pemeriksaannya telah saksi tandatanganii ;e Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindakpidana korupsi kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untukketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan (SAFVER) di KabupatenSumedang pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedangtahun 2010 ;e Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungankeluarga ;e Bahwa pekerjaan Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada DinasPeternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang, jabatan Kepala SubBagian

Kepala BadanPerencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Berau,MAKRUNSYAH K (Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Pemkab Berau2013), MARDIATUL IDALISAH (Kepala Bidang Sarana dan PrasaranaDinas Pemuda dan Olahraga Pemkab Berau/PPK 2013), JULIANSYAH(Kasi Sarana dan Prasarana (Sarpras) olahraga pada Dispora/PPTK2013), HADIJAH, SAP (Kasubag Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga2013), WIBOWO YULIANTO (staff Bidang Sarana dan Prasarana DinasPemuda dan Olahraga Pemkab Berau 2013), NURJATIAH (Kasi SubBagian

Ahli yaitu :SDN/MI di Jakarta tamat tahun 1989;SMPN/MTSN di Jakarta tamat tahun 1992;SMAN 55 di Jakarta tamat tahun 1995:$1 Teknik Sipil Universitas Indonesia di Depok tamat tahun 2000;$2 Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia di Depok tamat tahun 2008;NNN NNN$2 International Finance Hiroshima University di Jepang tamat tahun2009: Bahwa riwayat Jabatan Ahli yaitu : Kepala Bagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan, KementerianKeuangan;Halaman 82 dari 224 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2021/PN Ptk Kepala Subbagian

SubBagian Kepegawaian PN Bandung WAWAN SETIAWAN S BeritaAcara Sumpah Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri/TipikorBandung yang ditandatangani oleh Yang diambil Sumpah NURHAKIM SH MH, Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor BandungSINGGIH BUDI PRAKOSO SH MH dan saksisaksi KRISMANSORMIn, SH dan Fx. SOEGIARTO SH,M.Hum tanggal 2 April2013.1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub BagianKepegawaian PN Bandung WAWAN SETIAWAN S.

SubBagian Kepegawaian PN Bandung WAWAN SETIAWAN S SuratPernyataan Telah Menduduki Jabatan nomor W11.U1/1232/KP.04.09/IV/2013 yang ditandatangani oleh Ketua PengadilanNegeri/PHI/Tipikor Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO diBandung tanggal 2 April 2013.1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub BagianKepegawaian PN Bandung WAWAN SETIAWAN S.

SubBagian Kepegawaian PN Bandung WAWAN SETIAWAN S PaktaIntegritas No.

yangterakhir tanggal 29 Mei 2020; Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu :SDN/MI di Jakarta tamat tahun 1989;SMPN/MTSN di Jakarta tamat tahun 1992;SMAN 55 di Jakarta tamat tahun 1995:$1 Teknik Sipil Universitas Indonesia di Depok tamat tahun 2000;$2 IIlmu Ekonomi Universitas Indonesia di Depok tamat tahun 2008;SN NN NNN$2 International Finance Hiroshima University di Jepang tamat tahun2009: Bahwa riwayat Jabatan Ahli yaitu : Kepala Bagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan, KementerianKeuangan; Kepala Subbagian

dan yang terakhir tanggal 29 Mei2020;Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu : SDN/MI di Jakarta tamat tahun 1989:v SMPN/MTSN di Jakarta tamat tahun 1992: SMAN 55 di Jakarta tamat tahun 1995: $1 Teknik Sipil Universitas Indonesia di Depok tamat tahun 2000; 2 Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia di Depok tamat tahun2008; 2 International Finance Hiroshima University di Jepang tamattahun 2009:Bahwa riwayat Jabatan Ahli yaitu :v Kepala Bagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan, KementerianKeuangan; Kepala Subbagian

MARIAHATUMESEN selaku pemilik tanah dengan menggunakan anggaran dari Subbagian tanah pada Bagian Pemerintahan Setda KabupatenTeluk Bintunitanpa melakukan proses penilaian NJOP tetapi hanya dengan melakukannegosiasi antara pemilik tanah dan Pemerintah Daerah Kabupaten TelukBintuni, dalam hal ini diwakili oleh Kabag Umum Setda Teluk BintuniTerdakwa DEREK ASMURUF alias DECKY ASMURUF dan Sekda Sdr. (Alm)A.E.NAURI,BA.

yangterakhir tanggal 29 Mei 2020;Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu :SDN/MI di Jakarta tamat tahun 1989;SMPN/MTSN di Jakarta tamat tahun 1992;SMAN 55 di Jakarta tamat tahun 1995:$1 Teknik Sipil Universitas Indonesia di Depok tamat tahun 2000;$2 IImu Ekonomi Universitas Indonesia di Depok tamat tahun 2008;SN NN NSN$2 International Finance Hiroshima University di Jepang tamat tahun2009:Bahwa riwayat Jabatan Ahli yaitu : Kepala Bagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan, KementerianKeuangan; Kepala Subbagian

- Bahwa dokumen pembayaran yang bersumber dari bidang PLA disampaikan ke subbagian keuangan beserta dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

Namun apabila masih ada dokumen yang kurang, akan dikembalikan ke bidang untuk segera dilengkapi, setelah SPM dan SPP sudah terbit dari dari Dinas, maka akan di teruskan ke subbagian perbendaharaan pada Bagian Keuangan Pemda Ketapang untuk diteliti lagi dan di verifikasi kelengkapan dokumen.

peran saksi dalam Pekerjaan Pembangunan Sumur Pantek danPerlengkapannya pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten KetapangTahun Anggaran 2015 sebagai PPK SKPD (Pejabat PenatausahaanKeuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Dinas Pertanian danPeternakan Kabupaten KetapangBahwa tugas saksi sebagai PPK SKPD melakukan verifikasi atas dokumenpersyaratan pembayaran SPP belanja langsung(pembayaran langsung kerekening pihak ketiga).Bahwa dokumen pembayaran yang bersumber dari bidang PLA disampaikanke subbagian

telah mengesahkan Rencana Kerja, dan anggaranPD Pembangunan dan Aneka Usaha serta menerima pertanggungjawaban keuangandan program kerja Direksi Tahun berjalan, dimana fakta ini telah didukung denganfakta hasil Audit/ Pemeriksaan yang dilakukan oleh Gideon Adi Siallagan & Rekanterhadap penggunaan anggaran Tahun 2014, dimana hasil pemeriksaan adalahwajar, selanjutnya ada akhir pemeriksaan tersebut telah dipaparkan kepada BadanPengawas, Direksi dan Jajarannya, termasuk para Kepala Bagian, para Kepala SubBagian

Bahwa Saksi bekerja sebagai ASN dan menjabat sebagai Kepala SubBagian Keuangan/Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKSKPD)Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar; Bahwa Saksi diangkat menjadi Kepala Sub Bagian Keuangan padaDinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar dari tahun2012 s.d. sekarang berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Kamparsedangkan dasar pengangkatan Saksi selaku Pejabat PenatausahaanKeuangan SKPD (PPKSKPD) pada Dinas Cipta Karya dan TataRuang Kabupaten Kampar adalah

Pengguna Anggaran mengajukanpermintaan penyediaan dana ke Bagian Keuangan Subbag Anggaransetelah terbit SPD dan setelah SPD di terima kemudian bendaharapengeluaran menyiapkan berkas tagihan berupa SPP dengan lampiran,rencana penggunaan anggaran yang dilaksanakan, Rekomendasi, SPK,Berita Acara Serah Terima Barang, Tagihan, Nota Pembelian, KwitansiFaktur Pajak dan Lampiran Faktur Pajak diajukan ke Pengguna Anggarandalam rangka penerbitan SPM setelah SPM terbit kemudian diajukankepada Kabag Keuangan Subbagian

Pengguna Anggaran mengajukanpermintaan penyediaan dana ke Bagian Keuangan Subbag Anggaransetelah terbit SPD dan setelah SPD diterima kemudian bendaharapengeluaran menyiapkan berkas tagihan berupa SPP dengan lampiran,rencana penggunaan anggaran yang dilaksanakan, Rekomendasi, SPK,Berita Acara Serah Terima Barang, Tagihan, Nota Pembelian, KwitansiFaktur Pajak dan Lampiran Faktur Pajak diajukan ke Pengguna Anggarandalam rangka penerbitan SPM setelah SPM terbit kemudian diajukankepada Kabag Keuangan Subbagian

Merauke dengan SKPD, Bagian, SubBagian Setda kab. Merauke yang ditanda tangani oleh Matheus LiemGebze, SH.b. 1 (satu ) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor:005/08/DPRD/2010 tanggal 19 januari 2010, Perihal: Rapat DengarPendapat yang ditanda tangani oleh Matheus Liem Gebze, SH selakuWakil Ketua II DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran:2 ( dua ) lembar lampiran Jadwal kegiatan dengar pendapat panitia bansusverivikasi beban bawaan DPRD Kab.

Merauke dengan SKPD, Bagian, SubBagian Setda kab. Merauke yang ditanda tangani oleh Matheus LiemGebze, SH.b. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor:005/08/DPRD/2010 tanggal 19 januari 2010, Perihal: Rapat DengarPendapat yang ditanda tangani oleh Matheus Liem Gebze, SH selakuWakil Ketua Il DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran:2 (dua) lembar lampiran Jadwal kegiatan dengar pendapat panitia bansusverivikasi beban bawaan DPRD Kab.

Pengguna Anggaran mengajukanpermintaan penyediaan dana ke Bagian Keuangan Subbag Anggaransetelah terbit SPD dan setelah SPD di terima kemudian bendaharapengeluaran menyiapkan berkas tagihan berupa SPP dengan lampiran,rencana penggunaan anggaran yang dilaksanakan, Rekomendasi, SPK,Berita Acara Serah Terima Barang, Tagihan, Nota Pembelian, KwitansiFaktur Pajak dan Lampiran Faktur Pajak diajukan ke Pengguna Anggarandalam rangka penerbitan SPM setelah SPM terbit kemudian diajukankepada Kabag Keuangan Subbagian

Pengguna Anggaran mengajukanpermintaan penyediaan dana ke Bagian Keuangan Subbag Anggaransetelah terbit SPD dan setelah SPD diterima kemudian bendaharapengeluaran menyiapkan berkas tagihan berupa SPP dengan lampiran,rencana penggunaan anggaran yang dilaksanakan, Rekomendasi, SPK,Berita Acara Serah Terima Barang, Tagihan, Nota Pembelian, KwitansiFaktur Pajak dan Lampiran Faktur Pajak diajukan ke Pengguna Anggarandalam rangka penerbitan SPM setelah SPM terbit kemudian diajukankepada Kabag Keuangan Subbagian

., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum;3. DESNIKO GARFIOSA, S.H., jabatan Staf BagianHukum;4. SANTO PRASTOWO, S.H., jabatan Staf BagianHukum;5. JERRY SATRIAWAN, S.H., jabatan Staf Bagian Hukum;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2015;ll. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM, tempatkedudukan di Jalan Jaksa Agung R.

Merauke dengan SKPD, Bagian, SubBagian Setda kab. Merauke yang ditanda tangani oleh Matheus LiemGebze, SH.b. 1 (satu ) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor:005/08/DPRD/2010 tanggal 19 januari 2010, Perihal: Rapat DengarPendapat yang ditanda tangani oleh Matheus Liem Gebze, SH selaku221Wakil Ketua II DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran:2 ( dua ) lembar lampiran Jadwal kegiatan dengar pendapat panitia bansusverivikasi beban bawaan DPRD Kab.

Merauke dengan SKPD, Bagian, SubBagian Setda kab. Merauke yang ditanda tangani oleh Matheus LiemGebze, SH.b. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor:005/08/DPRD/2010 tanggal 19 januari 2010, Perihal: Rapat DengarPendapat yang ditanda tangani oleh Matheus Liem Gebze, SH selakuWakil Ketua Il DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran:2 (dua) lembar lampiran Jadwal kegiatan dengar pendapat panitia bansusverivikasi beban bawaan DPRD Kab.

INTAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga; Bahwa pada tahun 2016 Saksi sebagai Kepala Badan PengelolaaKeuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar dengan tugasdan fungsi hanya bersifat kesekretariatan saja dalam arti mengelolaSubbagian umum, Subbag Kepegawaian dan Subbagian Keuangan; Bahwa setelah melihat dan membaca Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kab.

dan yang terakhir tanggal 29 Mei2020;Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu : SDN/MI di Jakarta tamat tahun 1989; SMPN/MTSN di Jakarta tamat tahun 1992:v SMAN 55 di Jakarta tamat tahun 1995; $1 Teknik Sipil Universitas Indonesia di Depok tamat tahun 2000; $2 Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia di Depok tamat tahun2008; 2 International Finance Hiroshima University di Jepang tamattahun 2009:Bahwa riwayat Jabatan Ahli yaitu :v Kepala Bagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan, KementerianKeuangan; Kepala Subbagian

MARIAHATUMESEN selaku pemilik tanah dengan menggunakan anggaran dari Subbagian tanah pada Bagian Pemerintahan Setda KabupatenTeluk Bintunitanpa melakukan proses penilaian NJOP tetapi hanya dengan melakukannegosiasi antara pemilik tanah dan Pemerintah Daerah Kabupaten TelukBintuni, dalam hal ini diwakili oleh Kabag Umum Setda Teluk BintuniSdr.DEREK ASMURUF dan Sekda Sdr.( Alm) A.E.NAURI,BA.

Pemerintahan Umum adalah SubBagian Pertanahan, serta Wiji Ssuharto selaku Camat Bendosekaligus PPATmengetahui secara pasti tentang tahapantahapan kerja Panitia Pengadaantanah serta syaratsyarat yang harus dipenuhi terutama dokumen asli atas tanahyang dibebaskan haknya tersebut akan tetapi Suwadji dan Eko Muryanto sertaWiji Suharto masih melakukan/melaksanakan negoisasi harga tersebut)Pengadaan tanah Kabupaten melakukan pembebasan dokumen pengadaantanah untuk setiap bidang tanah serta membuat Berita