Register : 29-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 154/G/2019/PTUN.JKT Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat:
Dr. ELISABETH EDITHA WINOKAN, SH.MSi
Tergugat:
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
159 — 74
berdasarkan ketentuan UU ASN;Pasal 1 angka 3:Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warganegara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagaiPegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untukmenduduki jabatan pemerintahan.Pasal 1 angka 5:Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan PegawaiASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dariintervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.Pasal 1 angka 22:Sistem Merit
adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkanpada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengantanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asalusul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.Menimbang, bahwa sistem merit selanjutnya dijelaskan pada PenjelasanUmum UU ASN:Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 154/G/2019/PTUNJKT.Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan,dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai
ASN harus memiliki profesidan Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit atauperbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkanoleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang aimilikioleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosipada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalandengan tata kelola pemerintahan yang baik.Menimbang, bahwa atas dasar peraturan di atas, dapat dipahami bahwauntuk menjadi PNS diperlukan syarat