2003, HakTanggungan peringkat ketiga nomor 697/2005 tanggal 6 Mei2005 berdasarkan APHT No. 146/BRI/2005 tanggal 20 April2005, Hak Tanggungan peringkat keempat nomor 133/2008tanggal 29 Januari

Atas penyerahan agunan tersebut telah dibebani HakTanggungan peringkat pertama nomor 419/2000 tanggal 19Oktober 2000 berdasarkan APHT No. 155/APHT/Gml/2000)tanggal 9 Oktober 2000, Hak Tanggungan peringkat keduanomor 871/2003 tanggal 23 September 2003 berdasarkan APHTNo. 438/APHT/Gmlg/2003 tanggal 3 September 2003, Hak Hal 7 dari 30 hal.

Put.Nomor 320/Pdt/2015/PT SMG Tanggungan peringkat ketiga nomor 697/2005 tanggal 6 Mei2005 berdasarkan APHT No. 146/BRI/2005 tanggal 20 April2005 dan Hak tanggungan peringkat keempat nomor 1537/2009tanggal 10 Agustus 2009 berdasarkan APHT No. 343/BRI/2009tanggal 25 Juni 2009;Sertifikat Hak Milik nomor 1492/desa Kwangen atas namaTukimin suami Indarti terletak di desa Kwangen, Kec.Gemolong, Kab. Sragen.

APHT No. 339/BRI/2009 tanggal 23Juni 2009;Sertifikat Hak Milik nomor 1147/desa Kwangen atas namaTukimin terletak di desa Kwangen, Kec.

Ataspenyerahan agunan tersebut telah dibebani Hak Tanggunganperingkat pertama nomor 194/2006 tanggal 23 Pebruari 2006berdasarkan APHT No. 60/BRI/2006 tanggal 8 Februari 2006dan Hak Tanggungan peringkat kedua nomor 1349/2009tanggal 13 Juli 2009 berdasarkan APHT No. 338/BRI/2009tanggal 22 Juni 2009; 7 Sertifikat Hak Milik nomor 1135/Kwangen atas nama Tukiminterletak di desa Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen.

untuk pembuatan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) tertanggal 20 November 2017 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Buddy SetiaPermana, SH.,M.Kn in casu Turut Tergugat I ;2.

Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)nomor 99 dan Nomor 100 tertanggal 25 Oktober 2016 (Dua puluhlima Oktober dua ribu enam belas) yang dibuat dihadapan NotarisDheasy Suzanti, SH Notaris di Kota Bogor in casu Tergugat Ilsebagaimana terurai dalam komparisi pada Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No.36/2017 dan No.37/2017 halaman 2 (dua)dan kemudian dipergunakan Turut Tergugat untuk pembuatanAkta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tertanggal 20 November2017 yang dibuat di hadapan Pejabat

,M.Kn di Kabupaten Sukabumi in casuTurut Tergugat ;19.Bahwa sebagai akta otentik in casu SKMHT maka adalah syaratmutlak dan menjadi dasar hukum yang benar bagi APHT sesuai UUnomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, seyogyanyapembuatan SKMHT dan APHT haruslah didasarkan pada FAKTAYURIDIS yang benar dan tidak melanggar dan/atau berlawanandengan UndangUndang, kesusilaan atau ketertiban umum makaperbuatan Tergugat Il dan Turut Tergugat yang merubah tanggal,bulan dan tahun produk SKMHT maupun APHT sebagaimanadiuraikan

pada angka 15, 16 dan 17 posita gugatan aquo adalahperbuatan yang bertentangan dengan pasal 1365 KUHPerdata jopasal 1337 KUHPerdata jo UU Nomor 4 tahun 1996 tentang HakTanggungan dan oleh karenanya SKMHT dan APHT yang dibuat olehTergugat II dan Turut Tergugat haruslah dinyatakan batal demi hukumdengan segala akibat hukumnya ;20.Bahwa dengan dasar SKMHT dan APHT yang dibuat oleh Tergugat IIdan Turut Tergugat cacat yuridis yang mana tanggal, bulan dan tahunpembuatan berbeda dengan FAKTANYA (vide posita

Akta tersebut adalah akta otentikyang menjadi dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor 36 dan Nomor 37 tanggal 20 Nopember 2017.

Menyatakan sah dan mengikat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Yang dibuat oleh PPAT Michael Subagio, SH.M.Kn.MH Nomor APHT : 180/ APHT / XI /2021;

Yogyakarta, Surat Ukur/ Gambar Situasi luas 347 m2 (Tiga ratus empatpuluh tujuh meter persegi) yang dibebankan Hak Tanggungan Nomor02525/ 2014 Peringkat Pertama APHT PPAT Ny Chriscentiana NuningNugraha,SH/ Turut Tergugat Nomor 380/ 2014 Tanggal 24/ 04/ 2014 danHak Tanggungan Nomor : 3415/ 2014 Peringkat Kedua APHT PPAT NyChriscentiana Nuning Nugraha,SH/ Turut Tergugat Nomor 495/ 2014Tanggal 24/ 4/ 2014 dengan pemegang Hak Tanggungan adalah Tergugatb.

Yogyakarta, Gambar Situasi Tanggal 16 Mei 1987 Nomor 3225 luas 239m2 (Dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang dibebankan HakTanggungan Nomor 2312/ 2014 Peringkat Pertama APHT PPAT NyChriscentiana Nuning Nugraha,SH/ Turut Tergugat Nomor 02526/ 2014Tanggal 24/ 04/ 2014 dan Hak Tanggungan Nomor : 3414/ 2014 PeringkatKedua APHT PPAT Ny Chriscentiana Nuning Nugraha,SH/ Turut Tergugat Nomor 498/ 2014 Tanggal 06/ 06/ 2014 dengan pemegang Hak Tanggunganadalah Tergugatd.

Yogyakarta, Surat Ukur/ Gambar Situasi luas 347 m2(Tiga ratus empat puluh tujuh meter persegi) yang dibebankan HakTanggungan Nomor 02525/ 2014 Peringkat Pertama APHT PPAT NyChriscentiana Nuning Nugraha,SH/ Turut Tergugat Nomor 380/ 2014Tanggal 24/ 04/ 2014 dan Hak Tanggungan Nomor : 3415/ 2014 PeringkatKedua APHT PPAT Ny Chriscentiana Nuning Nugraha,SH/ Turut Tergugat Nomor 495/ 2014 Tanggal 24/ 4/ 2014 dengan pemegang Hak Tanggunganadalah Tergugat6.

PPAT Ny Chriscentiana Nuning Nugraha,SH/ TurutTergugat Nomor 412/ 2014 Tanggal 05/ 05/ 2014 dan Hak TanggunganNomor : 3418/ 2014 Peringkat Kedua APHT PPAT Ny Chriscentiana NuningNugraha,SH/ Turut Tergugat Nomor 497/ 2014 Tanggal 06/ 06/ 2014 sertaHak Tanggungan Nomor : 07160/ 2014 Peringkat Kedua APHT PPAT NyChriscentiana Nuning Nugraha,SH/ Turut Tergugat Nomor 974/ 2014Tanggal 04/ 11/ 2014 dengan pemegang Hak Tanggungan adalah Tergugat9.

LadahaneNomor. 202 diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor. 231 / 2017 ditandatangani Hari Kamis Tanggal 30 Maret 2017oleh Tergugat adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;.

Tanggal 27 Nopember 2015 dan Sertipikat Hak Milik(SHM) atas Nama Sariana Ladahane Nomor. 308 diikat dengan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 210 / 2017 ditandatanganiHari Jumat Tanggal 24 Maret Tahun 2017 serta Sertipikat Hak Milik(SHM) atas Nama Sariana Ladahane Nomor. 202 diikat dengan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 231 / 2017 ditandatanganiHari Kamis Tanggal 30 Maret 2017 adalah kesemuanya merupakan HakMilik / Harta Bersama antara Tuan.

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 210 / 2017ditandatangani Hari Jumat Tanggal 24 Maret Tahun 2017 serta AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 231 / 2017 ditandatanganiHari Kamis Tanggal 30 Maret 2017 adalah Batal Demi Hukum (BDH) danTidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat ;10.

: 5 /Pdt.G/2021/PN TteTanggungan (APHT) Nomor. 430 / 2015 yang juga masing masingditandatangani Tanggal 27 Nopember 2015 dan Sertifikat Hak Milik Nomor.308 diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 210 2017 ditandatangani Hari Jumat Tanggal 24 Maret Tahun 2017 sertaSertifikat Hak Milik Nomor. 202 dlikat dengan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) Nomor. 231 / 2017 ditandatangani Hari KamisTanggal 30 Maret 2017 sampai dengan Putusan Dalam Perkara inimemiliki kekuatan Hukum tetap (in

Akta Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor. 34Tanggal 30 Januari 2020 dan Terakhir kali diubah dengan AddendumPenanjian Restrukturisasi Covid 19 Nomor. 08 Tanggal 29 Mei 2020dengan Peranjian Accesoirnya berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) Nomor. 429 2015 yang ditandatangani Tanggal 27 Nopember2015, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 430 / 2015yang juga masing masing ditandatanganiTanggal 27 Nopember 2015dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 210 / 2017ditandatangani

, atas nama Rokhyatun, yang terletak di Kelurahan Arcawinangun,Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumasdibubuhi HakTanggungan berdasarkan APHT tanggal 14 Maret 2012 No. 183/2012yang dibuat dihadapan Terlawan Vill;8. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Terlawan Ill memanggil Pelawandan Terlawan VIl pada tanggal 30 Juli 2012;9.

(Pasal 15 ayat 3 UUHT);12.Bahwa Terlawan VIIl menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No.06605/2013 pada tanggal 19 September 2013 atas dasar Akta PemberianHak Tanggungan (APHT) No. 590/2013 yang penerbitannya telahkadaluwarsa;13.Bahwa Sertifikat Hak Milik (GHM) No. 01860/ Arcawnangun, luas 235 m?

Bahwa dalam posita gugatan perlawanan Pelawan angka 11disebutkan bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.590/2013 tertanggal 27 Juni 2013 diterbitkan oleh Pelawan IV,namun dalam petitum gugatan perlawanan Pelawan angka 4disebutkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yangditerbitkan oleh Terlawan VIIL.b.

diajukan Pelawan, kecuali yang diakui secarategas dalam Jawaban ini;Bahwa apa yang disebutkan dalam posita gugatan perlawanan pelawanangka 11 bahwa Akita Pemberian Hak Tanggungan (APHT) NO. 590/2013tertanggal 27 Juni 2013 sudah kadaluarsa adalah tidak benar, karena :a.

Bahwa berdasarkan catatan buku tanah yang ada:Tanggal 3007212 dipasang HT No. 04816/2012 peringkat (pertama)berdasarkan APHT tanggal 1412012 No. 183/2012 yang dibuat olehBambang Sudrajat Wahyudi SH selaku PPAT;Tanggal 13092013 berdasarkan surat roya dari PT BPR Dana Mitra SaktiNo. 35/BPR/DMS/Roya/V1/2012 maka HT Peringkat 1 No.04816/2012dihapus;tanggal 19092013 dipasang HT No. 06605/2013 Peringkat (pertama)berdasarkan APHT igl. 27062013 No. 590/2013 yang dibuat olehBambang Sudrajat Wahyudiono SH

No. 89/ Tosoran atas nama NurZaman.SHM ini telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan peringkatI sebagaimana SHT No. 479/2003 tanggal 20 Agustus 2003berdasarkan APHT No. 118/APHT/KDW/VII/2003 tanggal 25Juli 2003;e SHM No. 87/ Tosoran atas nama NurZaman.15SHM ini telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan peringkatI sebagaimana SHT No. 479/2003 tanggal 20 Agustus 2003berdasarkan APHT No. 118/APHT/KDW/VII/2003 tanggal 25Juli 2003;e SHM No. 632/ Galangpengampon atasnama Haji Cholidin.SHM ini telah diikat

dan dibebani Hak Tanggungan peringkatI sebagaimana SHT No. 472/2003 tanggal 20 Agustus 2003berdasarkan APHT No. 119/APHT/KDW/VII/2003 tanggal 25Juli 2003;e SHM No. 633/ Galangpengampon atasnama Haji Cholidin.SHM ini telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan peringkatI sebagaimana SHT No. 472/2003 tanggal 20 Agustus 2003berdasarkan APHT No. 119/APHT/KDW/VII/2003 tanggal 25Juli 2003;e SHM No. 172/ Langkap atas nama 1.Cholidin B Chaenon 2.

Jurotun BNJalil.SHM ini telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan peringkatI sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan No. 442/2001tanggal 20 Desember 2001 berdasarkan APHT No. 121/APHT/KDW/XII/2001 tanggal 11 Desember 2001;Juga telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat IIsebagaimana SHT No. 559/2004 tanggal 23 Agustus 2004berdasarkan APHT No. 76/APHT/KDW/VII/2004 tanggal 22Juli 2004;e SHM No. 526/ Galangapengamponatas nama 1. H. Cholidin 2. Hj.

JurotunSHM ini telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan peringkatI sebagaimana SHT No 00133/2008 tanggal 31 Januari 2008berdasarkan APHT No. 01/HT/Wnpg/I/2008 tanggal 2 Januari2008.e SHM No. 386/ Galangapengamponatas nama CholidinSHM ini telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan peringkatI sebagaimana SHT No 00133/2008 tanggal 31 Januari 2008berdasarkan APHT No. 01/HT/Wnpg/I/2008 tanggal 2 Januari2008.e SHM No. 264/ Langkap atas nama 1.Haji Cholidin B Chaeron 2.

HajjahJurotun BN JalilSHM ini telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan peringkatI sebagaimana SHT No 00392/2008 tanggal 14 Maret 2008berdasarkan APHT No. 37/HT/KDW/I/2008 tanggal 21Februari 2008.e SHM No. 140/ Langkap atas nama 1.Cholidin 2. ZurotunSHM ini telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan peringkatI sebagaimana SHT No 00392/2008 tanggal 14 Maret 2008berdasarkan APHT No. 37/HT/KDW/I/2008 tanggal 21Februari 2008.e SHM No. 262/ Langkap atas nama 1.H.Cholidin 2. Hj.

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 909/2018 tanggal 02Oktober 2018 dibuat oleh Makbul Suhada, SH Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) di Kabupaten Bogor.

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 909/2018tanggal 02 Oktober 2018 dibuat oleh MAKBUL SUHADA, S.H.Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Bogor.3.

Gugatan perkara dalam lelang, yangdidasarkan PMH dalam pengertian luas, yaitu Pemilik Jaminan tidakpernah menjaminkan barang jaminannya, adanya pemalsuan padapembuatan APHT, harga terlalu rendah/tidak realistis dibawah hargapatokan APHT sehingga bertentangan dengan kepatutan dan melanggarhak pemilik barang serta bertentangan dengan kewajiban hukum sipenjual, yang = akhirnya bertentangan dengan kepatutan dalammasyarakat.3.

APHT No. 765/2010 tanggal 2 Desember 2010 yang dibuat oleh PPAT SRIEKO INDAHATI, SH;2. APHT No. 494/2010 tanggal 23 Agustus 2010 yang dibuat oleh PPAT SRIEKO INDAHATI, SH;3. APHT No. 28/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang dibuat oleh PPAT FeriDarmawan, SH;4. APHT No. 496/2010 tanggal 23 Agustus 2010 yang dibuat oleh PPAT SRIEKO INDAHATI, SH;5.

APHT No. 38/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang dibuat oleh PPAT FeriDarmawan, SH;Bahwa oleh karena APHT tersebut diatas dinyatakan batal maka demikianpula Sertipikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh TERGUGAT VII patutdinyatakan batal sehinga penjualan lelang sebagaimana Risalah LelangNomor : 1297/2016 tanggal 29 Desember 2015 yang dibuat oleh PejabatLelang Tri Joko Prihartanto, SE pada KPKNL Purwokerto patut puladinyatakan batal:;PETITUM1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;2.

Menyatakan Batal Akta Pemberian Hak Tanggungan dibawah ini :(4.1) APHT No. 765/2010 tanggal 2 Desember 2010 yang dibuat olehPPAT SRI EKO INDAHATI, SH;(4.2) APHT No. 494/2010 tanggal 23 Agustus 2010 yang dibuat olehPPAT SRI EKO INDAHATI, SH;(4.3) APHT No. 28/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang dibuat oleh PPATFeri Darmawan, SH;(4.4) APHT No. 496/2010 tanggal 23 Agustus 2010 yang dibuat olehPPAT SRI EKO INDAHATI, SH;(4.5) APHT No. 38/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang dibuat oleh PPATFeri Darmawan, SH;5.

dalam Pasal 6.Dalam pasal 2 APHT No. 257/212, APHT No. 258/2012 dan APHT No. 259/ 2012,telah ditegaskan apabila Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasiutangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut diatas, maka Tergugatselaku pemegang Hak Tanggungan diberi kewenangan dan kuasa tanpa persetujuanterlebih dahulu dari Penggugat tersebut.Oleh karena itu upaya yang dilakukan Tergugat untuk penyelesaian kewajibankredit macet Penggugat, dengan cara melakukan pelelangan umum melalui

No. 257/212,APHT No.258/2012 dan APHT No. 259/2012 yang dibuat oleh dan dihadapanHalijah SH PPAT/ Notaris di Jambi, sehingga Halijah SH harus diikut sertakanselaku Pihak dalam pekara aquo;Bahwa selain itu pula, dengan wanprestasinya Penggugat, maka Terggugat sesuaikewenangan yang diberikan oleh UndangUndang No. 4 tahun 1996 dapatmelakukan pelelangan atas obyek hak tanggungan melalui Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Kota Jambi ( KPKNL ), hal mana dalam positagugatan Penggugat poin 11 ada

dalam Pasal 6.Dalam pasal 2 APHT No. 257/212, APHT No. 258/2012 dan APHT No. 259/ 2012,telah ditegaskan apabila Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasiutangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut diatas, maka Tergugatselaku pemegang Hak Tanggungan diberi kewenangan dan kuasa tanpa persetujuanterlebih dahulu dari Penggugat, melakukan penjualan obyek agunan melalui lelangdan mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untukmelunasi utang debitur/Penggugat

No. 257/212,APHT No.258/2012 dan APHT No. 259/2012 yang dibuat oleh dan dihadapanHalijah SH PPAT/ Notaris di Jambi, sehingga Halijah SH harus diikut sertakanselaku Pihak dalam pekara aquo;2 Bahwa selain itu pula, dengan wanprestasinya Penggugat, maka Terggugat sesuaikewenangan yang diberikan oleh UndangUndang No. 4 tahun 1996 dapatmelakukan pelelangan atas obyek hak tanggungan melalui Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Kota Jambi ( KPKNL ), hal mana dalam positagugatan Penggugat poin 11

No : 258/2012 DAN APHT No : 259/2012 yang dibuat dihadapanNotaris Halijah, SH PPAT/Notaris di Jambi, dan mengetahui tentang isi perjanjian tersebuttentang objek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa keseluruhan Sertifikat Hak Milik tersebut telah dipasang HakTanggungan/Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sesuai:i. APHT No. 171/2004 (Peringatan Pertama) dan No. 15105/2005(Peringatan Kedua), atas Sertifikat Hak Milik No. 2113/CipinangMuara (Bukti TI 1);ii. APHT No. 469/2004 (Peringatan Pertama), atas Sertifikat HakMilik No. 2009 dan Sertifikat Hak Milik No. 2122/Cipinang Muara(Bukti TI 2);iii.

APHT No. 1065/2005 (Peringatan Kedua), atas Sertifikat Hak MilikNo. 2122 dan Sertifikat Hak Milik No. 2099/Cipinang Muara (BuktiTI 3);3.

Pembantah Tidak Lengkap (Plurium Litis Consortium)4.Bs6.Bahwa APHT berlaku berdasarkan perjanjian kredit dengan memakaiNo. 9 tanggal 9 Juni 2004 (Bukti Tl 4), perubahan perjanjian kreditdengan memakai jaminan No. 5 tanggal 5 April 2005 (Bukti Tl 6) danpengakuan hutang No. 6 tanggal 5 April 2005 (Bukti Tl 7) dengandebitur PT. AZHARI KARYA UTAMA MANDIRI dimana sebagaiDirektur Perseroan Ny. DEWA AYU SEKARSARI dan AZASI HASAN,SE., MM.

Bahwa Majelis Hakim telah keliru menyimpulkan harta benda tersebutbelum dilelang, padahal Pembantah sekarang Termohon Kasasi secarategas mendalilkan asetasetnya yang berada di wilayah PengadilanNegeri Jakarta Timur telah dilelang berdasarkan APHT yang dipasang.Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1559 K/Pdt/20093.

Bahwa Pembantah dalam positanya menyebutkan dengan jelasperjanjiian hutang piutang dan jaminannya bahkan telah dikuatkandengan dalil Terbantah yang menyatakan jaminanjaminan yangdibebani APHT telah dilelang oleh balai lelang, sehingga Majelis Hakimpemeriksa telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum.5.

Putusan Nomor 491 K/TUN/2012Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, makayang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata UsahaNegara bukan wewenang Pengadilan Negeri;Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Sertipikat HakTanggungan (SHT) atas Tanah dan Bangunan milik Para Penggugat denganSertipikat Hak Milik Nomor 4020 atas nama Mujiono, luas 1145 m2, terletak diKelurahan

:Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) pada tanggal 21September 2005 dengan Nomor 480/APHT/IX/2005;Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) pada tanggal 19 Desember 2005 didaftarkandi Badan Pertanahan Nasional Pacitan dengan Nomor 208/SHT/XII/2005;Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) didaftarkan Sertipikat HakTanggungan (SHT) dalam waktu 3 bulan;Bahwa dengan adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) didaftarkanSertipikat Hak Tanggungan (SHT) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalamwaktu 3 bulan, maka Notaris

Putusan Nomor 491 K/TUN/20121walaupun kepadanya tidak terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis olehKepala Kantor Wilayah;Bahwa Keputusan Tergugat I dan Tergugat II atas dasar Pasal 6 UndangUndangNomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, tidak teliti atas Akta PemberianHak Tanggungan (APHT) dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) terlambatdidaftarkan oleh Notaris di Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menjadidiantara syarat pelaksanaan eksekusi lelang mengenai keabsahan dokumenpersyaratan Lelang

AsasKecermatan dan Kehatihatian atas keterlambatan Notarismendaftarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)menjadi Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) di BadanPertanahan Nasional (BPN);(Pasal 53 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004);Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:10a1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan batal atau tidak sah:Keputusan Tergugat I:

Sehingga atas penggunaan dokumen AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 480/APHT/IX/2005 danSertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 208/SHT/XII/2005 sebagaidokumen persyaratan lelang oleh Termohon Kasasi I dan TermohonKasasi II melanggar AsasAsas Kecermatan (zorgvul digheids geginsel)dan Kehatihatian (het verbod van wilekeur) dalam AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik ( AAUPB );2 Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Judex Facti Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya, yang mengambil alih