Ditemukan 2283 data
75 — 6
TASMAN LATIF Als ABAHMALA Bin (Alm) ABDUL LATIF dan Ahli tidak ada hubunganSaudara ataupun hubungan lainnya ; Bahwa Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas pengangkutan hasilhutan, dokumen legalitas yang digunakan dalam mengangkuthasil hutan terdiri daria). Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB).b).Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB)..
Terbanding/Tergugat I : Song Andre Sungkono
Terbanding/Tergugat II : Song Diana Patricia
Terbanding/Tergugat III : HIANDOKO DARMONO atau SONG JUEK FENG atau yang tertulis Song Yoek Fung alias Afung
Terbanding/Tergugat IV : DEWI YULIANA Patricia
Terbanding/Tergugat V : Margareth Patricia
Terbanding/Tergugat VI : Elisabeth Patricia
Terbanding/Tergugat VII : Antony Sungkono
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pertanahan Kota Semarang
236 — 112
Kemudian ibu dariA juga dapat dituntut pertanggungjawaban karena membiarkanrumah tidak ada makanan sehingga A lapar dan menyuruh B kepasar.Sebagai Contoh 2:A. memiliki Kartu Kredit Bank B dengan limit 100 Juta. Kemudian Amemakai kartu kredit tersebut dengan berbelanja di MatahariDept.Store, menginap di Hotel Mulia Jakarta, Berpergian denganPesawat Garuda Indonesia kelas bisnis.
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH KOTA CILEGON, UPT. PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON
Terbanding/Tergugat II : PT. SUMBER ARTA DIRGA
Turut Terbanding/Penggugat II : SANTO ARIFIN
Turut Terbanding/Penggugat III : JASMIN
Turut Terbanding/Penggugat IV : MARSONO KARTIKO PUTRA
Turut Terbanding/Penggugat V : AYUB
Turut Terbanding/Penggugat VI : EDY SUHERI
Turut Terbanding/Penggugat VII : DIKDIK ISKANDAR
Turut Terbanding/Penggugat VIII : AHMAD ILMANSYAH
Turut Terbanding/Penggugat IX : ADE ANDRI SURYANA
Turut Terbanding/Penggugat X : MUHAMMAD SUWITO
Turut Terbanding/Penggugat XI : SURYADI AMENG
Turut Terbanding/Penggugat XII : DWI ARIS DESVERI
Turut Terbanding/Penggugat XIII : ANITA YOPIE ANNA
Turut Terbanding/Penggugat XIV : DANIEL ALIE TEGE
Turut Terbanding/Penggugat XV : EDDY MULYAWAN MARTONO
Turut Terbanding/Penggugat XVI : KRISTIAN RIZAKTIMATTEA
Turut Terbanding/Penggugat XVII : SYAFARUDDIN
Turut Terbanding/Penggugat XVIII : FEDRICK
Turut Terbanding/Penggugat XIX : SUKAESIH
Turut Terbanding/Penggugat XX : IR. AGUSTINA INDRAWATI
Turut Terbanding/Penggugat XXI : IDA HIDAYAH
73 — 54
Telah sesuai pula denganPeraturan walikota Cilegon Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Petunjukpelaksanaan Peraturan daerah Kota Cilegon Nomor 9 tahun 2012 TentangPenyelenggaraan perparkiranBab IllPenyelenggaraan Fasilitas ParkirPasal 4Penyelenggaraan fasilitas parkir merupakan kewenangan Pemerintahdaerah(2) Penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimanadimaksud pada ayat 1 meliputia.pembangunanb.pengoperasianc. pemeliharaan(3) Jenis penyelenggaraan fasilitas parkir sebagamana di maksud padaayat (1) terdiri daria
109 — 49
idi atas tanah tersbut (satu) hamparan yangberdempetan) dan turutannya, antara lainsebuah bangunan Ruko (rumah dan toko), yangterdiri daria. Hak Milik Nomor : 1154, seluas 121 M2, diuraikandalam Surat Ukur tanggal 14 Mei 1973, Nomor51/1978, tertetak di Kampung Satu Duit,Kelurahan Solokpandan, Kecamatan dan KabupatenCianjur, setempat dikenal terletak di tepi JalanSuroso Nomor 44Cianjur poor eee ee ee ee ee eee eee ee eeeYang dibeli dari Ny.
ROSNI
Tergugat:
1.IFAYATUL AKMAL
3.Pemerintah RI cq BPN Kab Lima Puluh Kota
4.Direktur Utama PT. Anugrah Baja Sumbar
5.Direktur Utama PT. Zico Eka Perdana
95 — 17
TT Il5 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Misdar, saksi Ediar Anwar dan saksi Irmansedangkan Tergugat Il mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T.Il1; s/dT.Il7 dan tanpa mengajukan saksisaksi;Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara para pihak maka diketahuibahwa yang menjadi pokok perselisinan diantara kedua belah pihak yaitu Penggugatmendalilkan bahwa tanah sengketa adalah tanah miliknya yang Penggugat beli dariA. ST.
91 — 77
Sedangkan ERNA (Tergugat IV) ditarik dalam perkaraini Karena sebagai pihak yang menerima gadai atas tanah objek sengketa dariA. ERNI/H.
Terbanding/Penggugat : HAWANI BACHTIAR
Turut Terbanding/Tergugat I : BACHTIAR
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI,
661 — 568
., paraAdvokat dari Kantor Hukum JL & Rekan beralamat diWisma Daria Lt.2 Ruang 208, Jl. Iskandarsyah RayaNo.7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2018yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan PengadilanNegeri Samarinda Nomor W18U1/37/HK.02.1/1/2019pada tanggal 10 Januari 2019, dan untuk tingkat bandingmemberikan kuasa kepada Dadang Idris Soeanda, S.H.
;Fajar Triyuda, SH para Advokat dari Kantor Hukum JL &Rekan beralamat di Wisma Daria Lt.2 Ruang 208, Jl.Iskandarsyah Raya No.7, Kebayoran Baru, JakartaSelatan 12160 berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal25 Oktober 2019 sebagai PEMBANDING semulaTERGUGAT II;MELAWAN1. HAWANI BACHTIAR, bertempat tinggal di Komp Villa Tamara Blok NNo.1, RT.033, RW , Kelurahan Gunung Kelua,Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda, KalimantanTimur dalam hal ini memberikan kuasa kepada AgusDwiwarsono, S.H.
,MH., para Advokat dariKantor Hukum JL & Rekan beralamat di Wisma Daria Lt.2 Ruang 208, Jl.
30 — 19
Sigalinggingtetap diakui sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang dipersoalkansebab nenek dariA, sigalingging merupakan "Sipukkta Tano" bersama DatnRonggur Diaji Pakpahan di Pakpahan dst, bahwa sesuai dengan faktadan kenvataan (Notoir Feiten fakta nyata) dalildalil gugatan penggugattersebut adalah bertentangan dengan fakta yang ada dimana kesepakatanRaja Bius Marga Pakpahan sebagai mana yang dikeluarkan olehPemerintah Kecamatan Pangaribuan Tanggal 02 Agustus 2009 adalah tidakbenar sesuai Surat
I Dewa Nyoman Wira Adiputra, SH
Terdakwa:
Andik
31 — 26
Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 3132)mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah daria. Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukumpada umumnya.b. Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan haksubjektif orang lain.c. Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukumdengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentanganHal 32 Putusan Nomor 1303/Pid.Sus/2019/PN Dpsdengan undangundang tetapi juga dengan hukum yang tidaktertulis.d.
217 — 188
membenican wewenang kepada Pemerintah Daerahkhususnya kewenangan Pemerintah Kabupaten oleh Bupati.Dalam nuansa otonomi daerah, Pemerintah mengeluarkanPeraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2003 tentang KebijakanNasional Dibidang Pertanahan, yang mana dalam Pasal 2 ayat(1) disebutlcan bahwa~ sebagian kewenangan = pemerintahdibidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten /Kota, selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) jugs disebutkanbahwa kewenangan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten /Kota terdiri daria
207 — 207
Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2)PMK 78/2007, pelaksanaan pengujiankemampuan dan kepatutan' terhadap 1(satu) orang Direksi atau 1 (satu)orang Komisaris dilakukan oleh 5(lima) orang anggota Komite Evaluasiyang selanjutnya disebut Tim Penguji,yang terdiri daria. 2 (dua) orang dari Biro Perasuransian, BadanPengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ; dan ;Halaman 51 dari 98 halaman Putusan Nomor :02/G/2011/PTUNJKT.b. 3 (tiga)PengawasOrang dari luar Biro Perasuransian, BadanPasar Modal dan Lembaga MKeuangan
ELIS MULYATI
Tergugat:
1.PT. BANK BUKOPIN, Tbk Cabang Tasikmalaya
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TASIKMALAYA
93 — 21
Republik Indonesia Nomor 27 /Pmk.06/2016 Tentang PetunjukPelaksanaan berbunyi Penjual yang akan melakukan penjualan barang secaralelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang dengandisertai dokumen persyaratan lelang kepada Kepala KPKNL untuk memintajadwal pelaksanaan lelang.Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan DirekturJenderal Kekayaan Negara No.Per2/KN/2017 tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Lelang berbunyi Lelang Ekekusi Pasal 6 UndangUndang HakTanggungan terdiri daria
103 — 18
Bahwa sesuai kewenangan yang diberikan Undang UndangNomor 49 Prp Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannyamaka Tergugat G melakukan proses pengurusan PiutangNegara terhadap debitur yang telah diserahkan kepadaTergugat G, mulai daria. Surat penyerahan pengurusan Piutang Negaradari Tergugat F Nomor : R72 49 III/KC/PLK/PKB/01/2000 tanggal 27 Januari20000 = atas nama Sriwirna Dewi dan suratNomor : B1760 BUD/MJP/07/1994 tanggal 09 Juli1994 atas nama Tando Gelar Bagindo ;.
97 — 38
panitia pemilinan Kepala Desa oleh BPD ditetapkandalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masajabatan ;> Pasal6:ayat 1 : Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksuddalam pasal 5 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupatimelalui Camatayat 2 : Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur Perangkat Desa,Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Tokoh Masyarakat ;ayat 3 : Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri daria
172 — 49
ratus sembilan puluh miliar dua puluh tiga juta tujuhpuluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) dan Saldo Debet sebesarRp1.843.343.358.571,63 (satu triliun delapan ratus empat puluh tiga miliar tigaratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuhpuluh satu koma enam puluh tiga rupiah).Bahwa berdasarkan pasal 17 ayat (8) PP 25/1999, Pemerintah merupakanLembaga yang dalam kedudukannya telah membayar terlebih dahulu sebagianatau seluruh hak nasabah penyimpan daria
49 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwa sebagaimanapenghitungan kekurangan saldo kasdalam pembukuan administrasi keuanganDesa Kraguman periode 21 September2007 sampai dengan 31 Mei 2010berdasarkan temuan hasil pemeriksaanInspektorat Pemerintah Kabupaten Klatenbulan Juli 2010 di Desa Kraguman lebihkurang sejumlah Penyimpangan uang hasil sewa taznahkas desa untuk SPBE dari sejumlahRp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluhlima juta rupiah) yang diterima Terdakwadari Saksi Abunasor Fauzi (Direktur PT.Guna Artha Sejahtera Utama), terdiri daria
sebagaimanapenghitungan kekurangan saldo kasdalam pembukuan administrasi keuanganDesa Kraguman periode 21 September2007 sampai dengan 31 Mei 2010berdasarkan temuan hasil pemeriksaanInspektorat Pemerintah Kabupaten Klatenbulan Juli 2010 di Desa Kraguman lebihkurang sejumlahRp201.099.698,00 Penyimpangan uang hasil sewa taznahkas desa untuk SPBE dari sejumlahRp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluhlima juta rupiah) yang diterima Terdakwadari Saksi Abunasor Fauzi (Direktur PT.Guna Artha Sejahtera Utama), terdiri daria
83 — 37
Menyatakan Harta tidak bergerak milik Penggugat dan Tergugat terdiri daria. Sebidang Tanah Empang, luas 2 Ha, terletak Dusun Tanete, DesaPoreang, Kec. Tana Lili, Kab. Luwu Utara, dengan batasbatas :Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Empang Arifin;Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit atau Tanah empang H.Ancang;Sebelah Timur berbatasan dengan Laut;Sebelah Barat berbatasan dengan tanah empang Bp. Tudung;No. Pajak : 73.22.151.003.0090048.0;b.
509 — 1051
bukti otentik dan peraturanHalaman 55 dari 184 halaman Putusan Nomor :perundang undangan sebagaimana dimaksud angka 2diatas, tanah yang diklaim Penggugat sebagai tanahulayat adalah kawasan hutan ; Di dalam peraturan perundangundangan di bidangkehutanan tidak dikenal istilah tanahulayatmelainkan hutan adat, hal hal tersebut diaturdalam Pasal 5 dan Pasal 67 ayat ( 1) dan ( 2 )Undang Undang Nomor 41 4Tahun 1999 tentangKehutanan beserta penjelasannya, yaituPasal 5:Hutan berdasarkan~ statusnya terdiri daria
91 — 13
ConradBranford selaku /nternational Director Mondottica Internationa ;e Bahwa meskipun penunjukan Distributor secara Tunggaltersebut tidak dibuat secara tertulis, tetapi dapat dibuktikan daria. Fakta bahwa sejak tahun 2005 hinggatahun 2013, TERGUGAT adalah satusatunya Distributor resmi Kacamata TedBaker di Indonesia ;b.
98 — 93
Batang,Pengadilan Militer Il 10 Semarang tersebut di atas ;Membaca : Berkas acara pemeriksaan permulaan dalam perkaraiiMemperhatikan : 1 Surat Keputusan Penyerahan perkara dariDanrem 071/Wijaya Kusuma selaku Papera NomorKep/04/1/2011 tanggal 31 Januari 2011.2; Surat Dakwaan Oditur Militer NomorSdak/13/11/2011, tanggal 21 Pebruari 2011.ay Surat Penetapan daria. Kadilmil Il 10 Semarang tentang PenunjukanHakim Nomor : Tap/21/PM.II 10/AD/ Il /2011tanggal 24 Pebruari 2011.b.