UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang (yang untuk mudahnya UU No. 8/2010 untuk selanjutnyaakan disebut sebagai UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang/TPPU)tanggal 22 Oktober 2010 serta berbagai peraturanperaturan pelaksanaannya; ...Its18.19.20:21(eepelaksanaannya; bahwa Tergugat I sebagai bank adalah Pihak Pelapor dan penyedia jasakeuangan sebagaimana dimaksud Pasal 17 (1) huruf a angka 1 UU No.8/2010 tentang TPPU, sedangkan Tergugat II adalah Pengguna Jasa

Bahwa Pasal 39 UU TPPU menetapkan bahwa PPATK mempunyai tugasmencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Bahwa terhadapdalil PENGGUGAT tersebut perlu TURUT TERGUGAT II tegaskan bahwatanpa adanya gugatan melalui perkara a quo, TURUT TERGUGAT II(PPATK) selaku lembaga negara akan melaksanakan amanat undangundang untuk melaksanakan kewenangan melakukan audit terhadap kewajban ...73kewajban pelaporan terhadap Penyedia Jasa Keuangan sesuai denganprosedur dan mekanisme yang berlaku.

Bahwa Pasal 40 UU TPPU mengatur bahwa fungsi PPATK adalah: a) pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; b) pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; c) pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan d) analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuanganyang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidanalain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); e) Bahwa Pasal 43 UU TPPU mengatur bahwa dalam rangka melaksanakanfungsi pengawasan terhadap

Bahwa Pasal 23 ayat (1) UU TPPU mewajibkan Penyedia Jasa Keuanganmenyampaikan laporan kepada PPATK untuk halhal sebagai berikut: 1) Transaksi Keuangan Mencurigakan; 2) Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 Cima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asingyang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksimaupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau 3) Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri; .

yang dimaksud denganLembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memilikikewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadapPihak Pelapor; d) Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UU TPPU yang menyatakan bahwaLembaga Pengawas dan Pengatur wajib melaksanakan pengawasan ataskepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa; ...76 e) Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU TPPU yang menyatakan bahwaPengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelaporsebagaimana

Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 21/PUUXII/2014yang telah dikutip di atas, maka harus ada bukti permulaan yangcukup untuk membuktikan telah diperbuatnya tindak pidanasebagaimana Pasal 378, Pasal 372, Pasal 374 KUHP serta Pasal3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU.

Bukti permulaan tersebutwajid merupakan minimal dua alat bukti yang sah yangmengindikasikan unsurunsur delik dari Pasal 378, Pasal 372,Pasal 374 KUHP; serta Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU;serta Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP;18, Bahwa perlu diketahui dari alat bukti yang dikonfirmasipada saat Pemeriksaan Pemohon, tidak ada satupun dari alat buktiyang ada menunjukkan dengan jelas dan langsung bahwaPemohon telah melakukan tindak pidana yang disangkakan dalamPasal Pasal 378, Pasal 372, Pasal

Utr4, dan Pasal 5 UU TPPU; serta Pasal 55 KUHP dan Pasal 56KUHP;14. Bahwa Pemohon adalah pegawai pada PT AnekaNusantara Internasional (ANI) sejak tahun 2007. Adapun sejaktahun 2007 tersebut, Pemohon (bersama sama dengan pegawailain di PT ANI) dalam melaksanakan pekerjaannya adalahSELALU didasarkan pada perintah Sdr. David Israel Supardi(DIS) selaku pemilik dan pemegang saham mayoritas pada PTANIdemikian juga Pemohon mempertanggungjawabkanpekerjaannya kepada Sdr. DIS.

Selama bekerja di PT ANI, Pemohonhanya menerima gaji, sehingga sangat tidak masuk akalmempersangkakan Pemohon atas Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5UU TPPU.29. Substansi Pasal 55 dan 56 KUHP sangat berbeda. Pasal55 mengatur tentang penyertaan, sementara Pasal 56 mengaturtentang perbantuan. Secara sederhana dapat diartikan, dalamsuatu perbuatan tidak mungkin seseorang dibebankan penerapanPasal 55 sekaligus Pasal 56.

danoleh karena itu seluruh alat bukti yang digunakan oleh Termohonsebagai dasar untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangkaadalah tidak sah, dan sama sekali tidak berkaitan dengan unsurunsur pasal yang disangkakan terhadap Pemohon.23: Berdasarkan uraianuraian di atas, juga dapat disimpulkanbahwa Penetapan Tersangka terhadap Pemohon dilakukan tanpamemenuhi dua alat bukti yang cukup, yang merepresentasikankualifikasi unsur Pasal 378, Pasal 372, Pasal 374 KUHP sertaPasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU

KURS 1.063.133.773,00= Rp.337. 429.393.537,00 yang dikorupsikan penggugat atas tuduhan Jaksa1. perhitungan Rp.337. 429.393.537,00 tidak masuk akal sehat manusiasebab dari segi terdakwa tidak peroleh kKeuntungan bagaimana sejumlahtersebut penggugat bisa memperoleh secara pribadi untuk dipaksamenggantikannya dan dalam pelaksanaan tender hanya ada 2 yaitu;pengadaan alat dan jasa Jika yang dituduhkan pidana kepadapenggugat dalam terhadap pengadaan alat , alat yang mana yangdikorupsikan dan menjadi TPPU

sebagai pelaksaanan tender sementaraalat tersebut tidak dijadikan barang bukti jaksa penuntut umum ,namunalat tersebut tetap dipakai negara dipasang pada turbin , jika Jaksapenuntut umum memaksa masuk sebagai pihak ,maka harusmembuktikan alat yang dikorupsikan dan TPPU oleh penggugat danrekening rekening penggugat dan PT Mapna Indonesia yang mana sajaperintah putusan peradilan berkekuatan hukum yang diperintahkan untukdiblokir pada kantor turut tertgugat.2.

baikGT.2.1 maupun GT 2.2 telah berfunsi dengan " layak dan baik "Hal tersebut Membuktikan tidak ada nya kerugian negara,sehinggaseharusnya penggugat maupun PT Mapna Indonesia tidak dibebanisejumlah uang Rp.337.429.393.537,00, sebab PT Mapna telahmenghasilkan pekerjaannya yang sudah dioperasikan dengan dayadiatas 140,7 MW sedang perjanjian kontrak hanya 132 MW,artinyatentang apa yang dituduhkan kepada penggugat tidak terbukti,namundengan pernyataan oknum Mandiri yang mengatakan penggugatmelakukan TPPU

) sehingga penggugat ditahan sampai saat iniatas putusan peradilan berkekuatan hukum selama 14 Tahun ditambah 5tahun total 19 Tahun, pernyataan pihak mandiri cabang Iskandar syahterbukti adanya putusan sampai tingkat kasasi berkekuatan hukum tetap. semuanya akibat pernyataan pihak Bank Mandiri , pada hal pihak bankmanairi /turut tergugat tidak bisa membuktikan TPPU yang dilakukan olehpenggugat Justru dengan penggugat minta data transaksi transaksi aktivitasrekening atas nama PT Mapna Indonesia untuk

membuktikan penggugatsendiri apakah penggugat benar melakukan TPPU sebagaimana dimaksudoleh pihak turut tergugat.dengan keyjadian tersebut yang semula penggugat dihukum 2 tahun penjaraditingkat pertama ,atas dasar pendapat majelis tidak ada kerugian negara danhanya merupakan perkara perdata sehingga tidak ada penyitaan,pemblokiranrekening, tidak ada perampasan sebesar Rp.337.429.393.537,00 Milyar danperampasan rumah untuk uang pengganti, kemudian putusan ditingkatpengadilan tinggi juga sama walaupun

Dapat ahli jelaskan, berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang (UU TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah danmemberantas tindak pidana pencucian uang.

Dapat ahli jelaskan bahwa dalam TPPU terdapat TPPU secaraaktif dan TPPU secara pasif.a.

secara pasif adalahsebagaimana dimaksud dalamPasal 5 UU TPPU .Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1)UU TPPU adalah:Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan,pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan,penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yangdiketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahundan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu

, yangmemiliki Kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana asaldan tindak pidana pencucian uang.Bahwa dapat ahli jelaskan sebagai berikut :Dalam melakukan TPPU, terdapat beberapa perbuatan yangdikategorikan sebagai modus operandi pelaku TPPU, diantaranya :Hal 96 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2019/PN DpsPenggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukantransaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal darihasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan

Sedangkan UU No. 8 Tahun 2010ancamanpidana pelaku TPPU adalah pidana penjara paling lamaHal 110 dari 156 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2019/PN Dps20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).Dalam hal ini yang diberlakukan adalah UU No. 25 Tahun2003 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002tentang TPPU.b.

Putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2020Nomor: 264 304, 306 310, 314, 315, 324 327, dirampasuntuk Negara Cq Pemerintah Daerah Lampung Selatan;Barang bukti Nomor 281 dikeluarkan dari Surat Tuntutankarena sudah dirampas untuk Negara dalam perkara atasnama Gilang Ramadhan;Barang bukti Nomor 325 dikembalikan kepada darimanabenda tersebut disita;Nomor: 1 3, 7 23, 28 148, 163 196, 251 256, 262, 263,305, 318 323, 331, 332, terlampir dalam berkas perkara;Barang bukti Nomor 4 dalam TPPU, dikembalikan dari manabenda

tersebut disita;Barang bukti Nomor 162 dalam TPPU, dirampas untukNegara;Barang bukti Nomor 174 dalam TPPU, dirampas untuk Negaracq Pemda Kabupaten Lampung Selatan denganmemperhitungkan hak HARIRI Rp700.000.000,00 (tujuh ratusjuta rupiah);d.

., LLM dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa Pasal 39 UndangUndang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), PPATKmempunyai tugas mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang ; Bahwa Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 UndangUndang Nomor 8tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang adalah sebagai berikut :Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor : 863/Pid. Sus/2019/PN. Jkt.

Utra9 5 @pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dananalisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yangberindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lainsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1).Bahwa dalam TPPU terdapat pelaku TPPU secara Aktif atau secara Pasif .a.

Yang dimaksud dengan TPPU secara Aktif adalah tindak pidana pencucianuang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang(UU PP TPPU),b. Yang dimaksud dengan TPPU secara Pasif adalah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 UU PP TPPU,Bahwa unsurunsur dari Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagaiberikut :a.

tersebut di atas dimana Terdakwa CARLO GERNANDOBin RAMLI HASAN diduga melakukan beberapa perbuatan yang memenuhi unsurmentransfer, menempatkan, mengalihkan, membayarkan atau membelanjakanharta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya sebagai harta kekayaan hasiltindak pidana maka terhadap Terdakwa CARLO GERNANDO Bin RAMLI HASANdapat dipersangkakan dugaan melakukan tindak pidana pencucian uang aktifsebagaimana diatur dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan TPPU

; Sedangkan terhadap Terdakwa BARRY HANS MARTIN MAMESAH BinFERRY MAMESAH dan MOHAMMAD R serta AYU APRILIA MAGDALENA dapatdipersangkakan dugaan fturut serta melakukan percobaan, pembantuan ataumelakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uangsecara pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UndangUndang Nomor 8 tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU ;Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut :Terdakwa

kepada KepolisianDaerah Metro Jaya sebagaimana Laporan Polisi NomorLP/7366/XII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tanggal 11 Desember 2020 ;Bahwa Termohon telah memanggil Pemohon sebagaimana termuatdalam Surat Undangan Klarifikasi Nomor : B /22489/XII/RES.1.11/2020/Ditreskrimum tanggal 29 Desember 2020,dimana dalam surat tersebut dikatakan bahwa dugaan tindak pidanayang dilakukan penyelidikan adalah sengaja menguasai dana hasiltransfer yang bukan haknya dan atau penggelapan dan atau TindakPidana Pencucian Uang (TPPU

Bahwa perkara Laporan Polisi NomorLP/7366/XII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ. tanggal 11 Desember 2020atas nama Pelapor saudara MUHAMAD RAFKY ROSYAF danTerlapor INDAH HARINI tentang Tindak Pidana Sengaja MenguasaiDana Hasil Transfer yang bukan Haknya dan atau Penggelapan danatau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sebagaimanadimaksud dalam Pasal 85 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 03 tahun 2011 tentang Transfer Dana dan atau Pasal 372KUHP dan Pasal 3,4,5 UndangUndang Republik Indonesia Nomor8 tahun 2010

Bahwa Termohon telah menerima Laporan Polisi NomorLP/7366/XIl/Yan.2.5/2020/SPKT PMJ, tanggal 11 Desember 2020atas nama Pelapor saudara MUHAMAD RAFKY ROSYAF danTerlapor INDAH HARINI tentang tindak pidana Sengaja MenguasaiDana Hasil Transfer Yang Bukan Haknya dan atau Penggelapandan atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sebagaimanadimaksud dalam Pasal 85 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 03 tahun 2011 tentang Transfer Dana dan atau Pasal 372KUHP dan Pasal 3,4,5 UndangUndang Republik Indonesia

saksisaksi sebanyak 8 (delapan)orang serta Ahli sebanyak 3 (tiga) orang dan didukung barang buktidokumen / surat yang saling bersesuaian antara keterangan saksisatu dengan saksi yang lain dan persesuaian antara keterangansaksisaksi dengan alat bukti surat, maka Termohon selaku Penyidikberkesimpulan bahwa perbuatan Pemohon telah memenuhi unsurdugaan tindak pidana Sengaja Menguasai dan mengakui sebagaimiliknya Dana Hasil Transfer yang bukan Haknya dan atauPenggelapan dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU

Sel.13.14.15.Pencucian Uang (TPPU), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85UndangUndang Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2011 tentangTransfer Dana dan atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3,4,5 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;Bahwa oleh karena Penetapan sebagai Tersangka atas diriPemohon sudah berdasarkan pada bukti permulaan, buktipermulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana diaturdalam KUHAP dan Putusan Mahkamah

Bahwa Ahli menjelaskan Pasal 39 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian UangHalaman 48PUTUSAN Nomor 19/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Makassar(UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantastindak pidana pencucian uang.Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan TPPU secara aktifadalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

(UU PP TPPU).

Bahwa Ahli menjelaskan dalam Khazanah TPPU, Tindak Pidana Korupsidikenal dengan istilah Tindak Pidana Asal (Predicate Crime).

Sabri.Dalam Khazanah TPPU membelanjakan hasil tindak pidana dengantipologi tersebut dikenal dengan istilan Use of Nominee.Use of Nominee lazim digunakan oleh para pelaku TPPU untukmenyamarkan atau menyembunyikan asalusul harta hasil tindak pidana. Bahwa Ahli menjelaskan Drs. Sabri pada tahun 2018 membeli sebuahmobil dimana kepemilikan Mobil Honda HRV Nomor Polisi DD 1328 QBnomor Mesin L15z61004210 Nomor Rangka MHRRU1850FJ40 3332 atasnama IVAN BIMANTORO, akan tetapi dikuasai oleh Isteri Drs.

Sabri.Dalam Khazanah TPPU membelanjakan hasil tindak pidana dengantipologi tersebut dikenal dengan istilah Use of Nominee. Use of Nomineelazim digunakan oleh para pelaku TPPU untuk menyamarkan ataumenyembunyikan asalusul harta hasil tindak pidana. Bahwa Kesimpulan Drs. Sabri telah melakukan :1. Menggunakan rekening orang lain untuk menempatkan harta hasilkejahatan;2. Membelajakan asset berupa tanah yang sengaja belumdiatasnamakan Drs. Sabri agar seolaholah asset tersebut bukan milikDrs.

5 secara pasif;Bahwa sebagaimana pasal 69 UU TPPU tidak perlu dibuktikan terlebihdahulu predikat crime (pidana asal) dari TPPU tersebut;Bahwa dalam TPPU juga menganut sistem pembuktian terbalik, yang manapihak yang menerima aliran mempunyai kewajiban untuk dapat menjelaskanasal usul dari penerimaannya tersebut sehingga nantinya dapat disimpulkanapakah si penerima masuk segaimana unsur yang diketahuinya atau patutdiduganya atau tidak;Bahwa prinsip follow the money dalam tindak pidana TPPU adalahpenelusuran

diduga merupakanhasil tindak Pidana sebagaimana diatur didalam pasal 2 ayat (1) UU TPPUdengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut;Bahwa perbuatan yang dapat dikategorikan TPPU Pasif adalah menerimaatau. menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah,sumbangan penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yangdiketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimanaPasal 2 UU TPPU;Bahwa dalam TPPU juga menganut sistem pembuktian terbalik, yang manapihak

Yang kedua ayah jugaharus mengetahui darimana asal hal tersebut, jika ia tidak mengetahui asalterhadap hal tersebut merupakan hasil dari tindak pidana/kejahatan, makaayah tersebut tidak dapat dituntut dengan Pasal 480 KUHP;Bahwa Pasal 5 UU No. 8 tahun 2000 tentang TPPU mirip dengan PasalA80KUHP hanya saja pada Pasal 5 UU No. 8 tahun 2000 tentang TPPU ,perbedaannya ialah jika membicarakan TPPU harus ada pedikat Crimeartinya seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana pencucianuang jika predikat

Karena pada Pasal 5 UU No. 8 tahun2000 tentang TPPU tidak bisa dipisahkan dari Pasal 2 ayat (1) yangmenjelaskan tindak pidana apa saja yang merupakan kejahatan TPPUtersebut, ada penipuan, penggelapan dan tidak ada penadahan dalam Pasaltersebut tetapi ada perbuatan jahat lainnya mungkin dapat ditarik disana.Namun predikat crime harus dibuktikan terlebin dahulu kemudian Pasal 5UU No. 8 tahun 2000 tentang TPPU dapat digunakan, karena pokok Pasal5 UU No. 8 tahun 2000 tentang TPPU = unsurnya hampir sama

Orangorang yahg dikirimkan uanghasilkejahatan oleh Terdakwa juga dapat dijerat dengan TPPU. ftemudian, ahlijuga mencontohkan ketika A (dalam hal ini Komisaris) PT.TMT melakukankerjasama bistlis dertgan B (dalam perkara ini adalah Sdr.

PUTUSAN Nomor 2/PID.TPK/2021/PTMKSpenyidikan tindak pidana pencucian uang (Pasal 75 UU No 8 Tahun2010 tentang TPPU).3. Apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh hakim tidak bolehdiajukan lagi (azas litis finiri oportet, Pasal 76 KUHPidana).4. Lembaga peradilan yang merdeka, bebas dan terlepas dari pengaruhkekuasaan berkompeten menilai Tindakan pro Justitia yang dilakukanLembaga Negara in cassu.

Nomor :81/Pid.SusTPK/2019/PN Mks, yang amarnya menyatakan:Terdakwaterbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkanpidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 5(lima) Tahun dan6(enam) bulan, dan Denda sebesar Rp.50.000.000, (Lima Puluh JutaRupiah), subsider 4(empat) Bulan, serta membayar uang penggantisebesar Rp.6.423.928.558 (enam milyar empat ratus dua puluh tiga jutaSembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapanrupiah) ... dstSemantara dalam perkara a quo (Perkara TPPU

Nomor 2/PID.TPK/2021/PTMKSdenda sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) subsidiary4(empat) bulan serta membayar uang pengganti sebesarRp.6.423.928.558, (enam milyar empat ratus dua puluh tiga jutaSembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapanrupiah), dan terdakwa kembali dipidana penjara selama 2(dua) tahun,denda sebesar RP.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) subsidiair3(tiga) bulan kurungan dan tanah, rumah serta ruko milik terdakwadirampas untuk Negara dalam perkara TPPU

PUTUSAN Nomor 2/PID.TPK/2021/PTMKSBahwa perkara ini adalan perkara TPPU yang disidangkan padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar.Perkara TPPU bukanlah perkara yang berdiri sendiri, akan tetaplmerupakan perkara yang terkait pada dan tidak terpisah dengan perkarapidana asalnya in casu dalam perkara ini Terdakwa telah diperiksa dandiadili serta diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsiberdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Makassar

PUTUSAN Nomor 2/PID.TPK/2021/PTMKSTerdakwa yang dalam perkara Tipikor yang telah dijatuhi hukuman pidanapenjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan pidanakurungan serta uang pengganti sebesar Rp 6.423.928.558, (enam milyarempat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu limaratus lima puluh delapan rupiah);Kemudian, dalam perkara TPPU ini Terdakwa kembali dijatuhi hukumanpidana penjara selama

Bukan berarti tidak perludibuktikan karena ketika pada akhirnya tindak pidana asal tidakterbukti maka gugurlah TPPU.

Kemudian dilakukan analisis dandisampaika ke penyidik yang berwenang apakah ada indikasi TPPUatau tidak, perlu laporan analis dari PPATK;Bahwa jika laporan analis itu tidak ada dalam hal ini prosesnyabersumber dari dua hal yaitu dari analis PPATK dan analis Penyidik;Bahwa dalam sebuah TPPU ada sistem pembuktian terbalik,pembuktian terbalik berkaitan dengan aset kekayaannya apakahbersumber dari Sumber yang sah atau tidak dan bukan berkaitanbukan perbuatan pidananya;Bahwa pada dasarnya seperti itu,

dalam kasus TPPU selalu dilakukanpenyitaan aset ;Bahwa cara membuktikan bahwa debitur tidak menggunakan dananyasesuai tujuannya contoh kongkritnya bisa dilihat dari kegunaandananya tersebut dan dari laporan laporan yang disampaikan keBank;Bahwa jika laporanlaporan tersebut tidak sampai ke Bank, padakonteksnya dalam kredit dengan jumlah yang besar harus dilakukanpengawasan oleh bank;Bahwa Cara Bank untuk membuktikan adanya penyimpangan harusdilakukan audit apabila dalam prakteknya tidak ada laporan

Ahli menjelaskan Pasal 3 UU TPPU yaitu setiap orang yangmenempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,membayarkan, menghibahkan, menitipbkan, membawa ke luar negeri,mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berhargaatau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patutdiduganya merupakan hasil tindak pidana. Dalam rezim penegakanhukum TPPU yang ingin dikejar terutama adalah recovery asset atauuang atau mengembalikan aset bukan mengejar pelaku.

Dalampenegakan hukum TPPU maka wajib dilakukan penyitaan aset ataubarang yang diduga berasal dari kejahatan.Dalam penegakan hukum TPPU maka wajid penelusuran uangdilakukan oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).Jika seorang ada melakukan transfer atau mengalihkan sejumlah danakepada orang lain. tidak dapat serta merta dikategorikanmenyembunyikan atau menyamarkan jika ternyata konteks pengalihantersebut tidak dibuktikan.Dalam pembuktian TPPU khususnya menerima pengalihan ataupenempatan

Dan Keempat : Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Membebaskan Para Terdakwaoleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum; Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; Menetapkan barang bukti berupa:

Uang TPPU terdiri dari 2 yangpertama Pelaku Aktif yaitu Pelakau menyembunyikan Asal Usul hartaHal 78.

Jadi pelaku itudapat ditutuntut dari pengetahuannya atas asalusul hasil hartakekayaan, jadi bukan hasil pembuktian tindak pidana sebelumnya jadi,pengetahuan dia atas usul harta kekayaaannya, sehingga hal ini semuasesuai dengan Pasal 69 yang kami sampiakan diawal, TPPU bahwauntuk membuktikan ada tindak pidana pencucian uang tidak wajibdibuktikan tindak pidana salnya.

Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP.DanKeempat : Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan TPPU jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakimdengan memperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas mempertimbangkanterlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam PasalPasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1. Barang siapa;2.

PstMenimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke tiga tidak terbukti,Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif ke empat sebagaimanadiatur dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan TPPU jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1. Barang siapa;2.

Dan Keempat : Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP;2. Membebaskan Para Terdakwaoleh karena itu dari semua dakwaan PenuntutUmum;3. Memulihkan hakhakPara Terdakwadalam kemampuan, kedudukan, harkatserta martabatnya;4.

Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara TPPU bagi Terdakwa ARIPIN AHMAD sebagai mana dalam dakwaan KEDUA Pertama atau Kedua dan KETIGA Pertama atau Kedua ;4. Memulihkan Hak-hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkat serta Martabatnya ; 5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari Rumah Tahanan ;6. Menetapkan barang bukti berupa : berkas terlampir7. Membebankan biaya perkara kepada negara

diatur :Sesuai ketentuan Pasal 69 UU No. 8 tahun 2010 yang berbunyi untuk dapat dilakukanpenyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap TPPU tidakwajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, kalau dibuktikan terlebihdahulu ada tindak pidana ada dua alat bukti masingmasing unsur dan Hakim yakinatas semua itu lalu diputus sampai ingkrah akan memakan waktu yang lebih lama tidakakan ada tindak Pidana TPPU ;Kemudian ada 116 Yuris prudensi yang ingrah sudah mempunyai kekuatan

tidak perlu sipencuri itu tertangkap dulu atau diprosesdalam hal tertentu money laundering ada punya kemiripan dengan Pasal 480 KUHPini ;Ada Pasal 77 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang kewajiban Terdakwa untukmembuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari hasil kejahatan ;Bahwa yang menentukan mencurigakan itu PJK (Penyedia Jasa Keuangan) juga yangmelaporkannya ke PPATK, bila ada yang mencurigakan lalu dilakukan pembobotan,dan pembobotan itu yang akan dilaporkan ke PPATK ;Bahwa dalam perkara TPPU

diduga dari Korupsi danPerkara lain yang dianggap perkara korupsi misalnya perkara Perpajakkan ;Kalau bukan Perkara Korupsi Pengadilan tidak berwenang memeriksa perkaraTPPUnya;Bahwa kesimpulan ahli untuk memeriksa perkara TPPU tidak wajib dibuktikan pidanaasalnya terlebih dahulu, tapi keberadaan pidana asal harus ada, bagaimana tahu pidanaasal disana ada bukti permulaan, bisa dari aliran dana misalnya Pasal 77 dimanaTerdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari hasiltindak

UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentukkombinasi dari Dakwaan Komulatif dengan Alternatif (pilihan), dengan menggabungkantindak pidana korupsi sebagai predikat crime dengan tindak pidana pencucian uang sebagaitindak pidana lanjutannya, oleh karena terhadap tindak pidana Pencucian uang, kewenanganPengadilan Tindak Pidana Korupsi terbatas hanya TPPU

yang predikat crimenya korupsi,maka walaupun secara umum untuk mengadili perkara TPPU tidak perlu dibuktikan tindakpidana asalnya, khusus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang kewenangannya terbatasMajelis Hakim akan mempertimbangkan predikat crimenya terlebih dahulu ;Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidakatas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjutapakah faktafakta hukum perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan dapat

Bahwa Penggugat sangat dirugikan oleh tindakan/perbuatan Tergugat IIyang secara sepihak dan sewenangwenang memblokir/menolak pencairanDeposito Berjangka milik Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas.Padahal Penggugat tidak disangkakan dengan Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sehingga pertimbanganpenundaan transaksi tersebut tidak tepat dan cacat hukum.Apatah lagi sepengetahuan Penggugat, hingga saat ini belum

Perihal keberatan PENGGUGAT yang merasa tidak disangkakandengan pasal 26 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang PencegahanDan Pemberantasan TPPU sementara bank merujuk kepada pasaltersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :1. Penggunaan pasal 26 karena bank mengetahui adanya informasidari media massa bahwa seorang nasabah pada PT. BankSulselbar KC. Maros an.

Bahwa didalam poin 11 PENGGUGAT menggunakan pasal 29 ayat(4) UU No. 31 Tahun 1999 tentang kewenangan Penyidik, penuntutumum atau hakim dapat meminta bank untuk membloklir simpanan Putusan No.237/Pdt.G/2017/PN.Mks Hal 17 dari 29milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil korupsi dan pasal71 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan DanPemberantasan TPPU mengenai kewenangan Penyidik, penuntutumum, atau hakim berwenang memerintahkan pihak PELAPORuntuk melakukan pemblokiran harta kekayaan

Berdasarkan pasal 26 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentangPencegahan Dan Pemberantasan TPPU, TERGUGAT II dapatmelakukan Penundaan Transaksi, adapun kewenangan memblokirdan menyita rekening Deposito PENGGUGAT dilaksanakan olehbank Atas perintah Aparat Penegak Hukum yang telahberkoordinasi dengan PPATK atas laporan Penundaan Transaksiyang dilakukan oleh bank.4.

dalam poin 11 C tentang Pasal 98 UndangUndang No. 37tahun 2004 Tentang Kepailitan dimana dinyatakan bahwa"Penjelasan di atas (Pasal 98) sangat tegas dan terang mengaturmengenai tindakan penundaan transaksi/pemblokiran terhadaprekening nasabah hanya dapat dilakukan atas permintaan pihakberwenang di luar pihak, sehingga perbuatan TERGUGAT Ilmerupakan tindakan ilegal/tidak sesuai dengan ketentuan hukumyang berlaku"Penjelasan :a) Pasal 26 UU No. 8 Tahun 2010 ayat (1) Tentang Pencegahandan Pemberantasan TPPU

TPPU Adalah Delik Formal:Uraian pada bagian ini untuk mempertegas bahwa TPPU adalah delikformal yang terikat pada syarat terlaksana seluruh rangkaian perbuatanHal. 93 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017hingga selesai.

No. 1307 K/PID.SUS/2017Memang benar UndangUndang Pencegahan dan PemberantasanPencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010 pada Pasal 2q menyebutkan uanghasil TPPU termasuk harta kekayaan hasil penggelapan.

TLI yang kemudian digunakan olehTerdakwa, dan Terdakwa dianggap melakukan TPPU, maka itu artinyauang PT. TLI juga dianggap hasil TPPU. Demikian logika yang terdapatdalam keseluruhan ketentuan pencucian uang;4.

Namun Judex Facti Pengadilan Negeri JakartaSelatan patut diduga telah membuat rekayasa pertimbanganputusan terrhadap Pasal 3/72 KUHP untuk memaksakanterpenuhinya unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU); Berdasarkan halhal yang kami sampaikan di bagian ini,patutlan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakanbahwa dalam perkara a quo tidak terdapat Tindak PidanaPencucian uang sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Keterangan Ahli Isnu Yuana, SH., L.LM.

,Sumir Dan Patut Diduga Sengaja Mengaburkan;Keterangan Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum untukmemberikan pendapatnya terhadap dakwaan TPPU sangat sumir danmenyesatkan karena Ahli tidak memberikan keterangan tentang satu halyang krusial dalam perkara a quo. Yakni tentang pengertian "hasil tindakHal. 97 dari 101 hal. Put.

1981 (KUHAP) tentang perumusan surat dakwaan yang tidak cermat,tidak jelas dan atau tidak lengkap ; Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak cermat sebab telahmenggunakan model penggabungan delik (kumulatif) dan model alternatifsekaligus dalam satu Surat Dakwaan yakni antara tindak pidana umumPasal 263 KUHP dengan tindak pidana khusus Pasal 5 kemudian diubahdalam Surat Tuntutannya menjadi Pasal 3, 4 dan 5 UndangUndang 8Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang (TPPU

68 (enam puluh delapan) SHMdan SHGB Obyek Jaminan Kredit ;Bahwa halhal yang demikian itu mengakibatkan surat dakwaan tersebuttidak jelas atau kabur (Obscuur Libel) ;Bahwa selain itu, Surat Tuntutan tidak konsisten dengan Surat Dakwaanatau dalam hal ini telah terjadi perubahan dakwaan antara dakwaan asal(tanggal 18 Juni 2014) dengan dakwaan dalam tuntutan (tanggal 27Oktober 2014) dus menyalahi Hukum Acara, yaitu semula Terdakwadalam Dakwaan Kedua hanya didakwa dengan Pasal 5 Ayat (1) UndangUndang TPPU

akan tetapi selanjutnya diubah dengan Surat Dakwaandalam Tuntutan dengan menambah pasal dakwaan terhadap Terdakwadengan Pasal 3, 4 dan 5 Ayat (1) UndangUndang TPPU; PenuntutUmum juga mengubah yang semula Para Terdakwa menjadi Terdakwasehingga dengan demikian Penuntut Umum sesungguhnya telahmenghilangkan unsur penyertaan dalam perkara a quo (Pasal 55 Ayat(1)) di dalam dakwaannya tersebut ;Bahwa hal yang demikian itu semakin menambah sebab tidak jelas atautidak cermatnya (obscuur libel) Surat Dakwaan

Bahwa Judex Facti juga salah menerapkan hukum atau menerapkan hukumtidak sebagaimana mestinya in litis sepanjang mengenakan Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan PencegahanTindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap Terdakwa/PemohonKasasi, oleh karena halhal sebagai berikut :Bahwa Judex Facti keliru dalam pertimbangan dan putusannya sebabdakwaan terhadap Terdakwa sesungguhnya adalah Pasal 5 Ayat (1)UndangUndang TPPU bukan Pasal 3 UndangUndang TPPU (vide :Surat Dakwaan

Kalau Jaksa bisamembuktikan, baru pembuktian terbalik diberlakukan ke Terdakwa(Hukum Online; Selasa 14 Desember 2010) ;Lagi pula semua unsurunsur delik Pasal 3 UndangUndang TPPU tidakdapat dibuktikan Judex Facti in litis. Bahwa secara teoritis perbuatandalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri atas :Hal. 51 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015a.

Narkoba.Bahwa Narkotika Jenis Shabu yang dibeli oleh terdakwa Agus SalimAlias Cek Goh selaku pengendali atau yang memerintahkan kepada SaksiANGGA WYNANDA Alias AYI (Berkas terpisah), untuk mengambil Narkotikajenis Shabu tersebut diperintahkan untuk dijual Kembali kepada orang yangmemesan kepada terdakwa Agus Salim dengan harga Rp.450.000.000, (Empatratus lima puluh juta rupiah ) dengan cara pembayaran mentransfer uang hasilpenjualan Narkotika jenis Shabu ke Rekening JENNY (diajukan dalam perkaraterpisah TPPU

Narkoba.Bahwa Narkotika Jenis Shabu yang dibeli oleh terdakwa Agus SalimAlias Cek Goh selaku pengendali atau yang memerintahkan kepada SaksiANGGA WYNANDA Alias AYI (Berkas terpisah), untuk mengambil Narkotikajenis Shabu tersebut diperintahkan untuk dijual Kembali kepada orang yangmemesan kepada terdakwa Agus Salim dengan harga Rp.450.000.000, (Empatratus lima puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran mentransfer uang hasilpenjualan Narkotika jenis Shabu ke Rekening JENNY (diajukan dalam perkaraterpisah TPPU

Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bahwa terdakwa Agus Salim Alias Cek Goh adalah selaku pengendaii,selanjutnya memerintahkan kepada Saksi ANGGA WYNANDA Alias AYI(Berkas terpisah), untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut untukdijual kembali kepada orang yang memesan kepada terdakwa AgusSalim dengan harga Rp.450.000.000, (Empat ratus lima puluh jutarupiah) dengan cara pembayaran mentransfer uang hasil penjualanNarkotika jenis Shabu ke Rekening JENNY (diajukan dalam perkaraterpisah TPPU

Bahwa terdakwa Agus Salim Alias Cek Goh adalah selaku pengendaii,selanjutnya memerintahkan kepada Saksi ANGGA WYNANDA Alias AYI(Berkas terpisah), untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut untukdijual kembali kepada orang yang memesan kepada terdakwa AgusSalim dengan harga Rp.450.000.000, (Empat ratus lima puluh jutarupiah) dengan cara pembayaran mentransfer uang hasil penjualanNarkotika jenis Shabu ke Rekening JENNY (diajukan dalam perkaraterpisah TPPU) dengan menggunakan Bank BCA, BNI, BRI)

SIPATEX PUTRI LESTARI 130002227875 Mandiri Pihak terlapor PPATK Perusahaan milik Terdakwa TPPU2. FRANS LEONARDI 2015010341 2015143603 Maybank Ybs Terdakwa TP asal Kepabeanan Ybs Tesangka TPPU Pihak terlapor PPATK3. FRANS LEONARDI 2105006162 Panin Ybs Terdakwa TP asal Kepabeanan Ybs Tesangka TPPU Pihak terlapor PPATK4.

FRANS LEONARDI 800057846900 d/h 2050101211000 800057191500 d/h 2050100205006 701100240700 d/h 20501111495181 800057935940 d/h 2050200097002 701100239000 d/h 2050111494185 2050100642208 CIMB Niaga Ybs Terdakwa TP asal Kepabeanan Ybs Tesangka TPPU Pihak terlapor PPATK5. PT.

Intinya harus jelas perouatan seseorang itu seperti apa;Bahwa Ahli menegaskan bahwa latar belakang munculnya UU TPPU, sukaatau tidak sebenarnya adalah karena tekanan dari Amerika Serikat;Bahwa Ahli menjelaskan mengenai TPPU intinya adalah menyamarkan suatuuang yang disamarkan seolaholah wajar, padahal diperoleh dari hasil tindakpidana. Misalnya korupsi tidak dibelikan apa pun atau tidak digunakan untukapa pun.

Kondisi seperti ini tidak dapat disebut sebagai TPPU;Bahwa Ahli menjelaskan inti persoalan TPPU sebenarnya sederhana, yaitumenyamarkan uang dengan berbagai cara yang merupakan hasil dari tindakpidana. Dalam TPPU harus ada primary crimenya. Artinya dalam TPPU harusdibuktikan terlebih dahulu adanya kejahatan awal;Bahwa Ahli menjelaskan apabila mengacu pada Pasal 69 UU TPPU memangtidak wajib untuk dibuktikan kejahatan awalnya, tetapi hal ini masih menjadiperdebatan.

Ketentuan umumsuatu undangundang sudah pasti berada diawal undangundang itu sendiri.Oleh karenanya apabila berbicara mengenai filosofi UU TPPU, seharusnyaPasal 69 tidak dapat digunakan;Bahwa Ahli menjelaskan terkait Pasal 77 UU TPPU mengenai pembuktianterbalik, prakteknya Tersangkalah yang dapat membuktikan.

TPPU itu sendiri bentuknya bisa bermacammacam.Maksud utama kejahatan TPPU ini adalah menyamarkan.

Oleh karena itu adasebab akibat dalam hal ini.Tidak mungkin ada TPPU apabila tidak adakejahatan awalnya, sehingga keberadaan Pasal 69 menjadi rancu, dan hal inihanya ada dalam revisi UU TPPU yang terakhir;Bahwa Ahli mengaskan apabila pidana awalnya tidak terbukti, maka otomatisTPPUnya gugur.

terdapat TPPU secara aktif dan TPPUPasif.

TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PPTPPU(Undangundang No.8 tahun 2010 tentang pencegahan danpembrantasan pencucian uang);Halaman 51 dari 98 Putusan Nomor 317/Pid.

Sebidang tanah dan bangunan (koskosan dan gudang bengkel)di blok siledu Desa kedung dawa Kec.Kedawung Kab.Cirebonluasnya tidak tahu; Bahwa perbuatan terdakwa bisa termasuk TPPU Pasif dan bisamasuk TPPU Aktif tergantung dari perbuatannya,kalau dalam Pasal 3Undangundang No.8 Tahun 2010 TPPU Pasif karena terdakwamenerima aliran dana saja dari Sdr DENI, tetapi kalau dalam Pasal 4Undangundang No.8 Tahun 2010 TPPU Aktif karena perbuatanterdakwa selain menerima aliran dana dari Sdr DENI , juga terdakwatelah

Perbuatan tersangkaDENI DAMORA menggunakan uang hasil penggelapan dalamjabatan untuk dibelikan asset berupa tanah dan bangunanmenggunakan nama istrinya diduga dilakukan dengan tujuan untukmempersulit pelacakan aliran dananya oleh aparat penegak hukumdan menyamarkan kepemilikan asset yang berasal dari hasilkejahatan;3) Selain itu juga dalam TPPU dikenal modus mingling, dimanapelaku TPPU mencampurkan hasil kejahatan dengan usaha yangsah sehingga seolaholah uang/harta yang dihasilkan nanti sudahtersamar

TPPU merupakan bagian dariserangkaian kejahatan yang saling berkaitan.

sebagai berikut :Menurut Terdakwa bahwa Tutuntan Jaksa Penuntut Umum kepada TerdakwaIl dengan menggunakan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkesansangat dipaksakan sehingga Terdakwa II memohon kepada Majelis Hakimuntuk melihat Kembali atau meninjau apakah unsur dari TPPU telah terpenuhi.Bahwa Terdakwa telah mengajak Saksi korban untuk bermain judi untukmengambil/memperoleh uang korban dan korban dengan kesadaran penuhtanpa paksaan menyetujui untuk bermain judi yang mengakibatkan korbanmenderita

480.000.000, yang telah diterima Terdakwa dalam perjudian tersebut.Duplik Terdakwa Il terhadap Replik Jaksa Penuntut Umum :Bahwa sesampai di Yogyakarta Terdakwa II belum mengetahui mau ketemudengan siapa karena Terdakwa II kenal dengan Saksi korban saat bertemu diHotel Novotel Yogyakarta.Bahwa selama persidangan Terdakwa tidak pernah memberikan keteranganatau kesaksian terhadap Terdakwa II.Bahwa selama didalam tahanan berkali kali Terdakwa II dibujuk atau dirayubagaimana caranya agar Pasal pasal dalam TPPU

bisa diturunkan ataudiringankan yang pada akhirnya Terdakwa II pasrah terhadap Tuntutan JaksaPenuntut Umum.Halaman 15 dari 97 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN YykDuplik Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Replik Jaksa PenuntutUmum,Menurut Terdakwa bahwa Tutuntan Jaksa Penuntut Umum kepada TerdakwaIl dengan menggunakan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkesansangat dipaksakanBahwa meskipun Terdakwa II telah mengembalikan sebagian kerugian sejumlahRp 150.000.000, sehingga masih mempunyai kekurangan

dipersidangan keterangandibawah sumpah dihadapan Penyidik dibacakan dipersidangan yang padapokoknya sebagai berikut :Bahwa Saksi adalah Pegawai dengan jabatan sebagai Analis AdvokasiDirektorat Hukum PPATK (Pusat Pelaporan Dan Analisa Transaksi Keuangan )sejak tahun 2017 sampai sekarang.Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal baik dengan Para Terdakwa maupunSaksi korban.Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Pasal 39 UU No 8 Tahun 2010Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang(UU PP TPPU

Bahwa Saksi menerangkan dalam TPPU terdapat TPPU secara aktifdan TPPU secara pasif.Yang dimaksud dengan TPPU secara aktifadalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU).o Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU PP TPPUadalah:Setiap Orang yang =menempatkan, mentransfer,mengalinkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,menitipbkan, membawa ke luar negeri