@59 dca, Wb Sle posArtinya:"Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlahtalaknya dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan yang dikehendaki olehlafadl";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganperitmbangan di atas, gugatanPenggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadapPenggugat, dengan kewajiban Penggugat membayar uang iwadl Rp , (rupiah)Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwad1 Rp , (rupiah),oleh karena itu syarat ta'lik taak

Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknyadengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan yang dikehendaki oleh lafad1";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganperitmbangan di atas, gugatanPenggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadapPenggugat, dengan kewajiban Penggugat membayar uang iwadl 10.000, (sepuluhriburupiah)Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwad 10.000, (sepuluhriburupiah), oleh karena itu syarat ta'lik taak

Dalam bahasahukum, tugas adalah taak. yakni pekerjaan yang harus di laksanakan,sedangkan kewenangan adalah bevoegdheid, yaitu kemampuan untukmelaksanakan tindakan hukum. Dalam bevoegdheid itu ada taak, rechten,plichten, dan verantwoordelijkheid (tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban). Bevoegdheid merupakan genus, sedangkan taak adalah spesiesoleh karenanya, sangatjelas bahwa kewenangan itu melahirkan tugas, hak,kewajiban dan pertanggung jawaban.

Selaku panitia dianggap melakukanpenyalahgunaan kewenangan sedangkan yang di jalankan oleh Panitiaadalah tugas (taak) bukan kewenangan seperti dalam pertimbangan MajelisHakim halaman 74 dalam putusannya :UNSUR DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAUORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI ;10.Bahwa pendapat Majelis Hakim dalam pembuktian unsur ke3 unsurdengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi pada halaman 76 paragraf ke2 yang menyatakan bahwa patokanharga ditetapkan

"Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, makajatuhlah talaknya dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan yangdikehendaki oleh lafadl";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganperitmbangan di atas,gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'Tergugat terhadap Penggugat, dengan kewajiban Penggugat membayar uangiwadl 10.000, (Sepuluh riburupiah)Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadl 10.000,(sepuluh riburupiah), oleh karena itu syarat ta'lik taak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima, karena objek sengketa dalam perkara aquo merupakan tindakan Tergugat yang bersifat politik ketatanegaraankarena Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan tata usaha negaratidak hanya dalam rangka menjalankan kekuasaannya dalam lapanganadministrasi pemerintahan atau urusan pemerintahan (taak

vervulling) saja,tetapi juga dalam rangka menjalankan kekuasaannya atau kKewenangannyayang berisi kewajiban ketatanegaraan dalam bidang politik (taak stelling).Bahwa oleh karena keluarnya objek sengketa merupakan tindakan yangdilakukan oleh Tergugat dalam menjalankan kekuasaan/kewenangan yangmerupakan kewajiban ketatanegaraan dalam bidang politik bukan tindakanbidang eksekutif sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UndangUndangNomor 51 Tahun 2009.

yang ada, maka pada tanggal 11Oktober 2013 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor 171.3.2.449091 tahun 2013 tentang peresmianpemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan ;Bahwa berdasarkan pada uraian dan faktafakta hukum tersebut diatas, makaTergugat perlu menyampaikan/menguraikan lingkup hukum administrasinegara dimana kekuasaan negara dibagi menjadi dua bagian yaitu kekuasaannegara dalam bidang politik (taak

stelling) dan kekuasaan negara dalammenjalankan atau melaksanakan administrasi negara (taak vervulling ataulebih dikenal sebagai bestuur gebied zaken/lapangan administrasi ;Bahwa sesuai dengan Pasal 32 dan Pasal 33 UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang partai politik (khususnya dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1)dijelaskan/diuraikan apa yang dimaksud perselisihan partai politik yangdikaitkan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) merupakan domainkewenangan

Menetapkan ,memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON)untuk mengucapkan ikrar taak kepada Termohon(TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Nganjuk;3.

diaturdalam Pasal 116 Huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapatdikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khuli Tergugat terhadap Penggugat.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganperitmbangan di atas, gugatanPenggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadapPenggugat, dengan kewajiban Penggugat membayar uang iwadl 1.000, (seriburupiah)Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadl Rp. 1.000,(seriburupiah), oleh karena itu syarat ta'lik taak

"Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlahtalaknya dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan yang dikehendaki olehlafadl";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganperitmbangan di atas, gugatanPenggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadapPenggugat, dengan kewajiban Penggugat membayar uang iwadl 10.000, (sepuluhriburupiah)Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwad 10.000, (sepuluhriburupiah), oleh karena itu syarat ta'lik taak

siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlahtalaknya dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan yang dikehendaki olehlafadl";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganperitmbangan di atas, gugatanPenggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadapPenggugat, dengan kewajiban Penggugat membayar uang iwadl Rp 10.000, (sepuluhriburupiah)Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadl Rp 10.000,(sepuluh riburupiah), oleh karena itu syarat ta'lik taak

Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknyadengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan yang dikehendaki oleh lafad1";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganperitmbangan di atas, gugatanPenggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadapPenggugat, dengan kewajiban Penggugat membayar uang iwadl 10.000, (sepuluhriburupiah)Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwad 10.000, (sepuluhriburupiah), oleh karena itu syarat ta'lik taak

siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlahtalaknya dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan yang dikehendaki olehlafadl";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganperitmbangan di atas, gugatanPenggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadapPenggugat, dengan kewajiban Penggugat membayar uang iwadl Rp 10.000, (sepuluhriburupiah)Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadl Rp 10.000,(sepuluh riburupiah), oleh karena itu syarat ta'lik taak

Kekuasaan Negara dalam bidang politik (Taak Stelling);b. Kekuasaan Negara dalam menjalankan atau melaksanakan kebijakanpolitik (TaakVervulling);8. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo yang dikeluarkan MenteriDalam Negeri merupakan kewenangan kekuasaan Negara dalam bidangpolitik (Taak Stelling) sedangkan kewenangan Peradilan Tata UsahaNegara adalah untuk menguji keputusankeputusan Badan atau PejabatTata Usaha Negara dalam menjalankan atau melaksanakan kebijakanpolitik (Taak Vervulling).

Dengandemikian Keputusan Terlawan / Tergugat dalam pengesahanpemberhentian dan pengesahan pengangkatan Bupati / Wakil BupatiKaimana merupakan keputusan lanjutan hasil Pemilihan Umum KepalaDaerah sebagai bagian dari kKewenangan kekuasaan Negara dalam bidangpolitik (Taak Stelling) ;Dalam Perkara : 126/PLW/2010/PTUN.JKT tanggal 13 Juni 2016 sehinggaTerlawan mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartauntuk mengesampingkan pernyataan Pelawan / Penggugat tersebut ;Halaman 21 dari 47 halaman

Kekuasaan negara dalam bidang politik (Taak Stelling);b. Kekuasaan negara dalam menjalankan atau melaksanakan kebijakan politik(Taak Vervulling);. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo yang dikeluarkan Menteri DalamNegeri merupakan kewenangan kekuasaan negara dalam bidang politik (TaakStelling) sedangkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untukmenguji keputusankeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalammenjalankan atau melaksanakan kebijakan politik (Taak Vervulling).

siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlahtalaknya dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan yang dikehendaki olehlafadl";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganperitmbangan di atas, gugatanPenggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadapPenggugat, dengan kewajiban Penggugat membayar uang iwadl Rp 10.000, (sepuluhriburupiah)Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadl Rp 10.000,(sepuluh riburupiah), oleh karena itu syarat ta'lik taak

siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, makajatuhlah talaknya dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan yangdikehendaki oleh lafadl";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganperitmbangan di atas,gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'iTergugat terhadap Penggugat, dengan kewajiban Penggugat membayar uangiwadl Rp 10.000, (Sepuluh riburupiah)Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadl Rp10.000, (sepuluh riburupiah), oleh karena itu syarat ta'lik taak

Pasal 116 Huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapatdikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khuli Tergugat terhadap Penggugat.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganperitmbangan di atas, gugatanPenggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadapPenggugat, dengan kewajiban Penggugat membayar uang iwadl 10.000, (sepuluhriburupiah)Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadl Rp. 10.000,(sepuluh riburupiah), oleh karena itu syarat ta'lik taak

Menjatuhkan taak satu bain shugra Tergugat (Musriadi bin M. Ridwan) terhadap Penggugat (Rosmeli binti Sabli)

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

4.

Bahwa akhirnya Pemohon berkesimpulantujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddahdan rahmah tidak mungkin tercapai danperceraianlah jalan yang terbaikmenyelesaikan masalah rumahinijBerdasarkan halhal tersebut di atas mohonKetua Pengadilan Agama Yogyakarta berkenanmenerima, memeriksa dan memutus perkara inisebagai berikut: PRIMATR:1.Menerima permohonan cerai taak Pemohonseluruhnya; 2.

a59 day lib gle yjo9Artinya:"Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, makajatuhlah talaknya dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan yangdikehendaki oleh lafadl";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganperitmbangan di atas,gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'iTergugat terhadap Penggugat, dengan kewajiban Penggugat membayar uangiwadl Rp , (rupiah)Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadl Rp ,(rupiah), oleh karena itu syarat ta'lik taak