Ditemukan 2280 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagian subagiat subagiana subagiani subbagpam sabagian subagia subagan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 07-02-2020 — Putus : 06-03-2020 — Upload : 06-03-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 1/P/FP/2020/PTUN.BDG
Tanggal 6 Maret 2020 — Tn. JO KONG HOEI vs KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN BANDUNG
177 — 151
  • (Pelaksana pada SubBagian Bantuan Hukum) ;7. M. Arif Suryadi, SH. (Pelaksana pada Sub BagianBantuan Hukum) ;8. Adi Setiadi, SH. (Pelaksana pada Sub BagianBantuan Hukum) ; Masingmasing Warganegara Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan KabupatenBandung, beralamat di Jalan Raya Soreang Km. 17 Soreang ;Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telahmembaca:1.
Pengadilan PN KRAKSAAN Perdata
Register : 09-03-2017 — Putus : 27-11-2017 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Krs
Tanggal 27 Nopember 2017 — Penggugat:
1.R. Ay SHINTIA NITA
2.ADYA SARASSITA
Tergugat:
1.PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO, cq. CAMAT BESUK
2.PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO, cq. KEPALA DINAS KESEHATAN, cq. KEPALA PUSKESMA BESUK
3.PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO, cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, cq. KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BESUK
4.SUMIATI
80 — 8
  • Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Pemerintan Kabupaten Probolinggo, dan YOGA ARIFWICAKSONO, S.H. Staf Bagian Hukum sebagaimana Surat Kuasa Khususbertanggal 11 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKraksaan tanggal 12 April 2017 ;Menimbang, bahwa untuk Tergugat IV datang menghadap kuasanya bernamaBAMBANG WAHYUDI BAHAGIA, S.H.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN
Register : 30-07-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 11/G/2018/PTUN.TPI
Tanggal 16 Oktober 2018 — Penggugat:
1.Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia BPC PHRI diwakili oleh M.Mansyur
2.Perkumpulan Galangan Kapal dan Lepas Pantai Batam diwakili oleh Sarwo Edie Setijono
3.Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia REI Khusus Batam diwakili oleh Ir. Achyar Arfan dan Robinson Tan
4.DPD Gapeksindo Propinsi Kepri diwakili oleh Junaidi
5.PT. Linken Multi Karya diwakili oleh Sopian
6.PT. Eugoss Indonesia Pratama diwakili oleh Rony Tamstil
Tergugat:
Gubernur Kepulauan Riau
Intervensi:
1.DPC F SP LEM SPSI Batuampar dan sekitarnya diwakili oleh Tengku Afkanasri
2.Pengurus Pimpinan Tingkat FPBI PT Jovan Technologies diwakili oleh Hesti Br Sinaga RA Rahman Dini
3.Pengurus Pimpinan Cabang FPBI Kota Batam diwakili oleh Masmur Siahaan-Ahmad Kurniawan-Antoni Hernawati
4.DPC FSB KAMIPARHO KSBSI Kota Batam Dalam hal ini diwakili oleh Surya Dharma Sitompul
5.Konsulat Cabang FSPMI Kota Batam Dalam hal ini diwakili oleh Alfitoni
6.PC SPPJMFSPMI Kota Batam diwakili oleh Panusunan Siregar
7.DPC F LOMENIK SBSI Kota Batam diwakili oleh Muhammad Zulkifli
8.DPC F SP PAR SPSI Kota Batam dalam hal ini diwakili oleh Subri Wijonarko
337 — 85
  • KSBSI) Kota Batam yang permohonannya diterimapengadilan melalui Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan TataUsaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 21 Agustus 2018 sertaditerima oleh Majelis Hakim tanggal 21 Agustus 2018;Halaman 72 Putusan No.11/G/2018/PTUNTPI SUBRI WIJONARKO Ketua DPC F SP PAR SPSI Kota Batam dalamhal init mewakili Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat PekerjaPariwisata Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC F SP PAR SPSI)Kota Batam yang permohonannya diterima pengadilan melalui SubBagian
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 28-08-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PTUN PALU Nomor 14/G/2019/PTUN.PL
Tanggal 5 Desember 2019 — Penggugat:
LUCYANA MARGARETHA PONDAAG
Tergugat:
BUPATI MOROWALI UTARA
180 — 94
  • ., Staf SubBagian Bantuan Hukum dan HAM SekretariatDaerah Kabupaten Morowali Utara,Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di JalanBumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kolonodale,Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara,Provinsi Sulawesi Tengah;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:170/0642/HKM/IX/2019, tanggal 9 September 2019;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut;Membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 14/PENDIS/2019/PTUN.PL, tanggal
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-05-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR
Tanggal 20 Juni 2017 — JAMIAT
65 — 37
  • menyiapkan bahan perumusankebijakan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi,monitoring, dan evaluasi di bidang pengelolaan bantuan sosial;> Ayat (2)Huruf (h) menyebutkan untuk menyelenggarakan fungsisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian BantuanSosial mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan bantuan sosial;Huruf (j) menyebutkan Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyaitugas Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporankegiatan Subbagian
    melaksanakan kegiatan, administrasi,monitoring, dan evaluasi di bidang pengelolaan bantuan sosial;> Ayat (2)Huruf (h) menyebutkan untuk menyelenggarakan fungsisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian BantuanHalaman 36 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRSosial mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan bantuan sosial;Huruf (j) menyebutkan Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyaitugas Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporankegiatan Subbagian
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 08-09-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 33/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 29 September 2020 — Pembanding/Terdakwa : FEBY SUBHAN HANAN
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : FEBY SUBHAN HANAN
Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : FEBY SUBHAN HANAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SUMIDI, SH.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : SUMIDI, SH.
Terbanding/Penuntut Umum : SUMIDI, SH.
Terbanding/Terdakwa I : FEBY SUBHAN HANAN
313 — 184
  • Daftar Klasifikasi Bidang/Sub Bidang dan Bagian/SubBagian PT. Birama Binakom.163. Kompetensi Kerja tanggal 14 Januari 2013.164. Sertifikat Keterampilan Kerja an Diyotra Tori tanggal 23 Mei2013.165. FC KTP an Indra Jaya.166. FC NPWP an Indra Jaya.167. BI Checking an Indra Jaya dan Mara Devi.168. FC Kartu Keluarga an kepala keluarga Indra Jaya.169. FC NPWP an PT. Birama Binakom.170. FC KTP an Edi Saputro.171. FC SIM an Edi Saputro.Hal. 35 dari 51 hal. Putusan Nomor 33 /Pid.Sus/2020PT.DKI172.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-11-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1921 K/PID.SUS/2013
Tanggal 20 Nopember 2013 — NAZARSYAH, S.STP BIN MUHAMMAD SEMAN
71 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1921 K/Pid.Sus/2013UUDP pers Pasal tanggal 17 Mei 2004 yang dibuat oleh Bendahara Proyek,salah satu pasal yang direncanakan adalah Pembebasan Tanah untuk LokasiCold Storage sebesar Rp1.063.615.000,00.Selanjutnya SPP tersebut disetujui hingga jumlah sebesar Rp1.787.643.163,00dan diketahui/disahkan oleh Kepala Bagian Keuangan pada tanggal 18 Mei2004 dengan Nomor 37/PS/SPP/Keu.2003, selanjutnya berdasarkan SPMUNomor 98/PS/2004 tanggal 18 Mei 2004 yang diterbitkan oleh Kepala SubBagian Perbendaharaan
    dengan Daftar Perincian Rencana PenggunaanUUDP pers Pasal tanggal 17 Mei 2004 yang dibuat oleh Bendahara Proyek,salah satu pasal yang direncanakan adalah Pembebasan Tanah untuk LokasiCold Storage sebesar Rp1.063.615.000,00.Selanjutnya SPP tersebut disetujui hingga jumlah sebesar Rp1.787.643.163,00dan diketahui/disahkan oleh Kepala Bagian Keuangan pada tanggal 18 Mei2004 dengan Nomor 37/PS/SPP/Keu.2003, selanjutnya berdasarkan SPMUNomor 98/PS/2004 tanggal 18 Mei 2004 yang diterbitkan oleh Kepala SubBagian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-09-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1361 K/Pdt/2015
Tanggal 21 September 2015 — H. RIDUWANSYAH melawan PT BORNEO INDOBARA dan MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, dkk
180 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1361 K/Pdt/2015Bantuan Hukum Sekretariat Jendral Kementerian Energi danSumber Daya Mineral, Kepala Seksi Pelayanan Usaha OperasiProduksi Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara,Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala SubBagian Bantuan Hukum Geologi, Mineral, dan BatubaraSekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral, Para Pelaksana Bagian Hukum, Direktorat JenderalMineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral dan Staff Biro Hukum dan Humas
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 05-07-2012 — Putus : 09-08-2012 — Upload : 19-10-2013
Putusan PN TARAKAN Nomor 191/Pid.B/2012/PN.Trk
Tanggal 9 Agustus 2012 — Pidana Terdakwa : H. RONAL Bin MUHAMMAD
104 — 22
  • SABINDO), Kelurahan Juata Laut,Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan (dekat dermaga PolTIE meBahwa pada waktu itu saksi menjabat sebagai Kepala SubBagian Pertanahan Bagian Pemerintahan pada KantorPemerintah Kota (Pemkot) Tarakan, melakukan klarifikasiterhadap terdakwa karena adanya pengakuan secara fisiktanah tersebut milik terdakwa, dan waktu itu terdakwatidak menunjukkan alas hak terhadap tanahtersebut ;~Bahwa terhadap Surat Pernyataan (Pemilikan Tanah)tanggal 15 Juli 1988 atas nama terdakwa H.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-12-2019 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 256/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 16 Juli 2020 — Penggugat:
1.Patimah Binti H.Muhammad
2.Marali, SH Bin H Sabeni
3.Mardani, S Ag Bin H Sabeni
4.M Sibli Bin H Sabeni
5.Abdul Holik Bin H Sabeni
6.M Rusli Bin H Sabeni,
7.Koswati ,SE Binti H Sabeni
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
2.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
3. Rudy Karnadi
474 — 619
  • ., Kepala Subbagian AdvokasiHukum Bina Marga dan Pengembangan InfrastrukturWilayah, Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat ;4.
    ., Kepala Subbagian AdvokasiHukum dan Komunikasi Publik, Setditjen Bina MargaKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;GD Arya Mahendra Putra, S.T., M.T., Kepala SubbagianPengamanan Barang Milik Negara, Setditjen Bina MargaKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;Gustav Ardianto, S.H., M.H., Staf Bagian Advokasi Hukum, Biro.
Pengadilan PT JAKARTA
Putus : 19-02-2014 — Upload : 08-05-2014
Putusan PT JAKARTA Nomor 02/PID/TPK/2014/P.T.DKI
Tanggal 19 Februari 2014 —
139 — 86
  • Bahwa Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administasi Jakarta Baratmengeluarkan Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota AdministrasiJakarta Barat nomor 85/2010 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SukuDinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat yang menunjuk Kepala SubBagian Tata Usaha Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat yaituTerdakwa WALMAN SIMANJUNTAK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)SKPD Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran2010 yang mempunyai
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-05-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 12-11-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 82/PDT/2017/ PT PBR
Tanggal 2 Agustus 2017 — Ir. H. HELFIAN HAMID, M. Si, DKK Sebagai PENGGUGAT Lawan BUPATI KUANTAN SINGINGI Sebagai TERGUGAT
71 — 42
  • Kuantan Singingi, denganeselon Illb, dan pelantikanya dilakukan pada tanggal 1 5 Januari 2009 olehBupati Kuantan Singingi yang diwakili olen Sekretaris Daerah KuantanSingingi( Surat pernyataan Pelantikan Nomor; 821.23/BKD02/17, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kuantan Singingi;29.Bahwa penggugat X ( YUNITA TRISIA, SH, MH ) dengan putusan BupatiKuantan Singingi Nomor Petikan ; SK. 821.23/BKD02/06,Tanggal 12Januari 2009, mengangkat penggugat X dengan jabatan baru Kepala SubBagian
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 02-12-2013 — Putus : 22-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 228/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 22 Mei 2014 — JONO melawan KEPALA DESA KETANDAN KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK.
62 — 28
  • ., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Nganjuk ;3. Drs.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 11-12-2019 — Putus : 06-04-2020 — Upload : 06-04-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 65/G/KI/2019/PTUN.SRG
Tanggal 6 April 2020 — Pemohon:
Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan
Termohon:
1.JUPRI NUGROHO
2.SUHENDAR
190 — 98
  • (III/d)Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha padaKantor Pertanahan Kota TangerangSelatan.2: Nama : RIDUAN, S.H., M.SiNIP : 19650910 198703 1 004Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalahdan Pengendalian Pertanahan padaKantor Pertanahan Kota TangerangSelatan.3. Nama : KUSUMAYADI, S.HNIP : 19650812 198603 1 008Pangkat/Golongan : Penata Tk. (III/d)Jabatan : Kepala Urusan Umum dan Kepegawaianpada Kantor Pertanahan KotaTangerang Selatan.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 13-01-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 217 K/TUN/2009
Tanggal 13 Januari 2010 —
48 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Naibaho, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, JabatanPenelaah Keberatan Direktorat Keberatan dan Banding.Priya Sutiarsa, S.E, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan AccountRepresentative Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.Yaser Zain, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Pelaksana SubBagian Bantuan Hukum dan Pelaporan, Kanwil DJP Jawa Barat I,masingmasing menggunakan alamat Kantor Pelayanan Pajak PratamaHal. 3 dari 44 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-01-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3200 K/Pdt/2016
Tanggal 24 Januari 2017 — KETUA BPK REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH cq BERNADETTA ARUM DATI, S.E, M.M., Ak VS PT AMPUH SEJAHTERA
132 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nilai kontrak sebesar Rp24.859.000.000,00 adalahuntuk bangunan Pasar Kota Sukoharjo yang belum dapat difungsikan.Bahwa dikarenakan nilai kontrak di bawah Rp25.000.000.000,00 (duapuluh lima miliar rupiah), maka tidak terikat dengan ketentuan sub kontraksebagaimana ditentukan di dalam Peraturan Presiden dan SSUK;Bahwa dengan telah ditandatanganinya kontrak sebagaimana tersebutdalam dalil angka 1 (satu) di atas, pada tanggal 13 Juni 2012, Kepala SubBagian Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-08-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 313 K/Pdt/2013
Tanggal 25 Agustus 2014 — 1. SUGIJANTO, DK VS Prof. MARDIASMO, Ak., MBA., Phd, DKK
151 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang paraPemohon Kasasi I juga sebagai para Termohon Kasasi II dahulu Penggugat I,II/Terbandingjuga Pembanding I telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I jugasebagai para Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat I, di muka persidanganPengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalildalil:1Bahwa Penggugat adalah Pensiunan Pegawai Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) dengan jabatan terakhir sebagai Kepala SubBagian
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-06-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 28 Oktober 2015 — SISKA FUJIYANTI, SE.
83 — 95
  • Penata Muda Ill/aJabatan : PelaksanaSebagai : Staf pengelola keuangan dalam rangka pelaksanaananggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nama : Andik MulyanaNIP : 19850428 200910 1 001Pangkat/Gol : Pengatur Muda Il/aJabatan : PelaaksanaSebagai : Staf pengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Bahwa selaku Kasubag Umum pada KPU Kota Banjar, terdakwa mempunyai tugasdan kewenangan mengacu kepada pasal 185 Peraturan KPU Nomor 06 tahun2008 yaitu Subbagian
    (Engkus Kusnadi)Bahwa selaku Kasubag Umum pada KPU Kota Banjar, terdakwa mempunyai tugasdan kewenangan mengacu kepada pasal 185 Peraturan KPU Nomor 06 tahun2008 yaitu Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugasmengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan,verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumahtangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik PemiluKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu
Pengadilan PN PARE PARE Perdata Tanah
Register : 24-01-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN PARE PARE Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pre
Tanggal 13 Mei 2019 — Penggugat: 1.Yaman Bin Katto 2.Baharuddin Bin Katto 3.Muh. Tahir Bin Katto 4.Syaharuddin Bin Katto 5.Syahabuddin Bin Ali Katto 6.Hajra Binti Ali Katto 7.Hasna Binti Ali Katto 8.Fatimah 9.Hijri Binti Rahimi Katto 10.Muaddibah 11.Kisman Yusuf Bin Yusuf 12.Martang Yusuf Bin Yusuf 13.Sudarna Yusuf Bin Yusuf 14.Zaenab Lawan Tergugat: 1.Walikota Kota Parepare 2.Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare 3.Kepala Gudang Obat Dinas Kesehatan Kota Parepare Turut Tergugat: Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare
105 — 9
  • Kepala Bagian Hukum dan Perundangundang Sekretariat Daerah Kota Parepare dan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah KotaParepare berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18Februari 2019, yang didaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Parepare No. 34/SK/HK/02/2019/PN.Pre padatanggal 21 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagaiTergugat;2.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Pertanahan
Register : 14-06-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 30-01-2018
Putusan PTUN AMBON Nomor 18/G/2017/PTUN.ABN
Tanggal 11 Oktober 2017 — Nama : ADRANA LATUNY; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Tempat tinggal : Jalan Mr. Manguni 9 Lingkungan VIII, Kelurahan Perkamil, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/SK-TUN/V/BM/2017, tanggal 31 Mei 2017, memberikan kuasa kepada: 1) BARBALINA MATULESSY, S.H., M.Hum.; 2) CHRISTINA NEL TITIRLOLOBY, S.H.; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Haruhun, Karang Panjang, RT.004/RW.003, Gang Moleng, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan: 1. Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALUKU TENGAH; Tempat Kedudukan : Jalan RA. Kartini No.13, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 269/SK-81.01/VII/2017, tanggal 17 Juli 2017 memberikan kuasa kepada: 1) PETRUS TEHUPEIORY, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan; 2) SAFWAN TUARITA, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan; 3) THEODORA PATTIPAWAEJ, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik Pertanahan; 4) SAYID HASAN ASSAGAFF, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan RA. Kartini No.13, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 2. Nama : PAULUS LATUNY; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pensiunan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku; Tempat tinggal : Hative Kecil RT.002, RW.004, Hative Kecil, Sirimau, Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1; 3. Nama : MATHELDA LATUNY/KAINAMA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pensiunan Dosen Poltekes Ambon; Tempat tinggal : Jl. Wolter Monginsidi Latery I, RT.005 RW.001, Latery, Baguala, Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 2; 4. Nama : MARIA LATUNY/SAHALESSY; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : PNS Guru; Tempat tinggal : Amahai, RT.001, RW.001, Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 3; Dalam hal ini mewakili Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3, berdasarkan Penetapan Izin Insidentil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 18/PEN.INS/2017/PTUN.ABN, tanggal 20 September 2017, memberikan izin sebagai Kuasa Insidentil kepada Dr. HENDRIK SALMON, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Dr. Malaiholo No.52, RT.004/RW.02, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
168 — 50
  • Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah Kepala SubBagian Tata Usaha, Nomor: 114/1381.01/Il/2017, yang ditujukan kepada 1)Kepala Pemerintahan Negeri Soahuku, 2) Ny.