Ditemukan 2330 data
146 — 41
Jugasepertinya Kuasa Hukam PENGGUGAT belum tahu, belum memahami, belummengerti, tidak mempelajari karakter diri dari PENGGUGAT, tidak memahamisikon sebenarnya dan segala yang dituduhkan kepada TERGUGATbertentangan/bukan yang terjadi dari kejadian yang sebenarnya, di Samping itukuasa hukum PENGGUGAT tidak memiliki bukti dan saksi yang jelas sepertiyang dimiliki oleh TERGUGAT, hanya bermodal mendengar omonganomongan saja dari PENGGUGAT.Dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru untukmenyudahi
156 — 133
Secara prinsip, batalmutlak (absolute nietig) berakibat semua perbuatan yang pernahdilakukan, dianggap tidak pernah ada; batal demi hukam (vanrechtswege nietig), berakibat terhadap dua hal utama, yaitu ;pertama, perbuatan yangsudah dilakukan, dianggap tidak ada atau tidak sah secarahukum, dan kedua, perbuatan yang telah dilakukan, sebahagiandianggap sah, dan sebahagian lagi dianggap tidak sah;sedangkan dapat dibatalkan (vernietig baar) memilikikonsekuensi hukum dimana keseluruhan dan perbuatan hukumyang
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ILMA ARDI RIYADI ,SH
144 — 38
Menimbang, bahwa setelan memperhatikan Identitas Terdakkwa ANDISETIAWAN Bin SUKIMAN adalah seorang anggota POLRI sebagai AparatPenegak Hukum ditengah kehidupan masyarakat yang seharusnya iamelindungi dan sebagai pengayom terhadap saksi korban , ternyata melakukanperbuatan pelanggaran hukum yang merugikan cukup besar dengan caraHalaman 31 dari 39 Put N0.32/Pid/2017PT.JMBperbuatan pidana secara berkelanjutan sebagai bukti terlampir sebesar Rp.723.000.000. ( tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah ) ; dan hukam
93 — 48
sementara berada di sawah dalamrangka membersikan rumput padi ; Bahwa oleh karena hak atas tanah kering Puu Lapale adalah warisan dari RagaKaila alias ama Bate (bapak Terggugat I) yang diwariskan kepada Tergugat I,maka pada tanggal 7 Desember 2009 Tergugat I memulangkan petugas dari Desadan petugas dari Pertanahan Nasional, Kabupaten Sumba Barat ; Bahwa berdasarkan uraianuraian Tergugat I di atas hal mana bahwa Penggugatmelakukan perbuatan melanggar hak atas tanah dan merupakan perbuatan yangmelanggar hukam
91 — 17
Bahwa para Tergugat Rekonvesi / Tergugat yang tidak menyerahkanobjek perkara dimana telah terjadi perbuatan hukam jual beli yang sahsecara hukum dan tindakan para Tergugat Rekonvensi / PenggugatKonvesi menyewakan kepada pihak lain adalah perbuatan melawanhukum, maka sudah sepatutnya para Tergugat Rekonvesi /Penggugat Konvesi dihukum untuk membayar secara tanggung rentaatas kerugian Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvesi yangdiderita karena selam 6 tahun tidak bisa memaafkan hak miliknyaserta merasa
Pembanding/Tergugat V : IRWANTA Bin MUHAMMAD HATTA Alias SITEH
Terbanding/Penggugat : H. ZAMNAN
Turut Terbanding/Tergugat I : DIREKTUR PT BANK ACEH PUSAT DI BANDA ACEH CQ KEPALA PT BANK ACEH CABANG BLANGPIDIE
Turut Terbanding/Tergugat III : Camat Kecamatan Kluet Utara, Kab Aceh Selatan
Turut Terbanding/Tergugat IV : Kepala Desa Keuchik Gampong Kotafajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan
39 — 25
Gugatan Penggugat Keliru Subjek Hukum Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugattelah mengajukan gugatan terhadap Subjek Hukam Tergugat yaituDirektur PT. Bank Aceh Pusat di Banda Aceh Cq Kepala PT. BankAceh Cabang Blang Pidie; Bahwa penggugat telah keliru dalam mengajukan subjek hukum,seharusnya yang digugat adalah badan hukum bukanlah Direkturdikarenakan PT.
IRMANSYAH ASFARI, SH.
Terdakwa:
FADIL FAUZI alias PANJUL Bin UBA SEGA
78 — 32
Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah);Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat HukamTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukumandengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akanmengulanginya lagi;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa dan Penasehat Hukam Terdakwa yang pada pokoknya menyatakantetap pada tuntutannya;Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat HukumTerdakwa
EDUARDUS FUTWEMBUN, SH
Tergugat:
Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Maluku, Cq. Bupati Maluku Tenggara Barat
Turut Tergugat:
1.LAURENSIUS BELAI
2.DAVIT KUWAY
3.ANAKLETUS FANUMBY
4.LAMBERTUS FUTWEMBUN
5.MARSELINUS IVAKDALAM
120 — 45
dalam surat gugatannya.Mohon Yang Mulia Mejelis Hakim menolaknya.Bahwa dalam Perihal Surat Gugatan, Penggugat MencantumkanGugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun dalam keseluruhansubstansi Surat Gugatan baik Posita maupun Petitum Penggugatmendalilkan Perbuatan Pejabat Tatausaha Negara serta menuntutdilaksanakan /dieksekusi Keputusan Pengadilan Tatausaha NegaraAmbon dan Banding pada Pengadilan Tatausaha Negara Makasaryang telah incrah (Berkekuatan Hukam Tetap).
Pembanding/Penggugat : GASPAR LALADJURUN Diwakili Oleh : MIKY H. IHALAUW, SH
Pembanding/Penggugat : YAKOBUS MERGWAR Diwakili Oleh : MIKY H. IHALAUW, SH
Pembanding/Penggugat : MANASE WELAY Diwakili Oleh : MIKY H. IHALAUW, SH
Pembanding/Penggugat : TIMOTIUS LENGAM Diwakili Oleh : MIKY H. IHALAUW, SH
Pembanding/Penggugat : MATHIAS TELUWUN Diwakili Oleh : MIKY H. IHALAUW, SH
Terbanding/Tergugat : ABDUL MANAF BAUN
Terbanding/Tergugat : BADELIUS ROMENA
201 — 20
hukum para TergugatHalaman 21 dari 41 hal.Putusan No. 25/Pdt/2015/PT.AMB.Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berkantor bersama seperti halnyadalam surat kuasa dimaksud, sehingga anggapan bahwa semua tindakankuasa hukum para Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi datamperkara ini wajib dinyatakan tidak sah;Bahwa undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat /pengacara menegaskan : Pasal 5Ayat 1 : Menyebutkan bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukumyang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukam
1.Jamilah
2.Nurdiyah samsul
Tergugat:
1.Ny.Wiwin Wahyuni
2.Anton Hadi Munsyarief
3.Dina Ariany
4.Notaris Atik Rusmiati Supriyadi, SH.M.Kn
5.Notaris PPAT Rachmad Praptono, SH
Turut Tergugat:
1.Kantor badan pertanahan Nasional kabupaten malang
2.NANI KRISTINA
3.CAMAT PAKISAJI
4.KEPALA DESA KARANGDUREN
47 — 26
IV, V, adalah istrinya AHMAD SAIFUL,sebab pernah ikut sidang jadi saksi perkara nomor : 169 /Pdt.G/ 2017/PN Kpn, tetapi di tolak;> Bahwa menurut Mantan Hakim Agung Republik Indonesia, YahyaHarahap dalam Bukunya Hukam Acara Perdata, Penerbit Sinar GrafikaHalaman 114 menyatakan, yang Sah sebagai Penggugat ataupunTergugat adalah pihak yang lansung terlibat delam perjanjian, Pihak keIll tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang Tergugat, karena akanberakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah
IRMANSYAH ASFARI, SH.
Terdakwa:
Deny Trianto Thomas Alias Deny Bin Thony Thomas
67 — 33
hanya sesaat terhadap paket kiriman milik saksi Fadil Fauzi Alias PanjulBin Uba Sega, namun karena Terdakwa tidak mengetahui apa isi paket kirimantersebut dan Terdakwa hanya sebagai orang yang disuruh, maka Terdakwa tidakdapat dipertanggung jawabkan disebabkan tidak adanya unsur kesalahan baikkarena disengaja ataupun karena kelalaian Terdakwa sehingga oleh karena ituTerdakwa haruslah dilepaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanPenasehat Hukam
68 — 24
Bahwa selama Saksi menjadi Danru Terdakwa daritahun 2007 sampai dengan tahun 2011, Saksi tidakpernah melihat Terdakwa mengkonsumsi narkotikaataupun melakukan pelanggaran demikian jugaTerdakwa tidak pernah dijatuhi hukam disiplin dariSatuan.4. Bahwa sepengetahuan Saksi selama berdinasTerdakwa dalam melaksanakan tugasnya sangat baikdan rajin mengikuti kegiatan kegiatan di satuan.5.
80 — 6
Kedua hukum ini sangat berkaitan karena tanpahukum pidana hukum acara pidana tidak berfungsi begitu pula sebaliknyatanpa hukam acara hukum pidana tidak dapat dijalankan (tidak berfungsisesuai dengan tujuannya). secara singakat fungsi dari hukum acara pidanaadalah mendapat kebenaran material, putusan hakim dan pelaksanaankeputusan hakim.
157 — 156
atas namaPemerintah Kota Surabaya ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negarayang sedang berjalan ini sampai adanya putusan Peradilan yang telah memperolehkekuasaan hukam tetap ; Bahwa oleh karenanya Tergugat telah terbukti melanggar peraturan yang beriakuserta AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) maka sebagaimanadimaksud pasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 Jo UndangUdangNomor 9 Tahun 2004 Jo UndangUdang Nomor 51 Tahun 2009, maka Penggugatmohon agar Majelis Hakim Pengadilan
28 — 9
5, karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi Aquo bukan lagi Kewenangan pengadilan Agama (Kompetensi Absolut) danmemasuki perkara pidana dengan mencampur adukan perkara perdataagama dengan perkara pidana, sehingga Gugatan Penggugat Rekonvensiini mengandung cacat formil dalam bentuk obscuur libel yaitu gugatanpenggugat kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv, dan sebagaimana dinyatakanoleh Abdul Manan dalam bukunya Penerapan Hukam
76 — 136
Menetapkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesarRp.285.000.000. ( dua ratus delapan puluh lima juta rupiah ). denganketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lamadalam 1 ( satu ) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukam tetap, makaharta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uangpengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yangmencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1(satu) tahun.8.
169 — 88
sebagaimana teruraidalam amar putusan dibawah ini; 202222202 2222Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah berhasil membuktikandalildalil pokok gugatannya dan sebaliknya Para tergugat tidak behasil membuktikandalildali sangkalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, biaya perkaraakan dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;Mengingat, ketentuan hukam
72 — 15
Bahwa dengan demikian gugatan penggugat adalah tidakberdasarkan hukum sama sekali karena objek sengketa yangdiperkarakan dalam perkara ini bukan merupakan harta bersamasebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Agung RI Nomor.755/K/AG/2016 yang telah mempunyai kekuatan hukam tetap maupunmerupakan pengulangan dari perkara sebagaimana dalam putusankasasi tersebut walupun ada modifikasi dengan mengikut sertakanpara turut tergugat sebagai pihak dalam perkara ini..
57 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun ketentuanmengenai delik genus dari penggelapan (tindak pidana pokoknya) terdapatpada Pasal 372 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: Barang siapa dengansengaja dan melawan hukam memiliki suatu benda yang seluruhnya atausebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karenakejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp900,Berdasar bunyi Pasal 372 KUHP diatas, diketahui bahwa secara yuridis delikpenggelapan harus memenuhi
88 — 27
penggugat harta warisan dapat digabungkan.e Bahwa berdasarkan putusan MA NO : 2990 K / Pdt / 1990tanggal 23 Mei 1992 ditambah undangundang No 7 tahun1989 yang diubah dengan undangundang No 3 tahun2006 dan terakhir diubah dengan undangundang No 50tahun 2009 jika dihubungkan dengan gugatan parapenggugat, maka gugatan para penggugat telah sesuaidengan hukum acara, dengan demikian eksepsi paratergugat harus ditolak.e Bahwa ada pun surta pembagian tanah tanggal 15 meitahun 20000 dengan sendirinya batal demi hukam