Ditemukan 1817 data
1.IBRAHIM YUSUF
2.ADRIANUS NARO
3.ABDUL WOLO Alias WOLO WESA alias WOLO
4.HASAN YUSUF W. ROTHU
5.LAMBERTUS ALI EMBU
6.LODOFIKUS EWALDUS WEDHI
7.BERNADUS BHANGGU
8.JEMI BIN YUSUF
9.AHMAD SENE
10.PIUS PALA
11.NURDIN MOHAMAD SAID
12.MUHAMAD JAE ROTU
Tergugat:
1.PETRUS PETU
2.ALEXIUS WAJO
3.EMANUEL TAJI
4.NOVANLINO S. DE,ENG alias NOVA
5.LAURENSIUS SETU
6.MARIA GORETI MBOPO
7.MARIA FARIDA MARU
8.YOHANES YAN
9.HUBAERTA NDASI
10.ADRIANUS BUSA alias ARDY
11.BERNADUS PANI
Turut Tergugat:
1.YOHANES ALEXANDER WAKE
2.VITALIS MA,ALI
3.DOKMINIKUS MINGGU
4.Pemerintah RI, Cq. Kepala BPN RI., Cq. Kepala BPN Wil. NTT, Cq. Kepala Badan Pertanahan Kab. Ende
85 — 115
Melanggar etika pergaulan hidup (goede zeden); dan4.
Pembanding/Penggugat II : MEDI HENDRI IRA
Pembanding/Penggugat III : MAJI YANTO
Pembanding/Penggugat IV : WAHYU ARDIYANSAH
Terbanding/Tergugat IV : SURATNO
Terbanding/Tergugat V : ROMLAN
Terbanding/Tergugat VI : HAZAIRIN
Terbanding/Tergugat VII : YANTRIYA DESOS PALA
Terbanding/Tergugat VIII : LAPRI ARIES PUKESA
Terbanding/Tergugat IX : ALDILA LEO SAPUTRA ALFIAN,S.H.,M.H
Terbanding/Tergugat X : RIZAL
Terbanding/Tergugat XI : SULAIMAN
Terbanding/Tergugat XII : WAHONO BIN ROHIMIM
Terbanding/Tergugat XIII : HENDRA BIN TEMANJAK
Terbanding/Tergugat XIV : SUHER
Terbanding/Tergugat XV : MISWANTO
Terbanding/Tergugat XVI : MISLI KOBI
Terbanding/Tergugat XVII : ELYATI
Terbanding/Tergugat XVIII : ROHAYA
Terbanding/Tergugat XIX : SARTINI
Terbanding/Tergugat XX : RIADI
Terbanding/Tergugat XXI : DWI HERU YUDIANTO
Terbanding/Tergugat XXII : PONIRAN
Terbanding/Tergugat XXIII : SAHRONI
Terbanding/Tergugat XXIV : JOEN ANGGARA
Terbanding/Tergugat XXV : SUKARMAN
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN WAYKANAN(ATR/BPN)
107 — 56
, yaitu Perbuatan melawanhukum (rechtszaak onrechtmatige daad) pada dasarnya adalahsama dengan bertentangan dengan undang undang(onwetmatig), dimana perbuatan yang dilakukan oleh pelakutersebut bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karenaundang undang atau perbuatan tersebut bertentangan dengankewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang undang.Disamping hal tersebut, perbuatan melawan hukum meliputi pulaperbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan baik dengankesusilaan (geode zeden
Iftitah Agustia
Tergugat:
1.PT Graha Sarana Duta
2.PT Kamilindo Sejahtera,
Turut Tergugat:
1.Hj. Siti Asiyah,
2.Ratna Ningsih
3.Arifin
4.Ahmad Afandi
5.Perusahaan Perseroan Persero PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk
6.Fahmi Razak, S.E
7.DR. Untung S. Rajab, S.H.,
8.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia
9.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia
10.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia
11.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia
12.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri
80 — 26
Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden), atauperbuatan yang bertentangan dengan kesusialaan berarti bertentangandengan normanorma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakuisebagai norma hukum. Utrecht menulis bahwa yang dimaksudkannyadengan kesusilaan ialah semua norma yang ada di dalam kemasyarakatan,yang merupakan hukum, kebiasaan atau agama;e.
65 — 11
.;5 229 ono nnn on noc nnn con nc enne con cence neKelima, bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden), bahwa perbuatandan tindakan Tergugat V tidak bertentangan dengan kesusilaan dan norma norma hukum yang berlaku maupun norma norma masyarakat, oleh karenaTergugat V kapasitasnya selaku penyelenggara pemilihan umum telahmelaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku yakni Undang Undang Nomor 15Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta
101 — 42
Bahwa pengertian bertentangan dengan hukum sebagaimana, yang dianut dalamyurisprudensi tetap serta menjadi pula doktrin IImu Hukum di Indonesia. di mana diartikansecara luas meliputi :1. bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut undangundang ;Qn bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain menurut undangundang ;3. bertentangan dengan tata susila yang baik (goede zeden) ;4. bertentangan dengan azas kepatutan dan kecerdasan (zorgvuldigheid) ketelitian sertasikap hatihati
JENNY
Tergugat:
1.Bapak Ir. Joko Widodo
2.Bapak Sofyan Djalil sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia
3.Bapak Jenderal TNI Purnawirawan DR. H. Wiranto S.H.
4.Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Widjojo
5.Bapak Yasonna Hamonangan Laoly
6.Bapak Amzulian Rivai
7.Bapak Ahmad Taufan Damanik
8.Ibu Sri Mulyani Indrawati
151 — 59
Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden);e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalambermasyarakatHal. 38dari73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Pst.Bahwa Penggugat juga tidak dapat menyebutkan secara jelasperbuatan Tergugat yang mana yang melanggar Undangundangdan melawan hukum seperti yang disebutkan Penggugat dalamgugatannya.ad.3.
JENNY
Tergugat:
1.Bapak Ir. Joko Widodo
2.Bapak Sofyan Djalil sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia
3.Bapak Jenderal TNI Purnawirawan DR. H. Wiranto S.H.
4.Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Widjojo
5.Bapak Yasonna Hamonangan Laoly
6.Bapak Amzulian Rivai
7.Bapak Ahmad Taufan Damanik
8.Ibu Sri Mulyani Indrawati
122 — 52
Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden);e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalambermasyarakatHal. 38dari73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Pst.Bahwa Penggugat juga tidak dapat menyebutkan secara jelasperbuatan Tergugat yang mana yang melanggar Undangundangdan melawan hukum seperti yang disebutkan Penggugat dalamgugatannya.ad.3.
233 — 180
masyarakat sebagaimana dimaksud oleh Thomas Kuhndalam Teori The Structure of Scientific Revolution atau yang sering disebut TeoriParadigma dan selain itu perkembangan dalam mengkontruksikannyadefinisipenyalahgunaan keadaan juga sangat dipengaruhi adanya politik bahasa sehinggamelahirkan dan termasuk hukum yang baru;Menimbang, bahwa jika merujuk pada sejarah dimana dahulu dalammendefinisikan penyalahgunaan keadaan dikonstruksikan sebagai bertentangandengan ketertiban umum atau tata karma yang baik (Geode Zeden
96 — 13
didasarkankepada perbuatan melawan hukum ex pasal 1365 KUHPerdata, dimanamenurut Penggugat bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;Menimbang, bahwa menurut arrest Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919mengenai pasal 1401 B.W. negeri Belanda (sama dengan pasal 1365KUHPerdata) telah memutuskan bahwa melawan hukum ialah tidak hanyaberarti bertentangan dengan Undangundang (wet), tetapi juga bertentangandengan kesusilaan (goede zeden
Terbanding/Tergugat II : ALBERT HAMONANGAN RUMAPEA
Terbanding/Tergugat V : EMINIATY SAPTARIA ARUAN
Terbanding/Tergugat III : TUTI SIAGIAN
Terbanding/Tergugat I : VIKTOR AP SIAGIAN
Terbanding/Tergugat IV : WULAN MANASAK ARUAN
Terbanding/Turut Tergugat II : NOTARIS dan PPAT LASMIATI SADIKIN
Terbanding/Turut Tergugat III : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN TATA RUANG KAB BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat I : NOTARIS dan PPAT MUHAMMAD ADAM,SH atau YANTI SUDIYANTI,SH
Turut Terbanding/Penggugat II : YUNIAR POERNAMSARI
Turut Terbanding/Penggugat VII : ADI HARTAWAN
Turut Terbanding/Penggugat V : SANTOSA PANDU DEWANATA
Turut Terbanding/Penggugat III : NURITA SAHARA
Turut Terbanding/Penggugat VI : SANTISA RAHAYU GANDI W
Turut Terbanding/Penggugat IV : ANDI LAKSANA JAGATNATA
101 — 25
Melanggar kaidah tata susila (geode zeden); ataud. Bertentangan dengan atas kepatutan, ketelitian serta sikaphatihati dalam pergaulan hidup maryarakat;Bahwa menurut Val Areldoom : Hak subyektif adalah suatuketentuan yang dihubungkan dengan orang tertentu dan carademikian menjadi suatu kewenangan, ( rosa Agustina halaman23).
116 — 12
mempertimbangkanpermasalahan kedua yaitu Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum dengan tidak membayarkan SHK (sisa hasil kebun) kepada Penggugat;Menimbang, bahwa menurut arrest Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919mengenai pasal 1401 B.W. negeri Belanda (Sama dengan pasal 1365KUHPerdata) telah memutuskan bahwa melawan hukum ialah tidak hanya berartibertentangan dengan Undangundang (wet), tetapi juga bertentangan denganHalaman 86 dari 92 halamanPutusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Sptkesusilaan (goede zeden
Terbanding/Tergugat I : JULIAN DAVID HASUDUNGAN SIREGAR
Terbanding/Tergugat II : Yance Rumondang Ulina Siregar
Terbanding/Turut Tergugat : HERNAWAN HADI, S.H
62 — 39
Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden); atauf.
74 — 13
piutang.Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya kesengajaandari Terdakwa dalam melakukan perbuataannya untuk mengambil keuntungan, baikuntuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (OnrechtmatigeDaad) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (hetsubjectief recht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (in strijd is metdes daders rechtsplicht) atau bertentangan dengan kesusilaan (tegen de goede zeden
157 — 36
Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ;Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden), atau;Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalambermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist tegende zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt tenaanzien anders persoon of goed).Bahwa penguasaan tanpa hak terhadap Sertifikat Hak Guna BangunanNo. 00165, Surat Ukur tanggal 1 Agustus 2013, Nomor 1311/Negeri Sakti/2013seluas
149 — 23
sampai denganTergugat V adalah perbuatan melawan hukum sehingga penguasaan obyeksengketa oleh Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill Tergugat IV dan Tergugat Vadalah juga termasuk dalam perbuatan melawan hukum ;Menimbang, bahwa menurut arrest Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919mengenai pasal 1401 B.W. negeri Belanda (sama dengan pasal 1365KUHPerdata) telah memutuskan bahwa melawan hukum ialah tidak hanya berartibertentangan dengan Undangundang (wet), tetapi juga bertentangan dengankesusilaan (goede zeden
154 — 79
Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangandengan kesusilaan (geode zeden) bukanlah hal yang mudah, karenaistilahkesusilaan tersebut sangat abstrak, yang isinya bisa berbedabeda antara daerahyang satu dan daerah yang lainnya atau antara kelompok masyarakat yang satudan lainnya.
1471 — 1617
UnsurPerbuatan Melanggar HukumBahwa berdasarkan Hoge Raad 1919, suatu perbuatan dikualifikasitelah melanggar hukum apabila memenuhi kriteria (yang bersifatalternatif), yaitu:(a) bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;(b) melanggar hak subyektif orang lain; (c) melanggar kaidah tatasusila (goede zeden)dan (d) bertentangan dengan kepatutan,ketelitian serta sikap hatihati dalam pergaulan hidup masyarakat.Bahwa kebakaran hutan di wilayah IUPHHKHTI Terbanding, bukanterjadi karena faktor alam, tetapi
dan TERBANDINGjuga telah melakukan pelaporanpelaporan kegiatansecara berkala kepada Dinas Kehutanan Propinsi.Sehingga berdasarkan buktibukti diatas maka jelas bahwaTERBANDING sama sekali tidak melakukan Perbuatan yangdikualifikasikan Melanggar/Melawan Hukum yaitu: (a) Perbuatanyang melanggar undang undang yang berlaku, (b) Yangmelanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, (c)Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, (d) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan(goede zeden
141 — 141
Perouatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden);5.
57 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bertentangan dengan tata susila/ sopan santun (geode zeden);4.
Konstan L Tobing
Tergugat:
1.P.T. Nusuno Karya
2.P.T. Mitrakarti Perkasa Sarana
3.PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
4.P.T. Bank Tabungan Negara Persero Tbk
Turut Tergugat:
1.Yanti Susanti
2.Otoritas Jasa Keuangan
128 — 37
berbuat sesuatu yaknimemperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur sertatidak diskriminatif sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 UndangUndang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;b) Perbuatan itu melawan hukumUnsur melawan hukum ini dapat dikategorikan sebagai tindakanberikut: Perbuatan melanggar UndangUndang, perbuatan melanggarhak orang lain yang dilindungi hukum, perbuatan yang bertentangandengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangankesusilaan (geode zeden