Majelis hakim Tingkat Pertama didalam putusannyatersebut;Menimbang, bahwa disamping itu mengenai berat ringannya hukuman yangdijatunkannya tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah sesuaidengan tujuan pemidanaannya;Menimbang, bahwa pendapat Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa dalam Memori Banding masingmasing pada intinya sama seperti NotaTuntutan dan Pembelaan (pleidoi) yang telah disampaikan pada persidanganPengadilan Tingkat Pertama, tidak ada halhal baru yang bersifat subtantif

Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan khusus di bidang Migasberupa diklat prajabatan dan orientasi CPNS Kementerian ESDM yangmemuat materi subtantif tidak hanya di bidang migas, melainkan jugaketenagalistrikan, mineral dan batubara, panas bumi, serta EBTKE. Hal itudilengkapi dengan berbagai diklat di bidang hukum baik legal drafting, dancontract/patent drafting.

sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa,sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.Bahwa di dalam penegakan hukum pidana termasuk terhadap penyalahgunaanNarkotika, Majelis Hakim ingin menerapkan secara proporsional dengan memperhatikandan menilai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif denganmempertimbangkan semua aspek baik terhadap aspek kepastian hukum, aspekkemanfaatan dan juga keadilan secara berimbang, agar dapat diterima oleh semuapihak walaupun penerapan hukum subtantif

Tedebih lagi jumlah ganti rugi yang diajukan oleh pelawan dalam dalil positanyatersebut tidak secara rinci dari mana cara perhitungannya sehingga diperoleh angka sejumlah Rp.910.705.000, (sembilan ratus sepuluh juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dan angka sejumlah Rp.500.000.000.000,(ima ratus milyar rupiah) ;Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta bahwa dalil perlawanan yangdisusun oleh pelawan tersebut secara subtantif disusun dalam bentuk gugatan perdata biasa danbukan

inter partes dalam perkara perdata gugatan artinyaputusan dalam perkara perkara perdata hanya mengikat pihak yang duduksebagai pihak, karena apabila pihak dalam sengketa tersebut tidak ditarikseluruhnya, maka pihakpihak yang tidak ditarik tersebut selain tidak bisamempertahankan hak, juga tidak bisa dipaksa untuk tunduk terhadapputusan, sehingga oleh karena pihak yang tidak ditarik tidak bisa dipaksatunduk pada putusan, maka penyelesaian sengketa menjadi tidak tuntas danmenyeluruh, itulah maksud subtantif

Kepala Kejaksaan Tinggi SulawesiTenggara atas persetujuan Termohon II dan Termohon i.c.JAM Pidsus dan Jaksa Agung Republik Indonesia secara formilmaupun subtantif dapat diterima oleh Pengadilan NegeriJakarta Selatan;Bahwa permohonan praperadilan yang diajukan olehPemohon Praperadilan H. Adek Erfil Manurung, SH.

Lebih dari itu,keadilan yang Majelis Hakim terapkan adalah keadilan yang bersifatsubtantif (subtantif justice) yang tidak hanya berorientasi pada perbuatanpelaku saja, tetapi juga memperhatikan latar belakang terjadinya tindakpidana, sosio kultur masyarakat setempat, serta akibat yang ditimbulkan;Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN SabBahwa Terdakwa Ridwan alias Bang Cyek sebelumnya tidak pernahmelakukan penebangan pohon dari kawasan hutan, perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh

karena adanya permohonan sita yang diajukanoleh Penggugat maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara,Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan sitaPenggugat dengan terlebin dahulu mempertimbangkan formalitaspemeriksaan permohonan sita tersebut.Menimbang, bahwa ketentuan perundangundangan tidakmengatur secara rigid mengenai tata cara pemeriksaan permohonan sita.Meskipun demikian, ketentuan Pasal 261 R.Bg. tentang sita jaminan danPasal 260 R.Bg. tentang sita revindikasi secara subtantif

Hal ini jelasjelasterbukti tidak subtantif terhadap unsur ketentuan dalam Pasal 72 Ayat (3)UUHC., yang tidak terkait dengan pertanggungjawaban pidana padaTerdakwa;Bahwa dalam persidangan unsur kesengajaan yang ditimbulkanoleh Terdakwa, tidak terbukti karena: Terdakwa tidak mengerti dan mengetahui Toko CIDOmenggunakan software asli atau palsu (kalaupun tidak asilitentunya Jaksa/Penuntut Umum membuktikan dengansoftwaresoftware Asli atau Terdakwa tidak menggunakansoftware yang berlisensi tentunya harus

UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha untukmendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankankeutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tetap tidakberhasil lalu. dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetapdipertahankan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (feitelijke gronden) danalasan hukum (rechtelijke gronden) yang tertuang dalam posita permohonanPemohon tersebut, maka secara subtantif

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa mampubertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan Nota Pembelaan tertanggal 20 Februari 2019 yangdisampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaanyang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, secara subtantif

saksisaksi Pemohon menerangkan bahwa kiniPemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahunlamanya dan selama berpisah sudah beberapa kali diusahakan namun tidakberhasil.Menimbang, bahwa saksi kesatu Pemohon menerangkan bahwa saksiselalu menyarankan kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohonbahkan kedua belah pihak sudah mengusahakan agar mereka rukun kembali,namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi bersamaTermohon ;Menimbang, bahwa meskipun secara subtantif

Sebagal seorang suami yang memiliki kKematangan emosi yang stabilseharusnya Tergugat berbicara balkbalk dengan Penggugat dan mencarisolusi atas permasalahan yang terjadi, bukannya dengan membantingbarang pecah belah, kKemudian menangis dan mengunci di kamar mandi. mlmembuktikan bahwa Tergugat secara emosional sangat labil;Pada angka 2 huruf e halaman 4 dan 5 dalam Jawaban Tergugat, bahwaJawaban Tergugat sangat tidak jelas clan tidak subtantif serta terkesanseperti mendongeng.Bahwa jawaban Tergugat

terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsiTergugat, apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikansebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa a quo;Halaman 51dari 60 Putusan Nomor:45/G/2018/PTUN.PBRMenimbang, bahwa UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kepentingan,oleh karena itu. kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupunyurisprudensi;bahwa kepentingan secara subtantif

syarat formal pengajuan gugatan olehPenggugat dalam perkara ini dengan pertimbangan hukum sebagaiberikut :Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor: 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena ituHalaman 50 dari 58 Putusan Nomor : 50/G/2017/PTUN.PBRkepentingan dapat dipahami dari doktrin maupun yurisprudensi; bahwakepentingan secara subtantif

Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, secara subtantif keputusan Tergugat yangtertuang dalam Surat Keputusan Kapolda Sulawesi Tengah Nomor :KEP/21/VIII/2019/KHIRDIN tertanggal 12 Agustus 2019, bertentangandengan norma dalam Pasal 28 ayat (5) huruf d dan e PeraturanKapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik ProfesiKepolisian Negara Republik Indonesia yang pada pokoknya mengamanahkan sanksi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dapat digugurkanbila mana terdapat fakta layak berdasarkan

sah dan berlaku mengikat karenaupaya Administrasi tidak menghalangi pelaksanaan suatuKeputusan Tata Usaha Negara, tindakan Pejabat Tata UsahaNegara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengansendirinya memiliki kewenangan untuk membatalkannya.Bahwa atas' tanggapan tertulis dengan Nomor: 141/270/412.51.71016/2020 dari Tergugat maka Para Penggugat diwakili KuasaHukumnya mengirim Surat Banding pada tanggal 5 Mei 2020, yangditujukan kepada Bupati Bojonegoro dikarenakan Cacat Prosedur,Cacat Subtantif

Keputusan Kepala Desa Balongrejo Kecamatan SugihwarasKabupaten Bojonegoro Nomor:188/08/412.51.7.016/SK/2020 tanggal17 April 2020 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa BalongrejoNomor: 141/05/SK/51.7.016/IV/2020 Tentang Pengangkatan SekretarisDesa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Tahun2020 dan Keputusan Kepala Desa Balongrejo Nomor:141/05/$K/51.7.016/IV/2020 Tentang Pengangkatan Kasi Kesra DesaBalongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020cacat prosedur, cacat subtantif

Agenda D00.2017.035380 tertanggal 2Agustus 2017, harus juga melalui tahapan pemeriksaan Subtantif Mereksesuai dengan Pasal 23 ayat (1) UU No. 20/2016 jo.

Agenda D00.2017.035380 tertanggal 2Agustus 2017, harus juga melalui tahapan pemeriksaan Subtantif Mereksesuai dengan Pasal 23 ayat (1) UU No. 20/2016 jo. Pasal 12 ayat (1)Permenkumham No. 67/2016 Pemeriksaan substantif merupakanpemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap PermohonanHal. 53 dari 82 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.SusMerek/2018/PN.Niaga. Jkt.

atau versi perubahan belum pernah dibahas secara resmi di dalamrapat BPD sehingga sampai saat ini belum berlaku, oleh karena itukeberadaannya secara hukum harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, MejelisHakim berpendapat bahwa keberadaan Keputusan Badan Permusyawaratan DesaKarangsalam Nomor: 141/03/IX/2011 tanggal 24 November 2011 tentangPembatalan Penilaian Ujian Tertulis dan PDLT Peserta Calon Perangkat DesaLainnya juga harus dikesampingkan, oleh karena secara subtantif

dasarpembatalan penilaian ujian tertulis tersebut terbukti cacat hukum, dan terlebihlagi sesuai asas contrarius actus keberadaan SK BPD Nomor: 141/03/IX/2011belum dianggap memiliki kekuatan hukum mengikat oleh karena belum disetujuioleh Bupati;Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukumtersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara subtantif Keputusan ObjekSengketa Pertama tidak terdapat cacat yuridis ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah penerbitan

Antara ijin (Vergunning) dan suratketerangan (Verklaring) adalah sesuatu yang berbeda dalam aspekhukumnya;c. dalam isinya, tidak menyebutkan jangka waktu, tidak meletakkan hak dankewajiban, juga tidak menyebutkan secara jelas pembolehan untukpengurukan (reklamasi)Dengan demikian, telah jelas bahwa surat tersebut adalah cacat secarasubyektif (formal) dan juga cacat secara obyektif (subtantif atau materiil).Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya angka 13 mendalilkan bahwaTergugat Il telah melakukan