Penggugatsendiri tidak pernah menandatangani APHT maupun memberikan suratkuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT).

Sehingga Tergugat III tidak patut menerbitkanSertipikat Hak Tanggungan untuk Tergugat , karena APHT tidakditandatangani oleh penggugat.

Akan tetapi,substansi gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, dimanapengikatan kredit telah dilakukan Tergugat berdasarkan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) yang cacat hukum yakni APHT dimaksud telah direkayasaTergugat dan IV tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat/tanpatanda tangan Penggugat (vide posita 12, 13 dan 14 hal 4).

Substansi gugatanpenggugat adalah perbuatan melawan hukum, dimana pengikatan kredit telahdilakukan Tergugat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)yang cacat hukum, yakni APHT dimaksud telah direkayasa Tergugat dan IVtanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat/tanpa tanda tanganPenggugat (vide posita 12, 13 dan 14 hal 4), yang selanjutnya didaftarkan olehTergugat III sendiri.

Akan tetapi, substansi gugatan Penggugat adalahperbuatan melawan hukum, dimana pengikatan kredit telah dilakukan Tergugat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang cacat hukumyakni APHT dimaksud telah direkayasa Tergugat dan IV tanpa sepengetahuandan persetujuan Penggugat/tanpa tanda tangan Penggugat (vide posita 12, 13dan 14 hal 4).

JakTim Jo APHT No. 601/2007.8.

APHT No. 601/2007 (sesuaisalinan asli) ;e TI.7 : Foto copy Surat Permohonan Lelang Eksekusitanggal 6 Agustus 2012, Surat No. 195/NCOIK/VIII/12 (copy dari copy)e TI1.8 : Foto copy Penatapan Lelang Eksekusi tanggal 28Agustus 2012 No. 10/2012 Eks/PN.Jkt.Tim Jo. APHT No. 601/2007(Sesuai salinan asl) ;e TI.9 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. : 2225/PisanganTimur atas nama R.

APHT No. : 601/2007 tanggal 24 Oktober 2012 (sesuaiasli)T I. 18 : Foto copy Pengumumam Lelang II No. : 10/2012Eks/ PN.Jkt.Tim Jo.

APHT No. 601/2007 tanggal 5 Juni 2012 (sesuai salinanresmi)Hal 25 dari 29 Hal. Putusan No. 391/Pdt.G/2012/PN.Jkt. Tim.e TIl.7: Foto copy Berita Acara Peneguran No. 10/2012 Eks/PN.Jkt.Tim Jo. APHT No. 601/2007 tanggal 12 Juni 2012 (sesuaisalinan resmi)e TIl. 8: Foto copy Penetapan Sita Eksekusi No. 10/2012 Eks/PN.Jkt.Tim Jo. APHT No. 601/2007 tanggal 10 Juli 2012 (sesuai salinanresmi)e TIl.9: Foto copy Berita Acara Sita Eksekusi No. 10/2012 Eks/PN.Jkt. Tim Jo.

APHT No. 601/2007 tanggal 27 Juli 2012 (sesuaisalinan resmi)e TIl. 10 : Foto copy Penetapan Lelang No. 10/2012 Eks/PN.Jkt.Tim Jo. APHT No. 601/2007 tanggal 28 Agustus 2012 (sesuaisalinan resmi)e TIl. 11 : Foto copy Surat Perincian Hutang No.0131/JCL/RLG/IV/12 tanggal 10 April 2012 (copy dari copy)e TIl. 12 : Foto copy Surat Penundaan Pelaksanaan LelangPerkara No. 10/2012 Eks/PN.Jkt.Tim Jp.

APHT No.07/15, kepada PELAWANI sebagai TERMOHON EKSEKUSII danPELAWANII sebagai TERMOHON EKSEKUSIII, yang disampaikan olehJurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 31 Oktober 2017dan ; Relaas Panggilan Aanmaning No.32/2017.Eks/PN.Jkt.Tim.Jo. APHT No.07/ 15, kepada PELAWAN!

APHT No.07/15 pada tanggal 25Oktober 2017, pelaksanan eksekusi hak tanggungan yang dieksekusiberdasarkan Pasal 224 HIR, yang dimulai dengan teguran dan berakhir denganpelelangan tanah yang dibebani hak tanggungan.

APHT NO. 07/2015, telahmemanggil Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi supaya mereka datangmenghadap dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur JI. Dr.

APHT No.07/15 tanggal 31 Oktober 2017 danRelaas Panggilan Aanmaning No. 32/2017.Eks/PN.Jkt.Tim., Jo.

APHT No.07/15 tanggal 25 Oktober 2017 mengandung cacat hukum............> Bahwa terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.32/2017.Eks/PN.Jkt.Tim., Jo.

., tanggal 23 November2011 dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menerima Eksepsi Tergugat sebahagian; Menyatakan tidak sah dan mempunyai kekuatan hukum atas perjanjianjaminan Hak Tanggungan Nomor 557/APHT/2010;Dalam Provisi: Menolak gugatan provisi seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Hal. 3 dari 9 Hal.

Putusan Nomor 3178 K/Pdt/2015 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian; Menyatakan perbuatan Tergugat hingga terbitnya Akta Pemberian HakTanggungan Nomor 557/APHT/2010 merupakan perbuatan melawanhukum; Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1009 atas nama M. Yuni, Sm.Hk.

Bahwa ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor 1009 milikPenggugat/Pemohon Kasasi oleh Tergugat I/Termohon Kasasi Illdianggunkan kepada Tergugat Il/Termohon Kasasi sehinggaSertifikat tersebut telah menjadi jaminan sebagaimana yangdimaksud dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor557/APHT/2010 dan Tergugat I/Termohon Kasasi Ill ternyata tidakmampu melunasi hutangnya kepada Tergugat II/Termohon Kasasi ;6.

Putusan Nomor 3178 K/Pdt/2015Nomor 557/APHT/2010;7. Bahwa terbitnya Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 557/APHT/2010yang tidak pernah ditandatangani oleh Penggugat/Pemohon Kasasi adalahmerupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sangat beralasan hukumjika Penggugat/Pemohon Kasasi berkeberatan dengan terbitnya Aktatersebut karena alasan hukum sebagai berikut :7.1.

Bahwa bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syaratsahnya suatu Perjanjian yakni sepakat, kecakapan, berhak danberwenang untuk melakukan sebuah perjanjian, sedangkan antaraPenggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat I/Termohon Kasasi IIIterbukti tidak ada kesepakatan untuk menjadikan Sertifikat Hak MilikNomor 1009 milik Penggugat/Pemohon Kasasi menjadi sebuahjaminan (Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 557/APHT/2010);7.2.

Menyatakan Akta Hak Tanggungan No. 83/APHT/BackNI/2005dan Akta Hak Tanggungan No. 321/APHT/BackNI/2005 sertasegala surat surat sehubungan dengan peralihan hak baikdari Tergugat kepada Tergugat III maupun kepada TergugatIV atau siapapun adalah tidak sah dan batal demi hukum ;9. Menyatakan ParaTergugat tidak terikat denganperjanjian kredit antara Tergugat dengan Tergugat III danTergugat IV ;10.

Menyatakan bahwa perbuatan ParaTergugat Rekonvensi yangmenggugat Penggugat Rekonvensi dalam perkara Konvensisebagai telah melakukan perbuatan melanggar/melawan hukumterkait dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.83/APHT/Back/II1/2005 tertanggal18 Maret 2005 dan AktaPemberian Hak Tanggungan No. 324/APHT/UjgNI/2005 tertanggal30 Juni 2005, padahal apa yang dilakukan oleh PenggugatRekonvensi tersebut telah menurut ketentuan perundangundangan yang berlaku adalah perbuatan melawan hukum(onrechtmatige

H.Halide ;Menyatakan tanah dan = bangunan yang terdaftar dalamSertifikat Hak Milik No. 325/Kampung Baru Gambar Situasi No.50/1976 itanggal 8 April 1976 adalah harta bersamaAlm.H.Halide dengan Penggugat ;Menyatakan bahwa ParaPenggugat berhak atas obyek sengketa ;Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.83/APHT/Bck/II1/2005 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.321/APHT/BckIV1/2005 serta segala surat surat yangberhubungan dengan peralihan hak baik dari Alm.

Hal ituberarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan darisalah satu pihak sebagai benar, bila lawan tidak didengaratau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkanpendapatnya ;Bahwa Judex Factie (Pengadilan Tinggi Makassar dan atauPengadilan Negeri Parepare) telah salah dalam menerapkanhukumnya dengan memberikan putusan yang menyatakan AktaPemberian Hak Tanggungan No. 83/APHT/BcK/III/2005 dan AktaPemberian Hak Tanggungan No. 321/APHT/Bck/VI/2005 sertasegala surat surat yang berhubungan dengan

peralihan hakbaik = dari alm Ashad bin Halide kepada Tergugat IVmaupunTergugat V dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;Bahwa Karena bukti yang mendukung untuk membatalkanAkta Pemberian Hak Tanggungan No. 321/APHT/Bck/VI/2005 sertasegala surat surat yang berhubungan dengan peralihan hakbaik dari (Alm) Ashad bin Halide kepada fTergugat VHal. 15 dari 18 hal.

APHT. No. 28/Jatinegara/1997 di mana Terbantah memohon agardilaksanakan Eksekusi Lelang terhadap : Sebidang tanah Sertifikat HGB No. 148/Rawa Bunga tercatat atas namaNy. EMMY SUTANTO, seluas 249 M?

APHT.!

Jo APHT. No.28/Jatinegara/1997 dan APHT.

APHT No.28/Jatinegara/1997tanggal 17 Januari 1997 dan SHT No. 197/1997 tanggal 4 Pebruari 1997Jo. APHT No.27/Jatinegara/1997 tanggal 17 Januari 1997 ;c. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai pendapat yang samadengan pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Banding terkait dengankeabsahan SHT No. 196/1997 tanggal 4 Pebruari 1997 Jo. APHTNo.28/Jatinegara/1997 tanggal 17 Januari 1997 dan SHT No. 197/1997tanggal 4 Pebruari 1997 Jo. APHT No.27/Jatinegara/1997 tanggal 17Hal. 10 dari 15 hal. Put.

APHT No.28/Jatinegara/1997 dan APHT No.27/Jatinegara/1997 tanggal 17Januari 1997 ;.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan Sah dan mengikat hukum Perjanjian Kredit Nomor : 111.11.2207.1219;
3. Menyatakan Sah dan mengikat hukum Perjanjian Kredit Nomor : 3 (tiga) tanggal 7 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Michael Subagio, SH.M.Kn.MH;
4. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Yang dibuat oleh PPAT Michael Subagio, SH.M.Kn.MH Nomor APHT : 1155/ APHT / IX /2022;
5. Menyatakan

La Ode Usman;Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris. Baru padabulan Nopember 2018 dilakukan pengiktan APHT oleh Pengurus Barunamun taksasi jaminan tidak dapat menutup! jumlah kredit;Kredit tersebut saat ini dengan status macet dengan UotstandingRp.395.833.333.40;Kesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh orang lain yakniSdr. Laode Usman Sandiri dan pengunaan tersebut telah diketahuioleh pihak BPR;.

La Ode Usman;Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris. Baru padabulan Nopember 2018 dilakukan pengiktan APHT oleh Pengurus Barunamun taksasi jaminan tidak dapat menutup! jumlah kredit;Kredit tersebut saat ini dengan status macet dengan UotstandingRp.395.833.333.40;Halaman 19 dari 66 halaman Putusan Nomor 95/PID SUS /2021/PT KDIKesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh orang lain yakniSdr.

La OdeUsman.Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatandengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuatoleh notaris. Baru pada bulan Nopember 2018 dilakukanpengiktan APHT oleh Pengurus Baru namun taksasi jaminantidak dapat menutupi jumlah kredit.Kredit tersebut saat ini dengan status macet denganUotstanding Rp.395.833.333.40.Kesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh oranglain yakni Sdr. Laode Usman Sandiri dan pengunaantersebut telah diketahui oleh pihak BPR.4.

La Ode Kasman.Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatandengan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuatoleh notaris. Baru pada bulan Nopember 2018 Pengurus barumelakukan pengikatan APHT terhadap agunan debiturKredit tersebut statusmacet dengan OutstandingRp.403.972.500.00Kesimpulan : kredit yang diberikan adalah untuk menutupikredit yang macet sebelumnya dan untuk menutupitunggakan angsuran kredit suami debitur an. Sdr. LaodeUsman Sandiri.. KREDIT MODAL KERJA an.

Setelah beberapa kali kunjungan penagihan debiturdiketahui bahwa usaha yang dianalisis tidak pernah ada.Kredit tersebut tidak dilakukan pengikatan agunan APHT danpembayaran angsuran kredit tersebut dilakukan oleh pemilikagunan dalam hal ini Hj.

DR.HR PURWANTO, SE,MM dan istri Hj.SRI SUJIAH PURWANTO kepada penerima kuasa TEDY ALAMSYAH;Akta Pembebanan hak Tanggungan (APHT) No.192 tanggal 13 April 2010 dibuat oleh PPAT IRIANI HARTATI, SH., antara TEDY ALAMSYAH sebagai pemberi kuasa (pihak I) dan TEDY ALAMSYAH sebagai penerima kuasa (pihak II); danPermohonan Hak Tanggungan ditandatangani Pemohon TEDY ALAMSYAH Satu bendel fotocopy SHM 00864/Dadirejo Kab.Purworejo luas 1945 m2 an.

Pebruari 2009 sebesar Rp.3.365.450,00,-1 (satu) amplop warna coklat pengirim TUTI ELTIATI, SH., PPAT/Notaris lamat Jl.Godean Km.4 No.35 Gamping Sleman, ditujukan kepada Yth, Kantor Notaris IRIANI HARTATI, SH., Jl Brigjen Katamso No.34 Purworejo Cap stempel pos ekpress Banyuraden;1 (satu) lembar buku fotocopy buku register reportarium halaman 110 Nomor urut 269/272 yang memuat Akta Nomor : 84 (Akta Perjanjian Sewa Menyewa) yang dilegalisir; dan1 (satu) lembar fotocopy buku Register Akta AJB, APHT

Bahwa pada bulan April 2010,Notaris Tuti Eltiati, SH menelphon saksiminta dibuatkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT),selanjutnya berkas order tersebut dikirim ke kantor saksi melalui PT.Pos Indonesia dan Order tersebut permohonan untuk Pemasangan HakTanggungan (APHT) untuk atas nama untuk atas nama Tedy AlamsyahSutan Malenggang, SE sebagai direktur dari PT.

dan HT.Bahwa yang order ke Notaris lIriani Hartati, SH untuk pembuatan APHTdan HT adalah Notaris Tuti Eltiati, SH.Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima draft APHT tahun 2010 dariNotaris Iriani, SH ke kantor Notaris Tuti Eltiati, SH.Bahwa di kantor saksi untuk pengiriman draft APHT dari notaris luar kota,setelah diterima di kantor biasanya diserahkan ke staf yang nangani untukdimintakan tandatangan para pihak, tetapi untuk draft APHT ke 3 (tahun2010) berkas Purwanto, saksi tidak pernah menerimanya.Bahwa

dan HT.Bahwa untuk pemasangan APHT dan HT obyek jaminan diluar wilayahPPAT, wajib dibuatkan SKMHT, kemudian harus diorderkan kenotaris/PPAT di obyek jaminan berada.Bahwa kelengkapan untuk memasang APHT di luar wilayah makakelengkapannya adalah PK, SKMHT dan Sertifikat hak Milik (SHM).Bahwa jika obyek jaminan ada didalam wilayah PPAT maka dapatlangsung dipasang APHT setelah dibuat Perjanjian Kredit.Bahwa SKMHT merupakan sebuah Akta Oethentik karena harus dibuatoleh Notaris/PPAT.Bahwa prosedur pembuatan

Bahwa tahun 2009 tidak terpasang Hak tanggungan dikarenakan SKMHTno.145 tanggal 28 Pebruari 2009 telah daluarsa karena dalam waktu 1 bulantidak ditindak lanjuti dengan pemasangan APHT oleh Notaris Tuti Eltiati, SH.

Setelah Akta PembebananHak Tanggungan (APHT) di tanda tangani Tedy Alamsyah SutanMalenggang,SE selanjutnya Sukirno alm mengambilnya di kantor Notaris TutiEltiati, SH dan di register diberi Nomor 192 tanggal 13 April 2010.

Bahwa pembebanan hak tanggungan atas barang jaminan adalahberdasarkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) yang didasarkanpada perjanjian kredit dan surat kuasa membebankan hak tanggungan,sehubungan dengan perpanjangan perjanjian kredit dan SKMHT batal demihukum, maka sehingga APHT No. 674/40/DLG/PHT/X1/2005 tanggal27/12/2005 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Ny. Ida Setiasih Fathur Rahmanguna pembebanan hak tanggungan atas SHM No. 87 a.n. Budi Purwanto,luas 2775 m?

terletak di Krecek, Delanggu, Klaten dengan Hak TanggunganNo. 56/2006, dan APHT No.834/19/DLG/PHT/XIV02 tanggal 23122002 yangdibuat oleh Notaris/PPAT Ny. Ida Setiasih Fathur Rahman SHM gunapembebasan hak tanggungan atas SHM No. 655 a.n. Budi Purwanto, luas970 m? terletak di Mendak, Delanggu, Klaten dengan Hak TanggunganNo. 23/2003 keduaduanya adalah batal demi hukum ;8.

Bahwa sehubungan dengan APHT No. 674/40/DLG/PHT/XI/2005 tanggal27/12/2005 dan APHT No. 834/19/DLG/PHT/XIM)2 tanggal 23122002 yangkeduanya dibuat oleh Notaris/PPAT Ny. Ilda Setiasih Fathur Rahman bataldemi hukum maka Hak Tanggungan No. 56/2006 Peringkat 3 (tiga) dan HakTanggungan No. 23/2003 peringkat 3 (tiga) keduanya atas nama pemeganghak Terlawan adalah batal demi hukum ;9.

terletak di Krecek, Delanggu, Klaten dengan HakTanggungan No. 56/2006, dan APHT No. 834/19/DLG/PHT/XIV02 tanggal 23122002 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Ny. IDA Setiasih Fathur RahmanSHM guna pembebasan hak tanggungan atas SHM No. 655 a.n. BudiPurwanto, luas 970 m?

APHT No. 358/DLG/24/2000 tanggal 7 Agustus 2000 ;2. APHT No. 191/DLG/21/2001 tanggal 21 Juni 2001 ;3. APHT No. 19/DLG/PHT/XII/2002 tanggal 23 Desember 2002 ;4. APHT No. 10/3./DLG/PHT/V/2002 tanggal 12 Januari 2004 ;5. APHT No. 5/1/DLG/PHT/V/2006 tanggal 12 Januari 2006dilakukan oleh Pelawan bersamasama dengan istrinya Ny.

yang menandatangani laporan tersebut adalah Tergugat Il,tentunya hal ini adalah sangat melanggar hukum karena secara de facto,bahwa Penggugat tidak pernah merasa kehilangan APHT Nomor 276/2004 dantidak pernah membuat laporan kehilangan karena APHT Nomor 276/2004tersebut adalah sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan gunakepentingan Tergugat , sedangkan pada bulan Juli tahun 2005 PenggugatHal 3 dari 23 hal.

Bahwa, APHT yang digunakan sebagai dasar terbitnya Sertifikat HakTanggungan Nomor 2056/2007 adalah APHT Nomor 32/2007, tanggal 9Maret 2007 ;. Bahwa, penerbitan sertifikat kedua sebagai pengganti yang sertifikat hilangatas nama Penggugat adalah telah dikeluarkan melalui prosedur ???(quod non) ;. Bahwa, yang memberikan pernyataan dibawah sumpah atas salah satusyarat penerbitan sertifikat kedua adalah Tergugat Ill ;.

Mengenai proses dibuatnya dua buah APHT, yaitu Nomor 276/2004 danNomor 32/2007 oleh Tergugat Il tanoa adanya pembatalan maupunpemberitahuan terlebih dahulu atas APHT Nomor 276/2004 ;. Mengenai proses pendaftaran Hak Tanggungan atas Perjanjian KreditNomor 31, tanggal 23 Desember 2003 yang baru didaftarkan oleh Tergugat pada waktu 3 tahun 3 bulan kemudian, yaitu bulan Maret tahun 2007,karena telah bertentangan dengan peraturan Hak Tanggungan ;.

kedua, yaitu APHT Nomor 32/2007, sementaraAPHT pertama, yaitu APHT Nomor 276/2004 belum pernah dicabut ;Berdasarkan APHT kedua Nomor 32/2007, maka terbitlah sertifikat hakHal 6 dari 23 hal.

kontradiktif tentang pertimbangan hukum yang menyatakan, bahwa pendaftaran APHT adalahtelah sesuai dengan hukum karena penghitungan waktu menurut undangundang adalah selambatnya dalam tenggang waktu 7 hari sejakpenandatanganan APHT bukan sejak perjanjian kredit, justru) PemohonKasasi mempermasalahkan tentang waktu 3 tahun 3 bulan adalah terhitungsejak penandatanganan APHT Nomor 276/Tahun 2004 yang bila dihitungHal 19 dari 23 hal.

untuk pembuatan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) tertanggal 20 November 2017 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Buddy SetiaPermana, SH.,M.Kn in casu Turut Tergugat I ;2.

Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)nomor 99 dan Nomor 100 tertanggal 25 Oktober 2016 (Dua puluhlima Oktober dua ribu enam belas) yang dibuat dihadapan NotarisDheasy Suzanti, SH Notaris di Kota Bogor in casu Tergugat Ilsebagaimana terurai dalam komparisi pada Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No.36/2017 dan No.37/2017 halaman 2 (dua)dan kemudian dipergunakan Turut Tergugat untuk pembuatanAkta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tertanggal 20 November2017 yang dibuat di hadapan Pejabat

,M.Kn di Kabupaten Sukabumi in casuTurut Tergugat ;19.Bahwa sebagai akta otentik in casu SKMHT maka adalah syaratmutlak dan menjadi dasar hukum yang benar bagi APHT sesuai UUnomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, seyogyanyapembuatan SKMHT dan APHT haruslah didasarkan pada FAKTAYURIDIS yang benar dan tidak melanggar dan/atau berlawanandengan UndangUndang, kesusilaan atau ketertiban umum makaperbuatan Tergugat Il dan Turut Tergugat yang merubah tanggal,bulan dan tahun produk SKMHT maupun APHT sebagaimanadiuraikan

pada angka 15, 16 dan 17 posita gugatan aquo adalahperbuatan yang bertentangan dengan pasal 1365 KUHPerdata jopasal 1337 KUHPerdata jo UU Nomor 4 tahun 1996 tentang HakTanggungan dan oleh karenanya SKMHT dan APHT yang dibuat olehTergugat II dan Turut Tergugat haruslah dinyatakan batal demi hukumdengan segala akibat hukumnya ;20.Bahwa dengan dasar SKMHT dan APHT yang dibuat oleh Tergugat IIdan Turut Tergugat cacat yuridis yang mana tanggal, bulan dan tahunpembuatan berbeda dengan FAKTANYA (vide posita

Akta tersebut adalah akta otentikyang menjadi dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor 36 dan Nomor 37 tanggal 20 Nopember 2017.

Menyatakan menurut Hukum perbuatan dan tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang membuat dan menempatkan keterangan sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan No.70 tertanggal 28 Juli 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.212 / 2015 tertanggal 28 Juli 2015 tanpa melibatkan dan mendapat persetujuan dari para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (on rechtmatig daad);6.

Menyatakan menurut hukum bahwa karena dalam membuat Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan No.70 tertanggal 28 Juli 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.212 / 2015 tertanggal 28 Juli 2015 tanpa melibatkan para Penggugat maka Sertifikat Hak Tanggungan No.2270 / 2015 atas Obyek sengketa / SHM No.2141 Jajar dengan Pemegang Hak Tanggungan Tergugat II / Raden Mas Haryo ARYO HIDAYAT ADI SENO adalah cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum;7.

Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan No.70tertanggal 28 juli 2015 tersebut dibuatkan Akta Pemberian HakTanggungan ( APHT ) No.212 / 2015 tertanggal 28 juli 2015 olehTergugat Ill ( tiga ), tanpa mendapat persetujuan dari PARAPENGGUGAT sebagai ahli waris Alm Drs .SSUMANTRI.9.

.70 tertanggal 28 juli 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan( APHT ) No.212 / 2015 tertanggal 28 juli 2015 yang dibuat oleh Tegugatlll ( tiga ) tanpa melibatkan atau mendapat persetujuan Para Penggugatselaku ahlii waris dari Alm drs.

Sumantri.merupakan Perbuatan Melawan Hukum (On Rech Matig Daad) .12.Bahwa karena Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan No.70tertanggal 28 juli 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan ( APHT )No.212 / 2015 tertanggal 28 juli 2015, yang dibuat oleh Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat Ill dengan melawan hukum maka dengandemikian Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan No.70 tertanggal 28juli 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan ( APHT ) No.212 / 2015tertanggal 28 juli 2015 tersebut adalah cacat Hukum

Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang dengan Jaminan No. 70tertanggal 28 Juli 2015 dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 202/ 2015 tertanggal 28 Juli 2015 oleh Tergugatlll danHalaman 13 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pat.G/2016/PN Skttelah terbit Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02270/2015, atas namapemegang Hak Tanggungan Raden Mas Haryo Aryo Hidayat Adi Seno;Bahwa terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor212/2015 tanggal 28 Juli 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan

Sumantri dan Tergugat yaitu para Penggugat;Bahwa didalam Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan No.70tertanggal 28 Juli 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)No.212 / 2015 tertanggal 28 Juli 2015 yang dibuat oleh Tegugat Ill (tiga)tanoa melibatkan atau mendapat persetujuan para Penggugat selakuahlii waris dari Alm Drs.

Begitu pula sejak awalalmarhumah RUKIJAH telah diberi penjelasan oleh TERGUGATII perinal HAKmiliknya beralin menjadi HAK TERGUGATII berdasarkan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) Nomor : 85/APHT/KTS/XII/2010 tertanggal 26 Nopember2010 yang diterbitkan oleh VERONICA MAYA LESTARI, SH. sebagai PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) dan kemudian diterbitkan pula Sertipikat HakTanggungan dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 03009/2010 tertanggal 13 Desember 2010 oleh Kantor Pertanahan

Bahwa mengingat Obyek Sengketa telah diikat dengan Akta PemberianHak Tanggungan (APHT) Nomor : 85/APHT/KTS/XII/2010 tertanggal 26Nopember 2010 yang diterbitkan oleh VERONICA MAYA LESTARI, SH. sebagaiPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan kemudian diterbitkan pula Sertipikat HakTanggungan (SHT) dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor :03009 / 2010 tertanggal 13 Desember 2010 oleh Kantor Pertanahan KabupatenPurbalingga yang adalah SAH menurut hukum, sehingga lelang yang dilakukanoleh

Hak Tanggungan (APHT) Nomor :85/APHT/KTS/XII/2010 tertanggal 26 Nopember 2010 yang diterbitkan olehVERONICA MAYA LESTARI, SH. sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)dan kemudian diterbitkan pula Sertipikat Hak Tanggungan dari Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor : 03009 / 2010 tertanggal 13 Desember 2010oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga masih tetap SAH dan hingga saatini tidak ada putusan pengadilan yang membatalkan Akta yang dimaksud.

;Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat nomor 12 adalah tidak benarkarena faktanya objek sengketa sebagai jaminan oleh Tergugat1 secara hukumsudah diikat dengan Akta Pemberiah Hak Tanggungan (APHT) Nomor :85/APHT/KTS/XII/2010 dan dan dilanjutkan diikat dengan Sertifikat HakTanggungan (SHT) Nomor : 03009/2010 dan ketika dilakukan pelelangan ParaTergugat tidak pernah melakukan keberatan.

;Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat nomor 13 adalah tidak benarkarena faktanya yang terjadi adalah hubungan hukum antara Rukijah aliasNy Somawikarta dengan Tergugat11 yang diikat dengan Akta pemberiah HakTanggungan (APHT) Nomor : 85/APHT/KTS/XII/2010 dan dan dilanjutkan diikatdengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor : 03009/2010, dan kesepakatantersebut tidak pernah dibatalkan.

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya sesuai Posita butir 7mendalilkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo berkaitan dengan pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT).b.

Bahwa pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.302/Polokarto/2011 tanggal 03 Agustus 2011 pada kantor pertanahanKabupaten Sukoharjo merupakan bidang hukum administrasi negara(Tata Usaha Negara).d.

Bahwa dengan dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 6 UU No.4 Tahun 1996, maka Tergugat melalui Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Kota Surakarta melakukan pelelanganatas Agunan Kredit pada tanggal 15 Juni 2017.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Posita butir 4 s/d 7 GugatanPenggugat dalam perkara a quo yang intinya mendalilkan bahwaPenggugat tidak pernah menandatangani Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) di hadapan notaris, sehingga APHT tersebut cacathukum dan harus batal demi

hukum dan Posita butir 8 yang intinyamendalilkan bahwa telah terjadi permufakatan tidak baik antara pegawaibank dan notaris untuk memperdaya Penggugat menandatanganiPerjanjian dan APHT agar tidak mengetahui maksud dan isinya.

Dengan demikian, pemilik Agunan Kredit (incasu Penggugat) tidak perlu lagi menandatangani Akta PemberianHak Tanggungan (APHT), sehingga Kreditur (in casu Tergugat) akanbertindak sebagai kuasa dari pemilik Agunan Kredit (in casuPenggugat) dalam menandatangani APHT..

Bdgdianggunkan oleh Terqugat kepada Bank Tabungan Negara (Persero),berkedudukan hukum dan berkantor di Jakarta, dengan Hak TanggunganNomor : 15505 / 2013, Peringkat Pertama APHT, PPAT Surjadi Jasin, SH.Nomor : 579 / 2013, tanggal 21 Nopember 2013, namun Pinjaman tersebuttelah di lunasi oleh Tergugat dan telah di Roya, berdasarkan Surat RoyaNomor: 515/35 / Pwk Il / CMLU / VI / 2014, tanggal 24 Juli 2014 dari PTBank Tabungan Negara ( Persero ) Tbk.

Bank WNusantaraParahyangan, Tbk. ( Tergugat Il ) berkedudukan hukum di Kota Bandungdengan Hak Tanggungan Nomor 08201 / 2014, Peringkat Pertama APHT,sebagaimana dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomar : 447/ 2014 tanggal 14 Juli 2014, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT JenysSuherman, SH.MH. ( Turut Tergugat Il ) ;10.Bahwa, dengan adanya perbuatan Tergugat tidak melakukan kewajibannyauntuk melunasi Pembayaran kepada Penggugat terhadap Objek JualBeli Tanah ngunanHim 6 dan 72 him Putusan No

(lima ratus tiga puluh dua meter persegi) dengan Nomor IdentifikasiBidang Tanah (NIB) 10.15.15.02.02.02340 yang saat ini dijadikan HakTanggungan oleh Tergugat kepada Tergugat Il dan telah dipasang HakTanggungan Nomor 08201 / 2014, tanggal 18 Agustus 2014 PeringkatPertama APHT, sebagaimana dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) Nomor : 447 / 2014, tanggal 14 Juli 2014 yang dibuat oleh dandihadapan Turut Tergugat Il adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum ;43.

dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.15,15.02.02.02340, yangsaat ini dijadikan Hak Tanggungan oleh Tergugat kepada Tergugat Il dantelah dipasang Hak Tanggungan Nomor 08201 / 2014, tanggal 15 Agustus2014, Peringkat Pertama APHT sebagaimana dalam Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) Nomor : 447 / 2014, tanggal 14 Juli 2014 yang dibuatoleh dan dihadapan Turut Tergugat Il tidak dipindahtangankan dan ataudialihkan penguasaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohonKepada Pengadilan Negeri

Bahwa kiranya sungguh pantas dan sesuai hukum apabila PengadilanNegeri Serang menyatakan tidak sah dan membatalkan PenetapanPengadilan Negeri Serang Nomor: 03/Pen.Pdt.CB/Del/2010/PN.Srg, tanggal20 Juli 2010 Juncto Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 39/Pen.Eks/APHT/2000/PN.TNG tanggal 27 Juni 2001 Jo Berita Acara EksekusiNomor: 03/BA.Pdt.CB/Del/2010/PN.Srg. Jo. No. 39/Pen.Eks/APHT/ 2000/PN.TNG, tanggal 26 Juli 2010 tersebut.5.

PenetapanPengadilan Negeri Tangerang Nomor: 39/Pen.Eks/APHT/2000/PN.TNG tanggal27 Juni 2001 Jo Berita Acara Eksekusi Nomor: 03/BA.Pdt.CB/Del/2010/PN.Srg.Jo.

Menyatakan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 03/Pen.Pdt.CB/Del/2010/ PN.Srg tanggal 20 Julli 2010 Juncto PenetapanPengadilan Negeri Tangerang Nomor: 39/Pen.Eks/APHT/2000/PN.TNG tanggal 27 Juni 2001 Jo. Berita Acara Eksekusi Nomor:03/BA.Pdt.CB/Del./2010/PN.Srg Jo. No. 39/Pen.Eks/ APHT/2000/PN.Tng, tanggal 26 Juli 2010 tidak sah dan batal demi hukum.6.

Bahwa kemudian Ketua PengadilanNegeri Tangerang mengeluarkan Penetapan Aanmaning No.39/PEN.EKS/APHT/2000/PN.TNG. jo. Penetapan Sita Eksekusi No.39/PEN.EKS/APHT/2000/PN.TNG. jo. Penetapan Lelang No.39/PEN.EKS/APHT/2000/ PN.TNG.yang mana didelegasikan ke Pengadilan Negeri Serang dikarenakan Tanahdan Bangunan SHGB Nornor 3713/Situterate berada di Serang.

No. 39/Pen.Eks/APHT/ 2000/PN.

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Lanny, SH tertanggal O1 Juni2011 dengan Akta Nomor 214/APHT/V/2011 dengan pihak PT.BANK MEGASYARIAH kantor Cabang Pembantu Parepare selaku penerima hakTanggungan (terlawan ) dan selanjutnya atas dasar Akta pemberian Haktanggungan (APHT) PT.BANK MEGA SYARIAH kantor Cabang PembantuParepare telah mendaftarkan sertifikat hak tanggungan kepada kantorBadan Pertanhanan Nasional (BPN) Kota Parepare dalam sertifikat HakMilik Nomor 790 atas nama Hj Intan Usman sudah terdaftar

Bahwa kemudian atas adanya / lahirnya Akta pemberian Hak Tanggungan(APHT) tertanggal 01 Juni 2011 dengan Akta nomor 214/APHT/VI/2011 , telah didaftarkan dalam sertifikat Hak Tanggungan (SHT) pada kantor BadanPertanahan Nasional (BPN) Parepare selaku Terlawan V dahulu tercatat atasnama Hj Intan Usman (terkawan Il) telah dirubah dan dicaatat dalam bukuwarkah tanah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare atas namaPT.BANK MEGA SYARIAH adalah perbuatan melanggar / melawan Hukumharuslah dibatalkan

) teratnggal 01 Juni 2011 dengan Akta nomor 214/APHT/VI/2011 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) Notaris Lenny, SH berkedudukan di Parepare antaraHj Intan Usman (terlawan Il) dengan PT.

Yang dilakukan berdasarkan akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)tertanggal 01 Juni 2011 dengan Akta Nomor 214/APHT/V/2011 dibuat danditandatangidihadapan Pejabat Pembuat AKta Tanah Lanny, SH bukan berdasarkanadanya perjanjian pinjam peminjam uang (akad pembiaayaan murahabhdengan Akta Nomor O1 tertanggal 01062011 yang dibuat antaraPT.BANK MEGA SYARIAH kantor Cabang Pembantu Parepare (terlawan 1)dengan Hj Intan Usman (terlawan II) dengan Kurniaty (terlawan Ill) danIhsan Mahmud Rafi (turut Terlawan)

Bahwa pada saat penandatanganan akta pemberian hakpenanggungan (APHT) akta nomor 214/APHT/VI/2011 tertanggal 01juni 2011 yang di hadiri oleh terlawan 2 dan di saksikan oleh terlawan3 di hadapkan notaries LANNY,Sh sebagai terlawan VI bahwa benaryang menghadap atas nama Hj. INTAN USMAN yang di buktikandengan kartu tanda penduduk (KTP) kota parepare tidak bertentangandengan aturan hokum yang dilakukan oleh notaries LANNY,Sh sebagaipejabat pembuat akta tanah (PPAT)..

PPAT Kota Surakarta dengan nilaisejumlah Rp 76.350.000;Sebidang tanah Hak Milik Nomor 3005, terletak di Propinsi JawaTengah Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Grogol, Desa Kwarasan,setempat dikenal sebagai Jalan Kencur, berdasarkan HakTanggungan No. 2680/2007 peringkat pertama APHT PPAT ShintaYuanianingsih jo Hak Tanggungan Nomor 3917/2008 Peringkatkedua APHT PPAT Shinta Yunianingsih, SH.

Nomor 219/2007 tanggal 27/09/2007 jo Hak TanggunganNomor 186/2009 Peringkat Kedua APHT PPAT Bahari SriwijayaDewi, SH. Nomor 481/2008 tanggal 24/10/2008/ sebesar Rp418.500.000;Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1667 (dahulu sebagian darisebidang tanah Hak Milik nomor 475) terletak di Propinsi JawaTengah , kelurahan kalisoro kecamatan Tawangmangu KabupatenKaranganyar, berdasarkan Hak Tanggungan Nomor 191/2008Peringkat Pertama APHT PPAT Bahari Sriwijaya Dewi, SH.

Nomor 482/2008 tanggal24/10/2008 sebesar Rp 245.5000.000;Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1429, terletak di propinsi JawaTengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Tawangmangu,Kelurahan Kalisoro, setempat dikenal sebagai Villa Meteor GardenBlok C4, berdasarkan Hak Tanggungan Nomor 1765/2008 PeringkatPertama APHT PPAT Bahari Sriwijaya Dewi, SH. nomor 128/2008tanggal 21/05/2008 sebesar Rp 440.800.000 jo Hak TanggunganNomor 2675/2009 Peringkat Kedua APHT PPAT Bahari SriwijayaDewi, SH.

Sebidang Tanah Hak Milik No. 2346 berdasar Hak Tanggungan No.2578/2007 Akta No. 428/Banjarsari/2001 tanggal 2882007jo Hak Tanggungan 11 No. 3088/2008 Akta No.571/Banjarsari/2008 tanggal 259 2008.Sebidang Tanah Hak Milik No. 3005 berdasar Hak TanggunganNo.2680/2007 peringkat pertama APHT jo Hak TanggunganNo. 3917/2008 peringkat R APHT No.99/Grogol/2008 tanggal24102008.Sebidang Tanah Hak Milik No. 107 berdasar Hak TanggunganNo.2316/2007 peringkat pertama APHT No. 218/2007 tanggal2792007 jo Hak Tanggungan

.Sebidang Tanah Hak Milik No. 1668 ( dulu sebagian darisebidang tanah HM. 475 ) berdasar Hak TanggunganNo.191/2008 peringkat pertama APHT No. 266/2007 tanggal2021112007 jo Hak Tanggungan No. 2931/2008 peringkatR APHT No.480/2008 tanggal 24112008.

: 02817/2018 23 April 2018berdasarkan APHT Nomor: 174/2018 tanggal 10 April2018.Surat Peringatan No.

) dan SertifikatSertifikat Hak Tanggungan berupa : SertifikatHak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama Nomor: 1556/2011 tanggal 25 April2011 berdasarkan APHT Nomor: 180/13/CWS/PHT/IV/2011 tanggal 4 April2011, Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Kedua Nomor: 03901/2017tanggal 3 Juli 2017 berdasarkan APHT Nomor: 177/2017 tanggal 18 Mei 2017,Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Ketiga Nomor: 02328/2018 tanggal4 April 2018 berdasarkan APHT Nomor: 138/2018 tanggal 23 Maret 2018,Sertifikat Hak

Tanggungan (SHT) Peringkat Keempat Nomor: 03540/2019tanggal 24 April 2019 berdasarkan APHT Nomor: 147/2019 tanggal 4 April 2019,Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama Nomor: 1553/2011 tanggal25 April 2011 berdasarkan APHT Nomor: 179/12/CWS/PHT/IV/2011 tanggal 4April 2011, Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Kedua Nomor:02987/2017 tanggal 25 April 2011 +#4=xberdasarkan APHT Nomor:179/12/CWS/PHT/IV/2011 tanggal 4 April 2011, Sertifikat Hak Tanggungan(SHT) Peringkat Ketiga Nomor: 02329

/2018 tanggal 4 April 2028 berdasarkanAPHT Nomor: 139/2018 tanggal 23 Maret 2018, Sertifikat Hak Tanggungan(SHT) Peringkat Keempat Nomor: 03075/2019 tanggal 24 April 2019berdasarkan APHT Nomor: 139/2019 tanggal 27 Maret 2019, Sertifikat HakTanggungan (SHT) Peringkat Pertama Nomor: 1555/2011 tanggal 25 April 2011berdasarkan APHT Nomor: 178/11/CWS/PHT/IV/2011 tanggal 4 April 2011,Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Kedua Nomor: 02816/2018 tanggal23 April 2018 berdasarkan APHT Nomor: 176/2018

,Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama Nomor: 2390/2014 tanggal19 Mei 2014 berdasarkan APHT Nomor: 386/2014 tanggal 30 April 2014,Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Kedua Nomor: 02813/2018 tanggal23 April 2018 berdasarkan APHT Nomor: 172/2018 tanggal 10 April 2018,Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama Nomor: 2395/2014 tanggal20 Mei 2014 berdasarkan APHT Nomor: 388/2014 tanggal 30 April 2014 danSertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Kedua Nomor: 02817/2018 tanggal23