Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-09-2015 — Putus : 03-11-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan PN BREBES Nomor 100/Pid.Sus/2015/PN Bbs
Tanggal 3 Nopember 2015 — SEKHUDIN Als BODONG BIN KARSO
9917
  • trihexypenidil dan obat Detromethorphan bisa menyebabkanketergantungan, bahaya atau epek samping yang dapat dialami oleh pengkomsumsitersebut adalah : Dapat mengakibatkan kerusakan otak dan aritmia jantung atau iramadetak jantung tidak normal ;Bahwa terhadap penjual obat trihexypenidil dan obat Detromethorphan yang dilakukantidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat sediaan farmasi atau dibidang16obat kesehatan atau yang dilakukan oleh perorangan, maka terhadap sipenjual dapatdikenakan sangsi
Upload : 01-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449 K/PDT.SUS/2010
PT. MITRADANA PUTRA IRIAN ; CHOIRUL ANAM, DKK.
8060 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka peraturan produksi tidak bisa dijadikandasar hukum dalam penegakan disiplin dan pemberian sangsi kepadapekerja/ouruh ;Maka atas dasar dan buktibukti tersebut di atas sudah sepatutnya dalil eksepsiTergugat dapat diterima sebagai dalil yang benar, oleh karenanya mohondengan hormat kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranyaberkenan memutuskan :1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;2.
Register : 13-07-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 84/PDT/2020/PT KPG
Tanggal 9 September 2020 — Pembanding/Tergugat I : TAY NUHA MEHA
Pembanding/Tergugat II : MARKUS LEHA HAMA PATI
Terbanding/Penggugat I : NELCE KAHI ANADJAWA
Terbanding/Penggugat II : KONGA WAI
Terbanding/Penggugat III : OBET TARAPANJANG
Terbanding/Penggugat IV : ARIS NDILU MEHANG PARATU
Terbanding/Penggugat V : SOLEMAN HINA RADJA
6933
  • KarenaTergugat I, bersungguhsungguh ingin mengambil Penggugat sebagaiistri dan siap bertanggung jawab sesuai dengan hukum adat yang berlaku.Halaman 11 dari 33, Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT KPG10.Gugatan yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalahpelanggaran berat dalam hukum adat yang berlaku di masyrakat sumbaTimur dan harus dikenakan sangsi adat, yang dikenal dengan istilahPALOHU yaitu dalam bentuk Pembayaran/pemberian sejumlah hewanyaitu Sepuluh ekor kerbau dan 1 ekor kuda jantan, 1 ekor kuda
Register : 06-04-2015 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 06-07-2015
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 105-K/PM.II-09/AD/IV/2015
Tanggal 28 April 2015 — BASRI, PRAKA
3018
  • Bahwa perbuatan seperti ini Sangat tercela dan agar tidak ditiru olehprajurit lain, Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas dengantujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegahterhadap prajurit TNI lainnya.4.
Register : 31-10-2013 — Putus : 19-02-2014 — Upload : 09-06-2014
Putusan PN DOMPU Nomor 90/PID.B/2013/PN.DOM
Tanggal 19 Februari 2014 — M. ALI HANAFIAH MS, SH.
9340
  • saksi adalah juga sebagai Caleg dari Partai Golkar yang tidak lolos,meski pun saksi tidak lolos, saksi tidak pernah mengerahkan massa untukmelakukan pengerusakan Kantor Partai Golkar namun saksi hanya mengirimsurat ke DPD Il dan DPD serta di tembuskan ke pusat 5Bahwa setahu saksi yang dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan seleksiCaleg adalah Keputusan DPP, JUKLAK JUKNIS dan AD ART Partai ;Bahwa setahu saksi kalau ada penyimpangan terhadap ketentuan tersebutdalam proses seleksi Caleg, tidak ada sangsi
Putus : 14-06-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 42/Pid.Sus-LH/2016/PN Sdw
Tanggal 14 Juni 2016 — - KERISTIAN anak dari TOMASSAMBO
39141
  • Bahwa jika terbukti bahwa hasil kayu yang diangkut berasal darikawasan hutan dan atau hutan Negara yang tidak didukungdengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, maka perbuatantersebut dapat dikenakan sangsi sesuai UU RI No.18 Tahun 2013Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat(1) huruf b setiap orang dilarang mengangkut, menguasai ataumemiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil
Register : 22-03-2012 — Putus : 31-07-2012 — Upload : 26-06-2013
Putusan PTUN PADANG Nomor 7/G/2012/PTUN-PDG
Tanggal 31 Juli 2012 — -PUTU EKA PRISTIWASA,SE -SEKRETARIS DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT
9559
  • tahun;b penundaan kenaikan pangkat selama (satu) tahun; danc penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum yang menunjukan bahwa Penggugatdiberhentikan dari jabatan structural eselon IV/a (bukti P1) dan diangkat dalam jabatanfungsional Satpol PP, menurut Majelis Hakim adalah tidak tepat, karena untuk Hukumandisiplin sedang hanya dapat dikenakan hukuman sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3tersebut diatas ;Menimbang, bahwa selain tidak tepatnya sangsi
Register : 16-09-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 889/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 24 Januari 2022 — Penggugat:
I KETUT WENTEN
Tergugat:
I WAYAN METRA
15789
  • Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditorberupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dandisertai dengan sangsi atau denda atau hukuman yang akandijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatasapabila antara Penggugat dengan Tergugat terdapat kesepakatan pinjammeminjam uang, dimana Tergugat telah meminjam uang kepadaPenggugat total sebesar Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah)ditambah bunga
Register : 19-08-2015 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PA SURAKARTA Nomor 530/Pdt.G/2015/PA.Ska.
Tanggal 19 April 2016 — Pemohon dan Termohon
5526
  • Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saudara XXX yang menyatakansiap menerima sangsi hukum apabila perkara diputus olehPengadilan, bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.5. Fotocopy Surat Perjanjian Kredit dari Bank Pembangunan DaerahJawa Tengah Cabang Pembantu Gemolong Nomor:17/PK/BPD/063/VII/2013, tanpa materai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.
Register : 03-01-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 10-05-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 1/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 6 Mei 2019 — Penggugat:
RAHMIAR FENY MONOARFA
Tergugat:
1.KEPALA LPP RRI GORONTALO
2.DIREKTUR UTAMA LPP RRI
13981
  • Sulistiyah Rauf diruangan KepalaSub Bagian Tata Usaha, sedangkan Penggugat menunggu diruanganDiakui bahwa yang melapor ke suami dan LSM adalah PenggugatSUSICIIIN sees nr eertereerceeere eee ene eieniaor Reena EMSBahwa atas kekeliruan/kesalahannya tersebut, bersedia untukdiberikan SangSi; 292 nn nono nn nnn nnn nnn ne ne ncnBahwa atas hal tersebut Tergugat membuat surat Nomor B207/RRIGTL/02/2018 tertanggal 27 Februari 2018 perihal Surat Rekomendasiyang ditujukan kepada Direktur SDM dan Umum LPP RRI
Register : 08-03-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 25-01-2017
Putusan PA PONOROGO Nomor 406/Pdt.G/2016/PA.Po
Tanggal 24 Nopember 2016 — PEMOHON DAN TERMOHON
90
  • karena telah 6 bulan lebih Pemohon belum mendapatkanijin dari pejabat dimaksud;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan kepada Pemohon tentangresiko yang akan ditanggung Pemohon apabila tidak mendapat surat ijin untuk bercerai,namun meskipun Pemohon belum mendapatkan ijin dari pejabat sebagaimana dimaksudPeraturan Pemerintah tersebut Pemohon tetap meneruskan permohonannya yang akanmencerai Termohon dan Pemohon telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 03November 2016 sanggup menanggung sangsi
Register : 28-10-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 137/Pid.B/2019/PN Tjp
Tanggal 5 Desember 2019 — Penuntut Umum:
ERVIYANTI ROSMAIDA, SH
Terdakwa:
SUPRIADI Panggilan ADI Alias KAMPRET
1329
  • Susilo (1985:13) kejahatan dalampengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidakatau di tentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya wargamasyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebutmenyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu diikuti oleh sangsi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkanPengertian Keadilan menurut Al Quran ataupun kitab kitab lainnya adaHalaman 24 dari 29 hal, Putusan Nomor 137/Pid.Sus
Putus : 28-11-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1795 K/Pdt/2013
Tanggal 28 Nopember 2014 —
11444 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Tergugat XV);Bahwa sampai saat ini (Baca Sejak gugatan ini didaftarkan melalui PengadilanNegeri Jakarta Pusat) Penggugat belum mendengar ataupun melihat bahwaTergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VU, Tergugat VII, Tergugat IX,Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, TergugatXVI dan Tergugat XVII diberikan teguran" apalagi sangsi tegas oleh pimpinan/direksi badan pengelola;Bahwa selanjutnya Penggugat melihat bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat IIyang Tidak melakukan
Register : 09-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tjp
Tanggal 18 Desember 2019 — Penuntut Umum:
HENGKI NELDO,SH
Terdakwa:
ANDESY JEKSON Pgl.ANDES
11511
  • Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertiansosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau di tentukandalam undang undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapatmerasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikanmasyarakat sehingga secara sosiologis selalu di ikuti oleh sangsi tergantung darijenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Pengertian Keadilan menurut AlQuran ataupun Alkitab ataupun Kitab Suci lainnya sendiri ada beberapa pengertianPutusan
Register : 10-05-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN Prp
Tanggal 2 Agustus 2017 — Penuntut Umum: RIKI SAPUTRA, SH Terdakwa: RESTU NASUTION ALS RESTU BIN RUSLI NASUTION
7129
  • Secaratanpahakataumelawanhukummenawarkanuntuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukarataumenyerahkan Narkotika Golongan dalambentuktanaman;Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsurini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kKewenangan yangdapat di benarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan malawanhukum adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalahmaksud perbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlakudan melanggar peraturan hukum yang ada sangsi
Register : 28-08-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 04-01-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN Dps
Tanggal 28 September 2017 — Penggugat:
I Ketut Sumerta
Tergugat:
Love F Hotel By Fashiontv
4937
  • Bahwa Tergugat sangat sangsi (ragu) atas tagihan yangdiajukan oleh Penggugat karena selama Tergugat mengoperasikanLOVE F HOTEL BY FASHION tidak pernah ada tagihan yang diajukanoleh Penggugat kepada Tergugat, namun setelah LOVE F HOTEL BYFASHION pengoperasiannya dilakukan oleh PT Para Bali Propertindo,baru Penggugat mengajukan tagihannnya kepada Tergugat ;4.5.
Register : 16-05-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PN PARE PARE Nomor 19/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Pre
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat: PT. BCA FINANCE Lawan Tergugat: DRS. MUHAMMAD
18568
  • Dengan jeratan sangsi pidana penjarapaling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 Milyar rupiah,sebagai mana dimaksud dalam pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen.Bahwa juga di dalam UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jugadisebutkan bahwa didalam proses pembuatan satu akta harus dihadin olehpara penghadap, dihadiri oleh paling sedikit dua saksi, dibacakan saat itu jugaoleh notaris di depan para penghadap dan saksi, di tanda tangani saat itu jugaoleh notaris dan
Putus : 18-01-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 117/PID.SUS-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 18 Januari 2016 — Drs. PURWANTO,SH.,MM (TERDAKWA)
6818
  • Dalam hal ini sekolah swastapengambilan keputusan tersebut harus melibatkanpenyelenggara sekolah.7) Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dariorangtua, peserta didik dan masyarakat.8) Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dantenaga kependidikan dengan menggunakan sistempemberian penghargaan atas prestasi dan sangsi ataspelanggaran peraturan dan kode etik.9) Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagipeserta didik.10) Bertanggungjawab atas perencanaan partisipatif
    Dalam hal ini sekolah swasta pengambilan keputusan tersebutharus melibatkan penyelenggara sekolah.e Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orangtua, pesertadidik dan masyarakat.eMenjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenagakependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atasprestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturan dan kode etik.e Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik.e Bertanggungjawab atas perencanaan partisipatif mengenai
    Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenagakependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaanatas prestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturan dan kode etik.2.
    Dalam hal ini sekolah swasta pengambilan keputusan tersebutharus melibatkan penyelenggara sekolah.e Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orangtua, pesertadidik dan masyarakat.Halaman 129 dari 148 putusan Nomor 117/Pid.susTPK/2015/PN.Smge Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenagakependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atasprestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturan dan kode etik.e Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta
Register : 23-01-2014 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 30-06-2014
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 13-K/PM III-16/AD/I/2014
Tanggal 18 Maret 2014 — SERDA AHMAD RAHMAN
7937
  • Namundemikian bagi prajurit yang bersalah tetaplah harus dihukum dandiberikan sangsi yang proporsional sesuai dengan kesalahannya,bukan untuk balas dendam dan membabi buta.
Putus : 02-10-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 312/PID.B/2013/PN.SBG
Tanggal 2 Oktober 2013 — OBET MARTUA MANURUNG.
449
  • undangan yang berlaku ;eBahwa Ahli menerangakan bahwa akibatnya apabilamenggunakan alat tangkap Trawl yaitu :e Terumbu Karang Akan Rusak.e Semua jenis ikan ukuran habis ditangkap oleh kapal tersebutsehingga mengakibatkan populasi ikan bisa mengalamipunah, hilang , habis (over fishing).e Bahwa Ahli menjelaskan adapun sanksi yang diberikan kepadaseseorang/ badan hukum yang melakukan penangkapan ikannamun yang bersangkutan memakai alat tangkap yang tidaksesuai dengan Perijinan (SIPI) bisa diberikan sangsi