OKI;1 (Satu) rangkap surat perjanjian jual beli tanah Nomor 226/SPJB/DSTLD/2015 dengan luas 11, 01 Hektar berikut tanam tumbuh yangberada diatasnya yang terletak di Desa Talang, KecamatanPangkalan Lampam, Kab.

OKI;e 1 (satu) rangkap surat perjanjian jual beli Tanah, Nomor226/SPJB/DSTLD/2015 dengan luas 11,01 hektar berikut tanamtumbuh yang berada diatasnya yang terletak di Desa Talang Kec.Pangkalan lampam Kab.

PUPUK INDONESIA NIAGA Nomor: 20/SPJB-BJB.pdg/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 perihal perjanjian jual beli pupuk bersubsidi jenis Urea;

yang bertuliskan pupuk bersubsidi pemerintah ;Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap toko UD Tani Makmur selakupenjual obat obat dan racun tanaman hanya dapat menunjukkan dokumenseperti SITU, HO, TDP, SIUP dan tidak dapat menunjukkan surat izin terkaitpenjualan pupuk bersubsidi pemerintah ;Bahwa dokumen yang tidak dimiliki oleh UD Tani Makmu milik Terdakawa terkaitpenjualan pupuk yang disubsidi oleh pemerintah adalah surat penunjukan selakupengecer dari distributor, surat perjanjian jual beli (SPJB

RIZKY BAROKAH ; Bahwa UD Rizky Barokah bergerak di bidang usaha jasa dagang yaitu penjualanpupuk dan obatobat tanaman dengan izin berupa SIUP, SITU, TDP, HO, IMB,dan untuk penjualan pupuk subsidi adalah izin berupa SPJB dan suratpenunjukan dari PUSKUD NTB dan dari CV Hery Abadi, juga dilengkapi denganRDKK ; Bahwa Jenis pupuk bersusidi pemerintah yang saksi kirim pada toko/kios milikTerdakwa adalah pupuk bersubsidi pemerintah jenis NPK Pelangi dengan jumlah3 (tiga) ton jumlah 60 sak dan jenis pupuk

Bahwa terdakwa selaku pemilik Ud, Tani Makmur tidak memiliki izin selakupengecer resmi dari pemerintah yaitu surat penunjukan dari Distributor untukmelakukan kegiatan memperdagangkan / memperjual belikan pupukbersubsidi pemerintah untuk wilayah yang bersangkutan dan tidak memilikiSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dari Distributor serta membeli pupukbersubsidi diluar kelompok tani / tidak sesuai dengan Rencana Definitif KerjaKelompok (RDKk).Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha yang

transportasi yang dapat menjamin kelancaranpenyaluran pupuk bersubsidi diwilayah tanggung jawabnya,mempunyai jaringan distribusi yang dibuktikan dengan memiliki palingsedikit 2 (dua) pengecer disetiap kKecamatan dan atau desa wilayahtanggung jawabnya, rekomendasi dari dinas kabupaten atau kotasetempat yang membidangi perdagangan untuk penunjukandistributor baru dan memiliki permodalan yang cukup sesuaiketentuan yang dipersyaratkan oleh produsen serta hubungan kerjaprodusen dengan distributor diatur dengan SPJB

sesuai ketentuanumum pembuatan SPJB pupuk bersubsidi antarprodusen dengandistributor;Distributor menunjuk pengecer sebagai pelaksana penyaluran pupukbersubsidi dengan wilayah tanggung jawab ditingkat kecamatan /desa tertentu, penunjukan pengecer harus mendapat persetujuan dariprodusen, pengecer yang ditunjuk oleh distributor harus memenuhipersyaratan : bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum,memiliki pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha ataumengelola perusahaannya memenuhi syaratsyarat

umum untukmelakukan kegiatan perdagangan yaitu surat izin usaha perdagangan(SIUP) dan tanda daftar perusahaan (TDP), memiliki atau menguasaisarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi guna menjamin kelancaranpenyaluran pupuk bersubsidi diwilayah tanggung jawabnya masingmasing, memiliki permodalan yang cukup serta hubungan kerjadistributor dengan pengecer diatur dengan SPJB sesuai ketentuanumum pembuatan SPJB pupuk bersubsidi antara distributor denganpengecer;Distributor harus menyampaikan daftar pengecer

Fortuna atas dasar perjanjian jual beli pupukbersubsidi nomor 4/spjb/psr/Kds/12/2013 tanggal 31 Desember2013, namun demikian saksi Atmini memperoleh pupuk bersubsidijenis urea sebanyak 80 sak tersebut bukan dari distributor pupukbersubsidi CV.

bahwa pelaku maupun orang yangmemperjualbelikan pupuk urea bersubsidi tanpa dilengkapi denganiin merupakan pelanggaran karena pihak lain selain produsen,distributor, dan pengecer resmi dilarang memperjualbelikan pupukurea bersubsidi dengan maksud dan tujuan apapun, hal inididukung pula oleh keterangan saksi Sunaryoto (Karyawan PT.Pupuk Sriwijaya selaku produsen pupuk bersubsidi) yangmenerangkan untuk Kabupaten Kudus di wilayah KecamatanJekulo sebagai distributor adalah CV Fortuna, dimana sesuai SPJB

(Surat Perjanjian Jual Beli) nomor 4/spjb/psr/Kds/12/2013 tanggal31 Desember 2013 selaku pihak pengecer adalah UD.

Papua Jaya Perkasa sebesarUS $ 132.000,00 untuk pembayaranpembelian 1 (satu) unit FG Wilson Genset Model : P800P1-SA sesuai Kontrak Nomor : SPJB/001/FGW/TNJYP-YK/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tertanggal 29 Nopember 2013.

3). 4 (empat) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : SPJB/001/FGW/TNJYP-YK/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 antara Boyke M. Harianja selaku Branch Operation Head PT.

Papua Jaya Perkasa sebesar US $132.000,00 untuk pembayaran pembelian 1 (Satu) unit FG Wilson GensetModel : P800P1SA sesuai Kontrak Nomor : SPJB/001/FGW/TNJYPYK/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tertanggal 29 Nopember 2013.3) 4 (empat) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Nomor :SPJB/001/FGW/TNJYPYK/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 antara BoykeHal 17 dari 41 hal. Putusan Nomor. 28/Pid.SusTPK/2015/PT JAPM. Harianja selaku Branch Operation Head PT.

Papua Jaya Perkasa sebesar US $132.000,00 untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit FG Wilson GensetModel : P800P1SA sesuai Kontrak Nomor : SPJB/001/FGW/TNJYPYK/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tertanggal 29 Nopember 2013.3) 4 (empat) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Nomor :SPJB/001/FGW/TNJYPYK/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 antara BoykeM. Harianja selaku Branch Operation Head PT. Swadaya HarapanNusantara dengan Octovianus Maran selaku Direktur PT.

Papua Jaya Perkasa sebesarUS $ 132.000,00 untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit FG WilsonGenset Model : P800P1SA sesuai Kontrak NomorSPJB/001/FGW/TNJYPYK/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tertanggal29 Nopember 2013.4 (empat) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Nomor :SPJB/001/FGW/TNJYPYK/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 antaraBoyke M. Harianja selaku Branch Operation Head PT. SwadayaHarapan Nusantara dengan Octovianus Maran selaku DirekturPT.

:Nomor : 03/PKSM/SPJB/VIIV2006, tanggal 16 Agustus 2006.Nomor : 01/PKSM/BC/X/2006, tanggal 11 Oktober 2006Nomor : 01/PKSM/BC/XIV/2006/tanggal 18 Desember 2006Adalah sah dan mengikat menurut hukumMenghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar kepadaPenggugat uang denda keterlambatan penyerahan kayu sebesarRp.1.189.967.336, (satu milyar seratus delapan puluh sembilan jutasembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga pulun enamrupiah);5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;6.

Khalid, M.Si. selaku Pemimpin Proyek PengadaanKendaraan Operasional Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe AcehDarussalam, padahal sebelumnya Terdakwa juga telah menandatangani suratperjanjian jual/beli No. 04/SPJB/2002 tanggal 26 Juni 2002 bahkan Terdakwatelah membayar uang muka pembelian Helikopter tersebut kepada saksi BramH.D. Manoppo, MBA.

No. 64 PK/PID.SUS/201314Darussalam) memberikan persetujuan prinsip pengadaan helikopter dengan surattanggal 12 Juni 2002 Nomor 065/962;Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2002 telah menandatangani surat perjanjian jual/beli helikopter MI2 Nomor 04/SPJB/2002 dengan saksi Bram H.D.

No. 64 PK/PID.SUS/20132015161718192021Ze1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Jual/Beli Nomor 04/SPJB/2002 tanggal26 Juni 2002 Of MI2 Helikopters antara PT Putra Pobiagan Mandiri denganPemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tambahan Nomor 07/KOP/PRJ/ X/2002tanggal 21 Oktober 2003 terhadap Perjanjian Pembelian Helikopter JenisMI2 merk Rostov Mill Rusia untuk pemerintah Provinsi NAD Nomor 05/KOP/PRJ/VII/2003 tanggal 10 Juli 2002 dan Nomor 06/KOP/PRJ/VII/2003tanggal

Irzal Chaniago dan keterangan Terdakwaserta dengan alat bukti Surat Perjanjian JualBeli Nomor 04/SPJB/2002 tanggal 26Juni 2002. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf f Keppres Nomor18 Tahun 2000, yang menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak denganpenyedia barang in casu adalah pimpro, bukan Terdakwa.

Menetapkan barang bukti berupa:1 1 berkas Surat Perjanjian Jual Beli Kavling dan Bangunan No.068 / Mianur / SPJB /EKR-II/I/2016 tanggal 21 Januari 2016.

Ke Rekening Bank BRI KCP Cibubur PT BINA SAMAKHTA dengan No.Rekening : 038.401.000.162.307. sebesar Rp.55.625.000,-7 2 Lembar IMB Asli No.648.11 /003.1.PC/ 10444/ DPMPTSP/ 2017 tanggal 13 Juni 2017.8 1 Lembar Risalah dan Kesepakatan Pertemuan tanggal 12 Agustus 2019.9 17 Lembar Kwitansi Pembelian rumah dari saudari ADITYA MAULIDINA yang diterima oleh saudari SURYAMAH EKA.10 1 Berkas Surat Perjanjian Jual Beli Kavling dan bangunan No.433/Gugun/SPJB/II/2016 tanggal 1 Februari 2016 an.ADITYA MAULIDINA

.11 1 Lembar Surat Pernyataan tanggal 31 Desember 201912 1 Lembar IMB Asli No.648.11/003.1.PC/03036/BPT/2014 tanggal 07 Maret 2014.13 1 Lembar Kwitansi Pembelian Kavling Dayung No.61 sebebsar Rp.250.000.000 tanggal 31 Agustus 2019.14 1 Berkas Surat Perjanjian Jual Beli kavling dan Bangunan No.085/Umum/SPJB/EKR-B/IX/2019 tanggal 02 Septemebr 2019 an.SWANTO S PELAWI.dikembalikan kepada korban melalui kuasanya yaitu saksi SELESTINUS OLA, S.H.5.

UREAseharga Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per zak, jenis NPKseharga Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per zak, jenis ZAseharga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per zak dan jenis SP36seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah); Bahwa selain itu oleh karena barang yang diperdagangkan oleh Terdakwatersebut berupa pupuk bersubsidi, maka untuk dapat membeli pupukHalaman 4 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Bantersebut Terdakwa harus memiliki Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB

) dengandistributor yang resmi dan memiliki binaan kelompok tani yang dikuatkandengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK);Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan usaha perdagangantanpa izin usaha, khusus untuk usaha jual beli pupuk bersubsidi tanpa SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB) dengan distributor yang resmi dan tidak memilikibinaan kelompok tani yang dikuatkan dengan Rencana Definitif KebutuhanKelompok Tani (RDKk);Perbuatan Terdakwa RAHMAD Bin H.

melakukanperdangangan (SITU) dan tanda daftar perusahaan dan tempat usahapergudangan, memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran pupukbersubsidi guna menjamin kelancaran penyaluran pupuk di wilayah tanggungjawabnya, mempunyai jaringan distribusi yang dibuktikan dengan memiliki 2(dua) pengecer di setiap kKecamatan atau desa wilayah tanggung jawabnya,mendapat rekomendasi dari dinas kabupaten/kota yang membidangiperdagangan, memiliki permodalan cukup sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh produsen, mempunyai SPJB

;Bahwa syarat menjadi pengecer harus mempunyai SIUP, harus mempunyaitanda daftar gudang (TDG), Sudah ada kegiatan usaha dan pengurus aktifmenjalani usaha, memenuhi syaratsyarat umum untuk melakukanperdagangan (SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan), memiliki atau menguasaisarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi guna menjamin kelancaranpenyaluran pupuk di wilayah tanggung jawabnya, memiliki permodalan yangcukup, mempunyai surat penunjukan dari distributor, mempunyai gudangpenyimpanan serta mempunyai SPJB

Pengecer adalahperorangan, kelompok tani, dan badan usaha baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yangberkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjukoleh distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualanPupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya secaralangsung hanya kepada Petani dan/atau Kelompok Tani;Pasal 8(1) Produsen menetapkan wilayah tanggung jawabpengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi masingmasing Distributor yang dicantumkan dalam SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB

Putusan Nomor 135/B/PK/PJK/2016(4) Penunjukan dan pemberhentian Distributor ditetapkan olehProdusen sesuai persyaratan penunjukan sebagaiDistributor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIlPeraturan ini;(6) Hubungan kerja Produsen dengan Distributor diaturdengan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)/Kontrak sesuaiKetentuan Umum Pembuatan Kontrak/SPJB PupukBersubsidi antara Produsen dengan Distributorsebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini;Pasal 14Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan