Ng TjiangSeng tersebut, disebutkan bahwa tanah dimaksud adalah berasaldari objek Land Reform, padahal baik Penggugat maupun orang tuaPenggugat (Mat Gayah) tidak pernah melepaskan menerima Penetapan tanah dimaksud sebagai tanah objek Land Reform olehpejabat yang berwenang, hal ini jelas merupakan suatupelanggaran dari pasal 8 PP No.224 tahun 1961 yang berbunyi:dengan mengingat pasal 9/12 dan pasal 14, maka tanahtanahyang dimaksud dalam pasal 1 huruf a,b,c dibagi dengan hak pakaikepada para petani

oleh Panitia Land Reform Daerah Tingkat IIyang bersangkutan sedangkan pasal 9 s/d 12 dan pasal 14 adalahmengatur tentang syarat subjek dari penerima Hak Milik, dan pasal1 huruf a,b,c, adalah mengatur tentang tanah yang menjadi objekLand Reform.

Jadi seandainya benar (quod non) tanah tersebutadalah objek Land Reform maka harus didistribusikan dengan hakmilik, bukan dengan hak pakai sebagaimana yang diperoleh orangtua Tergugat I s/d V (Ng Tjiang Seng).Bahwa seandainya pemberian hak pakai tersebut adalahdikarenakan orang tua Tergugat I s/d V bukan Warga NegaraIndonesia, maka hal inipun semakin jauh melanggar hukum karenaberdasarkan pasal 9 dari PP No.224 tahun 1961 subjek penerimatanah Land Reform haruslah Warga Negara Indonesia sesuaidengan

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA ; PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA, ATAU INSTITUT FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR

PEMOHON KEBERATAN ;MELAWANPERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA,ATAU INSTITUT FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR), sebuahperkumpulan yang dibentuk berdasarkan Hukum NegaraRepublik Indonesia, beralamat di Jalan Siaga Il No. 6 F, PejatenBarat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, yang diwakili olehAnggara, S.H. Warga Negara Indonesia, bertempat tingal di JalanGalunggung No. 52, Kelurahan Karang Tengah, Kota Tangerang,dan Wahyu Wagiman, S.H.

Ajeng Gandini Kamilah, S.H. ; 6Bintang Wicaksono Ajie, S.H. ; Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Advokat / PengacaraPublik/ Asisten Advokat / Asisten Pengacara Publik, yang memilihHalaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUNJKT.domisili hukum pada Kantor Institut For Criminal Justice Reform(ICJR), yang beralamat di Jalan Siaga Il No. 6 F, Pejaten Barat,Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 1 September 2015, untuk selanjutnya disebutSODAGAI ....

cermat dan tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan dalam memeriksa/nempertimbangkanlegal standing Termohon Keberatan yang semula Pemohon Informasisebagaimana dalam Putusan KIP Nomor 058/XIVKIPPSAMA/2015tanggal 11 Mei 2015, dengan penjelasan : Pada paragraf 4.22 halaman 35 dalam putusan a quo ; Menimbang bahva berdasarkan fakta persidangan, Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Pemohon bernama Perkumpulan MasyarakatPembaharuan Peradilan Pidana atau Institute for Criminal Justice Reform

PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA atau INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR), 2. PERKUMPULAN INISIATIF MASYARAKAT PARTISIPATIF UNTUKTRANSISI BERKEADILAN (IMPARSIAL), 3. PERKUMPULAN HRWG (KELOMPOK KERJA KOALISI NGO UNTUK ADVOKASI INTERNASIONALHAK ASASI MANUSIA), 4. PERKUMPULAN MASYARAKAT SETARA tersebut tidak dapat diterima;

PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUANPERADILAN PIDANA atau INSTITUTE FOR CRIMINALJUSTICE REFORM (ICJR), DKK vs. KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PUTUSANNomor 27 P/HUM/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam PerkaraPidana, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut,dalam perkara:1.PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUANPERADILAN PIDANA atau INSTITUTE FOR CRIMINALJUSTICE REFORM (ICJR) adalah Suatu perkumpulanberbadan

;Kesemuanya Advokat/Pengacara Publik dan Asisteneon Gore Advokat/Asisten Pengacara Publik, memilih domisili hukum diKantor /nstitute for Criminal Justice Reform (CJR), beralamatdi Jalan Cempaka Nomor 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,12530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2015;Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;Halaman 2 dari 58 halaman.

PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILANPIDANA atau INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR),2. PERKUMPULAN INISIATIF MASYARAKAT PARTISIPATIF UNTUKTRANSISI BERKEADILAN (IMPARSIAL), 3. PERKUMPULAN HRWG(KELOMPOK KERJA KOALISI NGO UNTUK ADVOKASI INTERNASIONALHAK ASASI MANUSIA), 4.

PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA, ATAU INSTITUT FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR) VS KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI;

PUTUSANNomor 568 K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILANPIDANA, ATAU INSTITUT FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR),sebuah perkumpulan yang dibentuk berdasarkan Hukum NegaraRepublik Indonesia, beralamat di Jalan Siaga Il Nomor 6 F, PejatenBarat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, yang diwakili olen Anggara,S.H., Warga Negara

;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Advokat/Pengacara Publik/Asisten Advokat/Asisten Pengacara Publik, yang memilih domisili hukumpada Kantor Institut for Criminal Justice Reform (ICJR), yang beralamat diJalan Siaga Il Nomor 6 F, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan12510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2016;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan;melawan:KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA,diwakili oleh Prof. Dr. H.

Putusan Nomor 568 K/TUN/2016Pada paragraf 4.22 halaman 35 dalam putusan a quo;Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga Pemohon bernama PerkumpulanMasyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute for CriminalJustice Reform (ICJR) berdasarkan Surat P1 dan telah mendapatkanpengesahan dari Menter Hukum dan Hak Asasi Manusia melaluiKeputusan Nomor ...

Putusan Nomor 568 K/TUN/2016Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PERKUMPULANMASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA, ATAU INSTITUTFOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR) tersebut harus ditolak denganperbaikan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor1/G/KI/2016/PTUN.JKT, tanggal 3 Oktober 2016 sehingga amarnya sepertidisebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, makaPemohon Kasasi dinyatakan

sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PERKUMPULANMASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA, ATAU INSTITUTFOR CRIMINAL JUSTICE REFORM

PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILANPIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR), DKK VS MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

PUTUSANNomor 77 P/HUM/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 1003), pada tingkat pertama dan terakhir telahmemutuskan sebagai berikut, dalam perkara:TePERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILANPIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM

Galunggung No. 52, Kelurahan KarangTengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang dan WahyuWagiman, S.H., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di PuriPesona Blok A/1 RT/RW 004/009, Bojong, Pondok Terong, Cipayung,Depok, masingmasing bertindak sebagai Ketua dan Sekretaris BadanPengurus Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atauInstitute For Criminal Justice Reform (ICJR) dan berdasarkan Pasal 16ayat (1) Jo.

PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANAATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR), 2.PERKUMPULAN ELSAM, 3. PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUMPERS ATAU PERKUMPULAN LBH PERS, 4. PERKUMPULAN MITRA TIKINDONESIA, 5. SHELLY WOYLA MARLIANE, 6. DAMAR JUNIARTO, 7. AYUOKTARIANI, 8.

menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan PertanahanNasional nomor : 358VI1992 tentang Pengesahan Tanah Negara sebagaiObjek Land Reform seluas + 480,95 Ha di desa Tarikan Kecamatan JambiLuar Kota Kabupaten Batanghari, yang pada saat ini berada di desa TarikanKecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro jambi;Hal 2 dari 21 Hal Putusan Nomor : 42/PDT/2020/PT JMBBahwa objek Land Reform (pendistribusian tanah) sebagaimana dimaksuddalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor: 358VI1992 tanggal

Desa Tarikan, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;Bahwa sejak tahun 1997 terhadap objek land Reform sesuai dalam SuratKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor: 358VI1992 tanggal15 Desember 1992 seluas + 480,95 Ha, dikuasai oleh para Tergugat dengancara melawan hukum sebab Para Tergugat tersebut bukan pihak yangberhak untuk menguasai dan mendapatkan tanah tersebut.

Menyatakan secara hukum tanah objek land Reform sesuai dalamSurat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor : 358VI1992 tanggal 15 Desember 1992 seluas + 480,95 Ha, dengan batasbatas : Sebelah Utara berbatas kebun Masyarakat. Sebelah Timur berbatas Tanah land reform SK no.13VI97 Sebelah selatan berbatas kebun Masyarakat.Sebelah Barat berbatas kebun Masyarakat.merupakan milik Penggugat dan anggota Koperasi Unit Desa Tarikan;A.

Bahwa pada point 2 dalil gugatan, Penggugat mendalilkan padatahun 1992, Badan Pertanahan Nasional melalui program land reformmenerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor : 358VI1992 Tentang Pengesahan Tanah Negara sebagaiObjek Land Reform seluas +480,95 Ha di Desa Tarikan Kec. KumpehUlu Kab.

Bahwa terhadap tanah hak milik Tergugat telah diterbitkansertifikat hak milik, sehingga untuk membuktikan apakah tanahTergugat yang telah diterbitkan sertifikat hak milik oleh BadanPertanahan Nasional masuk ke dalam tanah Surat KeputusanKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358VI1992 TentangPengesahan Tanah Negara sebagai Objek Land Reform seluas+480,95 Ha di Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab.

PanitiaLand reform Daerah Tingkat Il SIDOARJO, telah menjawab surat daripenggugat dengan surat tertanggal 24 Nopember 1973 , SuratNomor 416/Ila/k/XI/101/A/73, tertanda SOEDARSONO, atas suratpenggugat tanggal 26 Juni 1973, yang pada intinya menyetujulpermohonan dari Penggugat.4.

SYAFII, Cs,yang ditegaskan dengan surat Bupati KDH SIDOARJO tanggal 24Nopember 1973 Nomor 416/Ila/k/XI/101/A/73 yo surat PanitiaLandreform Daerah Tingkat Il SIDOARJO tanggal 4 Mei 1974 No.819/lla/Um/1974, tertanda SOEKARDI, Kepala Sub DirektoratAgraria/ Ketua Badan Pekerja Panitya Land Reform Daerah Tingkat IISidoarjo.5.

:I/Agr/8/XI/101/II1 dan daftar lampiran Surat BupatiKDH/Ketua Panitia Land Reform Daerah Tk Il Sidoarjo Tanggal 24Nopember 1973 no :416/Ila/L/XI/101/A/1973 dan SK redistribusitanggal 16 Nopember 1964 No :I/Agr/12/X1/101/III dan daftar lampiranSurat Bupati KDH/Ketua Panitia Land Reform Daerah Tk II SidoarjoTanggal 24 Nopember 1973 no :416/Ila/L/XI/101/A/1973 adalah samadengan perkara ini;.

A/1973 dan SKredistribusi tangal 16 Nopember 1964 No :I/Agr/12/X1/101/III dan daftarlampiran Surat Bupati KDH/Ketua Panitia Land Reform Daerah Tk IISidoarjo Tanggal 24 Nopember 1973 no :416/Ila/L/X1/101/A/1973 makaberdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional nomor 11 Tahun 1997 Tentang PenertibanTanahTanah Obyek Redistribusi Land Reform pada MemutuskanMenetapkan Diktum Pertama : Suratsurat Keputusan RedistribusiTanah Obyek Landreform/Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah

Bahwa Tergugat Rekonpensi mengaku penerima redistribusi tanahberdasarkan SK redistriousi tangal 19 September 1964 NoV/Agr/8/X1/101/II dan daftar lampiran Surat Bupati KDH/Ketua PanitiaLand Reform Daerah Tk II Sidoarjo Tanggal 24 Nopember 1973 no :416/lla/L/X1/101/A/1973 dan SK redistribusi tangal 16 Nopember 1964No :I/Agr/12/XI/101/II dan daftar lampiran Surat Bupati KDH/KetuaPanitia Land Reform Daerah Tk II Sidoarjo Tanggal 24 Nopember 1973no :416/Ila/L/XI/101/A/1973 akan tetapi pada kenyataannya

Bulan Januari 2008 yang ditandatanganioleh Direktur Land Reform Drs.

(asset reform):1.

Enoh Juhaeni (Kasubsi Land Reform dan Konsolidasi Kab.

Redistribusi Tanah Objek Land Reform TahunHal. 50 dari 203 hal.

Bahwa............Bahwa ketika dikonfirmasikan ke pihak Tergugat ternyatajawabannya karena ada nota dinas dari Kepala Seksi LandReform tanggal 18 1 1986 yang menyatakan sertifikatHak Milik no. 9 terletak di desa Karangdiyeng KecamatanKutorejo Kabupaten Mojokerto Propinsi Jawa Timur atasnama Kajitdibatalkam g = 25 = 2s = oe = ose = ee ems cee cee ee eeBahwa pembatalan hak atas tanah yang sedemikian itujelas tidak sah Karena kalau) menunjuk ataupun menungguputusan dari Pengadilan Land Reform, maka saat

sekarangdengan berlakunya UU no. 7 tahun 1970 tentang PenghapusanPengadilan Land Reform, alasan dari Kasi Land Reformsudah tidak relevan lagi .

Apalagi bila mengacu padaputusan Pengadilan Land Reform, tidak ada pembatalannamun hanya ada pencabutan hak atas tanah, karena tidakadanya lembaga ganti10. Bahwa tindakan Tergugat dengan mengalihkan hak tanahPenggugat kepada lain orang bertentangan dengan pasal 5 UU No. 20 th 1961 karena belum ada pencabutan hak atastanah Penggugat yang dikeluarkan oleh Presiden ; 11.

sebagaimanadisebutkan dalam point 9, 10, 11 dan 12 juga merugikanPenggugat baik materiel maupun moril dan mohon agar KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memerintahkankepada =Tergugat untuk membayar ganti rugi kepadaPenggugat sebesar Rp.5.000.000,= j= = s+ = 460 = sees she sh ne She Se oes ome 3 oeBahwa wajar bila Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya agar menyatakan batal atau tidak = sahsemua surat dan keputusan dari Tergugat, terkait denganNota Dinas kepala Seksi Land Reform

Pelaksanaan Redistribusi Tanah DiIndonesia: Redistribusi tanah yang dilakukan dalam rangka land reform di Indonesia,dilaksanakan oleh suatu Badan Eksekutif yaitu Panitia Pertimbangan LandReform; Panitia pertimbangan land reform ini dibagi menjadi1) Panitia Pertimbangan Land Reform Pusat, yang diketuai oleh menteridalam negerl;2) Panitia Pertimbangan Land Reform provinsi, yang diketuai oleh gubernurkepala daerah;3) Panitia Pertimbangan Land Reform kabupaten/ kotamadya, yang diketuaioleh bupati / walikota

Pada tahun 1980,dengan pertimbangan bahwa panitia land reform yang ada tidak memadaiHalaman 17 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 72/G/2019/PTUNBDGdengan perkembangan dewasa ini, maka ditetapkan organisasi dan tatapenyelenggaraannya yang disesuaikan dengan pertimbangan dewasa ini,yaitu melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun1980.

Keputusan presiden ini kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 1981 tentangPembentukan Panitia Pertimbangan Land Reform dan Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 mengenai Perincian Tugas dan TataKena Pelaksanaan LandReform; Dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa pelaksanaan land reform ditugaskankepada menteri dalam negeri serta para gubernur kepala daerah, bupati/walikota madya kepala daerah, camat

Berdasarkan buku petunjuk pelaksanaan kegiatan redistribusi tanahobyek land reform yang dibuat oleh DirektoratLand Reform Deputi BidangPengaturan dan Penataan Pertanahan, tanahtanah yang dialokasikanuntuk kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Land Reform, meliputi 1) Tanah obyek land reform yang belum pernah diredistribusi, meliputi:a) Tanahtanah yang terkena ketentuan land reform yang berasal darikelebihan maksimum, absentee dan bekas swapraja;b) Tanahtanah yang telah ditegaskan menjadi obyek landreform

, maka diberi petunjuk penegasan TanahObyek Land Reform sebagaiberikut: 1) Permohonan penegasan Tanah Obyek Land Reform diajukan olehKepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota kepada Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi yang bersangkutan;2) Permohonan harus~ dilampiri dengan suratsurat sebagai berikut:(a) riwayat tanah yang memuat datadata fisik atas tanah;(b) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT);(c) Peta situasi (hasil pengukurankeliling);(dq) Peta penggunaan tanah;(e) Daftar

REFORM LINTJEWAS Alias REF, 2. HEIDY ENGELINKORENGKENG Alias HEIDY, yang dipersidangan masingmasingmemberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :1.

REFORM LINTJEWAS AliasREF, 2.

Unsur Menghancurkan ,Merusak,Membikin tak dapat dipakaiatau Menghilangkan Barang sesuatuMenimbang bahwa, Unsur ini menurut Majelis bersifat alternatifsehingga jika perbuatan terdakwa telah terpenuhi salah satu elemenunsur ini maka terdakwa dianggap telah memenuhi semua unsurini ;Menimbang, bahwa saksi REFORM LINTJEWAS menerangkanTerdakwa telah merusak bambu dan kayu milik saksi HEIDY ENGELINKORENGKENG alias HEIDY pada hari Kamis 25 Februari 2010, diPerkebunan Lansot, Desa Bajo, Kec.

Minsel, dimana haltersebut juga diterangkan oleh saksi HEIDY ENGELIN KORENGKENGyang mengakui menyuruh saksi REFORM LINTJEWAS untuk membelidan membuat pagar di kebunnya serta telah menyerahkan uangsebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli kayudan bambu.

Pada sore harinya, hari Kamis 25 Februari 2010 tersebut,saksi REFORM LINTJEWAS melihat Terdakwa mengendarai sepedamotor dan berhenti di kebun itu, dimana hal ini dibenarkan olehTerdakwa dan diakui pada saat itu Terdakwa melihat ada kayu danbambu yang telah terpasang di kebun keluarganya, sehinggakemudian Terakwa memotong kayu dan bambu tersebutmenggunakan parang.

Dimana objek tanah Land Reform tersebut di kuasai dan dikelolamenjadi perkebunan Sawit oleh Tergugat , Tergugat II, dan Tergugat III tanpaadanya hak atau persetujuan dan izin dari Penggugat;6.

Bahwa dalam surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor : 358VI1992 penegasan tanah Negara sebagai obyekredistribusi land reform tidak disebutkan bahwa pihak yang berhakmendapatkan tanah objek land reform adalah Kelompok Tani DesaTarikan dalam hal ini Penggugat.

Sehubungandengan itu judex facti berwenang untuk menjadikan hasil pemeriksaansetempat tersebut untuk menentukan luas objek tanah terpekara .Bahwa dengan tidak dilakukannya sidang pemeriksaan setempat, tanahobjek land reform sebagaimana dimaksud dalam surat KeputusanKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358VI1992 penegasantanah Negara sebagai obyek redistribusi land reform tidak pernah ada(illusioner).d.

Bahwa terhadap surat Keputusan Kepala Badan PertanahanNasional Nomor : 358VI1992 penegasan tanah Negara sebagai obyekredistribusi land reform tidak memiliki objek tanahnya.

Putusan NO.14/PDT/2021/PT JMBreform dan peta situasi tanah obyek redistribusi land reform Desa TarikanKec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi dan menjelaskan letak serta titikkoordinat tanah objek land reform tersebut.d. Bahwa dalam perkara a quo tidak pernah dilakukan sidangpemeriksaan setempat, sehingga letak, batas batas serta luas tanahobjek land reform sebagaimana dalil gugatan Terbanding tidak pernahditemukan (i//usioner).

Hak Usaha Tanah atas nama Akhmad Bin Tuhid yangteregistrasi No: 28/HU/MGR/1976 tertanggal 31 Mei 1978 yangdikeluarkan Pjs.Pasirah/Ketua Land Reform Marga Sungai Aren.b. Hak Usaha Tanah atas nama Kusim Bin Tuhid yang teregistrasiNo: 29/HU/MGR/1976 tertanggal 31 Mei 1978 yang dikeluarkanPjs.Pasirah/Ketua Land Reform Marga Sungai Aren;c.

Keterangan Hak Usaha atas nama Burnawi Bin Toya yangteregistrasi No: 27/HU/MGR/1976 tertanggal 31 Mei 1978 yangdikeluarkan Pjs.Pasirah/Ketua Land Reform Marga Sungai Aren;4. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat point (C) tentangKedudukan Hukum dalam Gugatan Para Penggugat 17 Pebruari 2020yang menyatakan tanah tersebut telan berpindah tangan kepada ParaPenggugat;5.

Pasirah/Ketua Land Reform Marga Sungai Aren, yangdiberi tanda T.1:2. Fotokopi Surat Keterangan Hak Usaha Tanah atas nama Kusim Bin Tuhidregistrasi No. 29/HU/MGR/1976 tanggal 31 Mei 1978 yang dikeluarkan Pjs.Pasirah/Ketua Land Reform Marga Sungai Aren, diberi tanda T.2;3. Fotokopi Surat Keterangan Hak Usaha Tanah atas nama Burmawi BinToya registrasi No. 27/HU/MGR/1976 tanggal 31 Mei 1978 yangdikeluarkan Pjs. Pasirah/Ketua Land Reform Marga Sungai Aren, diberitanda T.3:4.

Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena tidak menggugat KusimBin Tuhid (alm) sebagai pemilik 2 h.a tanah sengketa yang termuat dalamSurat Keterangan Hak Usaha Tanah atas nama Kusim Bin Tuhid yangteregistrasi No: 29/HU/MGR/1976 tertanggal 31 Mei 1978 yang dikeluarkanPjs.Pasirah/Ketua Land Reform Marga Sungai Aren;4.

Pasirah/KetuaLand Reform Marga Sungai Aren yang merupakan bukti kepemilikan atau alashak terhadap obyek sengketa yang didalilkan oleh Tergugat Ill Konvensi/Penggugat Ill Rekonvensi H.

Majelis hakim tingkat pertama telah keliru dengan menyatakan sayaterbukti melakukan tipu muslihat hanya didasarkan fakta yang tidakcukup kuat karena ternyata sesuai surat Land Reform tertanggal 12februari 1971 dari pemilik tanah dari L.

dalamPutusan a quo halaman 12 yang pada pokoknya menyatakanHalaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 32/PID/2020/PT KPGf)Q)h)bahwa saksi sofia Tomboy mengiayakan pernyataansaya/terdakwa bahwa tanah tersebut adalah milik saksi sofiatomboy.e Selain itu berdasarkan bukti akta perjanjian dan keterangan saksiAlbert Wilson Riwu Kore SH yang menunjukan bahwa alamperjanjian sewa lahan kosong tersebut saya hanya kuasa darisaksi Sofia tomboy.Bahwa apabila mencermati fakta hukum berdasarkan bukti suratLand Reform

Halini disebabkan karena sebelum saya menyewakan lahan tersebutkepada korban, saya juga terlebih dahulu menyewa lahan tersebutdari saksi Sofia Tomboy sebagai pemilik lahan tersebut berdasarkanbukti surat Land Reform tertanggal 12 februari 1971 dan pada waktusaya menyewa lahan tersebut kepada saksi Korban dilakukandengan sepengetahuan dan seijin dari saksi Sofia Tomboisebagaimana keterangan saksi korban dalam Putusan a quohalaman 12.Bahwa fakta hukum tersebut menunjukan bahwa tidak terdapat suatukeadaan

rencana pola ruang tahun 2031, tidak berarti bahwasaya telah melakukan tipu muslihat karena peraturan tersebut hanyamerupakan pengaturan mengenai ruang terbuka dan tidakmenunjukan bahwa tanah tersebut adalah milik Pemerintah kotakarena selama persidangan tidak ada satu alat bukti kepemilikanyang dibuktikan sebagai dasar terhadap peraturan tersebut. selainitu, saksi sofia tombay yang menyewakan lahan tersebut kepadasaya memiliki bukti kepemilikan terhadap lahan tersebut berdasarkanbukti surat Land Reform

Bahwa kekeliruan majelis hakim tersebut makin tidakHalaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 32/PID/2020/PT KPGQ))mencerminkan kepastian hukum dan keadilan ketika majelis hakimsama sekali tidak mempertimbangkanBahwa apabila Majelis hakim dengan cermat mempertimbanganLand Reform tertanggal 12 februari 1971 dari pemilik tanah dari L.Tomboy dengan ahli waris Sofia Tomboy (bukti T4) maka akandiperoleh bukti yang kuat bahwa Lahan kosong yang disewakantersebut adalah sah menjadi hak milik dari Saksi Sofia

Zaini selaku Camat Cengkareng, Lurah Cengkareng dan KepalaKampung setempat, yang didaftarkan pada tanggal 16 September1967, Nomor 04/U.T/1967 (Bukti T.II.Intv 1 e);Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari DulTinggal berdasarkan Surat Redistribusi Sementara yang diterbitkanoleh Panitia Land Reform Tingkat II, Jakarta Utara, tanggal 28Desember 1964, Nomor 244/PLR/Kagko/Kep.S/64, seluas 1.505 m(seribu lima ratus lima meter persegi) kepada Dinas Pertanian danKehutanan Provinsi DK!

Putusan Nomor 553 K/TUN/2017Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari SaminMinem berdasarkan Surat Redistribusi Sementara yang diterbitkanoleh Panitia Land Reform Tingkat Il, Jakarta Utara, tanggal 28Desember 1964, Nomor 246/PLR/Kagko/Kep.S/64, seluas 1.505 m(seriou lima ratus lima meter persegi) kepada Dinas Pertanian danKehutanan Provinsi DKI Jakarta (dahulu Dinas Pertanian DCIJakarta yang disaksikan oleh M.

Zaini selaku Camat Cengkareng,Lurah Cengkareng dan Kepala Kampung setempat, yangdidaftarkan pada tanggal 16 September 1967, Nomor 07/U.T/1967(Bukti T.II.Intv 1 h);Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari AtmoNaim berdasarkan Surat Redistribusi Sementara yang diterbitkanoleh Panitia Land Reform Tingkat II, Jakarta Utara, tanggal 28Desember 1964, Nomor 247/PLR/Kagko/Kep.S/64, seluas 3.330 m?

Gering dan RimsahBinti Gering berdasarkan Surat Redistribusi Sementara yangditerbitkan oleh Panitia Land Reform Tingkat II, Jakarta Utara,tanggal 28 Desember 1964, Nomor 257/PLR/Kagko/Kep.S/64,seluas 1.670 m* (Seribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi)kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi DKI Jakarta(dahulu Dinas Pertanian DCI Jakarta yang disaksikan oleh M.

Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari JunusDarwis/Madrapi Junus berdasarkan Surat Redistribusi Sementarayang diterbitkan oleh Panitia Land Reform Tingkat II, Jakarta Utara,Halaman 22 dari 36 halaman. Putusan Nomor 553 K/TUN/2017tanggal 28 Desember 1964, Nomor 262/PLR/Kagko/Kep.S/64,seluas 1.855 m* (seribu delapan ratus lima puluh lima meterpersegi) kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi DKIJakarta (dahulu Dinas Pertanian DCI Jakarta yang disaksikan olehM.

Dimana objek tanah Land Reform tersebut di kuasai dandikelola menjadi perkebunan Sawit oleh Tergugat , Tergugat Il, danTergugat III tanpa adanya hak atau persetujuan dan izin dari Penggugat;.

Rozali Sebelah Selatan berbatas dengan Suwandi alias Alek KT Sebelah Timur berbatas dengan Suandi alias Alek KTc) Penguasaan lahan Tanah Objek Landreform oleh Tergugat IIl seluas +315,95 ha, dengan batasbatas, sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan Masyrakat Sebelah Barat berbatas dengan Suwandi alias Alek KT Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Land Reform (SK No.13VI1997) Sebelah Timur berbatas dengan Suwandi alias Alek KT7.

Bahwa mengingat Surat Keputusan No. 358VI1992 tanggal 15 Desember1992 tidak pernah dilakukan pembatalan atau pencabutan oleh BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia serta berdasarkan hasil RisalahPengolahan Data dari Tergugat IV dan hasil Kemajuan Laporan PenyidikPolda Jambi, sehingga berdasarkan hal tersebut sangant jelas berdasarkanfakta tanah objek aquo merupakan Tanah Objek Land Reform.

pada point 3 dalil gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa tanah objekland reform diberikan kepada 100 Kepala Keluarga warga Desa Tarikan,akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan batas batas dan luas tanah100 Kepala Keluarga warga Desa Tarikan. Bahwa penyebutan batas batas dan luas tanah 100 Kepala Keluarga warga Desa Tarikan,sangatlah penting, hal ini untuk menentukan dimanakah letak tanah yangdikuasai oleh Tergugat , Tergugat II dan Tergugat Ill.

Penguasaan lahan Tanah Objek Landreform oleh Tergugat seluas +145ha, dengan batasbatas, sebagai berikut :Sebelah Utara berbatas dengan Tergugat IISebelah Barat berbatas dengan Tanah Land Reform (SK No.13VI1997)Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Masyarakat Sebelah Timur berbatas dengan Tergugat II2.

Surat Keterangan Hak Usaha Tanah atas nama Akhmad Bin Tuhidyang teregistrasi No: 28/HU/MGR/1976 tertanggal 31 Mei 1978 yangdikeluarkan Pjs.Pasirah/Ketua Land Reform Marga Sungai Aren,dengan batasbatas : Sebelah Timur berbatas dengan Hutan Marga Sebelah Barat berbatas dengan Tepi Air Padang Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kosong Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Burnawib.

Surat Keterangan Hak Usaha Tanah atas nama Kusim Bin Tuhidyang teregistrasi No: 29/HU/MGR/1976 tertanggal 31 Mei 1978 yangdikeluarkan Pjs.Pasirah/Ketua Land Reform Marga Sungai Aren,dengan batasbatas : Sebelah Timur berbatas dengan Hutan Marga Sebelah Barat berbatas dengan Tepi Air Padang Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kosong Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Akhmadc.

Surat Keterangan Hak Usaha Tanah atas nama Akhmad BinTuhid yang teregistrasi No: 28/HU/MGR/1976 tertanggal 31 Mei1978 yang dikeluarkan Pjs.Pasirah/Ketua Land Reform MargaSungai Aren, dengan batasbatas : Sebelah Timur berbatas dengan Hutan Marga Sebelah Barat berbatas dengan Tepi Air Padang Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kosong Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Burnawib.

Surat Keterangan Hak Usaha Tanah atas nama Kusim Bin Tuhidyang teregistrasi No: 29/HU/MGR/1976 tertanggal 31 Mei 1978Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Pkbyang dikeluarkan Pjs.Pasirah/Ketua Land Reform Marga SungaiAren, dengan batasbatas : Sebelah Timur berbatas dengan Hutan Marga Sebelah Barat berbatas dengan Tepi Air Padang Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kosong Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Akhmadc.

Surat Keterangan Hak Usaha atas nama Burnawi Bin Toya yangteregistrasi No: 27/HU/MGR/1976 tertanggal 31 Mei 1978 yangdikeluarkan Pjs.Pasirah/Ketua Land Reform Marga Sungai Aren,dengan batasbatas : Sebelah Timur berbatas dengan Hutan Marga Sebelah Barat berbatas dengan Tepi Air Padang Sebelah Utara berbatas dengan Tanah M.Hasan Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ali Said.

Zaini selaku CamatCengkareng, Lurah Cengkareng dan Kepala Kampung setempat,yang didaftarkan pada tanggal 16 September 1967, Nomor05/U.T/1967;Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dariMARDJUNI berdasarkan Surat Redistribusi Sementara yangditerbitkan oleh Panitia Land Reform Tingkat Il, Jakarta Utara,tanggal 28 Desember 1964, Nomor 245/PLR/Kagko/Kep.S/64,seluas 3.660 M?

Zaini selaku Camat Cengkareng,Lurah Cengkareng dan Kepala Kampung setempat, yangdidaftarkan pada tanggal 16 September 1967, Nomor 07/U.T/1967;Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari ATMONAIM berdasarkan Surat Redistriousi Sementara yang diterbitkanoleh Panitia Land Reform Tingkat Il, Jakarta Utara, tanggal 28Desember 1964, Nomor 247/PLR/Kagko/Kep.S/64, seluas 3.330 M?

Gering dan RimsahBinti Gering berdasarkan Surat Redistribusi Sementara yangditerbitkan oleh Panitia Land Reform Tingkat Il, Jakarta Utara,tanggal 28 Desember 1964, Nomor 257/PLR/Kagko/Kep.S/64,seluas 1.670 M? (Seribu Enam Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi)kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi DKI Jakarta(dahulu Dinas Pertanian DCI Jakarta yang disaksikan oleh M.

Zaini selaku Camat Cengkareng, Lurah Cengkareng danKepala Kampung setempat, yang didaftarkan pada tanggal 16September 1967, Nomor 09/U.T/1967;Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari JAHJAberdasarkan Surat Redistribusi Sementara yang diterbitkan olehPanitia Land Reform Tingkat Il, Jakarta Utara, tanggal 28Desember 1964, Nomor 251/PLR/Kagko/Kep.S/64, seluas 1.335NM?

Geringdan Rimsah Binti Gering berdasarkan Surat RedistribusiSementara yang diterbitkan oleh Panitia Land Reform Tingkat ll,Jakarta Utara, tanggal 28 Desember 1964, Nomor257/PLR/Kagko/Kep.S/64, seluas 1.670 M* (Seribu Enam RatusTujuh Puluh Meter Persegi) kepada Dinas Pertanian danKehutanan Provinsi DKI Jakarta (dahulu Dinas Pertanian DCIJakarta yang disaksikan oleh M.

V Bah Jambi dengan memakai alat berat milikPTPNIV Bah Jambi.Bahwa tergugat/Termohon Kasasi tidak melaksanakan butirbutirSK Panitia Land Reform tanggal 22 Februari 1967 Nomor : I/II/10/LR/1967, yaitu Pasal 10 secara murni.. Gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi adalah kabur karena disatu sisi mengemukakan telah menerima tanah seluas 12 Hasebagai pengganti dari tanah seluas 23 Ha.

Bahwa Majelis Hakim Tinggi Medan hanya menerima informasibohong dari pihak kuasa PTPNIV Bah Jambi dan tidak melihatfakta yang ada.Bahwa Bupati Ketua Land Reform Tk. II Simalungun maupun Camatmerupakan lembaga dalam lingkungan Pemda Tk. II Simalungunbene dan seterusnya. Bahwa Bupati dan Camat tidak ada menguasai lahan/tanahPenggugat/Pemohon Kasasi melainkan PTPNIV Bah Jambilahyang menguasai lahan/tanah tersebut Ssesuai dengan KeputusanKetua Land reform.

Bahwa objek sengketa adalah merupakan tanah milik Saleh Ama Usu yangdiperoleh atas pemberian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bima untukorang miskin melalui Panitia Land reform dengan sistem undian yang lazimdisebut Dana Popo, dan tercatat dalam Surat Keputusan Nomor 133/18.A/67 tanggal 7 Agustus 1967;Halaman 1 dari 9 hal. Put.

Nomor 2039 K/Pdt/2015Bahwa tanah tersebut walaupun Panitia Land reform telah menetapkanpihnak Penggugat sebagai pemilik sah, tetapi tidak pernah menguasai ataumenikmati hasilnya, karena Tergugat Drs. H.

(tiga ribu delapan ratus delapanpuluh meter persegi)/38,80 (tiga puluh delapan koma delapan puluh) areterletak di So Rida Desa Kambilo Kecamatan Wawo adalah hak milikPenggugat/Pemohon Kasasi (Saleh Ama Usu) sesuai keputusan PanitiaLand reform Nomor 133/18.A/1967 tanggal 7 Agustus 1967 yangmenetapkan bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi (Saleh Ama Usu) sebagaipemenang undian tanah yang diadakan di Kantor Camat Wawo padatanggal 7 Agustus 1967;2.