Ditemukan 620 data
14 — 2
3821/Pdt.G/2017/PA.JT
12 — 3
3821/Pdt.G/2017/PA.Cmi
15 — 2
3821/Pdt.G/2020/PA.Krw
13 — 3
3821/Pdt.G/2019/PA.Krw
PUTUSANNomor 3821/Pdt.G/2019/PA.KrwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman diKabupaten Karawang. sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanBuruh Harian Lepas, tempat kediaman
39 — 3
3821/Pdt.G/2022/PA.JB
7 — 0
Kompilasi Hukum Islam dan Qur'an Surrat ArRum ayat 21,dan ternyata keduanya tidak lagi dapat bermuasyaroh bilma'ruf yaitu salingbertenggang rasa, saling membantu dan saling berkorban karena hatiHal. 7 dari Hal. 9, Putusan No : 1611/Pdt.G/2013/PA.Mrkeduanya telah retak (broken marriage) oleh karenanya rumah tangga yangdemikian tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan perceraian merupakanjalan penyelesaian yang lebih adil dan maslahat bagi kedua belah pihaksesuai kaidah fighiyah : .251 dawlke Ip 3821
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Tumuji Als Untung Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : Imelda Panjaitan, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : Muhammad Kenan Lubis SH
82 — 23
Amal semula berasaldari konsesi Tanjung Putri seluas 3821 ha dan berdasarkan SuratKeputusan Menteri Pertanian Agraria Nomor : SK.II / 56 / Ka tanggal 04Agustus 1962 diberikan Hak Guna Usaha kepada CV.
Usaha Veteran Republik Indonesiauntuk waktu 25 tahun atas tanah bekas areal perusahaan kebun asingatas nama Harrison yang terletak di Kabupaten langkat, akan tetapitidak pernah didaftarkan menurut ketentuan yang berlaku, sehinggastatusnya tetap sebagai tanah yang dikuasai oleh Negara, kemudianterhadap sebagian areal HGU tersebut yaitu seluas 600 ha telahdigarap oleh masyarakat sehingga areal tersebut dikeluarkan dari HGU Bahwa berdasarkan point 5 tersebut diatas jelas telah menyatakanlahan seluas 3821
tentangPokokpokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian Hak baru atastanah asal konversi hakhak Barat pasal 1 yaitu :Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asalKonversi Hak Barat jangka waktunya akan berakhir selambatHalaman15 dari 28 halaman putusan Nomor 1414/Pid/2020/PTMDNlambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yangdimaksud dalam UndangUndang Nomor 5 tahun 1960, pada saatberakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai olehNegaraSehingga dengan demikian lahan seluas 3821
Terbanding/Tergugat : PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Telukbetung
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL
125 — 47
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;Bahwa tindakan Tergugat yang sSewenangwenang tersebut jugabertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNo.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Kosumen Sektor JasaKeuangan;Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat tersebut nyatanyatabertentangan dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen, yang disahkan dan diundangkan sejak tanggal 20April 1999 sebagaimana tertera dalam Lembaran Negara Tahun 1999Nomor 42 dan Tambahan Negara RI Nomor 3821
7 — 1
majelis telahmenjatuhkan penetapan sebagai berikut ;Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekeraanWiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis Dalamhal ini memberikan kuasa kepada Aria Nugraha,S.H,.Advokat yang beralamat di kantor Perum Surung DayungBlok B9/10 RT 002 RW 017 Desa HandapherangKecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, Berdasarkansurat Kuasa khusus tanggal 25 Juli 2019 yang telah terdaftarpada buku register kuasa Pengadilan Agama Ciamis tanggal02 Agustus 2019 Nomor 3821
11 — 1
Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 941/3821/XII/1998 yang dikeluarkan olehKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jembertanggal 22 Desember 1998 (P.2)Bahwa sehubungan dengan bukti bukti surat tersebut, para pihak menyatakantidak keberatan;Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi saksi dipersidangan yaitu :1.
Pembanding/Penggugat II : SUKARDI Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Pembanding/Penggugat III : AMINULLAH Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Pembanding/Penggugat IV : MALEM KERINA LIMBENG Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Pembanding/Penggugat V : PAINI Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Pembanding/Penggugat VI : SURATMIN Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Pembanding/Penggugat VII : SUHARSO Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Terbanding/Tergugat I : PT. AMAL TANI
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI cq. Kepala BPN Pusat cq. Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara cq. Kantor Pertanahan (BPN) kabupaten Langkat
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Kabupaten Langkat cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Langkat
91 — 65
pemegang hakhak barat bekas kebun asing, artinya berasaldari Konversi hak ERFPACHT, yang menurut pasal 720 KUHPerdata hakERFPACHT adalah :Suatu hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnyaakan kegunaan suatu barang tak bergerak milik orang lain, dengankewajiban akan membayar upeti tahunan kepada sipemilik sebagaipengakuan akan kepemilikannya, baik berupa uang maupun pendapatanlainnyaMaka TERGUGAT sebagai pemegang hakhak barat/ konsesi bekaskebun asing yang bernama Harrison & Crosfield Ltd seluas + 3821
atausetidak tidaknya gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke).DALAM POKOK PERKARABahwa hal hal yang diuraikan dalam Eksepsi menurut relevansinya secaramutatis dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara sehingga tidakperlu diulangi lagi;Bahwa Tergugat menyatakan membantah dengan keras seluruh dalilgugatan Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyatakebenarannya;Bahwa benar Tergugat memiliki HGU yang terletak di Tanjung PutriKabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara seluas 3821
Amal Tani (dahulu bernama CV.Amal) semula berasal dari Konsesi Tanjung Putri, seluas 3821 Ha danHalaman 49 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDNberdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor:Sk.II/56/Ka tanggal 4 Agustus 1962 diberikan Hak Guna Usaha kepadaCV.
Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dalampertimbangan hukumnyaOo pada halaman 64 alinea pertama yang menyebutkan : Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut menurut hemat majelishakim pada pokoknya membuktikan bahwa Tergugat menguasaidan memperoleh tanah objek sengketa bekas areal perusahaankebun asing Tanjung putri luas areal 3821 Ha yang diberikankepada CV.
Amal) semula berasal dari konsesi Tanjung Putriseluas 3821 Ha dan berdasarkan Surat Keputusan MenteriPertanian dan Agraria Nomor : SK.II/56/Ka tanggal 4 Agustus 1962diberikan Hak Guna Usaha Kepada CV.
7 — 0
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Qur'an Surrat ArRum ayat 21,dan ternyata keduanya tidak lagi dapat bermuasyaroh bilma'ruf yaitu salingbertenggang rasa, saling membantu dan saling berkorban karena hatikeduanya telah retak (broken marriage) oleh karenanya rumah tangga yangdemikian tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan perceraian merupakanjalan penyelesaian yang lebih adil dan maslahat bagi kedua belah pihaksesuai kaidah fighiyah : ,251 dwlks Ip 3821 oo Lx JieArtinya: "menghilangkan kerusakan
Saifulkam
47 — 15
- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan sah menurut hukum perubahan data nama orang tua anak SHAFIYAH AZZARAH dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3821/Umum/2010/2010 dan Kartu Keluarga No. 7271022206100048 dari semula tertera SAIFULKAM dan MASIFA menjadi ABD.RASYID dan HERA YUDI WAHYUNI;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama sebagaimana penetapan ini kepada intansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
8 — 2
Bahwa pada tanggal 05 September 1998, Penggugat telah melangsungkanpernikahan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Boja Kabupaten Kendal sebagaimanadalam Duplikat Buku nikah nomor: Kk.11.24.01/PW.01/3821/2014 tanggal 05Februari 2014;Halaman 1 dari 11 halamanPutusan No.2112/Pat.G/2016/PA. Kal. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugatberstatus Jejaka;.
19 — 1
3821/Pdt.P/2022/PA.Sby
23 — 17
3821/Pdt.G/2023/PA.JS
5 — 0
3821/Pdt.G/2016/PA.Cmi
11 — 0
3821/Pdt.G/2017/PA.Sby
15 — 15
3821/Pdt.G/2023/PA.Tgrs
8 — 3
3821/Pdt.G/2024/PA.Sor