• JUMRIAH JURI BINTI BAHRAN, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

  PENGGUGAT ;Melawan:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,Berkedudukan di Jalan Kamboja No. 2 Kandangan. Dalam hal inimemberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 172/KP04/IX/2011, tertanggal 7 September 2011 kepada :Halaman dari 24 Putusan No. 20/G /2011/PTUN.BJM.1. MUKHLIS IRFANY, SH. : Kepala Seksi Sengketa, Konflik, danPerkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu SungaiSelatan ;2.

  Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 9 tanggal 5 Januari Tahun2011, Surat Ukur 01/HYG/2011 yang terletak di Jalan Tugu 2 Januari 1949 RT. 1 RW. 1Desa Hamayung, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Luas 334 m?,atas nama H. SUKRAN Bin MAYUNUS (Alm).3.

  Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 9 Tahun2011, Surat Ukur No. 01/HYG/2011 yang diterbitkan oleh Tergugat yang terletak diJalan Tugu 2 Januari 1949 RT. 1 RW. 1 Desa Hamayung, Kecamatan Daha Utara,Kabupaten Hulu Sungai Selatan Luas 334 m?, atas nama H. SUKRAN Bin MAYUNUS(Alm).4.

  Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, PropinsiKalimantan Selatan, atas nama Haji Sukran Bin Mayunus, tertanggal 5 Januari2011;T25: Foto copy sesuai dengan copynya gugatan Hairan Bin H.

  Hulu Sungai Selatan tidak hadir ;Bahwa yang melakukan pengukuran pada waktu pemeriksaan setempat PaniteraPengganti dengan disaksikan oleh Majelis Hakim ;Bahwa saksi tidak diperbolehkan melihat warkah sertipikat atas nama H. SukranBin Mayunus di Kantor Pertanahan Kab.

• PT PURIAYU LESTARI vs BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CILIWUNG CISADANE, dkk

• PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SUNGAI PENUH, DKK VS H. SAHARUDDIN NURUT

  ., Nomor26, Desa Pasar Baru, Kecamatan Sungai Penuh, KotaSungai Penuh, Provinsi Jambi;2. PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATENKERINCI, beralamat di Jalan Raya Siulak Kayu Aro, DusunBaru, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, ProvinsiJambi;3. RIZAL RUS, bertempat tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim,Larik Baru, Lingkungan IV, RT II, Kelurahan Sungai Penuh,Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, ProvinsiJambi;Para Pemohon Kasasi;LawanH.

  Agus Salim Nomor46, Kelurahan Pasar Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh,Kabupaten Kerinci, sekarang di Jalan H. Agus Salim Nomor 46, DesaPasar Baru, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, panjang 30m dan lebar 3.225 m dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Muhammadiyah;Sebelah Selatan berbatas dengan tanah dan rumah H. Arsyad;Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya H. Agus Salim:Sebelah Timur berbatas dengan H.

  Agus SalimNomor 46, Kelurahan Pasar Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh,Kabupaten Kerinci, sekarang di Jalan H. Agus Salim Nomor 46, DesaHalaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2236 K/Pdt/2019Pasar Baru, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, panjang 30m dan lebar 3.225 m dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Muhammadiyah;Sebelah Selatan berbatas dengan tanah dan rumah H. Arsyad;Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya H.

  Agus Salim Nomor46, Kelurahan Pasar Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh,Kabupaten Kerinci, sekarang di Jalan H. Agus Salim Nomor 46, DesaPasar Baru, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, panjang 30m dan lebar 3.225 m dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Muhammadiyah; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah dan rumah H. Arsyad; Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya H. Agus Salim; Sebelah Timur berbatas dengan H.

  Menyatakan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak berwenangmengadili perkara ini:4. Menyatakan yang berwenang mengadili perkara ini adalahPengadilan Agama Sungai Penuh;Dalam Pokok Perkara:Primatr:1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;2. Menerima jawaban Tergugat I, Il, Ill untuk seluruhnya;3. Menyatakan tanah objek perkara adalah sah tanah wakaf yangberasal dari H.

• Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/21/SK-WNSA/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PLT Kepala JORONG BAYANG TENGAH, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur atas nama NASRI serta pengangkatan PLT atas nama MULYADI, tertanggal 14 Maret 2022, selanjutnya disebut ;

• Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pj.

  Wali Nagari Sungai AuaNomor: 188.46/21/SK-WNSA/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PLT Kepala JORONG BAYANG TENGAH, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur atas nama NASRI serta pengangkatan PLT atas nama MULYADI, tertanggal 14 Maret 2022;

• Mewajibkan Tergugat untuk melakukan proses ulang mekanisme pemberhentian Perangkat Nagari (Kepala Jorong Bayang Tengah) sesuai dengan peraturan perundang-undangan

  WALI NAGARI SUNGAI AUA

• Penggugat:
  ARSON
  Tergugat:
  Koperasi Ruwa Jurai Sungai Niru

  Hal tersebut juga tercantum dalam anjuran Mediator DinasKetenagakerjaan Kabupaten Muara Enim tanggal 15 April 2019, namundalam gugatanya tidak menjadikan PTPN VII Unit Sungai Niru sebagaipihak.Bahwa oleh karena pihak Negara, PTPN VII Unit Sungai Niru dan PT BudiGada Perkasa tersebut di atas tidak diajukan sebagai pihak Tergugatdalam perkara ini, padahal dalam posita Penggugat menceritakan adanyaperistiwa hukum yang melibatkan PTPN VII Unit Sungai Niru dan PT BudiGada Perkasa, selain itu dalam petitumnya

  Penggugat juga tidak bisa menguraikan hubungan hukum yang terjadiantara Koperasi Karyawan Kelompok Usaha Sungai Niru selakuTergugat dengan Penggugat dan hubungan hukum antara PTPN VIIUnit Sungai Niru dengan Penggugat, serta hubungan hukum antaraPT Budi Gada Perkasa dengan Penggugat sehingga Penggugatdapat ditempatkan di wilayah kerja PTPN VII Unit Sungai NiruRambang Dangku Kabupaten Muara Enim sebagai tenagakeamanan/satpam.d.

  Bahwa Koperasi Karyawan Ruwa Jurai Kelompok Usaha Sungai Nirutidak pernah melakukan rekrutment/membuka lowongan kerja dalampenerimaan tenaga kerja serta Koperasi Karyawan Ruwai JuraiKelompok Usaha Sungai Niru juga tidak pernah melakukanPemutusan Hubungan Kerja kepada pekerja/buruh karena hal tersebutbukan kewenangan dari pihak Koperasi Karyawan Ruwa JuraiKelompok Usaha Sungai Niru..

  Pig.Penggugat, PTPN VII dan PT Budi Gada Perkasa (BGP) pada tanggal12 Juli 2017 diruang rapat PTPN VII Unit Sungai Niru (SUNI).Berdasarkan fakta saat ini diketahui dari 13 orang anggota satpamPTPN VII Unit Sungai Niru (SUNI), 12 orang diantaranya telah bekerjasebagai karyawan outsourcing di PT Budi Gada Perkasa (BGP).

  Bahwa tindakan komandan satpam PTPN VII Unit Sungai Niru(SUNI) yang pada tanggal 25 Agustus 2017 mengusir Penggugatuntuk tidak boleh masuk bekerja lagi adalah hal yang wajar karenaPenggugat bukanlah karyawan PTPN VII Unit Sungai Niru (SUNI)yang dapat memasuki wilayah kerja PTPN VII Unit Sungai Niru(SUNI).6. Bahwa faktanya sampai dengan saat ini Komandan Satpam PTPNVII Unit Sungai Niru (SUNI) tidak terbukti melakukan tindak pidanaatas laporan Penggugat.

• KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH VS DANIAL bin M. LIZIN. S

  PUTUSANNomor 2093 K/Pdt/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Dede Setiawan, S.H., dan Rekan, ParaJaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Kejaksaan NegeriSungai Penuh, Jalan Depati Perbo, Kota Sungai Penuh ProvinsiJambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2014;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat

  Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 46/PID.B/1988/PN/SPN Tanggal 23 November 1990 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap (inkracht) yang dalam amar putusannya berbunyi: Menyatakan Terdakwa Danial bin M. Lizin.

  No. 2093 K/Pat/2015Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Dalam Eksepsi:lePenggugat tidak mempunyai kualitas kKedudukan untuk mengajukan gugatan inike Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Penggugat mengakui, bahwa dirinyaadalah Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh sebagai Pengacara Negarayang secara hukum sebagai penerima kuasa tidak dalam kedudukan sebagaipemilik.

  Putusan yang dijatuhnkan mengandungpertimbangan kontradiksi, sehingga mengakibatkan putusan tidak jelas;Bahwa Pemohon Kasasi dalam membuat sebuah gugatan yang kamiajukan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berdasarkan kepada SEMANomor 4 Tahun 1988, sehingga hal itulah yang menjadi pedoman PemohonKasasi dalam melayangkan gugatan tersebut kepada pihak Termohon Kasasi;Gugatan uang pengganti yang Penggugat ajukan kepada PengadilanNegeri Sungai Penuh merupakan suatu kewenangan lainnya yang diberikanperaturan

  untuk datang pada hari Rabu, tanggal 15 September 2004, pukul 09.30WIB ke Kantor Kejaksaan Negeri Sungai Penuh.

• PENITI SUNGAI PURUNlawan1.BUYUNG RISNAN2.SERENUS IRIANDY

• Pemohon:
  Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
  Termohon:
  Normayanti

• .- baik kepada Penggugat sendiri maupun kepada orang lain;

• Menyatakan memberikan ijin dan kuasa kepada Penggugat selaku Direktur Perseroan untuk menggunakan uang hasil penjualan saham aquo, untuk membayar hutang Tergugat sebesar Rp27,000.000,00- kepada perseroan;
• Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Rapat Umum Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada Penggugat selaku Direktur Perseroan untuk menjual aset milik perseroan berupa HGU No.30/Desa Sungai Rusa tanggal 26 Juni 2009

  , Surat Ukur Nomor 02/Sungai Rusa/1999, tanggal 11 Agustus 1999 atas nama PT.

  Sungai Deras Sejahtera seluas 55,84 hektar, NIB 14.02.11.09.003 yang terletak di Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;

• Menyatakan memberikan ijin dan kuasa kepada Penggugat selaku Direktur Perseroan untuk menjual aset perseroan berupa tanah tersebut pada posita 19 gugatan;
• Menyatakan memberikan kuasa kepada Penggugat selaku Direktur Perseroan untuk menggunakan hasil penjualan aset perseroan berupa tanah aquo, untuk mengembangkan perseroan

  SUNGAI DERAS SEJAHTERA
  Tergugat:
  CHARLY LAM

• - TUREZA SATEPA- melawan- PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN- KEPALA KANTOR BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN II SNVT PJPA WS. BARITO, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

  Bahwa bidang tanah yang dimiliki pemohon tersebut berada dalam lokasipembangunan Daerah lrigasi Amandit Kabupaten Hulu Sungai Selatan,Desa Amawang Kanan Kecamatan Kandangan berdasarkan SuratKeputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 217 Tahun 2015 Tanggal25 Mei 2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Daerah IrigasiAmandit di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.3.

  lrigasi Daerahlrigasi Amandit Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (T.II. 5) ; 2 ( dua ) lembar photo copy Berita Acara Kesepakatan yangdilakukan pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 Nomor :311.1/63.06/100/VIII/2016 (T.II.6) ;Photo copy surat Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Sekretariat Daerah, Nomor : 590/149/Tapem tanggal 6 Pebruari2015 perihal Pemberitahuan Pengadaan Tanah Untuk Daerahlrigasi Amandit (T.II. 7) ;Photo copy surat Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan,Sekretariat Daerah

  Amandit Kabuopaten Hulu Sungai Selatan (T.Il. 14) ; Photo copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor: 30/Pdt.P/2016/PN.Kgn tanggal 14 Desember 2016 (T.II. 15) ;Photo copy surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenHulu Sungai Selatan Nomor : 025/KEP63.06/IV/2016 tanggal 04April 2016 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana PengadaanTanah Untuk Pembangunan Jaringan lrigasi Daerah lrigasi AmanditDi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dan Sekretariat (T.II.16); suratsurat bukti tersebut telah

  Saksi TAFRINS YAH : Bahwa saksi adalah Asisten Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan menjelaskan masalah rapat tanggal 19 Januari 2017 dan rapat tanggal 30 Januari 2017. Bahwa rapat tanggal 19 Januari 2017 saksi yang ditugaskan olehPimpinan untuk memimpin rapat atau musyawarah tersebut danyang hadir wakt itu Camat Kandangan, Camat Sungai raya, CamatPadang Batung dan ada juga dari Balai Sungai.

  Sungai Raya.

• -Kepala Kejaksaan Negeri Sungai PenuhLawan- Danial Bin M. Lizin S

  PUTUSANNomor 25 /Pdt.G/2014/PN.SPnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan memutusperkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaragugatan antara:KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH, berdasarkan SuratKuasa Subsitusi Nomor : 1392/N.5.13/10/2014, Tanggal 13Oktober 2014, yang dalam hal ini diwakili oleh :1 DEDE SETIAWAN.

  SH, Jabatan: Jaksa PengacaraNegara, Alamat: Jalan Depati Perbo Kota Sungai PenuhProv. Jambi;2 MURSYIDI. SH, Jabatan: Jaksa Pengacara Negara,Alamat: Jalan Depati Perbo Kota Sungai Penuh Prov.Jambi;3. M. ARSYAD. SH, Jabatan: Jaksa Pengacara Negara,Alamat: Jalan Depati Perbo Kota Sungai Penuh Prov.Jambi;4 MARIO NARDO S. SH, Jabatan: Jaksa PengacaraNegara, Alamat: Jalan Depati Perbo Kota Sungai PenuhProv. Jambi;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Lawan:DANIAL Bin M. LIZIN.

  Penuh padatanggal 22 Oktober 2014 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2014/ PN.SPn, telahmengajukan gugatan sebagai berikut:A DasarDasar Gugatan:1 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 46/PID.B/1988/PN/SPN Tanggal 23 November 1990 yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap (inkracht) yang dalam amar putusannya berbunyi :e Menyatakan Terdakwa DANIAL Bin M.

  Jambi,diubah menjadi berdomisili di Desa Muak Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten KerinciPropinsi Jambi;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugatmemberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI :1 Penggugat tidak mempunyai kualitas kedudukan untuk mengajukan gugatan inike Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

  Penggugat mengakui bahwa dirinya adalahKepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh sebagai Pengacara Negara yang secarahukum sebagai penerima kuasa tidak dalam kedudukan sebagai pemilik. Olehkarena itu penggugat sendiri tidak memiliki hak atas keuangan negarasebagaimana dalam tuntutan penggugat.

• EEN YUNIAWATI vs BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI (BBWS) CITARUM, dkk

• Pembanding/Penggugat : HENGKI SERHALAWAN
  Terbanding/Tergugat : BALAI WILAYAH SUNGAI PROVINSI MALUKU

  Balai Wilayah Sungai Provinsi Maluku;yang beralamat di JIn. Mr. Chr. Soplanit No. 4 RumahTiga Ambon, selanjutnya disebut : TERBNDING,semula TERGUGAT ;Pengadilan Tinggi tersebut :Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 09 Agustus 2019,Nomor 40/PDT/2019/PT.AMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;2. Berkas perkara tanggal 20 Juni 2019, Nomor 139/Pdt.G/2017/PN.

  Gugatan Kabur (Obscure libel)Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelasatau Obscure libel karena :=" Bahwa gugatan ditujukan kepada subjek Hukum yang tidak benaryakni Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDirektorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku.e Bahwa hal mana dijelaskan tidak benar oleh karena KementrianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat JendralSumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku tidak bisa diajukansebagi subjek hukum selaku

  Tergugat, karena KementrianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat JendralSumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku merupakan InstitusiNegara yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimanadiatur dalam ketentuan peraturan mentri pekerjaan umum tentangOrganisasi dan Tata kerja Balai Wilayah Sungai.e Bahwa Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDirektorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Malukudibentuk sebagai suatu lembaga Instansi pemerintah pada tahunHalama 11 dari

  34 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT AMB.2006, dengan lingkup kerja pada Balai Wilayah Sungai mencakuppekerjaan irigasl.Bahwa pelaksanaan proyek pembangunan irigasi itu. sendirisebelum masuk dalam tahapan kerja irigasi, ada tahapantahapanawal yang harus dilaksanakan diantaranya tahapan pembebasanlahan untuk pembangunan proyek irigasi.Bahwa tahapan pembebasan lahan bagi pembanguna irigasi itutelah selesai dilaksanakan pada tahun 19981999, oleh KementrianPekerjaan Umum Propinsi Maluku .Bahwa apabila

  Kementrian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah SungaiMaluku, dalam perkara ini ditarik sebagai pihak Tergugat yangharus bertanggungjawab untuk tahapan pembebasaan lahan bagipembangunan irigasi tersebut sangat keliru dan tidak berdasar,maka dengan demikian gugatan penggugat yang memasukanKementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat DirektoratJendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku sebagaiTergugat dalam perkara ini merupakan gugatan yang

• Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/24/SK-WNSA/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala Jorong Tanjung Babolik, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Atas Nama H. Edi Fitra Serta Pengangkatan Plt Atas Nama Dahrimal Btr, tertanggal 14 Maret 2022 untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi Tergugat.

  Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/24/SK-WNSA/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala Jorong Tanjung Babolik, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Atas Nama H. Edi Fitra Serta Pengangkatan Plt Atas Nama Dahrimal Btr, tertanggal 14 Maret 2022.

• Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/24/SK-WNSA/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt.

  Kepala Jorong Tanjung Babolik, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Atas Nama H. Edi Fitra Serta Pengangkatan Plt Atas Nama Dahrimal Btr, tertanggal 14 Maret 2022.

• Mewajibkan Tergugat untuk melakukan proses ulang mekanisme pemberhentian dan pengangkatan Kepala Jorong Tanjung Babolik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
• Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp321.000,00 (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

  WALI NAGARI SUNGAI AUA

• Pemohon:
  Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
  Termohon:
  Didi Supriadi

• RENGKI WULANDARI BIN JUNAIDI DESA PENANDINGAN KEC SUNGAI ROTAN KAB MUARA ENIM

• Penggugat:
  R.M.Moestoro
  Tergugat:
  Kepala BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS

  RUANG TERBUKA HIJAU DAN RUANGPUBLIKHalaman 10 dari 53Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pat.G/2018/PN KdrDI SUNGAI BRANTASMENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,Menimbang:a. bahwa Dihaturkan berdasarkan Pasal 12 PeraturanMenteri Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat NomcrO1/PRT/M/2C16 tentang Tata Cara PerizinanPengusahaan Sumber Daya Air dan PenggunaanSumber Daya Air, izin penggunaan sumber daya air padawilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintasprovinsi, dan wilayah sungai strategis nasional

  lintas negara,wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasionaldiberikan oleh Menteri; Pemegang, Tertuang pada ; Izin sebagaimanadimaksud pada DIKTUM KESATU huruf B, nomor ; 4 .

  Adalah tidak benar Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantasmenerbitkan surat palsu. sehingga dapat merugikan orang lain(Penggugat) Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas selakupengelola Sungai Brantas tidak pernah mengenal Penggugat dan belumpernah mengeluarkan Surat Rekomendasi Teknik Pemanfaatan SumberDaya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air atas nama Penggugatartinya apa yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan memanfaatkanruang Sungai Brantas tanpa ijin adalah merupakan perbuatan pidanadan

  Bahwa Balai Besar Wilayah Sungai Brantas telah menerbitkan suratnomor HK.03Am/212/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentangRekomendasi Teknis Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatanpembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Sungai Brantas.2.

  Tanggal 20 September2016Sekretaris Daerah atas nama Walikota Kediri membuat PermohonanRekomendasi Teknis Izin Pemanfaatan Bantaran Sungai Kepada KepalaBalai Besar Wilayah Sungai Brantas dengan Nomor Surat:660/248/419.48/2016..

• Penggugat:
  LIU KUI KHIM
  Tergugat:
  Kepala Desa Sungai Pangkalan II
  Turut Tergugat:
  KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NOMOR DUA SUNGAI RAYA

  Pdt.1.C.2 PENETAPANNomor 2/Pdt.G/2019/PN BekDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatanantara:Liu Kui Khim, berkedudukan di Sungai Pangkalan II RT. OO2RW. 003 DesaSungai Pangkalan Il Kecamatan Sungai RayaKabupatenBengkayang dalam hal ini memberikan kuasa kepadaMASKUN SOPIAN, SH. beralamat di JI. Purnama Komp.Purnama Agung 5 No. FF.4 Kel.

  Parit Tokaya, PontianakSelatan, Kota Pontianak Kalimantan Barat Indonesiaberdasarkan surat kuasa khusus tanggal .............0.sebagai Penggugat ;Lawan:Kepala Desa Sungai Pangkalan li, bertempat tinggal di JI. RayaPangkalanIl, Desa Sungai Pangkalan Il, Kecamatan Sungai Raya,Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat , sebagaiTergugat ;Kepala Sekolah Menengah Pertama Nomor Dua Sungai Raya, bertempattinggal di JI.

  Raya Sungai Pangkalan II, Desa PangkalanIIKecamatan Sungai Raya Kabupaten BengkayangProvinsi KalimantanBarat, sebagai Turut Tergugat ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar para pihak;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Februari2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayangpada tanggal 7 Februari 2019 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bek, telahmengajukan gugatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara

• EGA SUGANDANI LAWAN KEPALA BALAI PSDA Wilayah Sungai Citarum, DKK

  Bahwa objek tanah dalam perkara aquo adalah merupakan tanah bekassungai (ex kali mati) yang mana berdasarkan Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sepadan Sungai, DaerahManfaat Sungai Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai DanSungai, dalam Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan "(1) Lahan bekassungai merupakan inventaris kekayaan milik Negara yang berada dibawahpembinaan Direktur Jendral atas nama Menter i", Oleh sebab itu apa yangdidalilkan oleh Penggugat yang menyatakan

  ,Daerah Manfaat Sungai Daerah Penguasaan Sungai Dan BekasSungai Dan Sungai, dalam Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan "(1)55Lahan bekas sungai merupakan inventaris kekayaan milik Negara yangberada dibawah pembinaan Direktur Jendral atas nama Menter';Bahwa Tergugat tidak pernah mengambil tanah milik Penggugatdan berdasarkan atas Pasal 41 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran

  dan IV,dengan alasanalasan sebagai berikut :Bahwa objek tanah dalam perkara aquo adalah bukan hak milikPenggugat, akan tetapi merupakan tanah bekas sungai (ex kali mati)Cipamokolan, yang mana berdasarkan Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sepadan Sungai, DaerahManfaat Sungai Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai DanSungai, dalam Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan "(1) Lahan bekassungai merupakan inventaris kekayaan milik Negara yang beradadibawah pembinaan Direktur

  (ex kali mati) yang mana berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sepadan Sungai, Daerah Manfaat SungaiDaerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai Dan Sungai, dalam Pasal 17ayat (1) yang menyatakan "(1) Lahan bekas sungai merupakan inventaris64kekayaan milik Negara yang berada dibawah pembinaan Direktur Jendral atasnama Menteri;Menimbang, bahwa menurut saksi Asep Sudarma Adjie, saksi TatangAditya dan saksi H.Muhamad Maya Maryana, dibawah sumpah menerangkanpada pokonya

  tanah tersebut dikuasai oleh negara yang dalam hal ini adalah DinasPekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Barat sesuai dengan PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sepadan Sungai,Daerah Manfaat Sungai Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai DanSungai, dalam Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan "(1) Lahan bekas sungalmerupakan inventaris kekayaan milik Negara yang berada dibawah pembinaanDirektur Jendral atas nama Menteri;Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan bukti

• Pemohon:
  Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
  Termohon:
  Erlina Sari