Ditemukan 1240 data
186 — 21
., op.cit. hlm. 3839).; Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukumorang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erathubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang,berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semuaorang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentuatau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.
156 — 39
., op.cit hlm. 3839).Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orangpribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannyadengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki olen seseorang, berarti secaraterselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapihanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yangmemiliki kualitas pribadi tertentu.
272 — 68
., op.cit. hlm. 3839).Halaman 541 dari 572halaman Putusan No.29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orangpribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannyadengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secaraterselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapihanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yangmemiliki kualitas pribadi tertentu.
112 — 32
., op.cit. him. 3839) ;Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orangpribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannyadengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secaraterselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanyabagi orang yang memiliki jabatan atau kKedudukan tertentu atau orang yang memilikikualitas pribadi tertentu.
MUHAMMADONG, SH
Terdakwa:
DANAR BATA, S.TP
253 — 152
Il, Jakarta 2006 him. 3839);Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono dengan mengutip pedapat pakar hukumE.Utrecht Moh. Saleh Djindang dan Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UndangUndangNomor 43 Tahun 1999 kata jabatan dalam Pasal 3 hanya dipergunakan untukpegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan,baik jabatan structural maupun jabatan fungsional, (R.Wiyono, Pembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika , Cet.
211 — 132
., dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, SinarGrafika, Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukanadalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat padajabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidanakorupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atausarana tersebut;Menimbang, bahwa kata
190 — 67
., op.cit. hlm. 3839).Hal.330dari hal 433 Putusan No. : 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst.Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki olen subyek hukum orangpribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannyadengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secaraterselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapihanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yangmemiliki kKualitas pribadi tertentu.
142 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 120 K/TUN/20163) Pendapat Ketut Suraputra dalam bukunya HimpunanKarangan di Bidang Tata Usaha Negara (Mahkamah Agung RI,Jakarta, Tahun 1993, halaman 87);Bahwa dalam memberikan pendapatnya tentang kepentingan terkaitadanya suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, Indrohartomempersyaratkan bahwa Penggugat harus mempunyai kepentingansendiri; bersifat pribadi; bersifat langsung; dan secara obiektif dapatditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya (Indroharto:3839);Bahwa kepentingan
124 — 34
Bukti T.3839. Bukti T.3940. Bukti T.4041. Bukti T.4142.
1.KARYA SO IMMANUEL, S.H.
2.SUWARDI, S.H.
Terdakwa:
2.LUIS
3.DEDDY RISWANTO
4.Santoso
163 — 0
satu) buah Kartu ATM Bank Maybank dengan nomor kartu 5104 8111 0335 3433;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Permata dengan nomor kartu 4640 0530 8693 2586;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Permata dengan nomor kartu 4262 5432 6453 2957;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Permata dengan nomor kartu 4640 0530 9559 3627;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Permata dengan nomor kartu 5893 8512 4037 9375;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Permata dengan nomor kartu 4262 5432 9947 3839
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : IVAN KUSUMAYUDA, S.H.,M.H.
243 — 155
Kutorejo Kab Mojokerto saat kondisi 0, %, 50 % dan 100%;
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 027/3839/416-113/HP.1/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (P-1) Nomor: 027/3841/416-113/HP.1/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy Ringkasan kontrak pengadaan barang/jasa kode rekening: 2.01.2.01.01.19.36.5.2.2.23.01 tanggal
92 — 15
An.ZAINAL BAHRI MUNTHEa.Dao SfaoeKwitansi Pembayaran Biaya Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.6.686.800, tanggal 19 Desember 2013, B.K.U :3839/X11/2013;Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 090/ 949 /Sekr.DPRD/2013;Boarding Pass Lion air JT 0200 (Jakarta Medan) tanggal 30 November 2013Airport Tax Nomor JT 0215 (Medan Jakarta) tanggal 27 November 2013;Bukti Pembayaran Tiket Pesawat Lion Air JT 0200 (Jakarta Medan ) PNR: UIJCYJ sebesar Rp 1.730.900, tanggal 30November 2013;Bukti Pembayaran
61 — 22
Daftar pembayaran upah tanggal 3 Desember 2009 untuk pembayaran upah kerja tanggal 31Oktober s/d 3 Nopember 2009 kegiatan pemeliharaan Jalan Wilayah II di Campurdaratyang ditandatangani oleh AGUS WAHYUDLST,MM(selaku KPA), WINARKO, ST(selaku Pejabat Pelaksana tehnis), INGGIT YULIA PD, Ssi (selaku bendaharapengeluaran), dan SUTIGA, ST(Pelaksana Kegiatan)3839.
293 — 111
., op.cit. hlm. 3839).Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukumorang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erathubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang,berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semuaorang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentuatau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.