ABDUL HALIM, KecamatanMajalengka, Kabupaten Majalengka dalam rangka pelantikan ketua PMIlMajalengka atas nama IWAN IRWANTO di tempat tersebut juga adaterdakwa 2. IWAN SULISTIAWAN Bin SUPRIYADI yang juga turutmenghadiri pelantikan ketua pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)tersebut, selanjutnya terdakwa 1.

YOGI NANDANG RUHIYAT Bin YUSUPmasuk kedalam gedung dengan membawa tas kain warna hitam berisikansatu buah botol warna putih yang berisi bensin dan telah ditutup dengankain warna putih, pada saat acara pelantikan sedang berlangsung laluterdakwa 1.

ABDUL HALIM, Kecamatan Majalengka,Kabupaten Majalengka dalam rangka pelantikan ketua PMII Majalengka atasnama IWAN IRWANTO di tempat tersebut juga ada terdakwa 2.

FAUZI melakukan orasi yangintinya agar acara pelantikan Pengurus PMII Cabang Majalengkatersebut dibubarkan ; 2 220m none n nnn ne nnn nenaAtas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak mengajukan keberatan;5. Saksi ANDI SUHANDI BIN JUMANTAe Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan karena adanyapengrusakan di luar dan di dalam gedung KNPI Majalengka JL.

tersebut, namun saat pelemparan tersebut terjadi, paraterdakwa berada di dalam gedung tempat acara tersebutberlanQSUng ; n+ onan nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn nnn cnn ne nneeBahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, suasana menjadi ricuh danterdakwa IWAN SULISTIAWAN mengambil micropon lalu berteriakagar pelantikan tidak dilanjutkan.

Bahwa kemudian Penggugat telah mengikuti tahapantahapan dalamrangka persiapan pelantikan sebagai anggota DPR Rl, diantaranya ikutsebagai peserta Pembekalan Anggota MPR RI periode 20142019 padatanggal 28 September 2014 dan telah mendapatkan sertifikat penghargaandan mendapatkan undangan pelantikan sebagai Anggota DPR RI;d.

pelantikan sebagai Anggota Dewan karena tahum 2008 yangbersangkutan (Iqbal) menerima uang 50 juta dari anggota DPRD Partai golkarkab.

kalaupun saksisudah melayangkan 2 surat menerangkan minta penjelasan alasan KPUmenunda pelantikan;Halaman 48 dari 85 halaman.

Ada calon anggota DPR yangterkait masalah, lalu kemudian KPK mengeluarkan surat rekomendasi memintasupaya tidak dilakukan pelantikan, KPU meneruskan rekomendasi itu dalambentuk permohonan untuk tidak dilakukan pelantikan kemudian Presiden mengiyakan untuk tidak dilakukan pelantikan.

Kalau mengandaiandai Presiden tetap melakukan pelantikan, KPU tidak mempunyai kewenanganuntuk menolak karena sifatnya hanya permohonan.

Pedoman Beracara UntukMemperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna MendapatkanKeputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan yangmenyebutkan:Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa adapun Permohonan ini diajukan sehubungan dengan tidakdiambilnya keputusan dan/atau tindakan oleh Bupati Sarolangun terhadapsurat dari Pemohon (selaku Calon Kepala Desa Bukit Tigo nomor urut 5)tertanggal 26 Juli 2021 perihal Mohon Tindakan/Keputusan BupatiSarolangun Untuk Melakukan Penundaan Pelantikan

Dalam Penundaan:Bahwa secara faktuil, pelantikan Kepala Desa Bukit Tigo terpilih, telahdilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021;Bahwa dalam hal permohonan yang diajukan Pemohon ini dikabulkanoleh Yang Mulia Majelis Hakim, yang berujung pada dilakukannyapemungutan suara ulang di TPSTPS yang bermasalah, timbulkekhawatiran di pihak Pemohon bahwa Kepala Desa Bukit Tigo Terpilih,akan menggunakan kewenangan yang ada padanya untukmempertahankan kemenangan, padahal yang diharapkan oleh Pemohon

Bahwa membaca pokok gugatan Pemohon sebagaimana tersebut di atas,gugatan pemohon untuk mengeluarkan keputusan/tindakan terhadap apayang pemohon ajukan untuk menunda pelantikan tidak dapat dilaksanakansebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (9) Peraturan BupatiSarolangun Nomor 6 Tahun 2020 berbunyi Keberatan pada setiap tahapandan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) tidak mempengaruhi dan atau menghambat pelaksanaan tahapanPilkades sampai dengan pelantikan

Gugatan pemohon telah lewat waktu dikarenakan pelantikan kepala desaterpilin Bukit Tigo telah dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2021 olehBupati Sarolangun, sedangkan gugatan pemohon yang salah satupetitumnya untuk menunda pelantikan di daftarkan pada tanggal 9 Agustus2021 di PTUN Jambi;4.

JBI.permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabatpemerintahan;Menimbang, bahwa dari fakta hukum berupa dalil Pemohon yang menyatakantelan mengajukan permohonan kepada Bupati Sarolangun (Termohon) melalui surattanggal 26 Juli 2021, hal: Mohon Tindakan/ Keputusan Bupati Sarolangun untukMelakukan Penundaan Pelantikan Kepala Desa Bukit Tigo Kec.

Peraturan WalikotaTual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianKepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa;Panitia pengawas (berkedudukan di tingkat Kecamatan)yang mempunyai tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Walikota Tual Nomor50 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa,Panitia Pemilihan Kepala Desa ;Hal. 7 dari95 halaman Putusan Perkara

No.28/G/2012/PTUN.ABNPanitia pemilihan Kepala Desa (berkedudukan di tingkatDesa) yang mempunyai tugas sebagaimana dimaksud Pasal7 huruf c Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, PanitiaPemilihan Kepala Desa ;Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Keputusan Walikota TualNomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianKepala Desa, apabila dalam proses

, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa, kemudian Peraturan DaerahKota Tual adalah tidak benar oleh karena hingga saat ini diKota Tual belum ada Peraturan Daerah yang mengaturtentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sehinggamenjadi pertanyaan yang dimaksudkan dengan PeraturanDaerah dalam posita gugatan para penggugat adalahPeraturan Daerah yang mengatur tentang apa?

50Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,kemudian dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desapanitia pemilihan kepala desa telah melaksanakan tugasproses penjaringan dan penyaringan bakal calonsebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 1, 2 dan ayat 3Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa, dengan demikian makapengangkatan panitia pemilihan

menelpon Para penggugat tentangpelantikan Kepala Desa Tayando Yamtel ;e Bahwa pada saat pelantikan tanggal 28 Juni 2012 saksi tidakmemberitahukan kepada Para Penggugat karena saksi dalamkeadaan sakit nanti, pada tanggal 08 Juli 2012 pada saat DullahRenhoat (Penggugat II) datang ke rumah saksi baru saksimemberitahukan tentang pelantikan Kepala Desa tayando Yamtelkemudian tanggal 09 Juli 2012 Dullah Renhoat (Penggugat Il)menelpon Wahab Renhoat (Penggugat ) ;Hal. 39 dari95 halaman Putusan Perkara No

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 357Tahun 2010, yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangandengan Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005,Pasal 52 yang berbunyi *Masa jabatan kepala desa adalah6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dandapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatanberikutnya.

Pasal 11, dan Pasal 14 huruf a s/d f Peraturan DaerahKabupaten Kepahiang Nomor 14 Tahun 2005, tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepalaDesa; reer rr er rr ere ree eee eee3. Pasal 8 ayat (1) huruf e dan Pasal 10 ayat (2) huruf asampai dengan g.

dan PemberhentianKepala Desa, yangberbunyi : Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005Tentang Desay +++ sees ewe ese neonMasa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahunterhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilihkembali hanya untuk satu kali masa jabatanberikutnya; Pasal 11 ayat (1) Perda Kabupaten Kepahiang Nomor 14Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa: Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahunterhitung sejak tanggal pelantikan

Bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten KepahiangNomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,yang diatur dalam Bab IX Pemberhentian Sementara danPemberhentian Kepala Desa Pasal 14 a s/df; .

dan Pemberhentian KepalaDesa; Peraturan Bupati Kepahiang Nomor: 05 Tahun 2006tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Kepahiang Nomor: 14 Tahun 2005 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian KepalaDesa 3 rrr errr rr rr re ree ee eeeSurat pernyataan dari saudara Haryani tertanggal29 Oktober 2010 ; Surat pernyataan dari saudara Budi tertanggal 29Desember 2010 ; Surat Pernyataan dari.

Urut : 01dengan tanda gambar Jagung sesuai dengan ketentuan dalam pasal 29 ayat (3)Perda Kabupaten Sumenep No. 31 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;10 Bahwa pada tanggal 31 Januari 2007, Badan Permusyawaratan Desa (BPD)membuat dan mengirimkan surat tersebut kepada Bupati ( Tergugat )seperihal : Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa ;11 Bahwa pada tanggal 20 Maret 2007, Badan Permusyawaratan Desa (BPD)menerima surat

; 15 Bahwa selain apa yang diuraikan diatas, secara riil Tergugat juga melanggarpasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2006 tentang tata carapencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian KepalaDesa yang menyebutkan bahwa : (1).

Selambatlambatnya 15 (lima belas)hari setelah diterbitkan keputusan Bupati, maka Kepala Desa yang bersangkutanmengucapkan sumpah/ janji dan dilantik oleh Bupati ;16 Bahwa berdasarkan pada uraian diatas, maka nampak sekali bahwasetelah proses pemilihan Kepala Desa menjadi kewajiban Tergugat untukmembuat Keputusan tentang pengangkatan Kepala Desa terpilih atas namaTaufik Rahman dan melakukan Pelantikan terhadap Kepala Desa terpilih AengTongtong tersebut ; 17 Bahwa selain melanggar peraturan diatas,

Tahun2005, tentang Desa ; Menimbang, bahwa untuk memperkuat dasardasar bantahannya Tergugatmengajukan alat bukti surat dipersidangan pada tanggal 18 Juni 2007,berupa foto copy bukti dengan diberi tanda bukti T. 1 sampai dengan T.6; Buktitersebut adalah sebagai berikut : 1 T.1: Copy Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep, Nomor : 21 Tahun2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian ; 2 Tid % Copy Petunjuk Teknis dari Bupati Sumenep, yang ditujukankepada Camat

Memerintah ......Memerintahkan kepada Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Baru tentangPengesahan dan Pelantikan serta Pengucapan Sumpah/janji Kepala Desa AengTong Tong terpilih Sdr.

Selesai membakar bangunan Balai Rakyat lalusaksi Abdul Hamid Rahayaan Alias Mid pergi menuju ke Masjid di DesaNgurko untuk meluapkan protesnya atas pelantikan saksi MuhammadPadang Rahayaan dengan marahmarah.

tersebut paraterdakwa merasa kecewa dan telah membuat surat keberatanterhadap pelantikan kepala desa kepada Bupati Maluku Tenggarauntuk tidak dilakukan pelantikan terhadap saksi sebagai Kepala DesaOhoi Ngurko dan Bupati menyetujui keberatan para terdakwa, tetapitanpa sepengetahuan para terdakwa, saksi tetap dilantik;2.

Para Terdakwa menyatakan sebelum Pelantikan saksi dan MuhamadPadang Rahayaan Alias Padang sudah pernah ke desa./Ohoi Ngurkomengumpulkan masyarakat terkait pelantikan tersebut namun paraterdakwa tidak hadir; tidak benar, yang benar sebelumnya mereka berduatidak pernah turun ke Desa /Ohoi Ngurko untuk mengumpulkan wargamasyarakat terkait pelantikan tersebut;3.

Tiba tiba masyarakat dengar dari RRI kepala desa dilantik,sebelum terjadi pelantikan pada saat pertemuan dengan Bupati kamisudah mengatakan bahwa pelantikan dibatalkan namun tibatibamendengar bahwa sudah dilakukan pelantikan kepala ohoi, dimana padasaat itu para terdakwa sementara kerja balai desa maka timbulahkemarahan; Bahwa persayaratan untuk dilantik sebagai kepala ohoi, sebelumpelantikan harus duduk bebicara dengan masyarakatd, dengan BSO,camat, raja; Bahwa saksi ada bertemu dengan Bupati dan

; Bahwa Kami bertemu dengan Bupati tanggal 6 Februari 2019 sebelumpelantikan dan kami jelaskan ke Bupati mengenai mekanisme sebelumpelantikan Kepala Ohoi dan Bupati meresponnya dengan menyuruh kamiHalaman 29 dari 50 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Tulmembuat surat sebagai dasar pembatalan pelantikan dan Bupati berjanjitidak melakukan pelantikan, namun ternyata pelantikan tersebutdilaksanakan dan menyebabkan kekecewaan; Bahwa Sebenarnya bisa diselesaikan secara adat namun tidak adatanggapan atau respon

Pasal 1 angka 17 Peraturan DaerahKabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPemilinan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa JabatanKepala Desa, Jo.

Bahwa keberatan Penggugat dalam gugatan telah kedaluarsa dimanapenggugat tidak mengajukan pengaduan secara tertulis 1 x 24 jamsebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Peraturan DaerahKabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata CaraPemilinan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa;Halaman 9 dari 55 halaman Putusan Nomor: 35/G/2020/PTUN.Mks.c.

Desa;Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan Bupati BulukumbaNomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun2015 tentang Tata Cara Pemilinan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Peraturan BupatiBulukumba Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Perubahan AtasPeraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 tentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenBulukumba Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan

Mks.Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) PeraturanDaerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPemilinan, Pelantikan, Pemberhentian Dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Pasal7 ayat (1) Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 Tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPemilinan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa, olehkarena bakal calon Kepala Desa Salassae yang memenuhi persyaratan lebih dari5

, Pemberhentian Dan Masa Jabatan KepalaDesa, Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 Tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPemilinan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa,Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Perubahan AtasPeraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPemilinan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan

4 dari 11 Penetapan Nomor 13/Padt.P/2020/PN Mjnmenikah dengan DAETTA PAREPARE dan PUANNA LEWA (anakkedua) kawin ke gunung dan anak cucunya menjadi Papuangan danPabicara; Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu nama bapaknya HADAMINGdan nama lbunya MANDA, dengan Pemohon merupakan anak ke3(ketiga) dari enam bersaudara; Bahwa Pemohon telah dilantik sebagai Maradia Timbogading yang adadiatas gunung pada tahun 2019 sekitar pukul 11.00 WITA dengan Saksijuga ikut hadir dilantik sebagai pemangku adat dalam pelantikan

tersebut,dengan yang hadir dalam pelantikan itu antara lain Tomakaka, Pabicara,Puang kali, Tomatoa, Sando dan Sariang serta pemangku adat dariPinrang dari luar Mandar termasuk juga Kasatpol Pamong Praja dalamrangka pengamanan bersama Polisi; Bahwa tugas Pemohon sebagai pemangku adat untuk melestarikanbudaya; Bahwa Pemohon tidak menambah namanya dengan ANDI padahalsudah dilantik jadi Maradia karena pelantikan hanya simbol budaya danhanya dipanggil dengan panggilan Puang untuk menghormati yang lebihtua

; Bahwa di depan nama Para Pemohon tidak memakai gelar ANDI; Bahwa dokumen pelantikan Pemohon sebagai Maradia Timbogadinghanya ada pengesahan dari desa; Bahwa tugas Pemohon sebagai Maradia yaitu Jika ada Mapacci(menaruh daun pacar) keatas tangan maka Pemohon akan dipanggilmenghadiri serta;Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidakkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;2.

; Bahwa di depan nama Para Pemohon tidak memakai gelar ANDI; Bahwa dokumen pelantikan Pemohon sebagai Maradia Timbogadinghanya ada pengesahan dari desa; Bahwa tugas Pemohon sebagai Maradia yaitu Jika ada Mapacci(menaruh daun pacar) keatas tangan maka Pemohon akan dipanggilmenghadiri serta;Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidakkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 13/Padt.P/2020/PN MijnMenimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian

SMGrahasia sebagaimana undangan pelantikan yang ditujukankepada Perangkat Desa, Pengurus RT dan RW, Lembaga danTokoh Masyarakat tertanggal 15 Maret 2018;4.

Bahwa Pelantikan Sdr.MUHAMMAD ANSORI sebagaiPerangkat Desa Jabatan Kamituo Desa Bunderan dlakukan pada tanggal 16 Maret 2018;3.

SMGJawaban Permohonan minta penjelasan Saudara Muhamad Ansorisudah dilantik sebagai perangkat desa jabatan Kamituo, DesaBunderan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tertanggal 16Agustus 2018 dibuat oleh Saksi; Bahwa, Saksi tidak hadir pada saat pelantikan SekretarisDesa dan Kamituo Desa Bunderan Kecamatan WonosalamKabupatenDemak; Bahwa, Saksi tidak hadir pada saat pelantikan karena adaacara kerja bakti dengan BuCamat; Bahwa, Saksi mendengar ada pelantikan Perangkat Desasatu hari setelahpelantikan

MuhamadAnsori; Bahwa, Pelantikan diadakan tanggali6 MaretDO Bee ceeee Bahwa, Pelaksanaan pelantikan diadakan pukul 08.00sampai dengan pukul10.00; Bahwa, Pada saat pelantikan Perangkat Desa Bu Camattidak hadir tapi orang dari Kecamatanhadir; Bahwa, SK pengangkatan Perangkat Desa dibacakan padasaat pelantikan; Bahwa, setelah Pelantikan Perangkat Desa Sekretaris Desaterpilih mengadakan syukuran secara besarbesaran yang dihadirioleh ustad dariSemarang; Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Nomor : 152/

Dengan adanyaundangan pelantikan dan acara pelantikan dan pengambilan sumpah diBalai desa yang dihadiri oleh pengurus RT /RW, Koramil, Polsek,karangtaruna, Tokoh dan lembaga masyarakat dan masyarakat desalainnya (bukti T20, T21, T23) maka Majelis Hakim berpendapat bahwapelantikan merupakan bagian dari rangkaian peristiwa hukumPengangkatan Perangkat Desa yang dilaksanakan secara terbuka danterpublikasi dari awal hingga akhir proses.

Saya Para Peserta Pilperades Tahun 2018 MemintaPenundaan Pelantikan yang diwakili oleh peserta Izrofuzain yangdisampaikan Kepada Bapak Kepala Desa M. Asnawi, S,Ag danKetua Panitia, untuk menunda pelantikan, namun di jawab (sayatetep melantik sesui skedul atau jadwal yang telah ditentukan);4.

Penggugat hadir, mereka protes kepadapanitia supaya tidak ada pelantikan; Bahwa ketika Sdr.

Saksi bernama Nurhadi, yang pada pokoknya menerangkan: Bahwa Saksi hadir dalam pelantikan karena diundang sebagaiLKMD; Bahwa yang dilantik pada Kadus Ill adalah Sdr. Nur Bahwa yang hadir dalam pelantikan pada tanggal 12 Maret 2018yaitu RT, RW, LKMD, BPD, dan TokohMasyarakat; Bahwa Penggugat hadir dalampelantikan; Bahwa proses pelantikan berjalan lancar tetapi pada saatmembacakan kata pelantikan Sdr.

Edhy Haryanto datang melakukanprotes supaya tidak diadakan pelantikan;Halaman 44 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.

Bahwa Saksi mengetahui undangan yang dibuat Kepala Desaterhadap pelantikan; 0 nn orn nnn nnn ne ncn nnn nn nc nnnnnns Bahwa setelah proses pelantikan tidak adakegaduhan; Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Keputusan yang dibacakanoleh Kepala Desa saat pelantikan di Balai Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat pelantikan Penggugatmelakukan protes kepada Siapa;0 Bahwa Penggugat masuk sendiri ke ruang BalaiMenimbang, bahwa pada akhirnya dalam persidangan tanggal21 Februari 2019 baik pihak Penggugat dan

Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD(6) Belanja Persiapan Pelantikan dan Rp. 250.000.000.Pelantikan Anggota DPRD (Kegiatan RapatRapat Kelengkapan Dewan)Jumlah Rp. 894.340.000. Bahwa total alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPDSekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk BelanjaPerjalanan Dinas Dalam Daerah adalah sebesar Rp. 186.100.000.

Bahwa selanjutnya alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD PerubahanSKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untukBelanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRDsebesarRp.250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan dalamlaporan pertanggung jawaban keuangan yang dibuat oleh terdakwa VentjeHalaman 14 dari 53 Putusan No. 06/Pid. Tipikor/2014/PT.AMB.N.

Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD Halaman 19 dari 53 Putusan No. 06/Pid. Tipikor/2014/PT.AMB. (6)Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Rp. 250.000.000.Anggota DPRD (Kegiatan RapatRapat Kelengkapan Dewan) Jumlah Rp. 894.340.000. Bahwa total alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD PerubahanSKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk BelanjaPerjalanan Dinas Dalam Daerah adalah sebesar Rp. 186.100.000.

Bahwa kemudian alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD PerubahanSKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untukBelanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD sebesarRp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan dalam laporanpertanggung jawaban keuangan telah direalisasikan 100 %.Padahal daribelanja persiapan pelantikan anggota DPRD sebanyak 13 kwitansi sebesarRp. 250.000.000.

(dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut seharusnya dipergunakan untukkegiatan Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan anggota DPRDBuru Selatan, namun atas kebijakan saksi Drs. Abubakar Masbait danterdakwa Ventje N.

Perda Kabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun 2006, tentang : Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa sebagaimanatelah diubah dengan Perda Kabupaten KlatenNomor Tahun 2007, tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Nomor : 9 Tahun2006, tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Hal. 16 dari 70 hal.

Peraturan DaerahKabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun 2006,tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa; Peraturan Bupati Klaten Nomor : 2 Tahun2007, tentang Pedoman Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun2006, tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa sebagaimanatelah diubah dengan Perda Kabupaten KlatenNomor : Tahun 2007, tentang Perubahanatas Peraturan Daerah Kabupaten KlatenNomor

(pasal 1 angka 13 padaPeraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Klaten Nomor Tahun 2007 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa); PENGGUGAT samasekali tidak menarik Panitia Pemilihan (sebagaimanadimaksud pada

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa) sebagai Pihak dalam perkara; PENGGUGAT berupaya menunda, menghentikan dan mengujikeabsahan Kepala Desa

atasPeraturan DaerahKabupaten KlatenNomor : 9 Tahun2006, tentang TataCara Pemilihan,Pencalonan,Pengangkatan,Pelantikan danPemberhentianKepala Desa(fotokopi darifotokopi); Hal. 37 dari 70 hal.

Bahwa kemudian pada hari yang sama, yakni pada tanggal 5 juni2020 BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mengajukan usulanpengesahan dan pelantikan kepala desa terpilin yang ditujukankepada tergugat (Bupati Bulukumba) Cq. Camat Bulukumpa,sesuai Surat BPD (Badan Permusyawaratan Desa) DesaBalangtaroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten BulukumbaNomor : 017/BPDDBLT/V1I/2020;4.7.

Camat Bulukumpa di tempat ;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Camat BulukumpaNomor: /141/BLKP/VI/2020, tanggal 8 Juni 2020, Perihal:Permohonan Pengusulan Pengesahan dan Pelantikan CalonKepala Desa Terpilih, ditujsukan kepada Yth.

Mks.Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa JabatanKepala Desa maupun dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 118 Tahun 2017Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten BulukumbaNomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian,Dan Masa Jabatan Kepala Desa, tidak mengatur secara teknis dan terperincimengenai

Mks.Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan,Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Pasal 6Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 Tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang TataCara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan KepalaDesa dan seluruh bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan,mempunyai kewajiban mengikuti tes tertulis yang pelaksanaannyadilakukan di tingkat Kabupaten ;c. bahwa tindakan

, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa;Menimbang, bahwa Pasal 49 Peraturan Daerah Bulukumba No. 4 Tahun2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa JabatanKepala Desa, diatur sebagai berikut :1.

Bahwa oleh karena Termohon tidak menetapkan KeputusanPenetapan Pemohon dan melantik Pemohon sebagai Rio TerpilihDusun Sirih sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungosebagaimana Surat Nomor 022.S/SKA/JBI/V1/2020 tertanggal 23 Juni2020 Perihal Permohonan Pelantikan Rio Terpilin An.

Sirih sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungosebagaimana Surat Nomor 022.S/SKA/JBI/V1/2020 tertanggal 23 Juni2020 Perihal Permohonan Pelantikan Rio Terpilih An.

Calon Rio terpilin dan Penetapan Pemohonsebagai Rio Dusun Sirih Sekapur serta pelantikan terhadap Pemohonsebagai Rio Dusun Sirih Sekapur;Petitum/Pokok Permohonan;Berdasarkan alasanalasan sebagaimana dimaksud di atas, mohonkiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Cq.

Surat BPD Dusun Sirih Sekapur Nomor: 03/bpd/2020 tanggal 02 April2020 perihal Hasil Rapat BPD;Disisi lain pada saat bersamaan Pemohon mengajukan Permohonan untukdilakukan Pelantikan selaku Rio terpilin kepada Termohon;Halaman 20 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.3.

Untuk itu kami menyarankan bahwa pelaksanaan Pelantikan Rio DusunSirih Sekapur ditunda;e. Agar melaksanakan Pemilihan Ulang Rio Dusun Sirih Sekapur KecamatanJujuhan pada TPS 03;9.

Tergugatmemohon Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dalam hal ini MajelisHakim yang memeriksa Perkara Nomor : 158/G/2013/PTUN.SBY untukmenyatakan bahwa obyek gugatan sudah sesuai prosedur ; sedangkanjawaban atas pokok sengketa pada pokoknya Tergugat/Turut Terbandingmenolak dan menyangkal sebagian dalildalil yang dikemukakan olehPenggugat/Terbanding dalam Gugatannya tanggal 24 Oktober 2013kecuali secara tegas TERGUGAT mengakui kebenarannya, bahwamenurut Tergugat/Turut Terbanding Bahwa terkait pelantikan

25 ayat (2) Laporan pelaksanaan PemilihanKepala Desa dan berita acara pemilinan disampaikan oleh PanitiaPemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 3 (tiga) harisejak pelaksanaan pemungutan suara , selanjutnya sesuai PerdaTulungagung Nomor 2 Tahun 2006 pasal 25 ayat (3) berdasarkan laporanpelaksanaan pemilinan dan berita acara pemilinan sebagaimanadimaksud dalam ayat 2 Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calonKepala Desa terpilin dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa ;terkait pelantikan

, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepalae Bahwa dari segi substansi, keputusan obyek sengketa yang berupaSurat Keputusan Bupati Tulungagung No. 188.45/624/013/2013Tentang ...........Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa danPengesahan Pengangkatan Kepala Desa Wonorejo, KecamatanSumbergempol, Kabupaten Tulungagung, tanggal 4 Juni 2013 khusus17yang berkenaan dengan pengesahan pengangkatan Kepala DesaWonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung atasnama

Anis Wijayanti, yang didasarkan pada Keputusan BadanPermusyawaratan Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol,Kabupaten Tulungagung, Keputusan nomor 09/BPDWN/V/2013tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang terpilih tertanggal 31 Mei2013, selanjutnya Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPDkepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desaterpilin, telah sesuai dengan Peraturan Daerah KabupatenTulungagung nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan

, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayaberpendapat bahwa dari segi kewenangan, prosedur dan substansipenerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat/Turut Terbanding tidakbertentangan ..........bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sertatidak bertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik,dan dengan berdasarkan pertimbangan hukum

Bahwa KEPUTUSAN BUPATI SERANG NOMOR : 141.1/Kep.792Huk/2013, tanggal 18 November 2013 TENTANG PENGESAHANDAN PELANTIKAN CALON KEPALA DESA TERPILIH DESASUKATANI KECAMATAN CIKANDE KABUPATEN SERANGdikeluarkan oleh TERGUGAT berkaitan dengan telah selesainyapelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sukatani Tahun 2013;2.

PUDIN HAMID dan NURDIN TAMRIN; a) H.PUDIN HAMID; Bahwa Pembentukan dan Pelantikan Panitia Pemilihan KepalaDesa Sukatani Tahun 2013 disertai pula dengan pengangkatan/pengambilan sumpah atau = janji Panitia Pemilihan;Bahwa pada hari Pembentukan dan Pelantikan PanitiaPemilihan Kepala Desa Sukatani Tahun 2013 tersebut, H.PUDIN HAMID baik karena kesengajaan dan/atau kelalaiannyasecara nyata tidak menghadiri kegiatan Pembentukan danPelantikan Panitia Pemilinan Kepala Desa Sukatani Tahun 2013yang dilaksanakan

Menyatakan batal atau tidak sah Surat KEPUTUSAN BUPATISERANG NOMOR : 141.1/Kep.792Huk/2013, tanggal 18 November2013 TENTANG PENGESAHAN DAN PELANTIKAN CALON KEPALADESA TERPILIH DESA SUKATANI KECAMATAN CIKANDEKABUPATEN SERANG;3.

Mewajibkan kepada TERGUGAT (BUPATI SERANG) untuk mencabutSurat Keputusan Tata Usaha Negara berupa KEPUTUSAN BUPATISERANG NOMOR : 141.1/Kep.792Huk/2013 TENTANGPENGESAHAN DAN PELANTIKAN CALON KEPALA DESATERPILIH DESA SUKATANI KECAMATAN CIKANDE KABUPATENSERANG, tertanggal 18 November 2013;4.

T2 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianKepala Desa (berupa buku, tidak diberi meterai karena merupakan peraturanperundangundangan yang diketahui umum); Keputusan Bupati Serang Nomor: 141.1/Kep.792Huk/2013 tanggal 18November 2013, tentang Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala DesaTerpilin Desa Sukatani Kecamatan Cikande Kabupten Serang (fotokopi sesuai 4.

Dengan demikian apa yang dilakukan oleh CamatKranggan tidaklah melanggar ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3)Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala16 Bahwa penghitungan suara yang dilakukan oleh PanitiaPemilihan dengan disaksikan oleh saksi dari masingmasingcalon Kepala Desa adalah sesuai dengan tugas danfungsinya, bukan karena pengaruh pihak lain.

dan Pemberhentian Kepala Desa dan PeraturanBupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten TemanggungNomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desasebagai dasar pelaksanaan pemilihan kepala desa diKabupatenTemanggung ;20 Bahwa karena tidak adanya bukti pelanggaran yangdilakukan dalam proses pemilihan Kepala Desa Purwosari,maka seluruh hasil pemilihan Kepala Desa tersebut adalahsah.

P3 : Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenTemanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa (Fotokopi darifotokop1); 4. P4 : Berita Acara Pebentukan Panitia Pemilihan Kepala DesaPurwosari tanggal 31 Agustus 2013, beserta daftar hadir(Fotokopi dari fotokopi); 5.

T1 : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Fotokopi darifotokopi); 2. T2 : Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa (Fotokopi darifotokopi); 3.

dan Pemberhentian Kepala Desa sertaPeraturan Bupati Temanggung Nomor 06 Tahun 2007 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa, Majelis Hakim berpendapat menurut hukumterhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa serta Peraturan Bupati Temanggung Nomor 06 Tahun 2007tentang Petunjuk

HomHom No. 122Wamena (Sekretariat Pemekaran Kabupaten Mamberamo Tengah) terdakwamerubah nama/identitas KALVIN BILIM, SH dalam SK (Surat Keputusan) jabatansebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo, Naskah Pelantikan KepalaDinas Sosial Kabupaten Yahukimo dan Surat Pernyataan Pelantikan Kepala DinasSosial Kabupaten Yahukimo dengan nama terdakwa sendiri RONI PAGAWAK, SEdan terdakwa juga membuat Surat Pernyataan masih menduduki Jabatan KepalaDinas Sosial Kabupaten Yahukimo atas nama terdakwa sendiri

Nomor SK. 821.2.2624 tanggal 24 Februari 2006 ;e Naskah Pelantikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo a. n. RoniPagawak, S.E. di Sumohai pada tanggal 24 Maret 2006 ;e Surat Pernyataan Pelantikan nomor : 821.2.2721/2006 a. n.

RoniPagawak, S.E., Nomor SK. 821.2.2624 tanggal 24 Februari 2006 ; e Naskah Pelantikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo a. n. RoniPagawak, S.E. di Sumohai pada tanggal 24 Maret 2006 ; e Surat Pernyataan Pelantikan nomor : 821.2.2721/2006 a. n.

., alias PITdatang ke Gedung Bale Biinmafo di Kelurahan Benpasi, Kecamatan KotaKefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, yang ketika itu sementaraberlangsung kegiatan gladi dalam rangka mempersiapkan acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon Il, Ill dan IV diLingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ini pelantikan ilegal,tidak akan ada pelantikan disini. Gedung ini akan kami tutup, keluar,keluar. Setelah berada di dalam ruangan, LODOFIKUS MARSELUSAFOAN, S.Sos., alias SELUS dengan tangan kanannya mengangkat 1(satu) buah kursi plastik warna coklat merk Napoli, yang sebelumnya olehpanitia penyelenggara kegiatan dimaksud telah disusun di sisi kanan dariGedung Bale Biinmafo deretan belakang, lalu membanting kursi dimaksudke permukaan lantai, sehingga kursi dimaksud patah.

Ini pelantikan illegal, tidak akan ada pelantikan disini.Gedung ini akan kami tutup, keluar, keluar", tidak pernah secara bersamasama melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa takut kepada semuaHal. 20 dari 30 hal. Put.

Terbukti melaluiadanya hukuman pembebasan dari jabatan Eselon Il/b sebagai KepalaBappeda Kabupaten TTU setelah pelantikan Bupati/Wakil Bupati Terpilih,diikuti lagi dengan hukuman pemecatan Terdakwa dari PNS, karenakehadirannya setelah kejadian di Gedung Bale Biinmafo sekedar untukmenyaksikan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Garda TTU.