sistem eCourt dan telah terdaftar dalam register perkara perdataHalaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kotgugatan di bawah Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kot telah mengajukan gugatanterhadap Tergugat, yaitu sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak didesa Tegal Sari, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Tangggamus(sekarang Kabupaten Pringsewu) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor125 atas nama Bejo Santoso dengan luas 905 M2 Surat Ukur Nomor03

Surat Ukur Nomor03/Tegal Sari/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Tanggamus tertanggal 24 Agustus 2006 dari atas namaSARIDAL menjadi atas nama BEJO SANTOSO tanpa syarat dan tanpabeban apapun adalah suatu tuntutan di luar menyerahkan sejumlah uang,maka sebagai penekan terhadap Tergugat dan Tergugat IV untukmematuhi dan melaksanakan tuntutan tersebut apabila dikabulkan olehMajelis Hakim, adalah adil dan patut apabila terhadap Tergugat danTergugat IV dihukum untuk membayar uang

Surat Ukur Nomor03/Tegal Sari/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Tanggamus tertanggal 24 Agustus 2006 yang telah dibalik namamenjadi atas nama SARIDAL serta apabila Tergugat IV tidak merubahkembali Sertipikat Hak Milik Nomor 125 dengan luas 905 m?

Surat Ukur Nomor03/Tegal Sari/2006, seluruh proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat Ilmelalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung(Tergugat Ill), eksekusi Pengosongan yang dilakukan oleh Tergugat melalui Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 21 maret 2018 denganberita acara eksekusi Nomor : 18/BAEks/2017/PN.KOT, dan balik namaHalaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Padt.G/2020/PN KotSertipikat Hak Milik Nomor 125 dengan luas 905 m?

Padahal posisi hukum Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia adalah pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha nomor03/Bukit Baling, Sakernan, Muaro Jambi, pada tanggal 24 Juli 2002 atastanah terpekara ini, dan Pemerintah Daerah Propinsi Jambi, dan/atauKabupaten Muaro Jambi, dan/atau Kecamatan Sakernan dan/atau DesaBukit Baling juga tidak ditarik sebagai Pihak yang telah mengeluarkan izinPrinsip/izin Lokasi, keterangan tanah Sporadik dan sebagainya;C.Bahwa untuk lebih jelas dan terangnya

Kabupaten Muaro Jambi, dinyatakandengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Saparudin Mek; Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan Belukar; Sebelah Timur berbatas dengan Jani Siamid Paeci; Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Hicing;Padahal PT Bukit Barisan Indah Prima telah menanam Kelapa Sawitsekurangkurangnya pada tahun 1985 dan PT Bukit Barisan Indah Primatelah mengurus Pendaftaran Hak Guna Usaha sekurangkurangnya padatahun 2002 serta telah memperoleh Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor03

Bahwa adapun yang diterapkan dalam surat pernyataan Penguasaan FisikBidang Tanah (Sporadik) Nomor 595/19/BB/2014, tanggal 24 Januari 2014,dari Desa Bukit Baling Kecamatan Sakernan Kabupaten Muaro Jambi,padahal merupakan tanah areal perkebunan kelapa sawit PT Bukit BarisanIndah Prima, yang telah memperoleh Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor03/Bukit Baling, Sakeman, Muaro Jambi, pada tanggal 24 Juli 2002.6.

29 Mei 2013 Nomor03/SAOKA/2013 luas 17.509 M? (tujuh belas ribu lima ratus Sembilan meterpersegi), dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan rencana jalan; Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalan; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bagus Jaya Abadi/rencana jalan; Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bagus Jaya Abadi;b. Berdasarkan sertipikat HGB Nomor 03 surat ukur tanggal 29 Mei 2013Nomor 02/SAOKA/2013 Luas 17.557 M?

2009/PN.SRG tertangggal 19 November 2009 seluas 1.067 ha(seribu enam puluh tujuh hektar) termasuk milik Pembantah yang telahmempunyai Pelepasan Tanah Adat dari pemilik tanah adat yang sah dan telahmempunyai sertipikat tanda bukti hak atas tanah yang di keluarkan oleh BadanPertanahan Nasional oleh karena itu tidak ada alasan hukum apapun untukmengambil hak atas tanah tersebut terkecuali atas putusan pengadilan yangmembatalkan atau menyatakan: Sertipikat HGB Nomor 02, surat ukur tanggal 29 Mei 2013 Nomor03

29 Mei 2013 Nomor03/SAOKA/2013 luas 17.509 M? (tujuh belas ribu lima ratus Sembilan meterpersegi), dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara berbatasan dengan rencana jalan;Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalan;Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bagus Jaya Abadi/rencana jalan;Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bagus Jaya Abadi;b. Berdasarkan sertipikat HGB Nomor 03 surat ukur tanggal 29 Mei 2013Nomor 02/SAOKA/2013 Luas 17.557 M?

dan seluas 12.500 Myang dikeluarkan oleh BadanPertanahan Nasional Kota Sorong mengandung cacat hukum dan telahmelanggar Hak Subyektif Terbantan Konpensi/Pembantah Rekonpesisehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara iniagar menyatakan SHGB Nomor 02 Surat Ukur tanggal 29 Mei 2013 Nomor03/SAOKA/2013, SHGB Nomor 03 Surat Ukur tanggal 29 Mei 2013 Nomor02/SAOKA/2013, SHGB Nomor 04 Surat Ukur Nomor 05/SAOKA/2013 danSHGB Nomor 05 Surat Ukur tanggal 12 Juli 2013 Nomor 06/SAOKA/2013

Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.Srg tertanggal 5 September 2015, dst...Bahwa HGB Nomor 02, surat ukur tanggal 29 Mei 2013 Nomor03/SAOKA/2013 luas 17.509 M2 (tujuh belas ribu lima ratus sembilanmeter persegi), HGB Nomor 03, surat ukur tanggal 29 Mei 2013 Nomor02/SAOKA/2013 luas 17.557 M2 (tujuh belas ribu lima ratus lima puluhtujuh meter persegi), HGB Nomor 04, surat ukur Nomor 04/SAOKA/2013luas 8.275 M2 (delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima meter perseg)i),HGB Nomor 05, surat ukur tanggal 12 Juli 2013

secara CumaCuma (Prodeo)telah ditolak oleh majelis hakim, dan diperintahkan kepada Pemohon untuk membayar panjarbiaya perkara dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) sejak putusan dijatuhkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Agama Kabupaten MalangNomor: 0140/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg. tanggal 07 Februari 2013 ternyata Pemohon tidakmembayar panjar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam putusan tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuanPasal 81 A Ayat (3) UndangUndang Nomor03

bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat telahmenggugat sekarang Termohon Kasasi I, Il dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Objek Sengketa:Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa adalah SertipikatHak Milik Nomor 139 terbit pada tanggal 1 Agustus 2013 dan Surat Ukur Nomor03

Tenggang Waktu Pasal 55 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;1.Bahwa Para Penggugat mengirimkan Surat Permohonan Klarifikasipada tanggal 4 Februari 2014 tentang Penerbitan Sertifikat Nomor139 Tahun 2013;Bahwa pada tanggal 4 Februari 2014 Para Penggugat barumengetahui adanya penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 139terbit pada tanggal 1 Agustus 2013 dan Surat Ukur Nomor03/Situmandala/2013 tertanggal 18 April

Bahwa fakta ini terungkap dari Daftar Alat BuktiT.U.1.27;Bahwa dengan demikan objek tanah Sertifikat Nomor03/Situmandala/2013 tertanggal 18 April 2013, luas 296 M?, yangterletak di Desa Situmandala, Kecamatan Rancah, KabupatenCiamis, Provinsi.

Jawa Barat, tercatat atas nama DadangRuhendi, bukan berada di atas tanah Para Penggugat/PemohonKasasi, namun hal ini tidak menjadi bahan pertimbangan hukumdan penilaian Majelis Hakim baik di Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta;Bawa Judex Facti tidak menilai bukti dan fakta persidanganmengenai perbedaan data fisik Sertipikat Hak Milik Nomor 139terbit pada tanggal 1 Agustus 2013 dan Surat Ukur Nomor03/Situmandala/2013 tertanggal 18 April 2013, luas

;Bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) mengatakan:Pemeriksaan, penelitian dan pengkajian oleh Panitia A dilaksanakanuntuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridisdalam rangka pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakaiatas tanah Negara, Hak Pengelolaan dan permohonan pengakuan hakatas tanah;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut penerbitan Sertifikat Hak MilikNomor 139 terbit pada tanggal 1 Agustus 2013 dan Surat Ukur Nomor03/Situmandala/2013 tertanggal 18 April 2013, luas 296 M?

IV, Nomor03, RT 04, RW 02, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, KotaSurabaya, luas 719 m?, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat GunaBangunan Nomor 405/K, Surat Ukur Nomor 1034 Tahun 1988, atas namaTjandrajani Djojokusumo, secara sekaligus dan seketika, dalam keadaankosong dan bebas dari beban apapun juga, dan apabila perlu denganmenggunakan kekuatan alat negara;6.

IV, Nomor03, RT 04, RW 02, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, KotaSurabaya, luas 719 m?, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat GunaBangunan Nomor 405/K, Surat Ukur Nomor 1034 Tahun 1988, atas namaTjandrajani Djojokusumo, secara sekaligus dan seketika, dalam keadaankosong dan bebas dari beban apapun juga, dan apabila perlu denganmenggunakan kekuatan alat negara;5.

perkara, perlu kiranya Tergugat sampaikanmengenai Akta Notaris Nomor 149 tanggal 21 Mei 2007 tentang PerjanjianKredit, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta TanahSoebekti Ngardiman, Sarjana Hukum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol94 Kediri (Bukti T1), Surat Perjanjian Kredit Nomor 02/PRK/KDR/2009tertanggal 16 September 2009 (Bukti T2), Surat Perubahan Ke1 danPernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 02/PRK/KDR/2009 tertanggal16 September 2009 (Bukti T3), Surat Perjanjian Kredit Nomor03

/PT/KDR/2009 tertanggal 16 September 2009 (Bukti T4), SUratPerubahan Ke1 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor03/PT/KDR/2009 tertanggal 16 September 2009 (Bukti T5), copy perjanjianperjanjian yang telah dilegalisir tersebut terlampir, yang merupakan dasarperikatan/perjanjian kredit antara Penggugat selaku debitur dan Tergugatselaku kreditur.

Nomor 3181 K/Pdt./2016tertanggal 16 September 2009, Pasal 7 Surat Perjanjian Kredit Nomor03/PT/KDR/2009 tertanggal 16 September 2009 dan Pasal 8 SuratPerubahan ke1 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor03/PRK/KDR/2009 tertanggal 16 September 2009 yang menyatakan:Debitur dan kreditur setuju untuk memilih tempat kedudukan hukum yangtetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri,tanpa mengurangi hak dan wewenang kreditur untuk memohon pelaksanaan(eksekusi) atau mengajukan

Penggugat;Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik Kepala Bidang Perencanaandan Disiplin Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, Kepala BadanKepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bolaang Mongondow Utaradan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalamperkara ini, maka Gugatan a quo mengalami Kekurangan Pihak dan olehkarena itu maka Gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraManado telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor03

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu Rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanPembanding/Penggugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebuttelah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar denganPutusan Nomor 196/B/2014/PT.TUN.MKS tanggal 19 Januari 2015 yangamarnya sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor03

Putusan Nomor 181 K/TUN/2015dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28Mei 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Februari2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor03/G/2014/PTUN.MDO yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Manado.

dipandang telah cukup beralasan, tidakmelawan hukum, telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2)Undangundang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi HukumIslam Tahun 1991, dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut sepatutnyadapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khuli Tergugat terhadapPenggugat dengan iwadl Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undangundang Nomor7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor03

Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan = suamiPemohon bertempat tinggal di Kecamatan , Kabupaten Bonedan antara Pemohon dan suami Pemohon tidak pernahterjadi perceraian dan dikaruniai 4 orang anak, kiniPemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober2009, berdasarkan surat keterangan kematian nomor03/DS.TC/X/2009, tanggal 15 oktober 2009, yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Turu Cinnae;6.

Fotokopi surat keterangan kematian dari Kepala Desa TuruCinnae, Kecamatan , Kabupaten Bone, nomor03/DS.TC/X/2009, tanggal 15 Oktober 2009, bermateraicukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P4);Bahwa selain surat surat Pemohon juga mengajukansaksi saksi sebagai berikut:1.SAKSI 1, tahun, agama Islam, pekerjaan petanibertempat tinggal di KAB.

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon padatanggal 22 Februari 2008, yang dicatat PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KecamatanPucuk, Kabupaten Lamongan, sesuai Kutipan Akta NikahNomor : 43/10/11/2008 tertanggal 22 Februari 2008,sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah nomor03/01/1I1/2011, tanggal 04 Maret 2011 ;.

Nafkah anak bernama (ANAK KANDUNG ) setiap bulansebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah), hinggaanak tersebut dewasa :Bahwa atas tuntutan yang diajukan Termohon tersebut,Pemohon tidak keberatan dan menyetujuinya ;Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KantorUrusan Agama Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan Nomor03/01/1T1/2011 tanggal 04 Maret 2011 :Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan denganaslinya,

A263480 senilai Rp6.750.000.000,00P 17 : Draft Kwitansi Pembayaran; Bahwa Tergugat I atau Tergugat II ternyata tidak datang di hadapan TurutTergugat guna menerima pembayaran dari Penggugat atau kuasanya tersebut,yang hadir saat itu hanyalah kuasa Tergugat I (vide P13) dan keluargaTergugat I yang justru meminta pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor03 (vide bukti1) secara sepihak dan akan mengembalikan semua pembayaranPenggugat beserta kompensasinya; Oleh karena itu agenda pembayaran tanggal 12

secara sepihak batalnya AktaPengikatan Untuk Jual Beli Nomor 03 (vide bukti1) serta akanmengembalikan dana Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliarrupiah) di tambah kompensasi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).Bukti : P 18 : Surat Pembatalan Sepihak Pengikatan Jual Beli Nomor 03 (videbukti1) dari Tergugat I tanggal 14 Juni 2012;Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas, senyatanya dan terbuktibahwa Penggugat I telah (mengingkari Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor03

Sertipikat Hak Milik Nomor 1466/Cileungsi, seluas 27000 Untuk Jual Beli Nomor03 (vide buktil1) a quo Surat Ukur tanggal 15052008 Nomor 23/Cileungsi/2008, NIB: 10.10.14.14.01081;3. Tanda Terima sertipikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Nomor88194/2011 seluas 2.840 m? (dua ribu delapan ratus empat puluh meter persegi)tertanggal 29 Nopember 2011 sekarang telah menjadi Sertifikat Hak MilikNomor 1989/Cileungsi, seluas 2.840 m? (dua ribu delapan ratus empat puluhmeter persegi);4.

tanggal 28 Mei 2012Nomor 87/Cileungsi/2012;Semuanya terletak dan setempat di kenal di Kampung Pasar, RT/RW 001/004, Desa/Kelurahan Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;ViIlMenghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk membayar denda kepadaPenggugat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setiap bulannyaterhitung sejak tanggal 12 Juni 2012 secara tunai dan sekaligus kepada Penggugatsebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat 2.3 Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor03

Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan atau Tergugat II mentaati danatau melanjutkan Jual Beli berdasarkan Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor03 tanggal 12 Maret 2012;5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan atau Tergugat II untukmenandatangani Akta Jual Beli dengan Penggugat atas objek gugatan aquo dihadapan Pejabat yang berwenang;6.

Pidana Penuntut Umum;Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa untuk penguranganpemidanaan berikut alasanalasannya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dihubungkandengan keterangan Terdakwa dan barangbarang bukti yang dihadirkandipersidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakanterhadapnya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengandakwaan melanggar Pasal 21 Jo Pasal 25 Perda Kab Sumenep Nomor03

halhal sebagai berikut:Hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa dapat mendorong meningkatnya kriminalitas akibatminuman keras; Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral dan mental masyarakat;Hal yang meringankan:Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangiperbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah membayar biaya perkara;Mengingat, Pasal 21 Jo Pasal 25 Perda Kab Sumenep Nomor03

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor03/Pdt.SusGugatan Lain Lain/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 3 April2018;4.

tanggungan dilelang oleh Pemohon Kasasipada tanggal 17 Januari 2018 sedangkan debitor in casu PT MewahIndustri berada dalam insolvensi sejak tanggal 4 Oktober 2017,sehingga sudah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh Judex Factibahwa lelang objek hak tanggungan dilakukan melebihi batas waktusebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang UndangKepailitan dan PKPU;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor03

Lbp yang diputus secara Verstek (Bij Verstek)Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 289/PDT/2017/PT.MDNpada tanggal 18 November 2015, dan di dalamnya menyangkut diri Pelawanselaku salah satu pihak Tergugat ;Bahwa Pelawan juga baru mengetahui bahwa Sita Eksekusi tersebut di atastelah di laksanakan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri LubukPakam Nomor : 03/Eks/2016/95/Pdt.G/2015/PN.Lbp. tanggal 21 Juni 2016 Jo.Berita Acara Sita Eksekusi (EXECUTIE BESLAG) Nomor03/Eks/2016/95/Pat.G/2015/PN.Lbp. tanggal

jelas dan nyata telah mencerminkandiabaikannya hak Pelawan, karena selaku pihak yang digugat, Pelawantidak pernah dipanggil dan diberitahukan secara sah dan patut untukmengikuti persidangan sesuai prosedur hukum yang berlaku, sehingga olehkarenanya putusan perkara aquo sangat merugikan kepentingan hukum dariPelawan ;Bahwa kepentingan hukum Pelawan demikian, semakin dirugikan manakalaobjek perkara putusan aquo telah dilakukan Sita Eksekusi berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor03

Berita Acara Sita Eksekusi (EXECUTIE BESLAG) Nomor03/Eks/2016/95/Padt.G/2015/PN.Lbp. tanggal 04 Agustus 2016, TIDAK SAHDAN HARUS DINYATAKAN DI CABUT ;Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sesuai ketentuan Hukum yangberlaku, Pelawan berhak mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ini kepadaPengadilan Negeri Lubuk Pakam di Lubuk Pakam, Deli Serdang ;Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tersebut, masih dalamtenggang waktu yang ditentukan dalam undangundang sebagaimanaHalaman 6 dari 17 Putusan Nomor

Pelawan ; Untuk menghindari kerugian yang lebih besar maka sangat beralasanhukum Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Majelis Hakimuntuk menunda pelaksanaan (Eksekusi) Putusan Verstek PengadilanNegeri Lubuk Pakam No. 95/Pdt.G/2015/PN.Lbp. tanggal 18 November2015 sampai adanya Putusan yang inkracht dalam gugatan perlawananini, dan menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk PakamNomor : 03/Eks/2016/95/Pdt.G/2015/PN.Lbp. tanggal 21 Juni 2016 jo.Berita Acara Sita Eksekusi (EXECUTIE BESLAG ) Nomor03

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13Januari 2011, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanJatibanteng Kabupaten Situbondo berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor03/03/I/2011 tanggal 13 Januari 2011 dengan status Penggugat perawandan Tergugat jejaka;2.

Tanda Penduduk yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Situbondo Nomor Induk Kependudukan3512014505950001 tanggal 17 Februari 2015, bukti surat tersebut telahdiberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai kemudian diberi tanda P11;b) Fotocopy kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Nomor03/03/I/2011 tanggal 13 Januari 2011, bukti surat tersebut telah diberiHal. 3 dari 9 hal.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkanakad nikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan tanggal Ol Januari2006, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor03/03/1/2006, tanggal 02 Januari 2006 , yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKabupaten Kuningan;2.

SURAT : Photocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor03/03/1/2006, tanggal 02 Januari 2006, yangdikeluarkan dan ditandatangani oleh PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan, yang telahdinazegellen dan telah dicocokkan sesuai denganaslinya (diberi tanda P.1) ;2.

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor03/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., Tanggal 22 Juli2020. Juncto Nomor 118/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, Tanggal 17Juni 2019, yang dimohon kasasi tersebut;Mengadili Sendin:1. Memberikan kelonggaran waktu kembali Pemohon Kasasi/Termohon untukHalaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1290 K/Pdt.

menerima pembayaran Tahap2 secara penuh, sehingga Pemohon Kasasi masih memiliki kewajibanpembayaran Tahap 2 sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratusjuta rupiah) dan Pemohon Kasasi hanya melakukan penyetoran ke rekeningTim Pengurus PT Nusuno Karya sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah) pada tanggal 25 September 2019, karena itu terdapat kekuranganpembayaran Tahap 2 sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratusjuta rupiah);Bahwa walaupun Pengadilan Niaga dengan Putusan Nomor03

oleh Kuasa HukumPara Penggugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding; Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Kupang Nomor 03/G/2015/PTUN.KPG, tanggal 13 April 2015Tergugat / Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Kupang pada tanggal 24 April 2015; Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataanbanding yang diajukan Tergugat / Pembanding pada tanggal 24 April2015terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor03

Dengan demikian, penerbitan objek sengketa haruslah dinyatakantidak sah, dan perbuatan Tergugat/Pembanding tersebut dinyatakanbersifat melawan hukum; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksamapertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor03/G/2015/PTUN.KPG, tanggal 13 April 2015 beserta selurun berkasperkara yang dimohonkan banding a quo serta surat bukti yang diajukankedua belah pihak dan keterangan saksi saksi, telah tepat dan benar; Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor3337/Pusaka Rakyat, dengan batasbatas sebagai berikut:Utara : Dahulu tanah pecahan sekarang tanah/bangunan PT.Hasana Damai PutraTimur: Dahulu tanah pecahan sekarang tanah/bangunan PT.Hasana Damai PutraSelatan: Dahulu tanah pecahan sekarang tanah/bangunan PT.Hasana Damai PutraBarat : Dahulu tanah pecahan sekarang tanah/bangunan PT.Hasana Damai PutraSetempat dikenal dengan bangunan Ruko Pasar Modern Harapanindah.Bahwa sita jaminan tersebut didasarkan pada Penetapan Nomor03

Bahwa alasan Pembantah untuk mengajukan bantahan a quo yaitu terkaitdengan Sita jaminan sesuai Penetapan Nomor03/CB/2013/145/Pdf.G/2012/PN.Bks., tanggal 05 April 2013 dan BeritaHalaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 1225 K/Pdt/2017Acara Sita Jaminan Nomor 03/C B/2013/145/Pdt.G/2012/P N. Bks., tanggal16 April 2013 dalam perkara Nomor 145/Pdt.G/2012/PN.Bks;Bahwa perkara Nomor 145/Pdt.G/2012/PN.Bks.

Nomor 1225 K/Pdt/2017tanggal 05 April 2013 dan Berita Acara Sita Jaminan perkara Nomor03/CB/2013/143Pdt.G/2012/PN Bks.

yang terbit tanggal 2952012 tidak dilakukan pencatatan Sita Jaminan Nomor03/CB/2013/145/PDT.G/2012/PNBKS, karena objek penyitaan adalahsertifikat HGB No. 3337/Pusaka Rakyat;Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 1225 K/Pdt/201710.