Ditemukan 1850 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perburuan pembunuhan permusuhan pernurunan pembubuhan
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Kepegawaian
Register : 05-10-2011 — Putus : 02-02-2012 — Upload : 24-07-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 49/G/2011/PTUN-PLG
Tanggal 2 Februari 2012 — SUMALI, SH.,MH; RODJAI S IRAWAN, SH.,MH Dirjend Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI; Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
77 — 46
  • Hukun Pejabat Negara danPejabat Lainnya huruf A menyebutkan secara tegas bahwa yang dimaksud Pejabat Negaralainnya dalam Pasal 11 Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain:1.Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi;2.Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial;3.Hakim Pengadilan Pajak;4.Hakim Ad Hoc Peradilan Tindak Pidana Korupsi;5.Hakim Ad Hoc Pengadilan Niaga; 1026.Hakim Ad Hoc Peradilan Hak Asasi Manusia;7.Hakim Ad Hoc pada Peradilan Perikanan ;8.Hakim Ad Hoc Perselisihan Perburuhan
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 23-09-2013 — Upload : 17-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby
Tanggal 23 September 2013 — 1. PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR 2. PT. KALTIM MEDIKA UTAMA VS PT. DRIVER KALTIM MELAMINE
276 — 212
  • ., C.N.Umur 40 tahun, sebagai ahli dengan bersumpah telah memberikan keterangan danpendapat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa saksi tidak kenal dengan para pihak dalam perkara ini; Bahwa saksi bekerja sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas AirlanggaSurabaya dalam mata kuliah Hukum Kepailitan dan Hukum Perburuhan; Bahwa filosofi hukum kepailitan adalah terbayar dan terjaminnya hakhak parakreditor atas harta debitor secara adil, seimbang dan proporsional; Bahwa esensi dari hukum
Pengadilan PN PALOPO Perdata
Register : 18-02-2020 — Putus : 09-10-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN PALOPO Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Plp
Tanggal 9 Oktober 2020 — Penggugat:
PT. LUSIANA GROUP INDONESIA
Tergugat:
PT Vale Indonesia Tbk
312 — 170
  • suatu doktrin namanya pacta suntservanda itu pasal 1320 KUHPerdata dikaitkan dengan Pasal 1338KUHPerdata, jadi suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinyamengikuti pasal 1320, itu mengikat berlaku sebagai undangundanguntuk mengikat para pihak yang membuatnya;Bahwa kalau bicara Pasal 1320 dan Pasal 1340 KUHPerdata ituberbicara tentang perjanjian pada umumnya dan kalau kita bicaratentang umbrella agrmenent itu ketentuan umumnya ada pada pasal1601 KUHPerdata mengenal 3 jenis pemberian jasa yaitu: Perburuhan
Pengadilan PN TERNATE Perdata Khusus PHI
Register : 19-12-2019 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte
Tanggal 30 Maret 2020 — Penggugat: NUTFAH M. ARIF.S.Pd.,M.Pd Tergugat: 1.STKIP Kie Raha Kota Ternate 2.YAYASAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MALUKU UTARA INDONESIA
228 — 65
  • atau risalah penyelesaian, yang diterima dandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Ternate pada tanggal 19 Desember 2019 dalam Register Nomor20/Pdt.SusPHI/2019/PN Tte, telah mengajukan gugatan sebagai berikut1.Alasan dan Dasar Gugatan :Bahwa UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial (PPHI) pada Pasal 1 angka 1 jo Pasal 1angka 7 jo Pasal 1 angka 17 telah mengatur mengenai mekanismepenyelesaian Perselisihan Hubungan Perburuhan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 09-10-2015 — Putus : 01-02-2016 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 199/PDT.SUS-PHI/2015/PN BDG
Tanggal 1 Februari 2016 — 1.TEGUH IMAM SANTOSO; 2.RUDI HERMAWAN; 3.EKO DODIK SULISTIYONO; 4.DADI; 5.KASDI, Dkk LAWAN; PT. SELECTRIX INDONESIA;
77 — 17
  • anjurantertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 huruf a ditolakoleh salah satu pihak atau para pihak maka para pihak atau salah satupihak melanjutkan perselisihan tersebut melalui Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri setempat.Bahwa TERGUGAT selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2015mengirimkan uang pisah melalui rekening para PENGGUGAT hal inijelasjelas merupakan perbuatan yang telah melanggar ketentuan UUNo.13 tahun 2003 Jo UU Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaianperselisihan perburuhan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 25-08-2014 — Upload : 29-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 25 Agustus 2014 — P.T. WARUNA NUSA SENTANA (PERSEROAN), VS MUSNITA
153 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndang Nomor 21 Tahun 1954tentang Perjanjian Perburuhan antara SerikatBuruh dan Majikan (Lembaran Negara TahunHal.61 dari 112 hal. Put. No.411 K/Pdt.SusPHI/20141954 Nomor 69, Tambahan Lembaran NegaraNomor 598 a);9.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 07-07-2015 — Putus : 04-02-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 P/HUM/2015
Tanggal 4 Februari 2016 — 1. PENGURUS PIMPINAN PUSAT SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN, SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PP SPKEP SPSI)., 2. PENGURUS PIMPINAN UNIT KERJA (PUK SPKEP SPSI) PT. MESCO SARANA NUSANTARA., 3. PUK SPKEP SPSI PT. GEOSER VICES VS MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI;
199 — 186 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perihal pengaturan pemaknaan hubungan kerja dalam ruang lingkupregulasi perburuhan dan kementerian terkait;Ahli menyatakan Pengaturan mengenai hal ihwal ketenagakerjaan,termasuk di dalamnya tentang hubungan kerja khususnya berkait denganhubungan kerja outsourcing, maka pengaturannya adalah dalam lingkupkementerian ketenagakerjaan. Jika kementerian ESDM yang mengaturHalaman 73 dari 102 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Upload : 08-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 PK/PDT.SUS/2011
RATNAWATI, DKK. ( 32 ORANG ); 1. MICHAEL LMI POHAN, SH., EKS. TIM KURATOR PT. FIT-U GARMENT INDUSTRY 2. PT. BANK CHINA TRUST INDONESIA
877 — 883 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • FitUGarment Industry (dalam pailit) dari pihak tim Kurator;2 Bahwa surat keberatan ini diajukan dalam tenggang waktu yang ditetapkan olehHakim Pengawas, dengan batas akhir pendaftaran tanggal 8 Maret 2010;3 Bahwa bagian untuk buruh termasuk para buruh/pekerja yang berjumlah 33 (tigapuluh tiga) orang, sungguh memprihatinkan dan sangat tidak memenuhi rasakeadilan baik berdasarkan perundangundangan perburuhan maupun perundangundangan kepailitan meskipun dalam daftar tersebut para pekerja/buruh diakuisebagai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-09-2012 — Upload : 28-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 268 K/Pdt/2012
Tanggal 4 September 2012 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PT. BRI) (PERSERO) Tbk., dk vs. PT. MULIA PERSADA PACIFIC (PT. MPPC),
117 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang diperlukan, baik untukmengatasi maupun untuk menghilangkan keadaan kahar tersebut.10.2 Untuk maksud Perjanjian "KEADAAN KAHAR" diartikan sebagaisetiap peristiwa atau keadaan diluar kekuasaan pihak yangkewajibannya terpengaruh olehnya yang mengakibatkan pemenuhankewajiban berdasarkan Peranjian pada saat tertentu menjadibertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan termasuknamun tidak terbatas pada SEGALA KEPUTUSAN ATAUPEMBATASAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Act of Godperselisihan perburuhan
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata
Register : 19-08-2013 — Putus : 15-09-2014 — Upload : 10-02-2015
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 68/Pdt.G/2013/PN.Amd
Tanggal 15 September 2014 — Penggugat - SHALLY ORRY NIKKE WAWOH Tergugat - 1. JOSEFIEN POLUAN - 2. AMROSIUS D.RUMAMBI - 3. ANNA C.WALANSENDOW
61 — 33
  • Perselisihan perburuhan oleh Pengadilan Hubungan Industrial.4. Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili sengketa tata usahanegara.5. Peradilan Militer bagi anggota TNI yang melakukan kejahatan.Hal.15 dari 103 hal.Put.No.68/Pdt.G/2013/PN.AMDDengan demikian, gugatan Penggugat seharusnya diajukan kePengadilan Tata Usaha Negara di Manado dan bukan PengadilanNegeri Airmadidi..
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 10-09-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 235/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat:
JOHNSON DALISANG TELLING,DKK
Tergugat:
PT. PERTAMINA Persero
201 — 114
  • Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 124 ayat (2) huruf a UU No. 2Tahun 2004 tentang PPHI, menyatakan bahwa : Panitia PenyelesaianPerselisinan Perburuhan Daerah atau lembagalembaga lain yangsetingkat yang menyelesaikan perselisihan hubungan industrial ataupemutusan hubungan kerja dan belum diputuskan, maka diselesaikanoleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;DALAM POKOK PERKARAHalaman 9 dari 105 hal.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 28-05-2015 — Putus : 22-12-2015 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 328/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 22 Desember 2015 — KUSUMAH PERIATNA Lawan 1. PONI MADJUKIE, 2. YAYASAN KESUMA ABDI NUSA, 3. Ir.SIANNA SUSANTI SAPUTRA, 4. NOTARIS SHELLA FALIANTI, S.H.,
296 — 1291
  • satusatunya orang yang bisamenemani saya, bisa menjadi partner saya atau bisa menolong saya, tetapitidak berhenti disitu saja, si A mengetahui keadaan itu, dengan mengetahuikeadaan itu timbullah niatnya, dalam kondisi seperti ini saya pegang si B ini,saya arahkan dan sebagainya sehingga B akan mau tidak mau masukkedalam perangkap saya dan sebenarnya kalai B tahu sebenarnya juga tidakmau tetapi B sudah tidak punya pilihan lain, sudah benarbenar tergantung ;Bahwa contoh paling mudah adalah perjanjian perburuhan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Khusus PHI
Register : 28-12-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps
Tanggal 9 Februari 2017 — ARUM ANDARWATI melawan PT AMANDA PRAMUDITA HARD ROCK HOTEL BALI
109 — 217
  • internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negarayang merdeka, yang berbentuk wilyahwilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawahbatasan kedaulatan yang lain.Pasal 3Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai induvidu.Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budakdalam bentuk apa pun mesti dilarang.Internasional Labour organitation (ILO) LAMPIRAN Deklarasi mengenai maksud dantujuan Organisasi Perburuhan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 23-08-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 73/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
PT SEBASTIAN JAYA METAL diwakili ANTONNO TJAHJONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
146 — 98
  • /G/2018/PTUN.BDGMinimum Sektor (UMS) diatur dalam Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor: 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;2) Bahwa SURAT KEPUTUSAN yang menjadi objek sengketa Aquo tidakbertentangan dengan ketentuan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangandikarenakan perubahan redaksional tersebut merupakan kewenanganTERGUGAT/Gubernur Jawa Barat tanpa harus meminta persetujuanSiapapun sebagaimana redaksional Keputusan Keputusan lainnya; 3) Bahwa dalam sejarah perburuhan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 14-10-2019 — Putus : 08-11-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 221/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 8 Nopember 2019 — Pemohon:
ANI MARYANI mewakili tiga ratus dua puluh satu orang
Termohon:
PT. DADA INDONESIA
384 — 446
  • Itu sudah Prima FacieEvidence, sudah diakui dan pengakuan itu disebut pembuktian sederhana.Seperti juga kasus perburuhan, apabila sudah ditetapbkan Pengawas danharus membayar kekurangannya, maka itu sudah Prima Facie Evidence.Maka dengan demikian, kewajiban yang Penetapan Pengawas makamenurut Ahli sudah memenuhi unsur pembuktian sederhana, bahkan ini adadiperaturannya final dan mengikat.Bahwa hubungan antara Pekerja dengan Pengusaha itu adalah hubunganindividu, antara Buruh dengan Pengusaha ada 1
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 10-07-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 171/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn
Tanggal 9 Januari 2019 — Penggugat:
1.JOSEP GULTOM
2.BAIJO GULTOM
3.PARGAULAN SINAGA
4.DASLON SAMOSIR
5.JOHANNES SAMOSIR
Tergugat:
1.YAYASAN PERGURUAN KATOLIK SANTO YOSEPH MEDAN
2.YAYASAN PUTRI HATI KUDUS
54 — 17
  • . : 171/PdtSusPHI/2018/PN.Mdno7.158.pekerja (buruh) hingga sengketa perburuhan (hubungan industrial) mempunyaikekuatan hukum tetap, sebagaimana ditemukan dalam Putusan MahkamahAgung Nomor 127 K/PHI/2006, tanggal 22 Februari 2007, juncto PutusanMahkamah Agung Nomor 01/PHI.G/2006/PN.JKT.PST, tanggal 27 Juli 2006.Bahwa, oleh karena itu, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memerintahkan Tergugat danatau Tergugat II membayarkan hakhak Para Penggugat
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Khusus PHI
Register : 29-04-2019 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2018/PN. Yyk
Tanggal 25 Maret 2019 — Penggugat : 1. DAHONO SUPRIYYONO Nitiputran RT.09, Desa Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul. 2 SETYO WAHYU WIDODO Sidorejo RT.01 RW.02, Parakan, Kauman, Temanggung, Jawa Tengah. 3 SARJONO Ngaran RT.01, RW.18, Balecatur, Gamping, Sleman, DIY. 4 SUPARJO Jatisawit Blok K-24 Jitengan RT.07 RW.50, Balecatur, Gamping, Sleman. 5 SARIJO Twgalwangi RT.04 Tamantirto, Kasihan, Bantul. 6 SUKAM GG. Kenari No.152, Pasekan, Sambego, RT.06 RW.40 Maguwoharjo, Depok, Sleman. 7 SURAHMAN Plawonan RT.02 Argomulyo, Sedayu, Bantul. 8 SUPARDI Jalan Sudagaran RT.04 RW.02 Purwokerto Kulon, Purwokerto Selatan, Banyumas. 9 SANTOSO Bengkel RT.05 RW.01 Kranggan, Temanggung, Jawa Tengah. 10 SUGENG ASHARI Gamping Tengah RT.04 RW.15, Ambarketawang, Gamping, Sleman 11 TUKARTIMAN Gamping Tengah RT.01 RW.14, Ambarketawang, Gamping, Sleman. 12 SUHERMANTO Kadipiro RT.04 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul. 13 SURADI Depok, Maguwo, RT.05 RW.47, Desa Maguwoharjo, Depok, Sleman. 14 R. SUKENDRI, SE. Ngujung GK. 04 RT.03 Gadingharjo, Sanden, Bantul. 15 MARSUDI Karangasem, RT.03 RW.01, Sidomulyo, Pengasih, Kulon Progo. 16 ROJIKIN Dusun 04 RT 002 RW 006 Pasinggrahan, Banyumas 17 BENI HERMAWAN GKPE I/18/DK Bandot Lor, RT 036 Argorejo Sedayu Bantul 18 ARI BOWO EDI Watu AM VII, RT 007 Argomulyo Sedayu Bantul 19 PURNOMO Wonokerso RT 004 RW 015, Lumbungrejo, Tempel, Sleman 20 CHASAN Bogangin RT 03 RW 04, Sumpiuh, Banyumas 21 MUHAMMAD BURHANI SUTIKNOI Cungkuk RT 001 RW 019 Magorejo, Tempel, Sleman 22 DEDE HIDAYAT Sukaharja RT 001 RW 001 Hanum, Dayeuhluhur, Cilacap 23 HASAN PRAWITO Karangrau, RTB 001 RW 002 Karangrau, Banyumas 24 HENDRIK ERNAWAN Jalan Ngadiyah RT 06 RW 02 Sanankerto , Turen, Malang 25 HARTONO Gubernur Suryo 4/35A RT 001 RW 004, Tlogopojok, Gresik 26 MARTINUS SUHARDI Jenengan RT 001 RW 007 Maguwoharjo, Depok, Sleman 27 SUPRIYANTO Plawonan RT 006, Argomulyo, Sedayu, Bantul 28 NUR ASWAR Pasekan Lor RT 004 RW 004, Balecatur, Gamping, Sleman 29 SUGENG NUGROHO Pendul RT 061 Argorejo, Sedayu, Bantul 30 BEJO SANTOSO Klodangan RT 001 RW 026 Sendangtirto, Berbah, Sleman 31 SUNARNO Gentingan RT.003 RW.005 , Desa Sidoagung, Kecamatan Godean , Kabupaten Sleman 32 JANURI CAHYONO Plawonan RT.004 , Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu , Kabupaten Bantul 33 AGUNG SUTRISNO Kunden RT.003 RW.004 Sumberejo, Klaten Selatan, Kabupaten Klaten 34 DWI KRISYANTO Karangsono RT. 004 RW.004 , Manggung Ngemplak, Boyolali , Jawa Tengah 35 LANGGENG.JIYANTO UTOMO Jatisawit, RT.002, RW.025, Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman 36 SUWARDI Pedusan, RT.58 Argosari , Sedayu, Bantul, Yogyakarta 37 MARYADI Jethak II , Desa Sidokarto , Kecamatan Godean , Kabupaten Sleman 38 MUSTAJAB Ambarukmo RT.004, RW.002, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman 39 KARYADI Watu, RT.001, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul 40 TRIYANA Karang RT.001, RW.003, Bimomartani , Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman 41 AGUS BUDI WINARTO Gendol, RT.017, RW.006, Desa Banyuroto, Kecamatan Nanggulan , Kabupaten Kulonprogo 42 SISWANTO Pereng Dawe , RT.002, RW.022, Desa Balecatur , Kecamatan Gamping , Kabupaten Sleman 43 NGADIMIN Bakungan , Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman 44 SUGIARNO Purbonegaran Gk V/1263, RT.051 RW.001, Terban , Gondokusuman , Yogyakarta 45 SUPARMAN Pereng Dawe, RT.003, RW.023, Desa Balecatur , Kecamatan Gamping , Kabupaten Sleman 46 SUSANTO Kowen 1 RT.003, Desa Timbulharjo , Kecamatan Sewon , Kabupaten Bantul 47 SUNAJI Perumahan Griya Pratama Asri No.B7 Ngoto, RT.006, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul 48 HERI SUKENDRO Plawonan, RT.005, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul 49 BOGA KURNIAWAN Pasekan Lor, RT.003 RW. 003 , Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman 50 M.FAISAL ABDURROHMAN Cungkuk RT.001, RW.019, Desa Margorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman 51 WUSARTO Watu AM VII, RT.009, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul 52 WALJIMAN Jethak II, RT.003, RW.004, Desa Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman 53 HERLAN Ambarukmo RT.03, RW.01 , Catur tunggal , Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman 54 SAMBUDI PRAYITNO Banuwitan, RT.004, Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul 55 SULAIMAN Plawonan/Dk Plawonan AM XII RT.002, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul 56 TRI NUGROHO Pereng Dewe, RT.002, RW.022, Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman 57 SUPRIYANTO Kaliabu, RT.001, RW.012, Desa Banyuraden , Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman 58 MARYONO Terwilen, RT.004/ RW.030, Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman 59 RUDI SUWARNO Pancan rt.004 rw.005 Getasrejo, Grobokan 60 NGADIYO Gendol, RT.017, RW.006, Desa Banyuroto, Kecamatan Nanggulan , Kabupaten Kulon progo 61 AGUNG PRABOWO Plawonan, RT.003, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul 62 SUBAR Watu, RT.009, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul 63 HARTANTO Plawonan AM XI, RT.02 Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul 64 PARJO Watu AM VII, RT.007, Desa Argomuluo, Kecamatan Sedayu , Kabupaten Bantul 65 NOVIA HARIYANTO Klumpit, RT.002, RW.001, Sidorejo, Kidul Tingkir, Salatiga 66 PURWANTO Pereng Dawe, RT.002, RW.022, Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabuopaten Sleman 67 NARKO Watu AM VII, RT.001, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul 68 MARSUDI Watu, RT.001, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul 69 SUWADI Watu AM VII, RT.001, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu , Kabupaten Bantul 70 EKA SETIA AJI Sumpiuh RT.001 RW.003, Sumpiuh, Banyumas 71 IMAM SUKOCO Munengan V RT.005, RW.011, Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman 72 GANDUNG BUDI SETIAWAN Gancahan V, RT.007 RW.010, Desa Sidomulyo , Kecamatan Godean , Kabupaten Sleman 73 DANANG KURNIAWAN Turisari, RT.007 RW.003, Desa Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali 74 SUWARTOYO Watu AM VII, RT.001, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul 75 YANTONO Gamping Kidul, RT 002 RW 019 Desa Ambarketawang, Gamping, Sleman 76 AGUS SETIAWAN Seworan, RT 19 RW 08 Desa Triharjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo 77 MARSUDIYANTO Pereng Dawe, RT 002 RW 022, Balecatur, Gamping, Sleman Tergugat 1.PT. PERTAMINA TRAINING AND CONSULTING ATAU PT. PTC 2.PT. PERTAMINA PATRA NIAGA 3.PT. PERTAMINA PERSERO
951 — 287
  • Cabang HukumAdministrasi Negara yang bersifat mutlak yaitu Hukum Kepegawaian danHukum Perburuhan, Hukum Benda Negara, dan Hukum KeuanganNegara. Sedangkan Cabang Hukum Administrasi Negara yang bersifatalternatif yaitu Hukum Kependudukan, Hukum Lingkungan Hidup, danTeknik pembuatan peraturan perundangundangan;Bahwa dalam Hukum Kepegawaian, semua pegawai baik sebagai pegawainegeri maupun swasta ada dibebani 2 (dua) macam jabatan, yaitu :a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Wanprestasi
Putus : 15-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2465 K/Pdt/2010
Tanggal 15 Agustus 2012 — Ir. NICO KRISNANTO, DKK VS Ir. YOSEF ARIHADI,MA, DKK
230 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama tersebut tidak benarkarena faktanya Undangundang Perselisihan Perburuhan dinyatakan berlaku 1(satu) tahun setelah diundangkan.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 15-01-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.JKT.PST
Tanggal 20 Agustus 2018 — AHMAD BARORI, DKK >< PT PERTAMINA (PERSERO)
187 — 614
  • ., M.Hum.Bahwa Ahli dihadirkan sebagai Ahli Hukum Perburuhan dariUniversitas Gadjan Mada (UGM) yang akan menerangkan HukumKetenagakerjaan untuk Anak Buah Kapal (ABk);Bahwa di atas kapal ada beberapa orang yang bekerja maka terjadihubunganhubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha ataupemilik kapal;Bahwa hubungan kerja yang terjadi di atas kapal berdasarkanPerjanjian Kerja Laut (PKL);Bahwa tidak dimungkinkan jika hubungan kerja di atas kapal tanpaadanya PKL, jika perjanjian dibuat secara lisan
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-03-2017 — Upload : 03-04-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 194/PDT/ 2016/PT. DPS
Tanggal 1 Maret 2017 — • DIRJA WIRAWAN sebagai PEMBANDING I • NI WAYAN WIDASTRI, S.H sebagai PEMBANDING II • AMBO ENRE, S.H sebagai PEMBANDING III
85 — 55
  • ;perkara mengenai suatu perjanjian perburuhan.Dalam perkaraperkara ini, mereka yang disebutkan dalam pasal 1909 nomor 1dan 2, tidak berhak untuk minta dibebaskan dan kewajiban memberikankesaksian.Bahwa dalam perkara yang digugat di Pengadilan Negeri Denpasar dimanaTERBANDING selaku pihak yang menggugat dan PEMBANDING sebagai pihakyang digugat tidak dalam kedudukan TERBANDING dengan PEMBANDING mengenai perselisihan kedudukan salah satu pihak dan bukan dalam rangkaian adanya perjanjian pekerjaan/ perburuhan