sudah 4 (empat)tahun lebih lamanya, dan selama kurun waktu tersebut penggugat dengan tergugattidak pemah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihaksaling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara cerai gugatdengan alasan syiqaq atau perselisihan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan pembahan

acara sidang,maka untuk mempersingkat uraian putusan ini halhal yang termuat dalam berita acarasidang dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana teruraidi atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) bahwa iaberdomisili di wilayah Kabupaten Kediri dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat(1) UndangUndang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang No.3 Tahun 2006 dan pembahan

Putusan Nomor274/Pdt6/2016/PA Wp"Menimbang, bahwa maksud dan iujuan permononan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, banwa Majelis Hakim teiah meiakukan upaya damai denganmenasehati Pemohon, agar bersabar dan tetap mempertahankan keutunanruman tangga mereka, namun tidak bernasii, hai ini telah sesuai dengan kehendakpasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang pembahan ke 2UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31Peraturan Pemerintah Nomor

Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalamperkara ini (persona standi in judictio);Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkanPenggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat denganTergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksisaksiyang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belahpihak (vide: Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan

terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh PengadilanAgama Praya adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalammasa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapikeduanya boleh melakukan akad nikah baru;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan

yang sah, karena itu ketidak hadiran Termohondipandang tidak mempunyai alasan hukum, sehingga perkara ini dapatdiperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon (verstek);Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohonuntuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuanPasal 154 RBG juncto Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan juncto Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan pembahan

Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalamperkara ini (persona standi in judictio);Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkanPenggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat denganTergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksisaksiyang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belahpihak (vide: Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan

Pasal89 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan kedua denganUndang Undang Nomor 50 Tahun 2009;Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.1234/Pdt.P/2020/PA.PraMengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku serta hukum Syara yang berkaitan denganperkara ini;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon Idan Pemohon Il.2.

Penataan kembali (Restructuring), yaitu pembahan syaratsyarat kreditberupa penambahan dana bank dan atau konversi seluruh atau sebagiantunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan atau konversi seluruhatau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan;.

sebagaimana diaturdalam Pasai 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 joPasal 116 huruf (f Kompilasi Hukum Istam, sehingga gugatan Penggugatpatut untuk dikabulkan:Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatanyang melawan hukum (onrechimatige daad), maka sesuai Pasal 125 (1)HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telahbergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul, dan berdasarkancatatan pembahan

sudah 4 (empat)tahun lebih lamanya, dan selama kurun waktu tersebut penggugat dengan tergugattidak pemah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihaksaling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara cerai gugatdengan alasan syiqaq atau perselisihan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan pembahan

persetujuan dari PenggugatRekonpensi/Termohon dan mempertimbangkan kemampuan TergugatRekonpensi/Pemohon,maka Majelis Hakim menetapkan biaya bagi keduaanak sebagaimana tersebut diatas dibebankan kepada TergugatRekonpensi/Pemohon yang setiap bulannya sebesar Rp.500.000; (limaratus ribu rupiah);Menimbang bahwa karena biaya pemeliharaan (hadlanah) selalumengalami perubahan setiap tahunnya sesuai dengan nilai inflasi, makaberdasarkan SEMA No.3 Tahun 2015 menetapkan biaya hadlanah anaktersebut ditambah dengan pembahan

No.315/Pdt.P/2017/PA.Pal.permohonannya tanpa ada pembahan dan bersedia melengkapi seluruhpersyaratan permohonan pengangkatan anak sebagaimana yang ditetapkanperaturan perundangundangan, sehingga sidang ditunda untuk memberikesempatan Pemohon dan Pemohon Il melengkapi persyaratannya dan bersediamembuktikan dalildalil permohonan para Pemohon;Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telahmengajukan bukti surat berupa :1.Fotokopi Kartu.

ini termasuk dalam jenisperkara sebagaimana maksud Pasal 43 dan penjelasannya huruf a angka9, undangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pembahan AtasUndangUndang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradiian Agama, menjadikompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatanPenggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknyamohon agar Pengadilan Agama Sinjai menjatuhan talak satu bainshugraHal. 8 dari 16 hal PuC Na25 I/PdtG/2017/PA.SjTergugat

Bina Ardi Abadi bersama tanggal 13 Oktober 2009(Pengalihan Saham Dan Pembahan Susunan Direksi DanKomisaris) Aquo FERO ZAINUDDIN bermaksud untukmengatakan, dihadapan Notaris dan selanjutnya Terdakwa / FeroZainudin telah datang di Kantor Notaris / Rika Adriati.

Bina Ardi Abadi bersama tanggal 13 Oktober 2009(Pengalihan Saham Dan Pembahan Susunan Direksi DanKomisaris) a quo FERO ZAINUDDIN bermaksud Untukmengatakan, dihadapan Notaris dan selanjutnya Terdakwa /Fero Zainudin telah datang di Kantor Notaris / Rika Adriati. S.H., diHal. 21 dari 26 hal. Put. No. 910 K/Pid/2015Bintara Kota Bekasi Bahwa berdasarkan penjelasan dari PihakNotaris / Rika Adriati.

,maka Majelis Hakim perlu menetapkan besaran nafkahuntuk 4 (empat) orang anak yang harus diberikan oleh TergugatHalaman 12 dari 16 HalamanPutusan Nomor 913/Pdt.G/2021/PA.TnkRekonpensi/ Pemohon kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon adalahsebesar minimal Rp.2.000.000; (dua juta rupiah);Menimbang bahwa karena biaya pemeliharaan (hadlanah) selalumengalami perubahan setiap tahunnya sesuai dengan nilai inflasi, makaberdasarkan SEMA No.3 Tahun 2015 menetapkan biaya hadlanah anaktersebut ditambah dengan pembahan

Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarketerangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memenuhi ketentuanPasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg jo.

Terlebih pertimbangan yangdiambil sangatkan ringkas sehingga mengakibatkan tidak cermat dan tidakmenyeluruh, sehingga putusan tersebut dapat dikualifikasikan sebagaiputusan yang mengandung kekhilafan;Bahwa fakta yang dikemukakan dalam pembahan unsur memiliki,menyimpan, menguasi atau menyediakan narkotika jenis sabusabu (videhalaman 1314, alinea ad.3 putusan Pengadilan Negeri No. 882/PID/SUS/20014/PN.PBR) oleh majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkaratersebut tidak sempurna dipertimbangan seluruh

Jalan Syiah Kuala Nomor 48B Desa Tualang Teungoh KecamatanLangsa Kota, Kota Langsa atau setidak tidaknya pada suatutempat lain dimana Pengadilan Negeri Langsa berwenangmengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukummemiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalahkepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukankarena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa DrsSofjan AR BSC MBA bin Abdurrahman dengan cara sebagaiberikut:Bahwa Drs Zainuddin Mard berdasarkan Pembahan

Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikandalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang No 5 Tahun 1986 tentangPengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 UndangUndang RINo 51 Tahun 2009 tentang Pembahan Kedua Atas UndangUndangHalaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2018/PTUN.Mdo.Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalahsengketa tata usaha negara ;Bahwa ketentuan Pasal 47 UndangUndang RI No 5 Tahun 1986tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwaPengadilan Tata