Bahwa berdasarkan bunyi amar putusan Penetapan 54/Pdt.P/2014/ PN.Jkt.Seltanggal 07 Agustus 2014 dalam pokok perkara pada garis datar kedua adalah sebagaiberikut: Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT AMATRA CITRA INDONESIA;Kemudian Pemohon mengundang Termohon untuk menghadiri RUPS yangmasingmasing diadakan pada RUPS tanggal 02 Oktober 2014 dan RUPS Iltanggal 20 Oktober 2014;4.

Bahwa dalam kedua RUPS tersebut khususnya pada RUPS KeIl Termohon telahmenyerahkan Laporan Keuangan PT. AMATRA CITRA INDONESIA kepadaPEMOHON, namun ditolak oleh PEMOHON dengan alasan Laporan Keuangantersebut belum pernah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sebagaimana ketentuan yang termaktub didalam Pasal 69 UndangUndang Perseroan;Pasal 69 UU Perseroan :(1).

makna dari pasal 138 UU PT tersebut kurang lebihnya adalah bahwakewenangan laporan bisa ditunjuk oleh Direksi untuk menunjuk akuntan publickemudian kalau penolakan terhadap RUPS didalam RUPS disebut tidak bisa dilakukanoleh Komisaris sendiri dalam artian tidak melalui RUPS ;Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyerahkan kesimpulannya padatanggal 29 Januari 2015, sedangkan Termohon menyusul mengajukan kesimpulannyapada tanggal 9 Februari 2015;Hal 25 dari45 hal, Penetapan No.459/Pdt.P/2014/PN.Jkt.

) PT.Amatra Citra Indonesia;eKemudian Pemohon mengundang Termohon untuk menghadiri RUPS yang masingmasing diadakan pada RUPS tanggal 02 Oktober 2014 dan RUPS II tanggal 20Oktober 2014;Bahwa dalam kedua RUPS tersebut, knususnya pada RUPS Kell Termohon telahmenyerahkan Laporan Keuangan PT.

yang diatur pada Pasal 75ayat (3) dan (4) UU PT, maka halhal yang mengenai penunjukkan ahli danlaporanepertanggungjawaban harus diputuskan dalam RUPS, berikut bunyi dari Pasal 75ayat (3) dan (4) UU PT tersebut: Ayat (3):"RUPS dalam mata acara lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semuapemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahanmata acara rapat".

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5(lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untukmemberhentikan sewaktuwaktu.""Pasal 16"1 ."2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangkawaktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untukmemberhentikan sewaktuwaktu."

"(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.

Pada tanggal 18 Maret 2021, Pemohon melalui kuasanya sekali lagimelakukan kunjungan kepada Alamat Terdaftar Termohon untukmenyampaikan surat Permintaan RUPS kepada Direksi (Lihat Bukti P6)dan surat Permintaan RUPS kepada Dewan Komisaris.

i:"Pasal 80"(3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:"a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat,sesuail dengan atau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar;"Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pemohon memohon kepadaKetua Pengadilan

kepada Direksi (BuktiP6) dan surat Permintaan RUPS kepada Dewan Komisaris.

Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensiyang dalam hal mengajukan pencabutan izin PT Mulia Mas Multi Mandiritersebut secara sepihak tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) adalah perbuatan melawan hukum;3. Menyatakan sah dan mengikat keputusan RUPS tanggal 15 Januari2018 dan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 10 April 2018;4.

Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi yang dalam mengajukan pencabutan izin PT Mulia Mas MultiMandiri tersebut secara sepihak tanpa melalui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) adalah perbuatan melawan hukum;3. Menyatakan sah dan mengikat keputusan RUPS tanggal 15Januari 2018 dan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 10 April 2018:4.

Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi/Pembanding/PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi yang dalam hal mengajukan pencabutanizin PT Mulia Mas Multi Mandiri tersebut secara sepihak tanoa melalui RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) adalah perbuatan melawan hukum;3. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan RUPS tanggal 15 Januari2018 dan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 10 April 2018;Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 3569 K/Pdt/20194.

),oleh karena itu perbuatan Tergugat Rekonvensi selaku direktur utamayang menyatakan dan mengajukan pencabutan izin usaha perusahaan PTMulia Mas Multi Mandiri secara sepihak tanpa melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) adalah merupakan suatu perbuatan melawanhukum, sehingga Keputusan RUPS tanggal 15 Januari 2018 danKeputusan RUPS Luar Biasa tanggal 10 April 2018 adalah sah;Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan judex facti/PengadilanTinggi

Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi dalam hal mengajukan pencabutan izin PT Mulia Mas MultiMandiri tersebut secara sepihak tanpa melalui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) adalah perbuatan melawan hukum;3. Menyatakan sah dan mengikat keputusan RUPS tanggal 15Januari 2018 dan Keputusan RUPS Luar Biasa, tanggal 10 April 2018:4.

Bintang Hasta Putradidirikan pada tanggal 16 Pebruari 2010 dan pada RUPS PT. Bintang HastaPutra tanggal 20 Desember 2015 Notulen RUPS disembunyikan oleh TergugatII;Bahwa pada tanggal 23 Mei 2017 jam 15.00 Wib Tergugat Il denganmengatasnamakan para pemegang saham PT. Bintang Hasta Putra datang kekantor Tergugat VII untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas PT.

Bintang Hasta Putradidirikan pada tanggal 16 Pebruari 2010 dan pada RUPS PT. Bintang HastaPutra tanggal 20 Desember 2015 Notulen RUPS disembunyikan oleh TergugatII;8. Menyatakan pada tanggal 23 Mei 2017 jam 15.00 Wib Tergugat Il denganmengatasnamakan para pemegang saham PT. Bintang Hasta Putra datang kekantor Tergugat VII untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas PT.

Bintang Hasta Putra TJINDRIJAWATItertanggal 14 November 2016 tentang Permintaan diadakan RUPS., telahbermaterai cukup selanjutnya di beri tanda P 4;Fotokopi Surat Undangan RUPS dari PT. BINTANG HASTA PUTRA DEALERLPG 3 KG PT. PERTAMINA tanggal 24 November 2017, Nomor079/BHP/LPG/XI/2017 tentang Undangan RUPS., telah bermateraiselanjutnya di beri tanda P 5;Fotokopi Surat Undangan RUPS dari PT. BINTANG HASTA PUTRA DEALERLPG 3 KG PT.

PERTAMINA tanggal 16 November 2018, Nomor0134/BHP/LPG/X1I/2018 tentang Undangan RUPS., telah bermaterai cukupselanjutnya di beri tanda P 6;Fotokopi NOTULEN RUPS PT. BINTANG HASTA PUTRA tanggal 27Desember 2016, Fotokopi tersebut disahkan oleh IRWAN ISMURATNO, S.E.,S.H., M.Kn. Notaris Kabupaten Pacitan tanggal 28 Desember 2016, telahbermaterai cukup selanjutnya di beri tanda P 7 ;Fotokopi NOTULEN RUPS PT.

Bintang HastaPutra adalah RUPS sebelum RUPS tanggal 20 Desember 2015 yaitu BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham PT.

Bahwa dalam pelaksanaan RUPS Luar Biasa ke1 (pertama) tersebutternyata hanya dihadiri oleh Termohon selaku pemegang saham (limaratus lima puluh dua) lembar saham atau sebesar 60 % (enam puluhpersen) saham / hak suara perseroan saja, sedangkan berdasarkanketentuan Pasal 102 ayat (1) Undangundang No. 40 tahun 2007 tentangPerseroan mengatur bahwa :Ketentuan kuorum kehadiran dan atau ketentuan tentang pengambilankeputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam 89 mutatis mutandisberlaku bagi keputusan RUPS

Fotocopy Tanda Terima Surat Undangan Pemanggilan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Pertama, tanggal16 November2015, (bukti P3) ;4. Fotocopy Berita Acara dan Daftar hadir Pelaksanaan RUPS luar biasa(RUPS LB), tanggal 16 Desember 2015, (bukti P4) ;5. Fotocopy Tanda Terima Surat Undangan Pemanggilan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Kedua, tanggali17 Desember2015, (bukti P5) ;6. Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT.

oleh para pemegang saham dalam kedudukan hukum sebagai pemilikperseroan ;Menimbang, bahwa untuk penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbatas adadibagi dalam dua bagian yaitu RUPS Tahunan dan RUPS LB sebagaimana diaturdalam pasal 78 UndangUndang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;Menimbang, bahwa untuk penyelenggaraan RUPS tahunan maupunRUPSLB sepenuhnya merupakan inisiatif dari Direksi sebagaimana diatur dalampasal 79 (1) dan dapat juga dilakukan atas permintaan sebagaimana diatur dalampasal

ketiga sebagaimana yangdimaksudkan dalam pasal 86 ayat (5) UndangUndang Nomor : 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas ;Menimbang, bahwa dalam hal pelaksanaan RUPS, menurut ketentuan yangdiatur dalam pasal 86 ayat (1), (2), (3), dan (4) UndangUndang Nomor : 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebihdari 2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili.

EMR Indonesia melakukan sendiripemanggilan RUPS PT EMR Indonesia sebagaimana dalam perkara in casu ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (1) Direksimenyelenggarakan RUPS dengan didahului pemanggilan RUPS dengan demikianPemohon selaku Direktur PT.

kepadapemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalamRapat Umum Pemegang Saham (RUPS);8.

RUPS sebagaiorgan perseroan terbatas, memiliki beberapa kewenangan ekslusiftertentu yang diberikan UUPT.

RUPS sebagai organperseroan terbatas, memiliki beberapa kewenangan ekslusif tertentu yangdiberikan UUPT.

tahunan danagar menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan perusahaankepada Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1), (2), (3) dan (4) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan :1) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya ;2) RUPS tahunan wajiob diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku terakhir ;3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dalam Pasal 66

Dewan komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b;7) Dewan komisaris wajid melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud ayat huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;8) RUPS yang diselenggarakan direksi berdasarkan panggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yangberkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mataacara rapat lainnya

BumimasMegahprima yang telah disepakati oleh para pemegang saham adalahmengenai Kuorum RUPS yang menyatakan bahwa RUPS dapatdilangsungkan apabila dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua pertiga)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili dalam RUPS ( vide Korum Kehadiran, Keputusan RUPS danHak Suara Pasal 10 ayat (1) huruf a);Pemberhentian seluruh anggota Direksi dan Komisaris PT.

II) yang mencatat seluruh hal yang dibicarakandalam RUPS tersebut dan membuat minuta/ Berita Acara RUPS LuarBiasa Turut Tergugat I:Dalam RUPS Luar Biasa tersebut oleh Penggugat kembalimengemukakan keberatankeberatannya, akan tetapi Ketua RapatSdr.

Penggugat dalam RUPS Luar Biasa tersebut menyatakan tidaksetuju terhadap ketiga agenda, sedangkan Sdr. Djadjang Tanuwidjaja(Tergugat II) dan PT Intitacon Lestari (Tergugat ) menyatakan setuju.Dengan demikian mengingat agenda RUPS kesatu dan Agenda RUPSkedua saling berkaitan yaitu berkenaan dengan perubahan seluruhAnggaran Dasar Turut Tergugat , RUPS tidak dapat mengambilkeputusan atas kedua agenda RUPS yang diusulkan tersebut;Catatan:Sdr.

RUPS tersebutdan membuat minuta/ Berita Acara RUPS Luar Biasa Turut Tergugat ;RUPS Luar Biasa tertanggal 9 Juli 2009 tersebut menyetujui untukmengangkat anggota Direksi dan Komisaris Turut Tergugat terhitungsejak ditutupnya rapat tersebut dengan susunan sebagai berikut:DireksiDirektur Utama: Sdr.

Djadjang Tanuwidjaja selaku Direktur UtamaTurut Tergugat yang dapat menyelenggarakan RUPS. Sebagai pemegangsaham mayoritas, kehadiran Tergugat dan Tergugat II dalam RUPS yangdiadakan oleh Tergugat II dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama TurutTergugat I, mengakibatkan RUPS sah berdiri (memenuhi syarat minimumkorum RUPS yang ditentukan Anggaran Dasar Turut Tergugat yaitu lebihdari 1/2 ) dan karenanya dapat mengambil keputusan tanpa perluHalaman 16 dari 50 hal. Put.

Pertamina No.417/HOO.420/-2002-SO ; - Fotocopy Legalisir RUPS-LB PT. Patra Jasa tanggal 22-Januari-2002 dengan surat No.017/DK.PAJ/2002 tanggal 27-Maret-2002 ;- Fotocopy Legalisir RUPS-LB PT. Patra Jasa tanggal 2-September-2002 ;- Asli Pengikatan Jual Beli No.9 tanggal 5-September-2002 ;- Fotocopy Legalisir Akta No.390/2002 tanggal 20-September-2002 ;- Fotocopy Legalisir RUPS-LB PT.

melalui RUPS, dalam penjualan asettanah di Medan oleh PT.

Patra Jasa, yaitu dengan sebutan RUPS bisadilakukan dengan cara lain yaitu dengan cara Serkuler ;91Bahwa selain secara Serkuler, RUPS tersebut tidak bisa dilakukan dengan cara lainlagi ;Bahwa di dalam RUPS Serkuler, peranan MPI di RUPS tersebut menyiapkanformat dan katakata sesuai dengan apa yang diinginkan ;Dalam RUPS tersebut, MPI tidak ada peranan untuk menilai inti daripada RUPS,MPI itu dalam RUPS itu berperanan hanya sebagai penghubung saja ;Bahwa MPI tersebut tidak bisa memberikan advis atau

, dan secaraumum RUPS ini disebut secara Serkuler dalam prakteknya ;Bahwa RUPS secara Serkuler tersebut adalah sesuatu yang umum, didalam modelAnggaran Dasar itu dicantumkan juga RUPS Serkuler tersebut ;Bahwa mengenai ada 2 RUPS, RUPS Pertama tanggal 22Januari2002keputusannya menyetujui untuk melepas aset tanah PT.

dalam perkara ini ada 2 RUPS, RUPS Pertama tanggal 22Januari2002keputusannya menyetujui untuk melepas aset tanah PT.

RUPS phisik dilakukan melaluimekanisme pemanggilan dan korum, artinya ada kehadiran para pemegan sahamdan pihakpihak terkait (Direksi,Komisaris dll). Berdasarkan anggaran dasar PT.Patra Jasa, apabila seluruh pemegang saham hadir, maka mekanisme pemanggilantidak diperlukan lagi, sehingga RUPS dapat dilakukan. Pada RUPS phisik, tanggal,waktu, peserta RUPS harus jelas tertera dalam Berita Acara RUPS.

Menyatakan bahwa RUPS tanggal 11 April 2011 yang disahkan oleh Notaris sah sacara hukum ;4. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan seluruh saham atas nama TERGUGAT/Ir. Bakrie Tengge kepada PENGGUGAT ;5. Menghukum Turut Tergugat I/Jenny Jauwhannes serta Turut Tergugat II/PT. SOG INDONESIA untuk patuh terhadap putusan ini ;6.

Jkt.SelMenimbang bahwa selanjutnya, Pengadilan akan membahas tentang sahnyapenyelenggaraan RUPS sebagaimana yang diatur dalam Undangundang PerseroanTerbatas ( Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), Bab V,pasal 75 s/d pasal 91;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 79 ayat (2) disebutkan :Penyelenggaraan RUPS baik RUPS Tahunan maupun RUPSLB dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satupersepuluh) atau lebih dari

Dalam hal Direksitidak melakukan pemanggilan RUPS tersebut :a permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS tersebut;Menimbang, bahwa hal ini dalam hubungannya dengan alat bukti Penggugat,yaitu alat bukti dengan tanda bukti P17. P18, P20, P21, P23, P26, berupaPanggilan/Undangan Rapat Umum Pemegang Saham dan Tanda Terima SuratPanggilan/Undangan RUPS PT. SOG INDONESIA, telah membuktikan PT.

RUPS, yang bunyipasal 80 tersebut secara lengkap sebagai berikut :1 Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPSdalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7),pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukanpermohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputitempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.PN.

Put No.341/Pdt.G/201 1/2 Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksidan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikanbahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yangwajar untuk diselenggarakannya RUPS.3 Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuatjuga ketentuan mengenai:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham

izin penyelenggaraan RUPS, dengan perkataan lain bahwa salah satu bunyidari amar Penetapan tersebut adalah memerintahkan dan mewajibkan Direksi dan/atau18Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.

Surat Nomor C.Tel. 20/UM 000/COPA0200000/2012 tanggal 13Januari 2012 Perihal Permintaan Jadwal RUPS Tahun 2012 AnakPerusahaan (Vide Bukti P14);c. Surat Nomor Tel. 168/UM 000/COPA0000000/2012 tanggal 29Oktober 2012 Perihal Permintaan RUPS PT CSM Tahun 2012 (VideBukti P15);d. Surat Nomor C.Tel.5/KU 000/COPA0200000/2013 tanggal 15Januari 2013 Perihal Permintaan Jadwal RUPS Tahun 2013 AnakPerusahaan (Vide Bukti P16);e.

disahkan dalam RUPS.,...

ke Pengadilan Negeri untuk meminta Perseroanmengadakan RUPS berdasarkan asal 75 sampai dengan 80 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan setelahupaya yang ditempuh melalui permohonan ke Pengadilan Negeri agarperseroan mengadakan RUPS untuk meminta data, untuk melakukanpemeriksaan tersebut ternyata dalam RUPS yang dilaksanakan ataspenetapan pengadilan tersebut ternyata RUPS yang dilaksanakan atasHalaman24 dari 33hal.Put.Nomor 1435 K/Pdt/201710.11.12.penetapan pengadilan tersebut

sebagaimana diatur dalam asal 80UU Perseroan Terbatas nyata merupakan suatu kesalahan penerapanhukum yang dilakukan oleh Judex Facti dalam membuat suatu penetapan;Bahwa adapun tidak adanya penyelenggaraan RUPS Tahunan olehPerseroan bukanlah salah satu alasan supaya Pemohon terlebih dahulumemohon penyelenggaraan RUPS Tahunan kepada Direksi, Komisaris, danapabila tidak ditanggapi memohon penyelenggaraan RUPS kepadaPengadilan Pasal 75 sampai dengan Pasal 80 UU Perseroan Terbatas;Bahwa justru dengan

yang tidak melaksanakan RUPS Perseroan sejak tahun 2008;7.

,M.H;Bahwa ahli mengajar sebagai Dosen di Universitas Bangka Belitung untukmata kuliah hukum perdata, hukum perikatan, mengenai perjanjian kontrakdan hukum kepailitan;Bahwa ahli menerangkan dalam UndangUndang Nomor 40 tahun 2007,ada perbedaan antara RUPS dan RUPS lainnya, RUPS biasa dilaksanakansecara rutin dan tahunan oleh perusahaan sedangkan RUPS lainnya yaituRUPSLB dapat dilaksanakan sewaktu oleh Direksi;Bahwa ahli menerangkan ada perbedaan unsurunsur di dalam RUPS biasadan RUPSLB yakni RUPS

itu ada RUPS yang normal / lazimdan juga RUPS berdasarkan Penetapan Pengadilan sehingga PenetapanPengadilan itu adalah sumber hukum / dasar dari penyelenggaraan RUPStersebut tetapi bukan untuk mengesahkan RUPS karena RUPS itu sendirisudah ada prosedurnya, sehingga prosedur di dalam RUPS itulah yangakan menghasilkan putusan dari RUPS;Bahwa diperlihatkan bukti surat P7 kepada ahli dimana dalam pasal 7 ayat2 Anggaran Dasar PT.

bahwa RUPS terdiri dariatas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.

Bahwa dalam penjelasannya disebutkanbahwa yang dimaksud RUPS lainnya dalam praktik sering dikenal sebagai RUPSLuar Biasa (RUPS LB).

BAP sejak ditutupnya RUPS LB PT.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Perseroan Terbatas PT.

Turut Tergugat III telah menuangkan RUPS tersebut dalam AktaPernyataan Keputusan RUPS Perseroan Terbatas PT.

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2). Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau denganiklan dalam Surat Kabar. 16.17.(3).

Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.(4). Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) kepada pemegang saham secara Cuma Cuma jikadiminta.(5).

Bahwa tidak benar Pengugat tidak pernah diundang dalam RUPS PT.PTP karenasurat undangan RUPS tertanggal 24 November 2017 yang ditujukan kepadaPenggugat diterima oleh karyawan Penggugat yang bernama Ujang ;2. Bahwa tidak benar Pengugat tidak pernah diundang dalam RUPS PT.PTP karenasurat undangan RUPS tertanggal 1 Desember 2017 yang ditujukan kepadaPenggugat diterima oleh karyawan Penggugat yang bernama Ujang ;3.

RUPS terdiri dari RUPS Tahunan (RULBT/RUT) dan RUPS LuarBiasa (RUPSLB/RULB) ;Menimbang, bahwa dalam RUPS, anggota direksi ataupun anggota komisarisdapat diberhentikan sewaktuwaktu. berdasarkan keputusan RUPS denganmenyebutkan alasannya dan keputusan untuk memberhentikan anggota direksi atauanggota komisaris diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untukmembela diri dalam RUPS ;Menimbang, bahwa dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggotadireksi atau anggota dewan komisaris dilakukan

PGS untukmenyelenggarakan RUPS PT. PGS dengan acar/agenda ; 1. Perubahansusuanan Direksi dan Dewan Komisaris, 2. Penyelesaian pinjaman PT.PGS, 3.Laporan Tahunan PT.PGS, 4.

sewaktuwaktu.Dalam ketentuan tersebut diatas jelas menjelaskan bahwa anggota direksidiangkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembaliberdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan yangbisa memberhentikan Direksi beserta Dewan Komisaris adalah hak mutlakdari Pemegang Saham dengan mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sementara Pemohon sendiri belum mempunyai kekuatan hokum dalam memilikihak untuk menyelenggarakan RUPS dalam PT.

pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lama 15 (limabelas)hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;Menimbang, bahwa bilamana Direksi tidak melakukan Pemangilan untukRapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dengan permintaan Pemegang Sahamtersebut dalam tenggang waktu 15(lima belas) hari , maka Pemegang saham tersebutdapat meminta kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham atau Dewan Komisaris melakukan Pemanggilan sendiri RUPS ;Menimbang, bahwa

tersebut (bukti P.4)Dewan Komisaris juga tidak melakukan pemanggilan untuk RUPS sebagaimanadiatur dalam pasal 79 ayat (7) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 walaupunwaktu yang diatur dalam undang undang tersebut telah berakhir padahal DewanKomisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lama 15(lima belas) hari ;Menimbang, bahwa Permintaan yang disampaikan oleh Pemohon untukdilaksanakan RUPS tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 79 ayat (3) dan ayat (4)Undang Undang Nomor 40

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tersebut ;Menimbang, bahwa Termohon menyatakan bahwa Termohon telahmemberikan tanggapan atas permintaan Pemohon untuk dilakukannya RUPS sesuaidengan bukti Termohon T.I/7 ;Menimbang, bahwa adapun alasan Termohon I tidak melaksanakan RUPS LBtersebut adalah disebabkan adanya permasalahan peralihan saham serta adanyagugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 482/Pdt.G/2014/PN.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/ atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, Sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar,dan/ ataub.

15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.Bilamana Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka menurutPasal 79 ayat (6) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, telah ditegaskan, bahwa :Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5) :a.

Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris;b.

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.Dewan Komisaris yang menerima surat permintaan dari Pemegang Saham,wajib melakukan pemanggilan RUPS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal79 ayat (7) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, yaitu bahwa:Dewan Komisaris wajid melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraanRUPS

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanPemegang Saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukkan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat dengan ketentuan UndangUndang ini atauanggaran dasar, dan/atau;b.

Berbagai rencana kerja maupun alokasianggaran TERMOHON tidak pernah terlebih dahulu meminta masukan dariPEMOHON, bahkan tidak pernah diadakan RUPS maupun disampaikan dalamRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;5 Bahwa adalah hak PEMOHON untuk mengetahui kondisi serta arah tujuanTERMOHON.

Bahwa telah terjadi pelanggaran hukum oleh TERMOHONsebagaimana terbukti dalam ketentuan Pasal 78 UU PT:(1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ;(2) RUPS tahunan wayjib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir ;(3) Dalam RUPS tahunan, harusdiajukan semuadokumen darilaporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) ;33.

Namun senyatanya RUPS tidak pernahdiadakan ;Hal 8 dari 35 halaman, penetapan pencabuatn perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS34.

RUPS PERTAMA dan RUPS tahunan telah melewati batas masa waktuyang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, dimana RUPS Pertama seyogyanya dilangsungkanpada 31 Juni 2016 dan RUPS Tahunan yang seyogyanya dilangsungkanpada tanggal 31 Desember 2016, namun sampai saat ini RUPS belumdiadakan oleh TERMOHON ;AO. Bahwa TERMOHON telah melanggar prinsipprinsip tata kelolaperusahaan, sebagaimana diindikasikan dari :a. TERMOHON selalu menutup diri (Not Transparent).

, baik itu RUPS pertama (VidePasal 13 Ayat (2) Undangundang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)maupun RUPS tahunan atau RUPS lainnya (Vide Pasal 78 Ayat (1) UndangundangNo 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas);Menimbang, bahwa sebagai akibat hukum belum pernah diadakannya RUPS,maka mutatis mutandis diketahui bahwa PT Kuang Shi Qyuan Wedding Indonesiajuga belum pernah melaporkan seluruh kegiatan usahanya, baik itu mengenai neracakeuangan, kegiatan perusahaan, laporan pelaksanaan tanggungjawab

Muroaji Makariki Mandiri pada tanggal 14 Pebruari 2012 telahmelayangkan panggilan RUPS yang dilakukan dengan Surat Tercatat yangmasingmasing ditujukan kepada Saudara Suasan selaku Komisaris denganSurat bernomor: 178/PT.M3/11/2012 dan saudara Lie Tjiau Hok selakuDirektur dengan Surat bernomor: 179/PT.M3/11/2012, akan tetapi panggilansebagaimana dimaksud sampai dengan tanggal dan hari yang telahditentukan yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan RUPS pertamasehingga dengan demikian, korum RUPS

Menentukan RUPS tahunan PT. Muroaji Makariki Mandiri;3. Menentukan mata acara RUPS adalah:Hal. 4 dari 27 hal. Put.

Menentukan jangka waktu pemanggilan untuk menghadiri RUPS adalahselama 14 (empat belas) hari;5. Menentukan korum kehadiran adalah 1% (satu per empat) saham atau25% dari jumlah total saham PT. Muroaji Makariki Mandir;6. Menentukan pengambilan keputusan RUPS berdasarkan musyawarahuntuk mufakat;7. Menentukan Ketua Rapat dalam RUPS adalah Tuan Victor NG, DirekturUtama PT. Muroaji Makariki Mandiri;8. Memerintahkan Komisaris dan Wakil Direktur untuk hadir dalam RUPStersebut;9.

Yang kemudian diikuti dengan RUPS LuarBiasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2012 bertempat di PT. MuroajiMakariki Mandiri, dimana Direktur Utama diundang secara sah olehKomisaris untuk mengikuti RUPS Luar Biasa tersebut, namun yangbersangkutan tidak hadir maupun tidak memberi kuasa untukmenghadirinya. Dan RUPS Luar Biasa tersebut, telah menguatkankeputusan Komisaris Utama dengan memberhentikan Direktur SaudaraVictor NG secara tetap dan mengangkat Direktur PT.

Faktafakta tersebutterkait dengan kehadiran Penerima Kuasa dari para Termohon pada saatpelaksanaan RUPS tertanggal 6 Agustus 2012.

CLS tanggal 30 November 2011 karena masih adaperkara menyangkut tentang RUPS PT. CLS tersebut dan jugaada surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI Cq. DirjenAHU tanggal 8 April 2011 No. AHU.AH.092461 yang tidakmendaftarkan RUPS PT. CLS sebelumnya. Dengan demikianundangan RUPS PT. CLS untuk tanggal 30 November 2011adalah cacat hukum karena mempergunakan Akta Notarisyang tidak didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI;Bahwa untuk memastikan RUPS PT.

CLS dan ditunggusampai jam 15.00 WIB dan kenyataannya pada jam 15.00 WIBlewat sedikit personil peserta RUPS PT. CLS berkumpul dilantai Ill dan hadir Tergugat Il yang merupakan sebagaiNotulis di dalam RUPS PT. CLS tersebut;Bahwa Kuasa Penggugat sangat keberatan untukdilaksanakan RUPS PT. CLS tersebut, tetapi Tergugat beserta dengan Para Pemegang Saham lainnya dan jugaTergugat Il tetap melaksanakan RUPS PT.

Tembusan surat tersebutdisampaikan juga kepada Tergugat III;Bahwa Kuasa Penggugat yang menghadiri RUPS PT.

CLS in casu Tergugat adalah sah, walaupun adagugatan tentang RUPS yang dilaksanakan sebelumnya. Karena tidak adasatupun dasar hukum yang melarang atau menyatakan tidak dapatdilaksanakan RUPS apabila ada perkara yang berkaitan dengan pelaksanaatau ketidaksahan RUPS sebelumnya.

Surat Undangan RUPS Pertamatanggal 15 Oktober 2011 yang dikirimmelalui Paket JNE No.PKUAA0001840581 1 tanggal 21Oktober 2011 yang ditujukan kepadaPenggugat;b. Pengumuman media massa yangdikirim melalui Paket JNE No.1686549190007 tanggal 3 November2011;Namun RUPS Tahunan PT.

ini:Pasal 821) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau denganiklan dalam Surat Kabar;3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakanHalaman 13 dari 47 halaman.

Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUNJKTdalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;4) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud padaayat (3) kepada pemegang saham secara cumacuma jika diminta;5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai denganketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegangsaham dengan hak suara

hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusantersebut disetujui dengan suara bulat;18.

Mempawah Permai Lestari merupakan wewenang RUPS LB sertaberlaku berdasarkan keputusan RUPS ataupun apabila tidak ditentukanmaka berlaku sejak ditutupnya RUPS, sehingga keberadaan objek sengketabukan menjadi alat menjustifikasi perubahan direksi tersebut karena sebelumdiberitahukanpun perubahan direksi tersebut kepada Tergugat makaperubahan direksi PT.

Mempawah Permai Lestari yang sepenuhnyamerupakan urusan internal perseroan serta kKewenangan oragan RUPS LB atauapapun yang terjadi dan telah diputuskan oleh RUPS LB PT.

RUPS PT. BAA tanggal 26 Juli 2010 yang diselenggarakan/dilaksanakan oleh Komisaris Utama PT.

(4)Surat tercatat sebagaimana dimaksud ayat (3) yang disampaikanoleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada DewanKomisaris ;Ayat (5)Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;c.

RUPS PT. BAA yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2010oleh Komisaris Utama PT. Bumi Aspalindo Aceh tidak sah,karena apabila seandainya benar (quod non) Direksi (incasuPenggugat) ada menolak melaksanakan RUPS, maka pihakyang semestinya berhak melaksanakan RUPS adalah DewanKomisaris bukan Komisaris Utama sesuai ketentuan Pasal 79ayat (6) dan (7) jo.

No. 08/Pdt.G/2010/PNLsm diPengadilan Negeri Lhokseumawe sehubungan adanya pelanggaranketentuan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas dalam pelaksanaan RUPS PT. BAA tanggal 26 Juli 2010.Dengan demikian Tergugat semestinya menolak menerbitkan SuratKeputusan pengesahan RUPS PT.

Zamri, SH., MH., di mana memuat informasimengenai hasil RUPS PT. Bumi Aspalindo Aceh yangdiselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2010.

Aktadimaksud dibuat oleh Notaris berdasarkan hasil RUPS atau RUPS LB yangtelah disepakati oleh para pemegang saham dan tercapai kuorum.

Namun demikian apabila Penggugat hendakmempermasalahkan mekanisme RUPS Tahunan dan RUPS Luar BiasaPT. Golden Bird Metro tanggal 12 Mei 2015 dan juga hasil keputusannya,maka Penggugat dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri.

Golden Bird Metro merupakan akta otentikdan sah berlaku secara hukum, yang juga dihadiri olen Penggugat sesuaidaftar hadir dan penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar BiasaPT.

Golden Bird Metro merupakan akta otentik dan masih sahberlaku secara hukum dan merupakan keputusan RUPS Tahunan danRUPS Luar Biasa PT. Golden Bird Metro tanggal 12 Mei 2015, yangdihadiri oleh Penggugat dan Penggugat juga mengakui bahwapenyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT.

Panggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa melalui iklanpada Harian Suara Karya tertanggal 21 April 2015.Bahwa pemanggilan/undangan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasasebagaimana dimaksud pada angka 5.3 di atas telah memenuhiketentuan peraturan dan perundangundangan yang berlaku, yaitu Pasal82 UU PT, yang mengatur sebagai berikut :Pasal 82 UU PT(1)(2)(3)(4)Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal