Ditemukan 523 data
8 — 1
Bercerai denganTergugat adalah jalan yang terbaik karena apabila dipertahankan akanmenimbulkan kemadharatan yang berkepanjangan, permohonan gugatanini telah sesuai dengan maksud UU No.1 Tahun 1074 jo.PP No.9 Tahun1075, Pasal 19 huruf (f);Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon menolak jawaban Tergugatdan mengabulkan gugatan Penggugat;Bahwa, atas jawaban tersebut, dalam dupliknya secara Lisan, Tergugatmemberikan jawaban yang intinya tetap pada jawaban semula;Bahwa, untuk membuktikan dalildalilnya
13 — 1
Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Hal.2 dari 14 hal. Put.no.2024/Pdt.G/2020/PA.SrBahwa berdasarkan dalildalil tersebut, Pemohon memohonkepada Pengadilan Agama Sragen, agar menjatuhkan putusan yangamarnya sebagai berikut:PRIMAIR :1. Mengabulkan gugatan Penggugat.2.
13 — 3
(Ex Aequo et Bono).Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohonhadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon danTermohon agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Termohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang masih aktif, maka dengan adanya permohonan cerai dari Pemohonuntuk itu Termohon terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Jo.PP.
UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Wonosobo berwenanguntuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;Menimbang, bahwa Termohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang masih aktif, maka dengan adanya permohonan cerai dari Pemohonuntuk itu Termohon terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Jo.PP
70 — 8
Kemudian didaftarkanke Badan Pertanahan Nasional guna mendapat sertifikat hak atas benda;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Undangundang Pertanahan dalam hal ini UU PA No. 5 Tahun 1960 Jo.PP No. 24 Tahun1997, dimana disebutkan Pasal 38 (1) :Pembuatan akta sebagaimanadimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukanperbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang kurangnya2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi
16 — 1
Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Hal.2 dari 13 hal. put.no.2198/Pdt.G/2020/PA.SrBahwa berdasarkan dalildalil tersebut, Pemohon memohonkepada Pengadilan Agama Sragen, agar menjatuhkan putusan yangamarnya sebagai berikut:PRIMAIR :1. Mengabulkan gugatan Penggugat.2.
12 — 9
dilanjutkan;Menimbang, bahwa dengan mengedepankan asas hukum yangberbunyi, "lex specialis derogate lex generalis" Majelis Hakim menilaiketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintahn Nomor 45 Tahun 1990hanya mengatur secara umum tentang prosedur administrasi perceraianbagi seorang Pegawai Negeri Sipil yaitu izin perceraian dari atasan, bukanaturan khusus tentang sah atau tidaknya perceraian itu sendiri, dengandemikian PPNomor 45 Tahun 1990 jo.PP
8 — 1
Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlakuBahwa berdasarkan dalildalil tersebut, Pemohon memohonkepada Pengadilan Agama Sragen, agar menjatuhkan putusan yangamarnya sebagai berikut:PRIMAIR :1.
14 — 5
Sipil DKI Jakarta dalamwaktu 60 (enam puluh ) hari setelah Putusan ini mempunyai kekuatanhukum tetap untuk dicatatkan didalam Register yang diperuntukan untuk itu;Hal 13 dari 16 Putusan Perdata Nomor 179/Pdt G/2017/PN DpsMenimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat berada dipihakyang kalah maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkarayang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tercantumdalam amar putusan dibawah ini;Mengingat UndangUndang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo.PP
13 — 7
Jo. pasal 2 ayat 3 Undangundang Nomor 13 tahun 1985 Jo.PP.
25 — 17
UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo.PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudiandalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Made Mertia denganpidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwaberada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) bendel kupon putih bertuliskan angkaangka pasangan togeltertanggal 04 Juni 2014 ;1 (satu) lembar karbon kecil ;1 (satu
96 — 199
Dan Pemohontidak pernah mendalilkan alasan pengajuan gugatan cerai terhadapTermohon dengan alasan Zina, berprilaku buruk ataupun cacatkelakuan, mohon termohon membaca dan menelaah kembalialasan/dalildalil gugatan pemohon;> Bahwa benar dalam Pasal 2 ayat (1) UU No,1 tahun 1974Tentang Perkawinan : menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sahjika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masingmasing;> Bahwa PP No.45 tahun 1990 Jo.PP No.10 tahun 1983,adalah tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi
Oleh karena itu sikap dan keputusan Termohon memilihbekerja sebagai PNS di Tapteng dan pisah rumah dengan Pemohonadalah suatu sikap durhaka kepada Pemohon, dan sesuai denganpasal 8 ayat (4) PP No.10 tahun 1983 Jo.PP No.45 tahun 1990:Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin perceraian dengan suamiatau istrinya karena salah satu meninggalkannya selama 2 tahun ataulebin, maka tidak berhak atas pembagian gaji dari Pegawai Negeri Sipiltersebut;7.
Rekonvensi Penggugat Rekonvensi /Termohon DK tersebut mendalilkan tentang gugatan terhadap hakhakistri yang diceraikan termasuk nafkah masa lampau untuk itu PemohonDK / Tergugat DR akan menanggapi gugatan Rekonvensi tersebutsebagai berikut :> Bahwa menurut hukum, karena pokok perkara adalahgugatan perceraian yang diajukan Pemohon DK / Tergugat DR,dengan alasan bahwa termohon DK/pemohon DR telahmeninggalkan pemohon DK/termohon DR 7 tahun lamanya, dansesuai dengan Pasal 8 ayat (4) PP No.10 tahun 1983 Jo.PP
juta lima ratus ribu rupiah) per bulan =Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);Halaman 66 dari 82 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.Pdn.Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah isitri terhutang tersebut,Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan menolak, karena pokokperkara adalah gugatan perceraian yang diajukan Tergugat Rekonvensi,dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan TergugatRekonvensi 7 tahun lamanya, dan sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) PP No.10tahun 1983 Jo.PP
lawasUtara MEMBAYAR 1/3 (satu pertiga) bagian perbulan setiap bulannya atas GajiTergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakanmenolak, dengan alasan pokok perkara adalah gugatan perceraian yangdiajukan Tergugat Rekonvensi, dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensitelah meninggalkan Tergugat Rekonvensi 7 tahun lamanya, dan sesuai denganHalaman 75 dari 82 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.Pdn.Pasal 8 ayat (4) PP No.10 tahun 1983 Jo.PP
23 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan Undangundang P.A No. 5/1960 jo.PP No.10/1961 Pasal 19 dengan asasasas hukum Pasal 499 dan Pasal 500KUHPerdata di mana dalam hak milik melekat pada pemiliknya;Hal.9 dari 11 hal. Put. No. 451 K/Pdt/2006 Bahwa asas ne bis in idem berlaku dalam perkara untuk perkaraperkaracontentius dan keputusannya adalah condemnator dan adanya hubunganhukumnya menyangkut persoonlijk recht.
12 — 1
Bahwa, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016, telah dilangsungkanpernikahan berdasarkan Agama Islam, yang kemudian dicacat oleh PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigaran, KotaProbolinggo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 425/12/XII/2016 tanggalHal.1 dari 15.Put.No.0262/Pdt.G/2018/PA.Prob.13 Desember 2016, sehingga karenanya Pernikahan tersebut adalah Sahmenurut Hukum Agama dan sesuai dengan ketentuan UU No.1/1974, jo.PP. Nomor 9/1975;2.
18 — 1
gugatannya,Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan suratgugatan Penggugat bertanggal 09 Agusius 2016 yang telah terdaftar diKepaniteraanPengadilan Agama Sungai Penuh Nomor:243/Pdt.G/2016/PA.Spnianggai 09 Agusius 2016 yang isinya ietap dipertahankan oleh Penggugat,Bahwa, Penggugat adalah PNS dan telah mendapatkan surat ijin untukbercerai dari atasan dan atau atas persetujuan atasan nomor: 800/277/BKD Tahun2015 tanggal 05 Agustus 2016, sebagaimana maksud PP Nomor 10 tahun 1983 jo.PP
255 — 166
YANG SELANJUTNYA DIKUATKANDENGANYANGoCasHORMATDILAKUKANtentang Disiplin PegawaiSERTAKEPALANegeriKepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan53 Tahun 2010Sipil,PROSESBADANOLEH TERGUGAT DALAM OBJEK SENGKETA AQUO TERHADAPPENGGUGAT;BERTENTANGAN DENGAN UNDANG UNDANG)NO. 5TAHUN 20rd TENTANG ASN JO.PP No. 11 TAHUN 20175 ENTANGMANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL JO. PP No. 53TAHUN 2010TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPILAC Y.LY18.
26 — 4
Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan pemohon telah memenuhialasan perceraian sebagaimana di atur dalam UU No.1 tahun 1974 tentangperkawinan Jo.PP No.9 tahun 1975 19 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116(f) yang berbunyi Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan danpertenngkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahHal 2 dari 14 hal Put. No 1187/Pdt.G/2018/PA.Ambtangga dan tidak adanya saling mencintai atau karena sebab lain di luarkemampuannya;PRIMAIR;1.
12 — 2
maksimal (Selama 6 bulan) kepada Penggugat untukmengurus dan memperoleh surat izin perceraian dari atasannya, akan tetapiPenggugat tidak berhasil mendapatkan surat izin tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA No. 5 tahun 1984 tentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, MajelisHalaman ke8 dari 14 halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2016/PA.Rap.Hakim telah memberikan peringatan kepada yang bersangkutan denganmenunjuk ketentuanketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.PP
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
uang lembur sebesar Rp117.041.172,00yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) selaku penyedia jasa merupakan obyekPPN;Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 802 B/PK/PJK/2017Bahwa dengan demikian maka amar pertimbangan Majelis Hakimtersebut nyatanyata tidak sesuai dengan fakta pembuktian dipersidangan sehingga bertentangan dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 1 angka 17 danangka 19, dan Pasal 4, Pasal 4A ayat (3) UndangUndang PPN Jo.PP
penggantian BBMsebesar Rp93.712.500,00 yang diterima oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selakupenyedia jasa merupakan obyek PPN.Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 802 B/PK/PJK/2017Bahwa dengan demikian maka amar pertimbangan Majelis Hakimtersebut nyatanyata tidak sesuai dengan fakta pembuktian dipersidangan sehingga bertentangan dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 1 angka 17 danangka 19, Pasal 4, dan Pasal 4A ayat (3) UndangUndang PPN, Jo.PP
6 — 2
No.10 tahun 1983 Jo.PP.
7 — 0
usaha tersebut tidak berhasil;Menimbang,bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi didepan mediator yang telah ditunjuk sebagaimana PerMA No.1 tahun2016,pada tanggal 08 Pebruari 2017,akan tetapi gagal,sebagaimana laporanmediator secara tertulis tanggal 08 Pebruari 2017;Menimbang,bahwa dengan diajukannya Surat Izin Cerai dari AtasanPemohon berupa Surat Izin Cerai Nomor.474.2/3279/BKD,tertanggal 20 Desember 2016,Pemohon sebagai Pegawai Negeri telah memenuhi ketentuan PPNo.10 tahun 1983,Jo.PP