Ditemukan 1850 data
Urut Berdasarkan
Register : 18-02-2013 — Putus : 20-11-2014 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 P/HUM/2013 Tanggal 20 Nopember 2014 — WISNU WIBOWO, DKK VS MENTERI TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI RI;
139 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
139 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
melakukan pekerjaan) denganmana pihak yangsatu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaanbagi pihak yang lainnya dengan menerima upah, (yakni) perjanjianperburuhan dan pemborongan pekerjaan" ;Bahwa makna dari ketentuan a quo adalah, bahwaperjanjianperjanjian untuk melakukan pekerjaan (overeenkomsten aan hetweerk te doen)antara suatu pihak kepada pihak lainnya selaindapat dilakukan melalui perjanjian untuk melakukan sementarajasajasa (overeenkomst tot het verrichten van enklidiesten) danperjanjian perburuhan
Register : 27-12-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 25-01-2022
Putusan PT SEMARANG Nomor 567/Pdt/2021/PT SMG Tanggal 25 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat : ARIS SANTOSO Diwakili Oleh : Djoko Susanto, S.H
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN SIAGA SEJAHTERA Diwakili Oleh : DR. KURNIAWAN TRI WIBOWO, SH., MH., CPL, CCD
Terbanding/Tergugat II : DIREKTUR RSU SIAGA MEDIKA Diwakili Oleh : DR. KURNIAWAN TRI WIBOWO, SH., MH., CPL, CCD
Terbanding/Tergugat III : Dokter Ginanjar Budi Pratama, Sp.OT Diwakili Oleh : DR. KURNIAWAN TRI WIBOWO, SH., MH., CPL, CCD
155 — 99
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN SIAGA SEJAHTERA Diwakili Oleh : DR. KURNIAWAN TRI WIBOWO, SH., MH., CPL, CCD
Terbanding/Tergugat II : DIREKTUR RSU SIAGA MEDIKA Diwakili Oleh : DR. KURNIAWAN TRI WIBOWO, SH., MH., CPL, CCD
Terbanding/Tergugat III : Dokter Ginanjar Budi Pratama, Sp.OT Diwakili Oleh : DR. KURNIAWAN TRI WIBOWO, SH., MH., CPL, CCD
155 — 99
Pasal 1601 huruf a KUHPerdata: Persetujuan perburuhan adalahpersetujuan dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkandirinya untuk di bawah perintahnya pihak yang lain, si majikan, untuksesuatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerimaupah;Bahwa Penggugat adalah pasien peserta program Kartu Indonesia Sehat(KIS) yang menggunakan pelayanan kesehatan yang diselenggarakanoleh RSU Siaga Medika Banyumas milik Tergugat pada bulan Maret 2021dan RSU Siaga Medika Banyumas memberikan pelayanan
Putus : 12-07-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 627 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 12 Juli 2017 — PT TRAVIRA AIR SERVICE ("PT TRAVIRA AIR") VS 1. ACHMAD ZAINI, DKK
147 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
147 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
keberatan pemeriksaan saksi Imanuddin Yunus selaku saksidalam perkara ini yang lebih mirip sebagai saksi ahli dan lebih banyakmengemukakan pendapat pribadi saksi semata atas peristiwa/fakta yangterjadi, Saksi Imanuddin Yunus tidak pernah dapat memberikanpengetahuan asli atas kejadian perselisihan perburuhan yang dialami olehPara Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat, terlebin secara tegasKuasa Hukum Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugatmenyampaikan di depan persidangan dan menyatakan bahwa kesaksianImanuddin
Register : 31-05-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 302/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST Tanggal 28 September 2017 —
55 — 19
55 — 19
Bahwa meskipun gugatan PENGGUGAT kepada para TERGUGAT ini tidak dalamlingkup perselisihan perburuhan atau perselisihan hubungan industrial ,karena bukan termasuk perselisihan hak, perselisihan kepentingan,perselisihan pemutusan hubungan kerja dan/ atau perselisihan antaraserikat pekerja / serikat buruh yang menjadi kewenangan PengadilanHubungan Industrial ( PHI ) sebagaimana dimaksud UU No. 2 tahun 2004 ;namun untuk lebih memudahkan Bapak Ketua Pengadilan Negeri JakartaPusat dan/ atau Majelis Hakim
Putus : 04-08-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN PALU Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Pal Tanggal 4 Agustus 2015 — HUTMAN,DKK VS DIREKTUR UTAMA PT. FAIRCO MITRA ANEKA WOOD INDISTRI, DKK
66 — 20
66 — 20
sedangkan penjatuhansanksi menurut Penjelasan UU No. 2 Tahun 2004 dimaksudkan agarketentuan undangundang ini dapat ditegakkan atau ditaati ;Menimbang, bahwa menjadi pertanyaan sekarang adalah apa yangdimaksudkan dengan sanksi tidak dijelaskan secara tegas dalamPenjelasan Umum UU No. 2 Tahun 2004, akan tetapi ditinjau dari optichukum, istilah sanksi mengandung pengertian hukuman ataupenghukuman, yang dalam hukum Keperdataan disebut dengan istilahdenda, yang lazimnya dikenal dalam dunia ketenagakerjaan/perburuhan
Register : 02-08-2012 — Putus : 25-10-2012 — Upload : 30-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89 PK/TUN/2012 Tanggal 25 Oktober 2012 — PT. SAWIT KALTIM LESTARI vs 1. BUPATI KUTAI KARTANEGARA, 2. PT. TRI AGATONA;
153 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
153 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
sedang apabila menurut peraturanperundangundangan yang bersangkutan seseorang yang terkena suatukeputusan TUN yang tidak dapat ia setujui boleh mengajukan keberatankepada instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut, maka keberatan yangdapat diajukan kepada instansi tersebut dinamakan prosedur keberatan.Contohcontoh prosedur banding administratif yang disebut dalam penjelasana.l. adalah prosedurprosedur penyelesaian sengketa TUN melalui: MajelisPertimbangan Pajak, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Register : 20-03-2014 — Putus : 11-11-2014 — Upload : 22-05-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 137/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. Tanggal 11 Nopember 2014 — ADI ASMARA,Cs >< BANK INDONESIA
243 — 35
243 — 35
Ramlan mengakui bahwa permasalahannya dengan Tergugatmerupakan lingkup hukum perburuhan/hubungan industrial.Bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas, mekanisme penyelesaianperselisinan antara Penggugat dan Tergugat yangHal. 31 dari 61 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2014/ PN.JSkt.PST.merupakan perselisihan hubungan industrial, demi hukum harus melaluimekanismemekanisme yang diatur dalam UU PHI dan antara lain melaluiPengadilan Hubungan Industrial bukan pengadilan perdata umum.
Register : 28-10-2015 — Putus : 09-05-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST Tanggal 9 Mei 2016 — RAHMAT HIDAYAT, DKK (132 Orang) Melawan 1. PT.GEOSERVICES, 2. CNOOC SES Ltd, 3. PT. MESCO SARANA NUSANTARA
302 — 45
302 — 45
Bukti Fotocopy sesuai dengan aslinya Pendapat Hukum (Legal Opinion) Putusan PHI No.270/Pdt.SusPHI/2015/PN Jkt PstHalaman 71 P 209 tertulis dari Ahli Hukum Perburuhan, Dr. M Hadi Subhan, S.H.,M.H., CN.455. Bukti Fotocopy sesuaidengan aslinya Curiculum Vitae Ahli HukumP210 Perburuhan Dr.
Register : 26-12-2019 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 145/G/2019/PTUN.BDG Tanggal 28 Juli 2020 — Penggugat:
Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat DPP APINDO Jawa Barat
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PD FSP TSK SPSI
2.DPD FSP LEM SPSI
3.PD FSP KEP SPSI
4.PD FSP RTMM SPSI
670 — 2877
Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat DPP APINDO Jawa Barat
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PD FSP TSK SPSI
2.DPD FSP LEM SPSI
3.PD FSP KEP SPSI
4.PD FSP RTMM SPSI
670 — 2877
dalam persidangan A quo, Penggugat telah menghadirkan saksibernama Budi Danubrata yang merupakan pengusaha garmen di KotaCimahi yang pada pokoknya menerangkan bahwa dengan kondisiangka UMK tahun 2020 seperti dalam objek sengketa mengakibatkanperusahaan garmen sulit mendapatkan keuntungan yang maksimal;Bahwa dalam persidangan A quo, Penggugat juga menghadirkan ahliyang bernama Saut Christianus Manalu)= dan pada pokoknyamemberikan pendapat bahwa berunding adalah Hak Dasar dalampengaturan tentang perburuhan
Hal ini sesuai denganpendapat ahli Penggugat, Saut Christianus Manalu, yang berpendapat bahwaberunding adalah Hak Dasar dalam pengaturan tentang perburuhan danmekanisme Penangguhan adalah bagian dari hak berunding antara Pengusahadan Buruh. Keterangan Ahli dari Tergugat II Intervensi, Holyness N.
Register : 20-10-2020 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 335/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn Tanggal 29 Maret 2021 — PT Kerasaan Indonesia
Lawan
Sugeng Imam Suprapto
189 — 47
189 — 47
terlihat sekali alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukanPenggugat kepada Tergugat adalah penuh dengan rekayasa, dimanasecara logika setiap orang pasti memahami, bahwa Penggugat tidakmemiliki kapasitas mencampuri urusan pribadi Tergugat atau mengusirTergugat maupun Susilawati atau penduduk Nagori Kerasaan II dari daerahNagori Kerasaan Il, karena mengusir penduduk suatu daerah bukanlahkewenangan sebuah perusahaan, dan yurisdiksi masalah yang ditanganoleh perusahaan hanyalah terkait masalah perburuhan
Register : 20-07-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 141/G/2020/PTUN.JKT Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
PT. WIRAKARYA SAKTI diwakili oleh Hoesin (Direktur)
Tergugat:
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
532 — 532
PT. WIRAKARYA SAKTI diwakili oleh Hoesin (Direktur)
Tergugat:
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
532 — 532
(fotokopi dari fotokopi);UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun1951 Tentang Pernyataan Berlakunya UndangUndang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR.23Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia.(fotokopi dari fotokopi);UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun2004 Tentang Sisten Jaminan Sosial Nasional.(fotokopi dari fotokopi);Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.
Register : 21-10-2013 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 12-03-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 29/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR Tanggal 29 Januari 2014 — - SYUMAN TAKDIR ALS ADI
93 — 28
93 — 28
Tiga Berlian dalam PaketPekerjaan Ruang Bansal Rawat Inap tersebut telah melimpahkan kewenangannyakepala pelaksana pekerjaan yaitu terdakwa ( Syuman Takdir alias Adi ) atau dikenaldengan istilah pinjam bendera;Menimbang, bahwa dalam konteks hukum perburuhan hubungan hukum dapatterjadi dalam bentuk tertulis dan lisan;Menimbang, bahwa kendatipun tidak ditemukan adanya perjanjian tertulisterkait dengan peranan terdakwa sebagai pelaksana dilapangan pada paket pekerjaanRuang Bangsal Rawat Inap Puskesmas
Tiga Berlian dalam PaketPekerjaan Ruang Bansal Rawat Inap tersebut telah melimpahkan kewenangannyakepala pelaksana pekerjaan yaitu terdakwa ( Syuman Takdir alias Adi ) atau dikenaldengan istilah pinjam bendera;Menimbang, bahwa dalam konteks hukum perburuhan hubungan hukum dapatterjadi dalam bentuk tertulis dan lisan;Menimbang, bahwa kendatipun tidak ditemukan adanya perjanjian tertulisterkait tentang peranan terdakwa sebagai pelaksana dilapangan pada paket pekerjaanRuang Bangsal Rawat Inap Puskesmas
Putus : 17-07-2017 — Upload : 23-05-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 407/Pdt.G/2016/PN Smg Tanggal 17 Juli 2017 — Tuan Satya Laksana
PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Bank Jateng,dkk
171 — 69
171 — 69
Nindyo Pramonodalam tulisannya berjudul 7anggung Javab dan Kevajiban Pengurus PT(Bank) Menurut UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas dalam Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan BankIndonesia , hal. 17, yang menyatakan : Saya berpandangan bahve sifathubungan perburuhan antara Direksi PT dengan PT yang dinakilinya itulayak untuk ditinggalkan dalam era sekarang ini.
Upload : 11-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 366 K/PDT.SUS/2010 SUYATI, DKK.; PT. BARATA WAHANA MAS
79 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa perkara yang sedang dipertimbangkan olehjudex facti saat ini adalah persoalan perburuhan, sedangkan buki T5adalah suatu persoalan lain yang tidak ada relevansinya denganpokok perkara ini ;Hal. 50 dari 56 hal. Put. No. 366 K/Pdt.Sus/2010 Bahwa judex facti di dalam pertimbangannya menyatakan : denganpengunduran diri SPN PT.
Putus : 27-06-2012 — Upload : 15-11-2013
Putusan PN JOMBANG Nomor 39/Pdt.G/2011/PN.JMB Tanggal 27 Juni 2012 — ONG JIMMY ANGESTI melawan 1. CHU PING HAN, baik dalam kapasitas selaku Direktur maupun Pemegang Saham P.T. UNIQUENESS SEPATUMAS INDONESIA ( P.T. USI ), 2. CHU CHUN TA, dalam kapasitas selaku Komisaris maupun selaku Pemegang Saham P.T. UNIQUENESS SEPATUMAS INDONESIA ( P.T. USI ),
620 — 703
620 — 703
berdasarkan Gugatan Poin diatas, maka Penggugat telah mengajukan tuntutanterhadap pembayaran upah kepada para Tergugat, sebagaimana yang juga ditegaskandalam Petitum Gugatan No. 5, yang berbunyi : Menghukum Tergugat I dan II untukmembayar biaya ganti rugi materil sebesar Rp.850.000.000, (delapan ratus lima puluhjuta rupiah); Bahwa pengajuan tuntutan terhadap Pembayaran upah yang diajukan oleh Penggugatadalah salah alamat, karena berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,segala perselisihan perburuhan
Putus : 12-10-2016 — Upload : 22-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 820 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 12 Oktober 2016 — 1. TAUFIK HIDAYAT, DKK VS 1. PT. MESCO SARANA NUSANTARA
198 — 375 — Berkekuatan Hukum Tetap
198 — 375 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan pendapat hukum dari Ahlihukum Perburuhan Universitas Airlangga Sdr. Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., CN.,(Bukti P220) yang menyatakan bahwa pekerjaan Pemohon Kasasi tidaklah dapat dikategorikan sebagai pekerjaan jasa penunjang;4. Bahwa Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan secara utuh keterangan ahliyang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi yaitu Somali, S.H., MH..,;5.
Register : 21-12-2018 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 375/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst. Tanggal 5 September 2019 — CAROLINA HUTAPEA, DKK >< PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA
279 — 161
279 — 161
Ketenagakerjaanadalah imbalan berupa uang yang diberikan kepada pekerja sebagaiimbalan atas pekerjaannya, upah mana akan disebutkan dalamperjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama,e Bahwa untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan bagi hasilmenurut pasal 1601 KUHPerdata perlu dilihat kembali bahwa perjanjianpekerjaan terdiri dari tiga jenis, antara lain: 1) melakukan perjanjiansementara jasa (yang diatur dalam Kitab UndangUndang HukurrDagang: "KUHD), 2) melakukan perjanjian perburuhan
sederajat, tidakada perintah, dan pekerjaan tidak diatur hanya oleh salah satu pihak,para pihak juga bebas menentukan nominal pembagian keuntungan danbentuk pekerjaan yang diperjanjikan, sedangkan dalam perjanjian kerjakedua belah pihak tidak sederajat oleh karenanya terdapat unsur perintahdan pekerjaan yang ditentukan oleh pemberi kerja dan upah yangdiberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja;e Bahwa yang dimaksud dengan perintah dalam perjanjian kerja adalahkondisi di bawah perintah dalam perjanjian perburuhan
Putus : 02-04-2015 — Upload : 19-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 2 April 2015 — PT. SUMBER BAHAGIA METALINDO VS 1. GUGUN GUNAWAN, DKK
50 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
DASAR GUGATAN1.Bahwa UndangUndang Nomor 2 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial Pasal 87 menyebutkan bahwa : SerikatPekerja / Serikat Buruh dan Organisasi Serikat Buruh dapat bertindaksebagai kuasa hukum Serikat Buruh untuk beracara di PengadilanHubungan Industrial untuk mewakili anggotanya;Bahwa UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai mekanismepenyelesaian perselisihan perburuhan melalui Pengadilan HubunganIndustrial
Putus : 22-01-2013 — Upload : 11-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 PK/Pdt.Sus/2012 Tanggal 22 Januari 2013 — HERO SAMUDRA, SH., MH. vs 1. PENGURUS HARIAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEDAULATAN, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
61 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan olehPengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejakgugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri danoleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejakmemori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung;Penyelesaian perselisihan menurut Pasal 32 dan 33 UU Nomor 2 Tahun 2008bukan merupakan sebuah syarat tahapan yang wajib dilaksanakan, berbedahalnya dengan ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Perburuhan
Register : 25-03-2015 — Putus : 10-08-2015 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN PALU Nomor 11/PDT.SUS-PHI/2015/PN Pal Tanggal 10 Agustus 2015 — ULFIAN DKK VS DIREKTUR UTAMA PT. FAIRCO MITRA ANEKA WOOD INDISTRI DKK
63 — 9
63 — 9
sedangkan penjatuhan sanksi menurut Penjelasan UU No. 2 Tahun2004 dimaksudkan agar ketentuan undangundang ini dapat ditegakkan atauditaati ;Menimbang, bahwa menjadi pertanyaan sekarang adalah apa yangdimaksudkan dengan sanksi tidak dijelaskan secara tegas dalam PenjelasanUmum UU No. 2 Tahun 2004, akan tetapi ditinjau dari optic hukum, istilah sanksimengandung pengertian hukuman atau penghukuman, yang dalam hukumKeperdataan disebut dengan istilah denda, yang lazimnya dikenal dalam duniaketenagakerjaan/perburuhan