Ditemukan 1850 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perburuan pembunuhan permusuhan pernurunan pembubuhan
Pengadilan PN MANOKWARI Perdata Khusus PHI
Putus : 16-06-2014 — Upload : 24-10-2014
Putusan PN MANOKWARI Nomor 2/PHI.G/2014/PN.MKW
Tanggal 16 Juni 2014 — - ARNI SUKARNI, DKK MELAWAN - PT. HENRISON IRIANA
289 — 2660
  • tanggal 9 Desember 2013 mencantumkanbahwa tanggal 6 Nopember 2013 bahwa Pengusahatidak hadir sementara Tergugat baru menerimapanggilan tanggal 09 Nopember 2013, maka MediatorDuknakertrans Privinsi Papua Barat telah melanggar UUNo. 2 Tahun 2004 Pasal 11 ayat (1).8 Bahwa dalil penggugat pada butir angka 13 adalah tidak benar, karena secara1012faktual P4D sebelum mengeluarkan putusannya harus mengacu pada dasarhukum yang diatur dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 1957 tentangPenyelesaian Perselisihan Perburuhan
    Pernyataanyang diwakili Tergugat Rekonvensi pada tanggal 27 Juli 1996 (Bukti T7).10 Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 Penggugat Rekonvensi menerima notapemeriksaan dari Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi bahwatuntutan Tergugat Rekonvensi periode tahun 1993 s/d tahun 1998 (Bukti T8).Perlu dijelaskan tentang penyelesaian perselisihan di perusahaan swasta tidakmengacu Kitab UndangUndang Hukum Dagang tetapi mengacu pada Undang231Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 24-09-2014 — Putus : 28-03-2014 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 104/G/2013/PHI/PN.BDG
Tanggal 28 Maret 2014 — SUMARYONO; DADANG HERMAWAN; YUNUS; RUYATNO; SIGIT MURJITO; Dkk; LAWAN; PT. ROYAL STANDARD;
138 — 22
  • sah karena yang dituntut bukanlah hal bersifat Normatif UPAHKERJA tetapi yang dituntut adalah tentang tunjangan tidak tetap dan upah yang diatas UMKyang seharusnya dirundingkan terlebih dahulu serta pada tanggal 25 Februari 2013 Tergugattelah memberitahukan kepada seluruh karyawan yang menyatakan perusahaan tetap konsistenterhadap peraturan perundangundangan dalam proses UMK tahun 2013 perusahaan mentaati158dan membayar UMK dengan perhitungan gaji pokok ditambah tunjangan tetap sertapermasalahan perburuhan
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 05-02-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 7/G/2020/PTUN.PL
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penggugat:
KOPERASI JASA TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) “PERMATA” PELABUHAN TANGKIANG
Tergugat:
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk
Intervensi:
Koperasi TKBM Teluk Lalong
335 — 2383
  • 2008Tentang Pelayaran Dan Surat Keputusan Bersama Direktur JenderalPerhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial, DanPengawasan Ketenaga Kerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi DanUsaha Kecil Dan Menengah Nomor: AL.59/1/1202 , Nomor: 300/BW/2002,Nomor: 113/SKB/DEP.1/VIII/2002 Tentang Pembinaan Dan PengembanganKoperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Di Pelabuhan tanggal 27 Agustus 2002Serta UU RI Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya UndangUndang Tentang Pengawasan Perburuhan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 17-06-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 104/G/2014/PHI/PN.BDG
Tanggal 18 Nopember 2014 — DEVY RIANTY, S.IP; LAWAN; PT. INTER OCEANINDO LOGISTIKTAMA; PT. ANDAL LAUTAN NIAGA; MOHAMMAD NOAH HAJI;
132 — 24
  • sah karena yang dituntut bukanlah hal bersifat Normatif UPAHKERJA tetapi yang dituntut adalah tentang tunjangan tidak tetap dan upah yang diatas UMKyang seharusnya dirundingkan terlebih dahulu serta pada tanggal 25 Februari 2013 Tergugattelah memberitahukan kepada seluruh karyawan yang menyatakan perusahaan tetap konsistenterhadap peraturan perundangundangan dalam proses UMK tahun 2013 perusahaan mentaati158dan membayar UMK dengan perhitungan gaji pokok ditambah tunjangan tetap sertapermasalahan perburuhan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 04-06-2015 — Upload : 06-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 4 Juni 2015 — PT GLOSTER FURNITURE VS FRENGKI HARIYANTO, DKK
72 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kesepuluh:Suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yangnyata:Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan PHI pada halaman 219 barisketujuh menyatakan sebagai berikut:Menimbang...... sesuai dengan Nota Dinas dari PengawasDisnaker......Majelis Hakim Agung yang terhormat, Nota Dinas dari Pengawas digunakansebagai dasar pertimbangan hukum Putusan Pengadilan PHI adalahbertentangan dengan Pasal 5 UndangUndang Nomor 3 Tahun 1951 tentangPernyataan Berlakunya UndangUndang Pengawasan Perburuhan
Pengadilan PN PADANG Perdata Khusus
Register : 26-01-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PADANG Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pdg
Tanggal 10 Juni 2021 — Penggugat:
1.DEWI MAYA SARI
2.AFRIADI
3.ENA ZAHARI
4.NADYA ANGGRENI JUFNAIDI
5.SYAHRIAL. S
6.IRNADI
7.ERIZAL SAPUTRA
8.GUSNEDI
9.MUHAMMAD HATTA
Tergugat:
PT. IGASAR
117 — 22
  • ENSYS Konsultan Manajemen dan Bisnis untuk periode 2011 2019, maka terhitung tanggal 1 Juli 2020, Para Penggugat tidak melakukanpekerjaan. bahwa sesuai dengan Prinsip tak bekerja maka tak diupah (NoWork No Pay) punya legalitas karena diatur oleh hukum perburuhan diIndonesia.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus PHI
Putus : 16-02-2015 — Upload : 16-03-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Smg
Tanggal 16 Februari 2015 — Sulistyowati, DKK. (PEGGUGAT) MELAWAN PT. Dewi Samudra Kusuma (TERGUGAT)
88 — 22
  • antara Perselisihan hak atau PHK, ketidaksesuaian posita SuratGugatan, Tidak adanya alasan yang tepat oleh Para Penggugat untukmengajukan Surat Gugatan, maka majelis berpendapat bahwa dapat sajatergugat berpandangan demikian atau memang gugatan demikian adanya,sebab dari pemeriksaan perkara melalui jawab menjawab terdapat kekhaburanapakah ini perselisinan hak atau pemutusan hubungan kerja, namun dalamkekhaburan tersebutlah majelis memberikan kepastian hukum, sebab padadasarnya tidak semua kasus perburuhan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 13-05-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 125/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 24 September 2020 — Penggugat:
1.JHENNEDER SIANTURI
2.KHAIRUDDIN
Tergugat:
PT FAIRCO BUMI LESTARI
103 — 21
  • sebagaimanadimaksud pada angka 6 di atas, sehingga dengan demikian pemutusanhubungan kerja (Sepihak) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap ParaPenggugat belum sah secara hukum, dan oleh karena itu maka ParaPenggugat masih terikat dalam hubungan kerja dengan Tergugat sesuaidengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 151 ayat (3) juncto Pasal 155 ayat(1) UU Ketenagakerjaan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengusahadapat memutuskan hubungan kerja setelah memperoleh penetapan darilembaga penyelesaian perselisihan perburuhan
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 12-11-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 12-04-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 31/G/2018/PTUN.SRG
Tanggal 11 April 2019 — Penggugat:
WONG IVONNE EMMY
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
Intervensi:
1.Hj. AMINAH
2.MOH. GUNTUR SUAIB
3.Hj. SURYATI
4.ABDURRAHMAN NASUTION
5.SULAMAH SUSILAWATI, S.E., M.M.
6.DEDEN SETIAWAN
7.IVON SUSANTI
8.YULIA ZULFA DEWI
9.HARY CHANDRA HAMZAH
10.AHMAD ZAKI HAMZAH
11.RR. HYACINTHA WIT AJATDINI
189 — 79
  • Dalam istilan kepustakaan lainnya dikenal pula sebagaipermasalahan hukum (sengketa/kasus) yang sifatnya memiliki dimensifungsional;Menimbang, bahwa adapun permasalahan hukum (sengketa/kasus) denganjenis dan sifatnya dihederalic case atau kasus yang berdimensifungsional itusendiri antara lainnya sengketa hukum pertanahan, sengketa hukum perburuhan,dan sengketa hukum lingkungan.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 25-09-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 11 Desember 2019 — Penuntut Umum:
DEKRY WAHYUDI, S.H.
Terdakwa:
TOTOK SUDARMINTO Bin BOIRAN PRAYITNO
125 — 38
  • pengembangan atau bantuan alatalatproduksi, permodalan, dan peningkatan kapasitasmelalui pelatinan dan pemagangan, antara lain:a) pelatinan benih ikan dan budidaya tanamanlindung;b) kursus/pelatinan kerajinan tangan (handycraftberbahan baku limbah;c) pelatinan kuliner dan pengembangan makananlokal sebagai komoditas strategi ekonomiwisata;d) pelatihan membuat barangbarang kerajinanberbahan baku lokal (Sabut kelapa, tempurungkelapa, topeng/ukiran kayu, anyamanbambu/daun dll);e) pelatinan tentang hakhak perburuhan
Restatement Kebatalan Perjanjian
Author : Elly Erawati; Herlien Budiono;
Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian
7694 — 21783
  • Salah satu isu dalamhukum perdata yang masih mengandung ketidakpastian konsep dan interpretasiadalah masalah kebatalan perjanjian. Ada beberapa faktor kebatalan perjanjianyang di ketahui adalah sebagai berikut :1.    kebatalan ... [Selengkapnya]
  • BegitujugaSubekti, Catatan No. 4 di atas, hlm. 19.Dokumen Penjelas 42/13/2010 11:00:03 PM 4142 buku5.indd 23kebelumdewasaan tidak dapat diajukan sebagai alasan untuk melawan perikatanyang dibuat oleh anakanak yang belum dewasa dalam perjanjian perkawinandengan mengindahkan ketentuan Pasal 151, atau dalam persetujuan perburuhandengan mengingat ketentuan Pasal 1601 g, atau persetujuan perburuhan yangtunduk pada ketentuan Pasal 1601 hHarus diperhatikan pula bahwa batas waktu 5 tahun yang ditetapkandalam
Pengadilan PN TUAL Pidana Khusus
Register : 05-11-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN TUAL Nomor 106/PID.SUS/2015/PN Tul
Tanggal 10 Maret 2016 — MUKHLIS OHOITENAN Alias MUKHLIS
690 — 589
  • Konsultasi dan Bantuan Hukum UniversitasMuhammadiyah Jember, pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 saksi bekerja sebagaiKetua Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Kabupaten Jember, pada tahun2006 sampai dengan tahun 2010 saksi bekerja sebagai Konsultan Hukum dan KebijakanProgram Transparansi dan Partisipasi Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2007 hinggatahun 2009 dan tahun 2010 hingga tahun 2014 saksi bekerja sebagai Komisioner KomnasPerempuan, saksi jug sebagai Mediator Kasus Keluarga, Perburuhan
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus PHI
Putus : 16-02-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 44/Pdt.Sus/G/2014/PN.Smg
Tanggal 16 Februari 2015 — Sulistyowati (penggugat 1) SIAT (penggugat 2) hingga berjumlah 62 penggugat melawan PT. Dewi Samudra Kusuma (tergugat)
155 — 57
  • antara Perselisihan hak atau PHK, ketidaksesuaian posita SuratGugatan, Tidak adanya alasan yang tepat oleh Para Penggugat untukmengajukan Surat Gugatan, maka majelis berpendapat bahwa dapat sajatergugat berpandangan demikian atau memang gugatan demikian adanya,sebab dari pemeriksaan perkara melalui jawab menjawab terdapat kekhaburanapakah ini perselisihan hak atau pemutusan hubungan kerja, namun dalamkekhaburan tersebutlah majelis memberikan kepastian hukum, sebab padadasarnya tidak semua kasus perburuhan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 26-11-2013 — Putus : 19-03-2014 — Upload : 16-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 139/G/2013/PHI/PN.BDG
Tanggal 19 Maret 2014 — BAMBANG EDIWISONO Cs. ; Lawan ; PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)
87 — 19
  • 5% dari total juga ditambah dengan untuk setiap bulanketerlambatannya perbulan dengan tingkat suku bunga bank dimana rekeningpihak Tergugat disimpan, dan saat ini Tergugat memiliki rekening dan dana pada 3 (tiga) bank, yaitu Bank Exim Jakarta , Bank BNI Capem SudirmanBandung dan Bank BRI Cabang Bandung.Bahwa selain berdasarkan fakta dan uraian di atas, dan juga mengingatsebelumnya juga telah ada 3 (tiga) perkara sejenis yang telah diperiksa dandiputuskan oleh Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 06-07-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 04-02-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 36/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
IMANG HALIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG
Intervensi:
1.Sitie Njoman, S.H.
2.Nanang Salikin
3.Liana Salikin
4.H. SOFYANSAH HASAN
5.Drs. SUPENDI, M.M.,
6.Drs. H. Dedi Budiawan, M.M.
7.ROMEO M. J. SUMENDAF
8.GILBERT JOEL SUMENDAF
274 — 144
  • Dalam istilahkepustakaan lainnya dikenal pula sebagai permasalahan hukum (sengketa/kasus)yang sifatnya memiliki dimensi fungsional instrumental (forum penyelesaiannya);Bahwa adapun perwujudan permasalahan hukum (sengketa/kasus)dengan jenis dan sifatnya dihederalic case atau kasus yang berdimensi fungsionalinstrumental itu sendiri antara lainnya dalam sengketa hukum pertanahan itusendiri, sengketa hukum ketenagakerjaan/perburuhan, sengketa pemilihan umumdan sengketa hukum lingkungan;Bahwa pengaturan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 08-06-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 167/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Oktober 2020 — ABDUL KAHAR LAHAY, DKK >< PT. ADHIMOC PRECAST
601 — 295
  • PengadilanHubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.Bahwa anjuran tersebut di terbitkan atau di buat oleh PejabatKementerian Tenaga Kerja Republik Melalui Direktorat JenderalPembinaan Hubungan Industrial Nomor: B.119/PHIJSK/PPHI/VI/2017tertanggal 12 Juni 2017 yang berdomisili di wilayah Provinsi DKI Jakartadan bukan pada Dinas Tenaga Kerja Pada Daerah lain.Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 124 ayat (2) huruf a UU No. 2Tahun 2004 tentang PPHI, menyatakan bahwa: Panitia PenyelesaianPerselisihnan Perburuhan
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 09-09-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 89/PDT/2020/PT DPS
1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Pajak – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali. dkk melawan Ir. I Gede Agus Hardiawan,
136 — 116
  • Padahal di dalam masingmasingperaturan perundangundangan yang mengatur mengenai Perburuhan,BPJS maupun pajak tidak ada satu pasal pun yang mengatur demikian;Bahwa Ahli Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. selanjutnya jugamenyebut dalam keterangan di persidangan bahwa merupakan pelanggaranHAM karena mempidana orang karena alasan tidak mampu/tidak sanggupmembayar utang.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 06-06-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 62/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 13 Juli 2017 — Pembanding/Penggugat : NY. ENDANG SULISTYORINI
Terbanding/Tergugat II : PT. Bathara Jaya Sartika
Terbanding/Tergugat III : DINAS PEKERJAAN UMUM PENAJAM PASER UTARA
Terbanding/Tergugat I : NY. DAISY ASOKA SAKTI
63 — 42
  • Iman Soepomo, SH dalam bukunya: HukumPerburuhan Bidang Hubungan Kerja, Penerbit Djambatan, Jakarta,1975, him. 142 menyatakan Perselisihan Hak (rechtsgeschil) adalahperselisinan yang timbul karena salah satu pihak pada perjanjiankerja atau perjanjian perburuhan tidak memenuhi isi perjanjian ituataupun menyalahi ketentuan hukum;Bahwa telah jelas menurut hukum, apabila terdapat wanprestasi danperselisinan karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaandalam pelaksanaan dan perjanjian kerja antara
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 28-02-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 9/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
KUSNADI S Bin SOERATMADJA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
1.IWAN TUNGGONO
2.IDA WIDIANINGSIH
315 — 186
  • Dalamistlah kepustakaan lainnya dikenal pula sebagai permasalahan hukum(sengketa/kasus) yang sifatnya memiliki dimensifungsional;Bahwa adapun perwujudan permasalahan hukum (Sengketa/kasus)dengan jenis dan sifatnya dihederalic case atau kasus yang berdimensifungsional itu sendiri antara lainnya dalam sengketa hukum pertanahan,sengketa hukum ketenagakerjaan/perburuhan, dan sengketa hukumlingkungan.Halaman 172 dari 184 Halaman Putusan Perkara Nomor : 9/G/2020/PTUNSRGBahwa pengaturan hukum untuk penyelesaian
Pengadilan PN TUAL Pidana Khusus
Register : 05-11-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN TUAL Nomor 105/PID.SUS/2015/PN Tul
Tanggal 10 Maret 2016 — Mr. YOUNGYUT NITIWONGCHAERON Alias YUT Alias TAI YUT
364 — 386
  • Konsultasidan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, pada tahun 2004sampai dengan tahun 2007 saksi bekerja sebagai Ketua Lembaga PerlindunganPerempuan dan Anak (P3A) Kabupaten Jember, pada tahun 2006 sampai dengantahun 2010 saksi bekerja sebagai Konsultan Hukum dan Kebijakan ProgramTransparansi dan Partisipasi Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2007hingga tahun 2009 dan tahun 2010 hingga tahun 2014 saksi bekerja sebagaiKomisioner Komnas Perempuan, saksi jug sebagai Mediator Kasus Keluarga,Perburuhan