selaku Kuasa Pemegang Saham Kabupaten Cilacapmengadakan Rapat Uinum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)dan memberhentikan Penggugat dari jabatan Direktur Utama danTurut Tergugat dari jabatan Direktur Pemasaran PD BPR BKKCILACAP TENGAH melalui RUPSLB yang dibuat oleh KurniaArmunanto, S.H.

BKK) diPropinsi Jawa Tengah mengatakan, bahwa Anggota Direksi dapatdiberhentikan oleh RUPS karena :30a. Permintaan sendiri,b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR. BkK,c. Melakukan tindakan atau mempunyai' sikap yang bertentangandengan kepentingan Daerah atau Negara dan atau PemegangSaham,d.

Foto copy Notulen RUPS LB, tertanggal 20 Juli 2010, di Cilacap(Bukti Tl, Il, Ill, TT I 9) ;Foto copy Surat Nomor 581/536/01/BPR BKK/IX/2010, tertanggal 3September 2010, yang dibuat oleh Yayat Sumaryoto, Direktur UtamaPD BPR BKK Cilacap Tengah Kab.

Membuka kantor cabang atau pelayanan kas berdasarkan persetujuanBupati atau RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkanperaturan perundang undangan yang berlaku ;f. Membeli, menjual atau. dengan cara iain mendapatkan = ataumelepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PD BPR BKKCilacap Tengah berdasarkan' persetujuan Bupati atau RUPS ataspertimbangan Dewan Pengawas dan ketentuanketentuan lain yangberlaku ;g.

Menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik PD BPR BKK CilacapTengah berdasarkan persetujuan Bupati atau RUPS atas pertimbanganDewan Pengawas ;h. Mengadakan pinjaman atau perjanjian lainnya dengan lembagakeuangan/perbankan serta lembaga lainnya atas nama PD BPR BKKCilacap Tengah yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1(satu) tahun berdasarkan persetujuan Bupati atau RUPS ataspertimbangan Dewan Pengawas ;i.

SANGHYANG SRI (SHS) Persero membuat target yang dituangkan dalam RKAP .Draft RKAP berasal dari usulan masingmasing Kantor Regional (KR)dan ditetapkan dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham( RUPS). RKAP PT.

SANGHYANG SRI (SHS) Persero membuat target yang dituangkan dalam RKAP .Draft RKAP berasal dari usulan masingmasing Kantor Regional (KR) danditetapbkan dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS).RKAP PT.

Rapat pra RUPS ;3. RUPS;Dan dalam pembahasan RUPS ada tanggapan dari komisaris terhadapRKAP. Kemudian setelah selesai pembahasan disepakati RKAP tersebutuntuk disahkan dan ditandatanganiolh seluruh Direksi, kKomisaris dan wakilpemegang saham. Setelah disahkan dalam RUPS dilakukanpenandatannganan komitmen kesepakatan antara pemgang saham denganPT.

RUPS;Bahwa besaran Tantiem ditentukan berdasarkan aturan Menteri BUMN danbesaran untuk realisasi yang menentukan RUPS dibahas dalam RUPS;Bahwa dalam hal saksi melakukan Dropping pernah menggunakan dana daripihak ke tiga dan mengggunakan jaminan dari aset perusahaan SHS danbukan dari aset negara;Bahwa dalam hal dropping tersebut saksi lakukan untuk kepentingan GMdan KR dan saksi hanya mendropping dana nya setelah dropping adapengembalian setelah ada penjualan;Bahwa saksi mengetahui tidak ada aliran

; Bahwasetelah ditentukan dalam RUPS dituangkan dalam SK Direksi sesuai denganhasil RUPS yang ditantatangani oleh Dirut;e Bahwa ada laporan dari masingmasing KR, ada laporan keuangan dansaksi tidak mengetahui ada tidaknya laporan Non Riil;21.

Berdasarkan aturanini telah jelas mengatur dan pada tanggal 21 September 2015 ditetapkanrapat RUPS yang intinya mensahkan pengunduran diri Saudara FIRDAUSHAMZAH sebagai Direktur Utama PT.Karya Karimun Mandiri ataspermintaan sendiri sesuai dengan Keputusan Bupati dan membayarkanhakhaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan aturan ini telah jelas mengaturdan pada tanggal 21 September 2015 ditetapbkan rapat RUPS yang intinyamensahkan pengunduran diri Saudara FIRDAUS HAMZAH sebagai DirekturUtama PT.Karya Karimun Mandiri atas permintaan sendiri sesuai denganKeputusan Bupati dan membayarkan hakhaknya sesuai dengan ketentuanyang berlaku.

Berdasarkan aturan ini telah jelas mengatur dan padatanggal 21 September 2015 ditetapbkan rapat RUPS yang intinyamensahkan pengunduran diri Saudara FIRDAUS HAMZAH sebagaiDirektur Utama PT.KKM atas permintaan sendiri sesuai denganKeputusan Bupati dan membayarkan hakhaknya sesuai denganketentuan yang berlaku.

IndrawanSusanto yang pengangkatannya hanya melalui SK Bupati bukan melalui RUPS PT.Karya Karimun Mandiri;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan apa yang terurai diatas, MajelisHakim berpendapat bahwa menurut hukum, landasan penentuan kompetensi absolutberpatokan kepada pembatasan yuridiksi badanbadan peradilan.

Karya Karimun Mandiri (BUMD) yangpengangkatannya hanya melalui SK Bupati bukan melalui RUPS PT. Karya KarimunMandiri, sehingga menurut Majelis Hakim oleh karena dalam perkara ini telah terdapatsuatu sengketa menyangkut kewenangan sdr. Indrawan Susanto sebagai Plt DireksiPT. Karya Karimun Mandiri (BUMD) yang mana dalam pengangkatannya sebagai PitDireksi PT.

Buahan dengan akta nomor 41 Tanggal 22 Juli 2002 nomor : C-01196 HT.01.01 Thn 2004 yang sudah dilegas ;

yang sudah dilegas ;

17 Maret 2017 tentang pernyataan RUPS luar biasa mengenai peningkatan modal dasar dari Menkumham dengan nomor AHU-0006714.AH.01.02 Thn.2017 yang telah dilegas.

Buahandengan Akta Nomor 41 Tanggal 22 Juli 2002 Nomor: C01196 HT.01.01Thn 2004 yang sudah dilegas;Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Gin1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 44 tanggal 20 Pebruari 2014tentang Pernyataan RUPS luar biasa dan pengesahan Menkumhamdengan Nomor: AHU10972.AH.01.02 thn 2014 yang sudah dilegas; 1 (Satu) bendel fotocopy Akta Nomor 37 tanggal 19 Maret 2014 tentangPernyataan RUPS luar biasa mengenai penjualan saham danpengesahannya dari Menkumham dengan Nomor: AHU01814.40.22.2014

yang sudah dilegas; 1 (Satu) bendel fotocopy Akta Nomor 31 tanggal 12 Mei 2014 tentangpernyataan RUPS luar biasa dan pengesahannya dari Menkumhamdengan Nomor: AHU03365.40.20.2014 yang sudah dilegas;1 (Satu) bendel fotocopy Akta Nomor 126 tanggal 26 Agustus 2016tentang pernyataan RUPS luar biasa mengenai penjualan saham danpengesahannya dari Menkumham dengan Nomor AHUAH.01.030074834 yang sudah dilegas; 1 (Satu) bendel fotocopy Akta Nomor 53 tanggal 17 Maret 2017 tentangpernyataan RUPS luar biasa

fotocopy Akta Nomor 31 tanggal 12 Mei 2014 tentangpernyataan RUPS luar biasa dan pengesahannya dari Menkumhamdengan Nomor: AHU03365.40.20.2014 yang sudah dilegas;1 (Satu) bendel fotocopy Akta Nomor 126 tanggal 26 Agustus 2016tentang pernyataan RUPS luar biasa mengenai penjualan saham danpengesahannya dari Menkumham dengan Nomor AHUAH.01.030074834 yang sudah dilegas; 1 (Satu) bendel fotocopy Akta Nomor 53 tanggal 17 Maret 2017 tentangpernyataan RUPS luar biasa mengenai peningkatan modal dasar dariMenkumham

fotocopy Akta Nomor 31 tanggal 12 Mei 2014 tentangpernyataan RUPS luar biasa dan pengesahannya dari Menkumham denganNomor: AHU03365.40.20.2014 yang sudah dilegas; 1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 126 tanggal 26 Agustus 2016tentang pernyataan RUPS luar biasa mengenai penjualan saham danpengesahannya dari Menkumham dengan Nomor AHUAH.01.030074834yang sudah dilegas; 1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 53 tanggal 17 Maret 2017 tentangpernyataan RUPS luar biasa mengenai peningkatan modal dasar dariMenkumham

fotocopy Akta Nomor 31 tanggal 12 Mei 2014 tentangpernyataan RUPS luar biasa dan pengesahannya dari Menkumhamdengan Nomor: AHU03365.40.20.2014 yang sudah dilegas; 1 (Satu) bendel fotocopy Akta Nomor 126 tanggal 26 Agustus 2016tentang pernyataan RUPS luar biasa mengenai penjualan saham danpengesahannya dari Menkumham dengan Nomor AHUAH.01.030074834 yang sudah dilegas; 1 (Satu) bendel fotocopy Akta Nomor 53 tanggal 17 Maret 2017 tentangpernyataan RUPS luar biasa mengenai peningkatan modal dasar dariMenkumham

SINTAI INDUSTRISHIPYARD (TURUT TERGUGAT). 1 Bahwa pada tanggal 20 April 2013 Pemegang Saham dalam TURUTTERGUGAT telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimanaternyata berdasarkan NOTULEN RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM(RUPS) PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, tanggal 20 April 2013, dan kemudiantelah dinyatakan dalam akta otentik sebagaimana ternyata berdasarkan aktaPERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT.

., M.Kn, Notarisdi Kota Batam.2 Bahwa sebagai organ tertinggi dalam Perseroan, Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT) telahmengambil keputusankeputusan yang sah dan mengikat sesuai dengan Pasal 10 ayat (1)Anggaran Dasar PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD jo Pasal 76 ayat (1), ayat (3),ayat (4) dan ayat (5) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas.3 Bahwa selanjutnya NOTULEN RAPAT UMUM PARA PEMEGANGSAHAM (RUPS) PT.

SINTAI INDUSTRI SHIPYARD.5 Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, dengan demikian jelaslahkiranya bahwa setelah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sebagaimana ternyata berdasarkan NOTULEN RAPAT UMUM PARA PEMEGANGSAHAM (RUPS) PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, tanggal 20 April 2013, yangkemudian telah dinyatakan dalam akta otentik berdasarkan akta PERNYATAANKEPUTUSAN RAPAT PT.

SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUTTERGUGAT) dibuat dan ditandatangani berdasarkan akta Perseroan Terbatas Nomor92, tanggal 28 September 1995, dibuat dihadapan SOEHENDRO GAUTAMA, SarjanaHukum, Notaris di Batam tersebut, akan tetapi terjadi karena adanya peralihanberdasarkan Jual Beli Saham yang telah dilakukan berdasarkan persetujuan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT.

;c Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupasehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubupemegang saham memiliki masingmasing 50% (lima puluh persen) saham; atauHal. 15 dari 34 hal.

No. 119/PID/2014/PT.DKIPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Purnama Putra Mandiri, tetapi dengan tandatangan mundur yakni tanggal31 Januari 2009 dengan alasan supaya terdakwa kelihatan sudah lamasebagai komisaris di PT. Purnama Putra Mandiri. Yang selanjutnyaditerbitkan dalam AKTA Nomor : 64 tertanggal 31 Januari 2009;Adapun Susunan Pengurus perusahaan PT.

Selain itu PT.Purnama PutraMandiri juga tidak pernah melakukan RUPS pada tanggal 31 Januari 2009.Bahwa ternyata Terdakwa Ir.

Purnama Putra Mandiri dan AkteNotaris Netty Maria Mahdar, SH Nomor : 64 tanggal 31 Januari 2009tentang Pernyataan RUPS PT. Purnama Putra Mandiri kepada saksiHarjono Suwarno dan saksi Hani Untar guna meyakinkan PT. Multipollarbahwa terdakwa benar adalah komisaris pada PT. Purnama PutraMandiri dan mendapatkan proyek pengadaan tersebut .Hal 3 dari 14 hal Put. No. 119/PID/2014/PT.DKIBahwa karena percaya dan yakin kepada terdakwa sebagai pemilik /Komisaris PT.

Gunawan tanpa sepengetahuan saksiDjuwarwanti, melalui saksi Aldi Wijaya pada bulan April 2012 telah memintakepada saksi Notaris Netty Maria Machdar, SH untuk membuat AktaPerubahan Pengurus dan Peningkatan Modal Dasar, Modal Setor danKomposisi Saham dan Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. Purnama Putra Mandiri, tetapi dengan tandatanganmundur yakni tanggal 31 Januari 2009 dengan alasan supaya terdakwakelihnatan sudah lama sebagai komisaris di PT.

PurnamaPutra Mandiri juga tidak pernah melakukan RUPS pada tanggal 31 Januari2009.Bahwa ternyata Terdakwa Ir. Gunawan pada bulan April 2012 tanpasepengetahuan saksiDjuwarwanti, bersama dengan saksi AbdulMunafri telan melakukan pertemuan dengan saksi Harjono Suwarno dansaksi Hani Untar keduanya Direktur Utama dan Direktur Keuangan dari PT.Multipolar Technology untuk mendapatkan pinjaman uang dari PT.Multipollar untuk pengerjaan proyek pengadaan batterey hp Nokia.

Kaul.....Selanjutnya, MoM 2007 juga telah disahkan pada Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT WPK/Tergugat tahun 2007 sebagaimana tercantum padaKeputusan No. 6 Risalah RUPS, tanggal 15 November 2007 (Risalah RUPS PTWPK 2007) yang menyatakan:Bp.

PT WPK 2007, yangdinyatakan di dalam Risalah RUPS PT WPK 2007.1.3.

Wayan Kari dan telahditandatangani oleh Penggugat, serta disahkan pada RUPS PT WPK 2007;(il) yang tertuang di dalam Risalah RUPS PT WPK 2007; (iil) hubungankerjasama yang sudah terjalin baik diantara Ayahanda Penggugat, Bp.

Biasanya dalam RUPS diwajibkannotaris untuk hadir di RUPS agar notaris mengetahui dari awal sampaiakhir tentang pembicaraan berkaitan dengan RUPS, namun dalamfaktanya banyak sekali risalan RUPS setelah jadi baru dibawa ke notaris,sepanjang itu tidak melanggar undangundang jabatan notaris atauperaturanperaturan lain, maka itu akan tetap sah hanya mekanismenyayang berbeda;Bahwa Dalam RUPS harus jelas siapa saja yang hadir, menandatanganirisalah dan kewenangannya hadir dalam risalah rapat, akan menjadi

Mahkamah Agung RI dan menyatakan akanmemeriksa RUPS LB PT CTPI tanggal 17 Maret 2005 dan 18 Maret 2005dalam pemeriksaan Perkara BANI Nomor 547/2013 (vide PertimbanganHalaman 28 dari 82 hal.

Nomor 42 PK/Pdt.SusArbt/2017Bahkan di RUPS tanggal 28 Mei 2008, Akta Notaris Nomor : 22tanggal 28 Mei 2008 tersebut di atas (Vide Bukti P.Int8) yangmengangkat Mohamad Jarman (Pemohon) sebagai Direktur dariPT. CTPI dalam RUPS PT. CTPI adalah PT. MNC Tbk selakupemegang saham mayoritas PT. CTPI. Jadi menjadi sangat tidakmasuk di akal apabila sekarang ini Mohamad Jarman (Pemohon)tidak mengakui keabsahan 75% saham milik PT.

MNC Tbk, dan Mohamad Jarman(Pemohon) hadir dan ikut menandatangani minuta berita acaraRUPS Tahunan (Vide Bukti P.Int7) dan RUPS Luar Biasa (VideBukti P.Int8) tersebut;Maka terbuktiMohamad Jarman (Pemohon) mengakui bahwa yang berhakmengangkat Direksi dari PT. CTP! adalah RUPS yang dihadiri olehPT. MNC Tbk sebagai pemegang 75% saham dan Ny. SitiHardiyanti Rukmana dkk sebagai Pemegang Saham 25% saham diPT. CTPI;1.4.

MNC Tbk dalam forum RUPS PT. CTPIyang didalamnya termasuk 75 % saham yang dimiliki oleh PT. MNCTbk. sehingga konsekuensi logisnya adalah direksi PT. CTPI yangberwenang memberikan kuasa kepada Advokat untuk hadir dalamperkara di BANI ini adalah direksi yang ditunjuk RUPS PT. CTPIdimana di dalamnya termasuk PT. MNC Tbk. sebagai pemilik 75 %saham di PT. CTPI;Seluruh kepemilikan saham 75 % dari PT. MNC Tbk. di PT.

MNC Tbk. selakuPemegang Saham mayoritas di RUPS berhak sepenuhnya untukmenunjuk Direksi PT. CTPI melalui forum RUPS);c. Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat NomorW10.U1.8616.VIII.2014. 03 tanggal 7 Agustus 2014 (Vide bukti P.Int21) jauh lebih tinggi kedudukannya dari surat Menteri Hukum danHak Asasi Manusia sebab apabila Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia menyebutkan bahwa direksi sekarang PT.

M E N G A D I L IDalam Eksepsi- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;Dalam Pokok PerkaraMengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan tindakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam penyelenggaraan RUPS-LB tanggal 8 November 2019 tidak sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah Perbuatan Melawan Hukum;Menyatakan tindakan Tergugat I yang menuangkan RUPS-LB tanggal 8 November 2019 dalam Akta Nomor 8 Tahun 2019 tanggal 11 November 2019 adalah Perbuatan

Melawan Hukum;Menyatakan bahwa:RUPS-LB tanggal 8 November 2019 yang kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkulair Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

., sebagai direktur untuk mengikuti rapat RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) pada tanggal 04 Februari 2013 tempatKantor Notaris Tb. Lukman Suheru, S.H.,M.H.,Bahwa pada tanggal 20 Februari 2013 Penggugat kembali mendapatundangan ke 2 (dua) untuk dapat hadir pada RUPS pada tanggal 25Februari 2013 tempat yang sama juga di Notaris TB. Lukman Suheru S.H.,M.H.;Bahwa pada tanggal 5 Maret 2013 Penggugat kembali menyampaikansurat kepada Tergugat melalui Bapak Notaris TB. Lukman Suheru, S.H.

., agar dapat membantu menyampaikan hal permasalahan Penggugatkepada Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan yang adasesuai dengan aturan UndangUndang Ketenagakerjaan yang berlaku,namun hal ini pun tidak ditanggapi oleh Tergugat;Bahwa Penggugat kembali mendapatkan Undangan Ke 3 (tiga) yangtertanggal 20 Maret 2013 untuk dapat hadir dalam Rapat RUPS padatanggal 6 Maret 2013 tempat Kantor Notaris Tb. Lukman Suheru, S.H.,M.H.

;Bahwa surat undangan ke 1 tertanggal 21 Mei 2013 kembali Penggugatmendapatkan undangan rapat lagi dalam RUPS yang dilakukan padatanggal 27 Mei 2013;Bahwa setelah undangan resmi yang Penggugat dapatkan, Penggugatselalu berusaha untuk hadir namun dari Tergugat tidak hadir dan tidakada rapat sama sekali sesuai dengan undangan tersebut, sehingga dalamundangan tersebut Penggugat merasa hanya sebagai dalil atau akalakalan Tergugat;Bahwa pada tanggal 30 April 2014 Penggugat mengajukan surat kepadaDinas

Bank Pembangunan DaerahIstimewa Aceh menyatakan bahwa RUPS merupakan pemegang kekuasaantertinggi. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan RUPS terdiri atas RUPS Tahunandan RUPS lainnya. Jadi pemberhentian Para Penggugat bukan dilakukan olehTergugat I, akan tetapi atas dasar Keputusan RUPSLB. Dengan demikian makaseharusnya Para Penggugat menarik seluruh Para Peserta Rapat/Para PemegangSaham sebagai Tergugat dalam perkara ini.

pemberhentian dengan hormat Tuan Mirza Tabranidari Jabatannya sebagai Komisaris Independen pada PT Bank5 Menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan Muhammad Jamildari Jabatannya sebagai Komisaris Independen pada PT BankAceh ; 6 Menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan Husaini Ismaildari Jabatannya sebagai Komisaris Independen pada PT Bank7 Menyetujui besarnya pembagian keuntungan jasa produksi akanditentukan oleh Gubernur Aceh selaku Pemegang SahamPengendali;Bahwa berdasarkan fakta di atas, menunjukan RUPS

Bank PembangunanDaerah Istimewa Aceh menyatakan bahwa RUPS merupakan pemegangkekuasaan tertinggi. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan RUPS terdiri atasRUPS Tahunan dan RUPS lainnya. Dengan demikian kebijakan Tergugat I tidakbertentangan dengan hukum atau tidak adanya perbuatan melawan hukum karenapemberhentian Para Direksi dan Komisaris dilakukan berdasarkan RUPSLB padaPT.

Bank Pembangunan Daerah Istimewa Acehmenyatakan bahwa RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Selanjutnyapada ayat (2) ditegaskan RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. Jadipemberhentian Para Penggugat bukan dilakukan oleh Tergugat I, akan tetapi atas dasarKeputusan RUPSLB.

JMU sejak 1112011 ;Saksi serahterima dengan terdakwa Bambang Koesbandono adaberita acara serahterima, dilampiri dengan memorandum, isinyalaporan keuangan, laporan kinerja 2010, naskah RUPS 2010 danperkembangan PT. Jatim Marga UtamaPT. JMU berubah menjadi PT JPU tahun 2014 dalam RUPS tanggal1662014, Akta Notaris No. 21 tahun 2014 ;Bahwa terdakwa Bambang Kusbandono sebagai Dirut PT. JMUtahun 2002 sampai 2011/serahterima ;Hal 31 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.PT.

Jatim Marga Utama belum sepenuhnya sesuaidengan maksud dan tujuan awal pendirian perusahaan ;Pemberian pinjaman sebesar Rp. 800.000.000, tanpapersetujan RUPS dan belum dikembalikan sebesar Rp.650.000.000,Pengeluaran dana sebesar Rp. 1.042.748.000, belumdipertanggungjawabkan ;Dana penyertaan modal PT. Jatim Marga Utama yang ditarikkembali (dipinjam) sejak 9 Juli 2009 sebesar Rp.9.858.000.000, belum dikembalikan ;Kebijakan akuntansi PT.

Trans Marga Pasuruantidak pernah dibahas dalamRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;Bahwa tugas Komisaris adalah Pengawasan ;Bahwa tahun 2005 baru ada RUPS ;Bahwa Komisaris Utama PT. JMU pak Agung dari Jakarta ;Bahwa saksi tidak tahu/tidak pernah dilapori pengeluaran uang PT.JMU kepada PT. NAM ;Bahwa isi MOUNota Kesepahaman pasal 10 : Biayabiaya yangditimbulkan menjadi tanggung jawab pihak kedua/PT.

Pemberian pinjaman sebesar Rp. 800.000.000, tanpapersetujan RUPS dan belum dikembalikan sebesar Rp.650.000.000. ;3. Pengeluaran dana sebesar Rp. 1.042.748.000, belumdipertanggungjawabkan ;4. Dana penyertaan modal PT. Jatim Marga Utama yang ditarikkembali (dipinjam) sejak 9 Juli 2009 sebesar Rp.9.858.000.000, belum dikembalikan ;5. Kebijakan akuntansi PT.

JMU sejak tahun 2005 s/d 23Agustus 2008 ;Bahwa saksi diangkat dengan Surat Gubernur dan RUPS ;Bahwa saksi menggantikan Supirman ; Direktur Utama TerdakwaBambang Koesbandono dan Direktur Keuangan Slamet Santoso ;Bahwa PT. JMU belum pernah melakukan RUPS ;Bahwa RUPS Luar Biasa untuk pengangkatan pengurus tanggal 12102005 dan 2382008 ;Bahwa PT. JMU ~ bergerak di bidang pembangunan jalan tolSurabaya Mojokerto ;Bahwa penyertaan modal PT.

BIMA JAYA MAKMUR, berdasarkan AktaPendirian Nomor : 02 Tanggal 09 Februari 2011 dan Akta Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan TerbatasPT. BIMA JAYA MAKMUR, No. 08 Tanggal 21 September 2016, yang manakedua Akta Tersebut dibuat dan ditandatangani di hadapan NotarisPPATFLORA AGUSTINE ARITONANG,S.H. ;Bahwa Pemohon saat ini hendak menggantikan kedudukan AlmarhumSuami Pemohon dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama di PT.

BIMA JAYA MAKMUR, kepadaPemohon melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohondidepan sidang telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut :1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 3515182602690004, atas namaErwanto Rachmansyah, diberi tanda P1;2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 3515186801760003, atas nama SriSyamsiah, diberi tanda P2;3.

BIMA JAYA MAKMUR, kepada Pemohon melalui RapatUmum Pemegang Saham (RUPS);Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohontelah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P9 serta 2(dua) orang saksi, yaitu 1. Saksi Jance Ratu Openg dan 2. Elly Normawati;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dan buktisurat serta keterangan saksisaksi yang diajukan Pemohon, ditemukan faktafakta hukum sebagai berikut := Bahwa Pemohon dan anaknya saat ini tinggal di Perum.

BIMA JAYAMAKMUR, kepada Pemohon melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, karena dalam hal iniPengadilan tidak berwenang untuk memberikan ijin atau tidak memberikan ijinuntuk menetapkan/menggantikan kedudukan/jabatan seseorang dalam suatuperusahaan, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon pada poin 3haruslah ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkansebagian dimana penetapan ini merupakan Yurisdiksi Volunter untukHalaman 9 dari

Lintas Jeram Nusantara, walaupun menurut putusan PengadilanAgama Jakarta Selatan sahamnya itu bukan merupakan harta gono gini;Bahwa oleh karena berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas peralihan saham harus mendapat persetujuan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS), maka Penggugat dan Tergugatmenyampaikan kepada para pemegang saham PT.

Lintas Jeram Nusantaradalam forum RUPS tanggal 1 Oktober 2014 tentang kesepakatan adanyaperalihan saham milik Tergugat sebesar 20% (duapuluh persen) kepadaPenggugat sebagai imbalan atau kompensasi penarikan kembali pemberianTergugat untuk Penggugat unit Rumah Susun Campuran Apartemen TamanRasuna dimaksud di atas;Bahwa RUPS memutuskan menyetujui peralihan saham milik Tergugatsebesar 20% tersebut kepada Penggugat, yaitu ekwivalen atau samadengan sebanyak 32.480 (tigapulun dua ribu empatratus delapanpuluh

sertifikat Rumah SusunCampuran Apartemen Taman Rasuna dari Penggugat kepada Tergugat;Bahwa akan tetapi ternyata kemudian Tergugat secara paksa mengambilsertifikat dimaksud tanpa bersedia menandatangi akta hibah.Setelah sertifikat dikuasainya, Tergugat mengingkari adanya kesepakatanHalaman 5, Putusan Perkara No.770/PDT/2016/PT.DKI12.20.21.22.23.24.25.untuk memberikan saham 20% miliknya kepada Penggugat;Bahwa Tergugat tidak saja mengingkari kesepakatan dengan Penggugatyang telah disampaikan dalam RUPS

Lintas Jeram Nusantara) untuk membiayai nafkah ketigaanak kandungnya, sehingga sejak saat itu kewajiban Tergugat diambil alihdan ditanggung oleh Penggugat;Bahwa setelah Tergugat merampas secara paksa sertifikat dimaksud yaitusetelah RUPS PT.

hibah saham tidak ditandatanganinya, sertamenyebar berita tidak benar dan memojokkan Penggugat sehinggamencemarkan nama baik Penggugat sebagai public figure yang selama inimemiliki kredibiltas baik;Bahwa dengan demikian telah sepatutnya dan oleh karena itu Penggugatmohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengadili dan memutusKesepakatan Bersama 25 Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugatdan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat yangdisampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

pemeriksaan keuangan) terhadap TERGUGAT ;20.d.Bahwa setelah PENGGUGAT membuka surat a quo dan membacaisinya pada tanggal 10 Mei 2017, maka sadarlah PENGGUGAT bahwaPENGGUGAT telah ditendang atau dikucilkan dari perusahaan yangselama ini didirikkan dan dibangun serta dibesarkannya, yaituTERGUGAT I, yang memiliki perijinan utama dalam rangka usahapengembangan infrastruktur komunikasi berbasiskan fiber optic dlIndonesia ;20.e.Bahwa kalaupun benar PENGGUGAT telah menerima suratpemberitahuan pelaksanaan RUPS

maka pastilah PENGGUGAT akanmenolak semua agenda rapat tersebut ;Bahwa dengan telah terjadinya faktafakta hukum sebagaimana telahdidalilkan dalam butir 20 tersebut diatas, maka RUPS Luar BiasaTERGUGAT yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 07 APRIL2017 tersebut adalah batal demi hukum, karena tidak sesuai denganundangan atau pemberitahuan penyelenggaraan RUPS Luar BiasaTERGUGAT tertanggal 23 MARET 2017 a quo;Bahwa berkenaan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagai direksi didalam perusahaan

penggunaantenaga yang berlaku, dimana TERGUGAT II dan TERGUGAT Ill yangdiangkat sebagai Direktur Utama dan Direktur pada TERGUGAT tidakpernah disponsori oleh TERGUGAT untuk menjadi direksi di dalamperusahaan TERGUGAT dan juga TERGUGAT tidak pernah memiliki ijinuntuk mempekerjakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, sehingga dengandemikian telah terjadi pelanggaran hukum berkenaan dengan penggunaanTERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai direksi di dalam perusahaanTERGUGAT ;Bahwa dengan batal demi hukumnya RUPS

Bahwa dengan demikian jelaslan bahwa RUPS LUAR BIASA TERGUGAT 25.diselenggarakan dengan itikad yang tidak baik yang amat sangat merugikanPENGGUGAT, baik selaku Direktur Utama, sebagai pemegang 10% sahamTERGUGAT I, maupun selaku pendiri yang mempunyai visi dan misi kedepan atas TERGUGAT dan TERGUGAT V dalam rangka usahapengembangan infrastruktur komunikasi berbasiskan fiber optic diIndonesia.

No. 271/ Pdt/2019/PT.DKI03.04.05.06.Bahwa dengan batal demi hukumnya RUPS Luar Biasa TERGUGAT a quomaka suSunan pengurus yang berdasarkan keputusan rapat umumpemegang saham sebelumnyalah yang berlaku, yaitu dimana PENGGUGATmasih duduk sebagai Direktur Utama dari TERGUGAT ;Bahwa TERGUGAT Il, TERGUGAT Ill, dan TERGUGAT IV yang telahditunjuk oleh RUPS Luar Biasa TERGUGAT sebagai direksi pada tanggal07 APRIL 2017, yang pada kenyataannya cacat hukum, dapat melakukansegala tindakan atau perbuatan korporasi

Nomor 494 K/Pdt/201716.pemegang saham termasuk Termohon Kasasi didalamnya sebagaiKomisaris telah mengetahui dan menyetujui perihal: Perjanjian Sewa antaraPemohon Kasasi dengan Tergugat Il, yang mana hal tersebut jugadikuatkan oleh keteranganketerangan saksi dalam persidangan;Keterangan Saksi Slamat Simangunsong hal. 46 s/d 48 putusan a quo:Bahwa, saksi tahu dalam RUPS PT NLT Gasket setiap tahundisebutkan tentang Rental Pabrik (paragraf 10 hal. 46 putusan a quo);Bahwa, dalam RUPS semua pemegang saham

hadir (paragraf 11 ha.46 putusan a quo);Bahwa, tidak benar Penggugat tidak tahu harga sewa pabrik yang baru,karena setiap dalam RUPS disampaikan (paragraf 7 hal. 47 putusan aquo);Bahwa, saksi tahu secara lisan dari Mr.

"(paragraf 5 hal. 48 putusan a quo);Keterangan Saksi Pudjiono hal. 48 s/d 50 putusan a quo:Bahwa, PT NLT menyewa di lahan PT NALK sejak tahun 1997 denganbiaya sewa US$ 10,000 per bulan sampai dengan sekarang (paragraf 5hal. 49 putusan a quo);Bahwa, saksi pernah melihat akta hasil risalah RUPS (bukti TI18, buktiTI23, bukti TI29) yang menerima hasil RUPS tahun 2006, 2007, 2008,dan 2009 (paragraf 6 hal. 49 putusan a quo);Bahwa, benar saksi setiap bulan memberikan laporan bulanan ke parapemegang saham

telah setuju atas seluruh tindakan yang dilakukan olehPemohon Kasasi, sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 14 tertanggal24 Juni 2010 tentang Berita Acara RUPS Tahunan PT NLT Gasket Mfg.Halaman 49 dari 65 hal.

Nomor 494 K/Pdt/2017Dimana RUPS tersebut dihadiri oleh 60% pemegang saham (sesuai denganketentuan kuorum Pasal 22 ayat (1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PTNLT Gasket Mfg Nomor 15 tertanggal 21 November 2012 (Bukti TI11) dandalam RUPS telah diputuskan yang pada pokoknya sebagai berikut: Rapat menerima dan menyetujui secara bulat Laporan Tahunan,Laporan Tahunan Direksi dan laporan Tugas Pengawasan DewanKomisaris untuk periode tahun 2006 dan 2007, termasuk LaporanKeuangan Perseroan periode 2006 yang

Krakatau Steel lebih tulen PERSERO setelah terbitnyaUndangUndang PERSERO terbaru nomor : 40 Th.2007 & UndangUndangPenanaman Modal Nomor 25 Th.2007.Oleh karenanya Direksi PT.KS dalam pengambilan keputusan tertinggiadalah RUPS....adalan BUKAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA....

No. 1103 K/Pdt/2009c) Para Pelaku Pemutus Air & Listrik tidak dilengkapi SuratPerintah dari Direksi PTKDL & PIKTI..... serta tidakberdasarkan Keputusan RUPS baik RUPS PTKS, RUPSPTKTDL maupun RUPS PTKTI.d) Para Pensiunan Korban Pemutusan Aliran Air & Listrik yangberpegang pada Peraturan Rumah Dinas PTKSnomor 87/CDU/KSKpts/1988 secara timbal balik TIDAK MEMILIIHUBUNGAN HUKUM DENGAN PTKTI & PTKDL (bukti P04)...kecuali Hubungan Hukum antara KONSUMEN &PRODUSEN beserta Hak & Kewajibannya sebagai Konsumen

KrakatauSteel...yang masing2 memiliki RUPS berdiri sendiri.Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 1103 K/Pdt/20097.6 Para Penggugat memiliki Bukti2 Pembayaran Rekening TagihanAir (PT.KTI) & Listrik (PT.

Keputusan RUPS, tanggal 31 Mei 1996, yang isinya PT.

Krakatau Steeltidak menjual lagi tanah dan rumah pada penghuninya termasuk parapensiunan penghuni rumah dinas, dan putusan RUPS tahun buku 1998,supaya Para Pensiunan meninggalkan rumah yang ditempatinya,melawan Kebijakan, Keputusan, Peraturan Mentri Keuangan /Pemerintah yang mengizinkan Pengalihan Rumah Dinas kepadaKaryawan dan Pensiunan.Para Penggugat / Pensiunan tidak meninggalkan rumah Dinas, berpegangdengan Rasa keadilan, dimana banyak rekanan para pensiunan dan karyawanlain telah memperoleh

Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I (PT Mandiri Alam Sejahtera) tanggal 23 Januari 2015, berikut setiap perikatan yang timbul dari dan juga segala akibat hukum dari Keputusan RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I tanggal 23 Januari 2015 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 18 tanggal 30 Januari 2015 yang dibuat oleh Tergugat VII :--------------------------a.

Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan batal demi hukum pengangkatan pengurus perseroan Turut Tergugat I yang diangkat oleh RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I pada tanggal 23 Januari 2015 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Manyatakan sah dan menetapkan susunan pengurus baru perseroan Turut Tergugat I yang diangkat oleh RUPS Luar Biasa tanggal 21 April 2015 sesuai Akta Berita Acara Rapat PT. Mandiri Alam Sejahtera (Turut Tergugat I) Nomor 93 tanggal 21 April 2015 yang dibuat oleh Ny.

Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum RUPS Luar Biasa Turut Tergugat II (PT Persadatama Lestari Coalmining) tanggal 23 Januari 2015 tersebut, berikut setiap perikatan yang timbul dari, dan juga segala akibat hukum dari Keputusan RUPS Luar Biasa Turut Tergugat II tanggal 23 Januari 2015 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan batal demi hukum pengangkatan pengurus perseroan Turut Tergugat II yang diangkat oleh RUPS Luar Biasa Turut Tergugat II pada tanggal 23 Januari 2015 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Il kepada Tergugat ,sesuai Akta Nomor 7 tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat olehTergugat VII, yang memuat tentang pengalihan saham danperubahan pengurus perseroan Turut Tergugat I,dan Akta Nomor 6tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat oleh Tergugat VII, yangmemuat tentang pengalihan Saham dan perubahan pengurusperseoran Turut Tergugat II ;Hal 10 dari 213 Hal.Put.No.341/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.10.Bahwa pada tanggal 21 April 2015 Direksi yang sah Turut Tergugat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

RUPS LuarBiasa Turut tergugat tersebut pada pokoknya memutuskan :a. Meratifikasi tindakan anggota Direksidan Dewan Komisaris ;b. Perubahan susuan anggota Direksidan Dewan Komisaris ;Selanjutnya susunan pengurus perseroan Turut Terugat adalah: Direktur Utama : Dewi Sasmita Kosasih 5 Direktur : Suprianto 5 Komisaris : Bellamy Suhendra ;Bahwa ketika Ny.

Mandiri Alam Sejahtera (Turut Tergugat )Nomor 18 tanggal 30 Januari 2015 yang memuat tentangpelaksanaan RUPS Luar Biasa Turut Tergugat tanggal 23 Januari2015 yang dilaksanakan oleh Tergugat II, Tergugat Ill, dimana RUPSLuar Biasa tersebut pada pokoknya memutuskan halhal sebagaiDer ikut : 222222 = nnn non non nnn nnn nnn nen nnn nnn nnn nnn nnn nee ne ene nea. Pengalihan seluruh Saham Milik Penggugat dan Saham MilikTergugat Il kepada Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI ;b.

Persadatama Lestari Coalmining (Turut Tergugat Il)Nomor 16 tanggal 30 Januari 2015, yang memuat tentangpelaksanaan RUPS Luar Biasa Turut Tergugat Il tanggal 23 JanuariHal 12 dari 213 Hal.Put.No.341/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.13.2015 yang dilaksanakan oleh Tergugat II, Tergugat III, dimana RUPSLuar Biasa tersebut pada pokoknya memutuskan halhal sebagaiDOLIKUt tn= no no nnn nnn nnn ne nnn non nnn nce nc ccc cn cnn nce nee cece cen canaa.

Yoyok Nurprasetiyohadi Pramono ;Bahwa setelah Penggugat mengetahui : Adanya Akta RUPS Luar Biasa Turut Tergugat dan TurutTergugat II tariggal 23 Januari 2015 jax

SITIAISYAH kemudian 2 (dua) orang persero pasif tersebut melayangkan suratmelalui Tiki dengan maksud mengundang ahli waris untuk hadir dalam RUPS(rapat umum pemegang saham) pada tanggal 16 Maret 2011 yang tempatpelaksanaan RUPS tersebut di kantor Notaris SUJAYANTO, SH., MH, akantetapi para Terdakwa tidak menanggapi surat dari persero pasif yang jugasebagai saksi dalam berkas perkara atas nama para Terdakwa;e Bahwa selanjutnya surat Somasi tersebut dibuat dan ditandatangani olehTerdakwa I. Hj.

SITIAISYAH kemudian 2 (dua) orang persero pasif tersebut melayangkan suratmelalui Tiki dengan maksud mengundang ahli waris untuk hadir dalam RUPS(rapat umum pemegang saham) pada tanggal 16 Maret 2011 yang tempatpelaksanaan RUPS tersebut di kantor Notaris SUJAYANTO, S.H., M.H., akantetapi para Terdakwa tidak menanggapi surat dari persero pasif yang jugasebagai saksi dalam berkas perkara atas nama para Terdakwa;Bahwa selanjutnya surat Somasi tersebut dibuat dan ditandatangani olehTerdakwa I. Hj.

pada 3 (tiga) tempat pengelolaan parkir sesuaikeputusan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dengan No. 824.21 / 38 /404.3.6 / 2006 tanggal 12 Juni 2006 dengan tempat pengelolaan yaitu pada PasarSepanjang Pasar Krian dan Pasar Gedangan.Bahwa dari pihak persero pasif sampai saat ini belum pernah menerimapembagian keuntungan dari pengelolaan perusahaan tersebut selama 3 (tiga)tahun terakhir dari perbuatan mana usaha tersebut dikelola oleh Terdakwa I Hj.YATIK ARINI bersama keluarga tanpa keputusan RUPS

Sandipala Arthaputra(Pelawan), yang mana pemberian jaminan oleh Pelawan tersebut harusterlebin dahulu mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

Sandipala Arthaputra (Pelawan) sebagaimana diatur dalamPasal 102 ayat (1) Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, yang menyatakan :Direksi wajid meminta persetujuan RUPS untuk :a. mengalihkan kekayaan perseroan ; ataub. menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan ;Yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaanbersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitanberkaitan satu sama lain maupun tidak.Dan bahkan juga pemberian jaminan oleh

Tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008 jo Pasal 102ayat (1) Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,karena dilakukan tanpa adanya persetujuaan RUPS PT.

baik, Pasal 102 ayat (2) Undangundang No. 40Tahun 2007 menyatakan :(2) Perobuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpapersetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak laindalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pelawan dalam rangka penjaminanatas pinjaman Terlawan II adalah perbuatan yang tidak mengikat Pelawandikarenakan pihak lainnya dalam hal ini Terlawan selaku kreditur dan/atauTerlawan Il selaku debitur telah beritikad tidak baik

58 tanggal 26 Oktober 2011 dibuatdihadapan Terlawan III (Akta Kuasa Jual No. 58); (fotocopy)Bukti P11 : Akta Kuasa RUPS No. 59 tanggal 26 Oktober 2011 dibuatdihadapan Terlawan III (Akta Kuasa RUPS No. 59); (fotocopy)Bukti P12 : Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No. 60 tanggal 26 Oktober2011 dibuat dihadapan Terlawan III (Akta Fidusia No. 60); (fotocopy)Bukti P13 : Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No. 61 tanggal 26 Oktober2011 dibuat dihadapan Terlawan Il!