RAHIM, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi tahu masalah tanah antara Purnama lrawan dengan PakYusi;Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang disengketakan Dulu terletak di DesaTaa, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dan sekarang sudah terletakdi Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;Bahwa saksi tahu luasnya tanah + 2 hetar karena saksi baca dari surathak milik;Bahwa saksi tahu batas batasnya yaitu :Halaman 19 Putusan Nomor 38/Pat.G/2018/PN Dpu> Sebelah Barat : berbatasan

Bahwa, Terlawan menyatakan memiliki obyek sengketa berdasarkan SuratHak Milik Adat yang dibuat oleh Kepala Kampung Teluk Dalam atas namaDjunaim tertanggal 1 Januari 1962,b. Bahwa, Terlawan menunijuk letak tanah adalah di Kelurahan Kuin Cerucuk,Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.c. Bahwa, Kampung Teluk Dalam berada di di Kelurahan Teluk Dalam,Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin.d.

UndangUndang No. 9 Tahun 2004 merupakan kewenangan dariPengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ; Bahwa hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 321K/SIP/1978 berbunyi Pengadilan Negeri Putusan Nomor:124/PDT/2015/PT.MDN Halaman 7 dari 37tidak berwenang untuk membatalkan Surat Hak Milik yangdikeluarkan oleh instansi lain; Bahwa berdasarkan dalildalil yang disampaikan diatas karenaPengadilan Negeri Binjai tidak berwenang untuk membatalkan SuratHak

Utara + 336 m;Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 179/Padt/2018/PT MdnSelatan Sungai kecil + 414 m; Akan tetapi berdasarkan Surat Pernyataan Hak milik Penggugat tertanggal 19Nopember 2011 yang ditandatangani dan distempel Kepala Desa Marsada Kec.Sipirok tidak ada disebutkan berapa jumlah Luas tanah milik Pengguat sertaletak dan batas tanah penggugat tidak sama dengan yang digugat penggugat,hal ini dapat dilihat perbandingannya sebagai berikut : No Batas Tanah Menurut Gugatan Batas Tanah Menurut SuratHak

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 321 K/Sip/1978,tanggal 31 Januari 1981, yang menyatakan bahwa:Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surathak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain.c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1198 K/Sip/1973tanggal 6 Januari 1976, yang menyatakan:Karena pengeluaran sertifikat itu sematamata wewenangadministrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehinggapembatalannya juga wewenang~ administrasi, bukanPengadilan.d.

YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999memberikan kaidah hukum sebagai berikut :"bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negaradan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang pejabat tersebut; maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negarabukan wewenang pengadilan negeriYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 321K/Sip/1978 menyatakan sebagai berikut :Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surathak

Bar, tanggal 26 Agustus 2016 dan di PengadilanTata Usaha Negara (TUN) berdasarkan Nomor : 226/G/216/PTUN/JKT,tanggal 19 September 2016, dengan menggunakan dasar Surat Hak GunaBangunan No. 6414/Kamal (Sisa) dengan luas tanah 3.044 M2, Atas namaEKA HALIM, diketahui bahwa sertifikat tersebut sudah tidak berlaku lagi dantidak syah sebagai bukti kepemilikan karena cacat hukum administrasi,maka perbuatan Terlapor EKA HALIM yang menggunakan sertifikat SuratHak Guna Bangunan No. 6414/Kamal (sisa) dengan

,S.Ag dansaksi SRI ANDAYANI di kaitkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu T.lL sampai dengan T.I23 ternyata antara alat bukti tersebut salingbersesuaian sehingga dari alat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa antaraPenggugat dan Tergugat telan ada perjanjian kredit modal kerja No :011.01.67.06.8760.01 dengan limit sebesar Rp 210.000.000, (dua ratussepuluh juta rupiah) dan Penggugat telah mengagunkan 1 (satu) buah SuratHak Milik berupa tanah dan bangunan pada Tergugat ;Menimbang,

., dan Hak Eigendom Verponding No.8405 menurut SuratHak Tanah Tanggal 25 Pebruari 1884 No.251 dan terakhir Tanggal 7Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 751 PK/Pdt/2011Maret 1951 No. 538 tertulis atas nama, Khow Oen Kiam Cs.

Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Para Tergugat danturut tergugat yang menguasai, mengalihkan, dan menerbitkan suratHak Milik dan Surat Keterangan jual beli tanpa sepengetahuan dantanpa izin dari penggugat adalah perbuatan melawan hukum.5. Menyatakan dalam hukum bahwa jual beli sebidang tanah antaratergugat II dan tergugat III yang terletak di Dusun Radda, Desa Radda,Kec. Baebunta, Kabupaten Luwu Utara tidak sah dan tidak memilikikekuatan hukum mengikat6.

H.Samsudin Bin H,.Jalaluddin maupunkepada Ahli Warisnya ; Bahwa dalil para Penggugat pada point 4 s/d 7 haruslah dibuktikan terlebih dahulukebenarannya dengan di dasarkan pada bukti Surat Penetapan Ahli Wris dan apakahmereka ada hubungan / keterkaitan dengan tanah obyek sengketa ;Bahwa dalil para Penggugat pada point 8 s/d 10 adalah tidak benar, karena tanahdalam perkara aquo adalah sah merupakan tanah peninggalan Alm.H.M Yusuf BinH.M.Thasin dengan ukuran panjang 300 depa dan lebar 16 depa berdasarkan SuratHak

melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan unsurunsurPerbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhiunsurunsur sebagai berikut :a) ADANYA UNSUR PERBUATANDalam unsur perbuatan seperti telah terurai di atas, Tergugat telahdengan sengaja tidak memberikan salinan ataupun tindasan perjanjianpokok kelengkapanya berupa perjanjian kredit antara PenggugatHalaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Padt.G/2018/PN Pm.dengan Tergugat serta salinan surat kuasa menjual dan salinan surathak

No. 39/Pdt.G/2013/MS.Lgs12Anak Dari Kakek dan Nenek Penggugat sampai saat ini belumditerbitkan tanpa diktahui sebab yang pasti, malah sebaliknya sertifikatatas nama Nama Penggugat terebih dahulu diterbitkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Aceh Timur dengan No. 142 tahun 1998,dengan Surat ukur No.09 tahun 1998,tanpa dimohonkan oleh NamaAnak Dari Kakek dan Nenek Penggugat selaku orang tua paraPenggugat sebagai pemilik sah hak atas tanah, berdasarkan SuratHak Milik No.113 tahun 1979;13.Bahwa Nama Penggugat

,CN. apalagimenyatakan palsu atau dipalsukan atau bahkan meragukan, padahal surattersebut memiliki nilai pembuktian yakni dapat menerbitkan suatu hak;Bahwa dengan demikian pelimpahan/penyerahan hak tersebut berupa SuratHak Tanah Eigendom Indonesia No.1254/1952 tgl.18101952 memilikinilai pembuktian sebagai surat yang dapat memberikan suatu hak namuntidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai surat palsu ataudipalsukan;Bahwa disamping Surat Pelepasan Hak Tanah Eigendom IndonesiaNo.1254/1952 dan

Apalagi petitum gugatan Para Penggugat angka 5yang menuntut pembatalan sertifikat hak milik Ne. 1630 atas nama DwiAgustina yang rnerupakan Wewenang Peradilan Tata Usaha Negarabukan wewenang Peradilan Umum dengan demikian pemeriksaan danmengadili perkara a quo adalah merupakan wewenang Peradilan TataUsaha Negara. ( Vide putusan No.321 K/Sip/1978 tanggal 31 Januari1981 " Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan SuratHak milik yang dikeluarkan oleh Instansi lain ").

Apalagi petitum gugatan Para Penggugat angka 5yang menuntut pembatalan sertifikat hak milik No. 1630 atas nama DwiAgustina yang rnerupakan Wewenang Peradilan Tata Usaha Negarabukan wewenang Peradilan Umum dengan demikian pemeriksaan danmengadili perkara a quo adalah merupakan wewenang Peradilan TataUsaha Negara. ( Vide putusan No.321 K/Sip/1978 tanggal 31 Januari1981 " Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan SuratHak milik yang dikeluarkan oleh Instansi lain ") Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018

(satu juta tujuh ratus tigapuluh ribu meter persegi) yang Terdakwa beli dari masyarakat pada tahun 1996pada waktu itu menurut masyarakat tidak termasuk dalam kawasan hutan danmenurut Terdakwa sendiri juga tidak termasuk dalam kawasan hutan dan padatahun 2000 Terdakwa mulai melakukan penanaman pohon kelapa sawit tersebutdan dibelakang lahan perkebunan Terdakwa sudah terbit sertitikat tanah (SuratHak Milik) seluas 100 Hektar pada tahun 2001;Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai lahan perkebunan serta

hak;Bahwa Tanah Objek Terperkara saat ini dikuasai oleh Para Tergugat danpara Turut Tergugat telah ikut serta menerbitkan surat pengalihan hakkepada Tergugat , tanpa seijin dan Pelepasan hak dari para PengugatUtuk itu. kiranya Para Penggugat memohon Kepada MajeliS HakimSimpang Tiga Redelong Untuk dapat menyelesaikan Permasalahan hakKepemilikan atas Objek Terperkara ;Bahwa akibat perbuatan tergugat , sekarang ini terhadap Tanah objekterperkara mungkin telah ada Surat surat kepemilikan baik dengan SuratHak

Tentang Tentang Gugatan Penggugat Daluarsa (Jangka WaktuTerlampaui)Bahwa pada halaman 2 point Ill angka 2 gugatan Penggugatmenyatakan, bahwa: Penggugat baru mengetahui Peralinan BalikNama pada tanggal 13 Maret 2018 sesuai dengan surat BadanPertanahan Kota Medan No. 366/12.71300/III/2018, perihal SuratHak Milik No. 109, yang memberikan keterangan danooinformasSi................. .Bahwa Sementara gugatan didaftarkan pada tanggal 05 April2018 dan perbaikan formal tanggal 03 Mei 2018, maka gugatanHalaman

Kemudian setelah Berita AcaraPemeriksaan tersebut telah selesai, maka oleh Kepolisian diserahkan kepadaBPN (Badan Pertanahan Nasional ) untuk diproses guna penerbitan Surathak Milik dan untuk penerbitan sertipikat Hak Milik harus dilakukanpengumuman lagi di BPN (Badan Pertanahan Nasional) selama 1 (satu)bulan ;Putusan No. 414/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.Halaman 16dari 444.10.4.11.4.12.Bahwa benar atas biaya dari Tergugat pengurusan sertipikat tersebut telahselesai diurus oleh Tergugat, dan telah terbit

Apabila saya linat di berkas terdapat 2 (dua)pucuk Surat Palsu yang direkayasa oleh MAZI dan ZAMARIA ada Surat HakMilik MAZIR yang direkayasa oleh MAZI surat dibuat pada tanggal 20Oktober 1987 dikasikan oleh MULKIAN dan KURNAIN, ini benarbenar MAZImemalsukan datadata dan Surat Palsu, kemudian ada Surat Jual Belldiantara MAZIR dan ZAMARIA disaksikan oleh Adik MAZI dan KeponakanMAZI, sedangkan Adik MAZI yang namanya MULKIAN tanda tangan di SuratHak Milik MAZIR, tanda tangan di Surat Jual Bell ZAMARIA