Putusan Nomor 06 P/HUM/20158. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum(Legal standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan dalamperkara a quo, sebagai berikut:Pertama, Kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa kualifikasiKedua,Pemohon adalah sebagai perorangan warga negaraIndonesia.Permohonan Pemohon memuat nama dan alamatPemohon yaitu: EDWARD M. SURYADARMA, SE., MM.

Bahwa dalam perjanjian antara Penggugat Rekonpensi denganTergugat Rekonpensi tanggal 28 Maret 2013 pada pasal 7 tersebutmenyebutkan" Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu paling lama tanggal15 Desember 20158. Bahwa selanjutnya pasal 8 perjanjian tanggal 28 Maret 2013 yangmenyebutkan : pada saat berakhirnya perjanjian ini, maka akandiperhitungkan sebagai berikut :a.

LPAD Nomor S01004074/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2015 3 lembar Asli Halaman 5 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps 28SPT Masa PPN Masa Pajak September 2014Pembetulan 1 beserta LPAD Nomor S01051779/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2015beserta Lampiran SPT Normal copy 3 lembar7 lembarAsli 29SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2014Normal beserta LPAD Nomor S01004075/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/20153 lembarAsli 30SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2014Pembetulan 1 beserta LPAD Nomor S010051989/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/20158

Dps Nomor dan Tanggal No Nama Lawan Transaksi Nilai PPNFaktur1 0100011513796538 PT BINA BANGUN PERKASA 54,248,21220 Februari 20152 0100011513796540 PT BINA BANGUN PERKASA 2,143,17402 April 20153 0100011513796543 PT BINA BANGUN PERKASA 1,681,87802 April 20154 0100011513796544 PT BINA BANGUN PERKASA 125,42502 April 20155 0100011513796549 PT BINA BANGUN PERKASA 9,285,04917 Juni 20156 0100011513796550 PT BINA BANGUN PERKASA 88,52017 Juni 20157 0100011513796551 PT BINA BANGUN PERKASA 112,79917 Juni 20158

lembarAsli 27SPT Masa PPN Masa Pajak September 2014Normal beserta LPAD Nomor S01004074/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/20153 lembarAsli 28SPT Masa PPN Masa Pajak September 2014Pembetulan 1 beserta LPAD Nomor S01051779/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/2015beserta Lampiran SPT Normal copy 3 lembar7 lembarAsli 29SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2014Normal beserta LPAD Nomor S01004075/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/20153 lembarAsli 30SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2014Pembetulan 1 beserta LPAD Nomor S010051989/PPN1111/WPJ.17/KP.0603/20158

Kenanga No. 17Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun,Kota Medan 20158 selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT VII;Pemerintah Republik Indonesia; cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional RI cq. Kanwil BadanHalaman 2 dari 52 Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2018/PN PspPertanahan Nasional Sumatera Utara cq. BadanPertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan,Alamat Jin.

setempat dan Kapolsek Serpong.Hasil: tidak ada solusi kesepakatan. 5. 23Feb15 BP2T melakukan Pengukuran ROW pada Lokasi Halaman 39 dari 78 halaman Putusan Nomor : 27/G/2017/PTUNSRG Pengajuan IMB6. 25Feb15 BP2T beserta pemilik lahan, Pihak kecamatan,Kelurahan, warga setempat dan perwakilan dariPolsek Serpong melakukan peninjauan dan mediasidi lapangan.Hasil : Tidak ada solusi kesepakatan.7. 6Apr15 BP2T menerbitkan IMB bolk P 10 (10a dan 10b)Nomor 648/897BP2T/2015 dan 648/898BP2T/2015Tertanggal 06 april 20158

Putusan Nomor 176 K/TUN/20158.Pada tahun 2007, Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat kembalidipasang Hak Tanggungan pada PT. Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk;Bahwa atas Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat, pada saat inikeasliannya berada dalam penguasaan dari pada PT. Bank NegaraIndonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Pekanbaru beralamat diGedung Sentra Bisnis Lt.

Nomor 3614 K/Pdt/20158. Putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada Banding, kasasi(Uitvoerbaar Bijvorrad);9.

Putusan Nomor 544 K/Ag/20158.

Keputusan Para Pemegang Saham No. 28,tanggal 10 Mei 2017;5 Bukti T5 Surat Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum Nomor : AHUAHO01.03.0141362, tanggal 31 Mei2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan DataPerseroan PT KIAINDONESIA MOTOR 6 Bukti T6 Kartu Tanda Penduduk Iki Wibowo selaku Direktur Utama PTKIA INDONESIA MOTOR7 Bukti T7 Surat dari PT KIA INDONESIA MOTOR kepada MarubeniCorporation No. 01/KIM/FA/I/2015, tanggal 08 Januari 20158

Putusan Nomor 364 K/TUN/20158. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Para Penggugat sah untukbertindak mengajukan gugatan aquo kepada Tergugat dan Tergugat II yangtelah mengeluarkan KTUN Objek Sengketa sehingga membawa akibathukum merugikan kepentingan Para Penggugat sesuai dengan ketentuanPasal 53 (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004.9.

Putusan Nomor 262 K/TUN/20158) Terdapat ketidakbenaran pada data fisik dan/atau data yuridis, atau;9) Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif;Berdasarkan ketentuan ini, jelas bahwa Tergugat dan Kepala DesaSungai Kakap telah melampaui kewenangannya dalam menerbitkan suratsurat tanah tersebut, karena dalam Pasal 107 ayat (8) terdapatketidakbenaran pada data fisik dan/atau yuridis dan pada ayat (3, 4)kesalahan pada subjek hak dan objek hak, sehingga sangat merugikanPara Penggugat, berpedoman

Nomor 2989 K/Pdt/20158. Bahwa perbuatan Tergugat Ill yang menandatangani sporadik yang dibuatoleh alm.

Ujo Meninggal dunia pada tanggal thn 20158. Emo Karmo Meninggal dunia pada tanggal 19 September 19939. Ny. Hj. Utju (Tergugat 148)Alm Hj, Neneh Binti H.M Afandi bin H. Djoewaedi, semasahidupnya mempunyai suami bernama E Ahmad yang telah meninggaldunia, dan pernikahan mereka dikaruniai 4 orang anak, masing masingterdiri dari:1.Endang S (tergugat 1)2. Hj. Nurliana Suyono (Pengugat 10)S.4. Ny. Hj.

Nomor 2591 K/Pdt/20158. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah selaku pembeli yang beriktikad baikyang mana pelaksanaan jual beli atas objek sengketa yakni bangunan rumahtempat tinggal berikut dengan segenap bahagian dan turutturutannya, terletakdi Jalan Dnarmahusada Indah C3 dan C4 Surabaya yang berdiri di atas HakAtas Tanah Negara bekas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 515/K SuratUkur Sementara Nomor 8458 tanggal 9 September 1983 seluas + 1.395 m?

Nomor 3539 K/Pdt/20158. Surat Pemutusan Perjanjian yang berakibat terbitnya perintah pengosonganObjek Perjanjian yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 6 ayat(4) dan Pasal 6 ayat (5) Perjanjian yang bertentangan dengan ketentuanhukum yang bersifat imperatif.

Putusan No. 2670 K/PID.SUS/20158) 3 (Tiga) lembar foto kopi dokumen lampiran Pengajuan Pencairan DanaBantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Meubelair Sekolah Dasar, yangtelah dilegalisir;9) 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPM), Nomor1104/001/666011/dikdas/2012, tanggal 14 September 2012, dengannominal Rp28.431.827.000,00 (Dua puluh delapan miliar empat ratus tigapuluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telahdilegalisir;10) 1 (Satu) lembar foto kopi Surat

No.297 PK/Pdt/20158.Bahwa Turut Tergugat Il adalah rumah sakit swasta yang menjadi tempatoperasi dan perawatan Korban setelah Korban mengalami kecelakaantangga berjalan;Kronologis Kejadian Yang Dialami Korban Di Tangga Berjalan Pasar PagiMangga Dua:2.10.11.12.13.Bahwa Penggugat II merupakan salah satu Penyewa kios di Tergugat dan bekerja seharihari sebagai Penjual tas di Kios Tas di lantai 4 (empat)Blok CD Gedung Pasar Pagi Mangga Dua yang beralamat di JalanMangga Dua Raya, Kelurahan Ancol, Kecamatan

No. 96 PK/Pid.Sus/20158.Cc.1Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor : SK.813.2084, tanggal 5 November 2008, Tentang pengangkatan CalonPegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama Yulanda Cherly Rumwaropen;(satu) Berkas Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 600/19/Pemborongan/2008, tanggal 19 Desember 2008 atas nama CV.Landorundun untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana AlatAlatOlahraga pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial SekretariatDaerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008

Putusan Nomor 2803 K/PID.SUS/20158. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana danrealisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program sertamerumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan;9.

Nomor: 16 K/Pid.Sus/20158. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Pertama sejaktanggal 27 November 2013 sampai dengan 26 Desember 2013 denganjenis penahanan Kota di Mataram ;9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Kedua sejaktanggal 27 Desember 2013 sampai dengan 25 Januari 2014 dengan jenispenahanan Kota di Mataram ;yang diajukan di muka Persidangan Pengadilan Negeri Mataram karenadidakwa :PERTAMA :Bahwa ia Terdakwa ROSWATI al.