Ditemukan 2331 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : hukum hukom hukm hakim hutan hakam humam hikam
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 14-08-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 04-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 120/PDT/2018/PT MND
Tanggal 1 Nopember 2018 — Pembanding/Penggugat I : SUTANTO ADRIAAN
Terbanding/Tergugat : HINDRODJOJO, Dkk
Turut Terbanding/Penggugat II : LENNY ROMPAS
94 — 47
  • Sulenco Boulevard IndahHalaman 45 dari 139 Halaman Putusan Nomor : 120/PDT/2018/PT MNDdemi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan menguruskekayaannya yang termasuk dalam harta pailit.Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU:Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yangpengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawahpengawasan Hakim Pengawassebagaimana diatur dalam undangundang iniPasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:Debitor demi hukam kehilangan haknya untuk
Pengadilan PA LABUHAN BACAN Perdata Agama
Register : 11-01-2018 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 28-04-2019
Putusan PA LABUHAN BACAN Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Lbh
Tanggal 21 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
88 — 32
  • No. 7/Pdt.G/2018/PA Lbhperhari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat lalai atauterlambat atau tidak melaksanakan putusan a quo, maka Majelis hakim tidaksependapat dengan tuntutan tersebut dengan pertimbangan bahwa putusantentang harta bersama dalam perkara a quo dapat dilaksanakan denganeksekusi riil setelah putusan mempunyai kekuatan hukam tetap, hal inisesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang memuat kaidah tuntutan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 30-11-2020 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PN AMBON Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 19 April 2021 — Penuntut Umum:
1.REINALDO SAMPE, SH.MH
2.STENDO B.SITANIA,SH
3.ACHMAD FAUZI,SH
Terdakwa:
ABDULAH REFRA alias DUILA
121 — 40
  • 384.229.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua ratus Dua PuluhSembilan Ribu Rupiah);Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukanadanya alasanalasan yang membenarkan maupun alasanalasan yang dapatmenghapuskan pertanggung jawaban baik menurut undangundang, doktrin maupunyurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar dakwaanSubsidair tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhnkan hukam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 23-05-2012 — Upload : 18-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 23 Mei 2012 — 1. PT. GARUDA INDONESIA (Persero), , dkk VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU)
289 — 1126 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gaya Bella masihjalan dan tetap beroprasi;Bahwa berdasarkan fakta hukam tidak pernah terjadi pelelanganterhadap asset PT. Gaya Bella Diantama sampai dengankeberatan ini diajukan;Bahwa tidak ada sama sekali diperjanjikan dalam kontrak antaraPT. GARUDA Indonesia (persero) dengan PT.
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata Wanprestasi
Upload : 17-10-2016
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 40/Pdt.G/2008/PN Sim
H. FREDDY DAMANIK, SYAFEI DAMANIK
85 — 22
  • ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata,Perbuatan Melawan Hukum adalah Tiap perbuatan melanggar hukam, yang membawakerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbirkankerugian itu, mengganti kerugian itu. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan,hukum, doktrin hukum dan yurisprudensi pengadilan Perbuatan Melawan Hukum diartikansecara luas yalta meliputi : (Rosa Agustina Perbuatan Melawan Hukum ; hal. 117):1.
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Militer
Register : 05-11-2012 — Putus : 16-04-2013 — Upload : 19-06-2013
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 65 -K / PM.II-10 / AD / XI / 2012
Tanggal 16 April 2013 — - Kapten Cpn Supriyadi 21960098290775 - Lettu Cpn Abdi Darnain 12080103610687
120 — 41
  • Padahal kenyataannyaSaksi (Letkol Inf Ebenezer Lumban Tobing) hadir danmemberikan keterangannya di persidangan, menurutketentuan hukam acara, keterangan saksi sebagai alat buktiyang sah berdasarkan Pasal 173 Ayat UU Nomor 31 Tahun1997 tentang Peradilan Miuliter adalah keterangan yangdinyatakan saksi di muka persidangan, sehingga faktafakta(Saksi4) yang dijadikan dasar oleh Oditur dalam tuntutannyawajib ditolak oleh Majelis Hakim karena bertentangandengan Hukum Acara.75b Salah satu alat bukti surat
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-04-2013 — Putus : 02-08-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 14/Pid.B/TPK/2013/PN.Pdg
Tanggal 2 Agustus 2013 — BASRI DT. RAJO NAN SATI
63 — 11
  • proses pinjam pakai dariMentri Kehutanan.Bahwa Walikota Padang tidak termasuk dalam Panitia pembebasantanah tetapi kapasitas Walikota sebagai penanggung jawab sekaligussebagai Kepala Daerah.Bahwa saksi mengetahui dan membenarkann barang bukti berupabara 1 (satu) rangkap asli Keputusan Menteri Kehutanan tentangIzin pinjam pakai kawasan hutan Lindung (BB No. 26) yangdiperlihatkan kepada saksi.Bahwa berdasarkan hasil rapat di Menko Ekuin poin c tanggal 30April 2008 disebutkan bahwa hakhak masyarakat hukam
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 24-10-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 124/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 21 Nopember 2017 — Pemohon:
EDDY RUMPOKO
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
144 — 294
  • Soesilo, Hukam Acara Pidana (ProsedurPenyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi PenegakHukum), Cet. Ke 4, Penerbit Politiela Bogor, 1982, Hal.3233,mengemukakan pendapatnya perihal tertangkap tangan,sebagai berikut :Perincian dan keterangannya misalnya sebagai yang tersebutdibawah ini :a. Tertangkap tangan pada waktu sedang melakukan tindakpidana; misalnya seorang Bayangkara sedang merondamelihat dengan mata kepala sendiri seorang sedangmengambil (mencuri) bola lampu listrik dijalan .
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-04-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1538 K/PDT/2009
Tanggal 20 April 2011 — BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, DK VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY BV, DKK
330 — 267 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • adalahBATAL DEMI HUKUM.KARENA :Sebagai syarat ketiga dari syarat sahnya Perjanjian (ex Pasal1320 KUH Perdata) mengenai "Suatu hal tertentu" artinya apayang diperjanjikan hak dan kewajiban para pihak jika timbulperselisihan, maka barang/objek yang dimaksudkan dalamperjaniian HARUS JELAS ditentukan jenis, jumlahnya yangmerupakan SYARAT OBYEKTIF PERJANJIAN.PERBUATAN MELANGGAR HUKUM KEDUA"UNTUK MENGHILANGKAN JEJAK DAN IDENTITAS PENYELUNDUPANHUKUM DAN PELANGGARAN HUKUM TERSEBUT, TERUGAT SECARA MELAWAN HUKAM
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-09-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 52/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 14 Februari 2017 — M. ROZALI DJAFRI Bin (Alm) DJAFRI
118 — 77
  • pidanaKorupsi dalam dakwaan Kesatu Primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 huruf b ayat (2)dan ayat (8) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP dan Tindak Pidana Pencucian uangpasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010.Menimbang, bahwa dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yangtelah melakukan beberapa tindak pidana yang diadli sekaligus, maka dalammenjatuhkan hukuman terhadap pelaku tersebut diambil dari hukuman yangterberat ditambah 1/3 dari hukam
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-11-2016 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 23 Maret 2017 — - MARIATI WARUWU, SE
71 — 15
  • Hukam 090/281/DP Tuesday, 2 Lion Air Lion Air Olehpenyelesaian RD/2013 April, 2013 6,497,800 1,730,000 1,730,000 3 Penyelenggar 1,239,800 = 3 490,200 1,730,000 asengketa aPemilu diHotel OasisAmir Jakarta147 H.