Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Termohon dan Termohon Il tersebut;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut;Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan danmemimpin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)ke Ill PT.

Jangka waktu pelaksanaan RUPSLB ke Ill menyalahi UndangUndangPerseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yakni melebihi tenggangwaktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 86 ayat 9 "RUPS keduadan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh)hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelan RUPS yangmendahuluinya dilangsungkan;Sementara undangan Rapat umum Pemegang saham Luar Biasa(RUPSLB) ke Ill PT.

Wahana Komunikatama (PT.WKT) tetanggal 1 Mei2012, menyebutkan RUPSLB akan diselenggarakan pada tanggat 10Mei 2012, sedangkan undangan RUPS dari Direksi PT.WahanaKomunikatama tanggal 22 Juni 2011 kepada semua pemegang sahamuntuk hadir dalam RUPSLB ke Il pada tanggal 30 Juni 2011 berartiHal. 3 dari 16 hal.

Putusan Nomor 6 K/Pdt/2014VI.VII.dilaksanakan penerbitannya oleh direksi satu dan lain mengingat haltersebut merupakan kewajiban administrasi dan yuridis direksi;Adanya iktikat buruk dari Terlawan (dahulu Pemohon) terbukti dalamUndangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ke IllPT.Wahana Komunikatama (PT.WKT) Nomor 1589/DIR/V/2012 tertanggal01 Mei 2012, dimana pada agenda rapat terdapat rencanarencanaterselubung lainnya di dalam undangan RUPSLB Ill tersebut, di luarAgenda Rapat yang telah

ke II PT.Wahana Komunikatama dilangsungkan padatanggal 30 Juni 2011, sedangkan Penetapan Pengadilan Negeri JakartaSelatan Nomor 702/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel., dikeluarkan pada tanggal12 April 2012, serta telah menjadi fakta hukum yang terungkap dipersidangan sesuai dengan Undangan RUPSLB ke Ill telahdiselengarakan pada tanggal 10 Mei 2012 dan oleh karenanya sudahlampau/selisih 10 bulan 10 hari dari RUPSLB ke II (telah kadaluarsa/lampau waktu), sehingga Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatansudah

Putusan Nomor 448 K/TUN/2012Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS/RUPSLB) sebelum tanggal 15Oktober 2009, untuk mendapat persetujuan forum RUPSLB, terkaitpelepasan asetnya di PT. Sumalindo Hutani Jaya, termasuk HutanTanaman Industri (HT!) yang berada di atas sebagian areal tanah seluaskurang lebih 80.000 Ha.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB), tersebut dengan 2 (dua) Agenda Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) yaitu :a. Penjelasan Perseroan Mengenai Divestasi Saham. pada PT.Sumalindo Hutani Jaya. dan Penjualan Aktiva (Tagihan) PT.Sumalindo Lestari Jaya Tok. pada PT. Sumalindo Hutani Jaya.;b. Persetujuan Divestasi Saham PT. Sumalindo Lestari Jaya Tok. padaPT. Sumalindo Hutani Jaya, kepada PT. Tjiwi Kimia, dan penjualanaktiva (tagihnan) PT.

., pada PT.Sumalindo Hutani Jaya;17.Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 15 Oktober 2009 diatas, maka sungguh menjadi jelas bahwapersetujuan Divestasi Saham (pengalihan saham) PT. Sumalindo LestariJaya Tok. pada PT. Sumalindo Hutani Jaya, baru diadakan tanggal 15Oktober 2009, setelah mendapat Persetujuan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) melalui mekanisme voting.

Faktanya dalam RUPSLB PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. tanggal15 Oktober 2009, sebanyak 85,900 % pemegang saham yang hadirtelah menyetujui mengalihkan selurun saham PT. Sumalindo LestariJaya Tbk. yang ada di PT. Sumalindo Hutani Jaya. kepada PT. PabrikKertas Tjiwi Kimia Tok. dimana Penggugat/kuasanya juga hadir;Dengan demikian quod non terdapat kerugian pada diri Penggugatbukanlah disebabkan oleh terbitnya surat objek gugatan a quo, tetapidikarenakan adanya persetuju~an RUPSLB PT.

Dalamagenda RUPSLB tanggal 15 Oktober 2009 itu dengan sangat jelasmencantumkan 3 (tiga) agenda RUPSLB, salah satunya agendatersebut adalah Persetujuan Divestasi PT.Sumalindo Hutani Jaya dariPerseroan (PT.

Ratatexpada tanggal 25 September 2004 di Jakarta (selanjutnya disebut sebagai"RUPSLB"), hal ini dibuktikan dengan adanya Akta Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT.

samping itu Tergugat telah melampaui kekuasaan yangdiberikan oleh Tergugat Il dengan menggugat Penggugat di Pengadilan (videPasal 1801 KUH Perdata), pada hal berdasarkan Pasal 1802 KUH Perdata telahdinyatakan secara tegas bahwa si kuasa diwajibkan memberikan laporantentang apa yang telah diperbuatnya dan memberikan perhitungan kepada sipemberi kuasa tentang segala apa yang telah diterimanya dan dalam hal iniseharusnya Tergugat memberikan laporan tentang apa yang telahdiperbuatnya sehubungan dengan RUPSLB

tersebut kepada Tergugat Il, agarTergugat Il mengetahui tentang pelaksanaan dan hasil dari RUPSLB tersebut,sehingga Tergugat Il dapat mengambil tindakan secepatnya ataupun memintakonfirmasi dari Direksi PT.

telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedang di lainpihak Penggugat mengatakan bahwa Tergugat merupakan kuasa yang sahdan berwenang untuk mengikuti RUPSLB atas nama Tergugat II;Bahwa juga gugatan Penggugat kabur karena mencampur adukkanantara gugatan ganti rugi ex pasal 1365 BW dan ex pasal 1372 BW, dimanaganti rugi ex pasal 1372 BW (penghinaan) tidak dapat dicampur adukkandengan gugatan ganti rugi ex pasal 13865 BW (perbuatan melawan hukum)karena pasal 1372 BW merupakan lex specialis terhadap

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya juga telah melanggar Pasal 1282 (1)BW, karena Pemohon Kasasi di dalam RUPSLB PT. Ratatex untuk danatas nama Pemohon Kasasi Il hanyalah sebagai kuasa dan sama sekalitidak pernah dalam RUPSLB tersebutsecara pribadi mengikatkan diri untukperbuatanperbuatan Termohon Kasasi Il;. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya telah melanggar Pasal 1806 BW.

Haryo Bimo Arianto agar tidak melaksanakanpelaksanaan RUPSLB Perseroan PT.

Putusan Nomor 556 K/TUN/2017Perseroan untuk tidak melaksanakan RUPSLB dimaksud, denganmelayangkan: Surat Nomor 003/SOM/FEP/IV/2016 tertanggal 26 April 2016tentang Somasi atas penundaan pelaksanaan RUPSLB kepadaSdri. Yannie; dan Surat Nomor 004/SOM/FEP/IV/2016 tertanggal 26 April 2016tentang Somasi atas penundaan pelaksanaan RUPSLB kepadaSdr.

Bank KEB Hana Indonesia;Bahwa dalam penyelenggaraan RUPSLB yang dilaksanakan Sdr.Haryo Bimo Arianto, Sdr. Reginald Rorimpandey, Sdri. Yannie danSdr.

itu sebelum jauh pelaksanaan RUPSLB Penggugattelah mensomasi Sdr.

dengan melampirkan faktafakta dan buktibukti hukum.Disamping itu sebelum jauh pelaksanaan RUPSLB PemohonHalaman 60 dari 68 halaman.

Hasil RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015tersebut tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT Blue Bird Taxi (Tergugat) Nomor 08 tanggal 11 Mei 2015yang dibuat oleh Ilmiawan Dekrit Supatmo,S.H, Notaris di Jakarta (AktaBerita Acara RUPSLB No. 08 Tanggal 11 Mei 2015).

seluruh pemegang saham dari PT Blue Bird Taxi mengenaisegala hal yang dibicarakan dalam RUPSLB PT Blue Bird, yaitusehubungan dengan:a.

RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 inisesuai peraturan perundangundangan yang berlaku (AgendaKetiga).25.

Modal Disetor Perseroan, dan (iii)Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksidengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta notaristersendiri mengenai keputusan dalam RUPSLB Tanggal 11 Mei2015 ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitandengan keputusan RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 ini sesuaiperaturan perundangundangan yang berlaku, sebagaimanadinyatakan pada halaman 19 (sembilan belas) sampai denganhalaman 27 (dua puluh tujuh) Akta RUPSLB No.8 Tanggal 11 Mei2015;Sebelum

Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksidengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta notaristersendiri mengenai keputusan dalam RUPSLB Tanggal 11 Mei2015 tersebut dan melakukan segala tindakan yang diperlukanberkaitan dengan keputusan RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 inisesuai peraturan perundangundangan yang berlaku (AgendaKetiga).Bahwa jelas Penggugat hadir dalam RUPST dan RUPSLB tanggal 11 Mei2015, sehingga Penggugat mengakui bahwa penyelenggaraan RUPStersebut adalah sah menurut

MULTICON INDRAJAYA TERMINAL yang sah sehinggaPENGGUGAT tidak dapat menggunakan haknya dalam rapatTES CDN = nnn nnn nn nnn arcanaBahwa PENGGUGAT baru mengetahui adanya RUPSLB PT.MULTICON INDRAJAYA TERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 tersebutpada tanggal 24 Juni 2014 ketika TERGUGAT 1 mengirimkan emailpemberitahuan tentang pelaksanaan RUPSLB PT.

MULTICONINDRAJAYA TERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 yang tidak sahtersebut oleh TERGUGAT 2 yang diamini oleh TERGUGAT 1 tersebuttelah membawa dampak negatif yang sangat merugikan PENGGUGATyang secara sengaja dan sistematis oleh TERGUGAT 1 tidakdiundang / diikutsertakan dalam RUPSLB PT. MULTICON INDRAJAYATERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 karena hal itu sama saja denganPENGGUGAT kehilangan hak suaranya dalam RUPSLB tersebut.Bahwa keputusan dalam RUPSLB PT.

MULTICON INDRAJAYA TERMINAL tidak mengingatkan, tidakmelakukan pemeriksaan ulang dan tidak memastikan kepadaPENGGUGAT apakah dalam pelaksanaan RUPSLB PT. MULTICONINDRAJAYA TERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 tersebut TERGUGAT1 telah mengundang PENGGUGAT untuk hadir dalam pelaksanaanRUPSLB PT. MULTICON INDRAJAYA TERMINAL tertanggal 23 Mei2014 sehingga pelaksanaan RUPSLB PT.

Pasal 79 ayat (5)UUPT atau tidak. 202 200Faktanya dalam perkara ini adalah PENGGUGAT tidak pernahmenerima undangan dari TERGUGAT 1 untuk hadir dalam RUPSLB PTMULTICON INDRAJAYA TERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 tersebutsehingga jelas pelaksanaan RUPSLB PT. MULTICON INDRAJAYATERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 tersebut melanggar ketentuanketentuan Pasal 9 angka (2) dan angka (3) Anggaran Dasar PT.MULTICON INDRAJAYA TERMINAL jo. Pasal 79 ayat (5) UUPT yangmengakibatkan RUPSLB PT.

Menyatakan RUPSLB PT. MULTICON INDRAJAYA TERMINALtertanggal 23 Mei 2014 tidak sah dan batal demi hukum dengan segalaakibatnyaj 2 non nnn nn nnn conn non nn en nee nee nae ene ene4.

Oleh karena maksud diselenggarakannya RUPSLB tersebut adalahuntuk kelangsungan hidup dan kemajuan Perseroan, lagipula RUPSLB tersebuttidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UndangUndangNomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka RUPSLB yangdiselenggarakan PARA PEMOHON KASASI adalah sah..

Walaupun RUPSLB Pertama dan RUPSLB Kedua tidak mencapaikuorum, RUPSLB tersebut diselenggarakan sesuai dengan mekanisme danprosedur yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan UU Nomor 1Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka RUPSLB tersebut adalah sahmenurut hukum..

Trk tanggal 27 September 2006 tentangPenetapan syarat kuorum PT Gusher Tarakan yang amarnya antara lain: Menetapkan RUPSLB PT.Gusher Tarakan yang Pertama tanggal 11 Agustus2006 dari RUPSLB Kedua tanggal 30 Agustus 2006, telah diselenggarakansecara sah: Menetapkan syarat kuorum RUPSLB PT Gusher Tarakan yakni dengandihadiri minimal 175 saham dari seluruh jumlah saham: Menetapkan putusan RUPSLB sah apabila disetujui oleh minimal % (satuperdua) dari seluruh saham yang hadir.Menimbang, bahwa dari bukti

Trk,Tertanggal 06 September 2006, perihal Permohonan Penentuan Kourum RUPSLB PT.

Trk, Tertanggal 06 September 2006, perihalPermohonan Penentuan Kourum RUPSLB PT.

Pengumuman Tertanggal 5 November 2014 yang akandilaksanakan RUPSLB tertanggal 24 November 2014dengan agenda :eMemberikan Persetujuaan Pengoperan HakHak atasSaham dalam Perseroan;eMemutuskan HalHal lain yang dianggap perlu bagiPerseroan ;4.1. Pengumuman Tanggal 11 Februari 2015 untukdilaksanakan RUPSLB tertanggal 3 Maret 2015, denganAgenda :e Perubahan Anggota Direksi dan Dewan KomisarisPerseroan ;5.6.e Memutuskan HalHal lain yang dianggap perlu bagiPerseroan ;4.1.

Nomor : 01 tanggal 4 Mei2015 yang menyatakan bahwa RUPSLB tertanggal Tertanggal 24November 2014; 3 Maret 2014 dan 27 April 2015 tersebut hanyadihadiri 13.625 (Tiga Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima)Saham yang merupakan 54,5 % (Lima Puluh Empat Koma LimaPersen) dari seluruh Saham yang telah ditempatkan dalamPerseroan;10.11.Berdasarkan Dasar Hukum dan Fakta Hukum tersebut di atas,maka RUPSLB yang diselenggarakan oleh Perseroan PT.

Pemanggilan RUPSLB tidak dilakukan dengan Surat Tercatatkepada Penggugat (Pemegang Saham) dan Penggugat II;b.

Sejak tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT Singatin Samudra Miningyang diadakan pada tanggal 27 April 2015 sebagaimanaternyata dalam Berita Acara RUPSLB PT SingatinSamudra Mining dan dinyatakan pada Akta No. 1, tanggal4 Mei 2015, dibuat dihadapan Notaris MuhammadUkasyah, Notaris di Pangkal Pinang;4. Bahwa, berdasarkan uraian diatas adalah sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku apabila disimpulkan No.

Singatin Samudra Mining yakni PT Gusti Megah pada daftarperseroan dan sejak tanggal ditutupnya Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT Singatin Samudra Mining yangdiadakan pada tanggal 27 April 2015 sebagaimana ternyata dalamBerita Acara RUPSLB PT Singatin Samudra Mining dan dinyatakanpada Akta No. 1, tanggal 4 Mei 2015, dibuat dihnadapan NotarisMuhammad Ukasyah, Notaris di Pangkal Pinang;2. Gugatan Telah Kadaluarsa;a.

elektronik antara PENGGUGAT REKONVENSIdengan TERGUGAT REKONVENSI tersebut merupakan suatu tindakanmaupun perbuatan yang sudah melebihi dari suatu pengajuan surattercatat kepada Direksi TERGUGAT II sebagaimana yang diamanatkanketentuan Pasal 79 Ayat 3 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas.Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 telah terjadi RUPSLB PerseroanTERGUGAT Il, dimana pada RUPSLB tersebut PENGGUGATREKONVENSI menjual atau mengalihkan 75.000 (tujuh puluh lima ribu)saham miliknya

,M.Kn (T24/TTI1) padahari dilaksanakan RUPSLB tanggal 23 Mei 2018, Pembanding semulaPenggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi tidak hadir dan RUPSLB PT DabiAir Nusantara dilaksanakan dengan tanpa kehadiran PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi ;Menimbang, bahwa alasan Tergugat Konpensi/ PenggugatRekonpensi dan Tergugat II Konpensi/ Turut Tergugat Rekonpensi tidakadanya panggilan RUPSLB dengan surat tercatat, karena sesuai surat buktiHal.82 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKIT11A sampai dengan T11M yang pada

RUPS atau RUPSLB, maka ketentuan Pasal86 ayat (1) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasyang mensyaratkan RUPS dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari setengahbagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, tidakdapat diterapkan ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka persyaratan kuorumkehadiran dan persetujuan dalam RUPSLB yang menjadi acuan dalamputusan ini adalah sebagaimana Pernyataan Rapat PT Dabi Air NusantaraNomor 10 tanggal 24 Mei 2018 (T24

/ TTI1) ;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalam RUPSLB tanggal 23Mei 2018 kuroum kehadiran pemegang saham tidak melebihi dari jumlah 75%(tujuh puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan denganhak suara, maka hal tersebut adalah tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (1)huruf f dan ayat (3) huruf a Berita Acara Rapat Nomor 56 tanggal 21 April 2015yang menghendaki kuorum kehadiran dalam RUPSLB lebih dari 75% (tujuhpuluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir

Governance) ;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi/Turut Tergugat Rekonpensitelah melaksanakan RUPSLB tanggal 23 Mei 2018 tanpa memenuhi ketentuanKuorom kehadiran dan persetujuan pemegang saham lainnya sebagaimanayang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f dan Pasal 12 ayat (3) huruf aBerita Acara Rapat Nomor 56 tanggal 21 April 2015 yang dibuat dihadapanNotaris Linda Herawati,SH., maka terhadap RUPSLB tersebut haruslahdinyatakan

ketiga RUPSLB, telah dilaksanakanHal.4 dari 30 hal.

modal;v) Perubahan susunan pengurus;vi) Lainlain;Bahwa tindakan Para Tergugat masih berlanjut dengan mengirimkan surattertanggal 26 September 2011, kepada Penggugat, perihal: PermintaanRUPS Luar Biasa PT.Batutama Manikam Nusa kell, yang meminta agarsegera dilakukan RUPSLB;Bahwa pada akhirnya Para Tergugat atas nama sebagian para pemegangsaham telah mengeluarkan surat tertanggal 13 Februari 2012, kepadaPenggugat dan memanggil Komisaris dan Pemegang Saham PT.BatutamaManikam Nusa untuk menghadiri RUPSLB

Padahal Tergugat Rekonvensi tidakmemiliki kapasitas untuk mengumumkan undangan RUPSLB tersebut.

Putusan Nomor 2677 K/Padt/201419.20.21.22.pengumuman undangan RUPSLB tersebut diterbitkan pada 9 Maret 2007.Sementara, Berita acara RUPSLB dijadikan bukti dalam pengajuanPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 088/PDT.P/2007/PN.Jkt.Bar.,tanggal 6 Juni 2007.

Dimana pada saat Penggugat sekarang Termohon Kasasimengadakan RUPSLB, Tn. Andi Susanto (almarhum) maupun Ibu YunitaKoeswoyo tidak mengetahui dan keduaduanya tidak pernah menerima suratundangan apapun terlebih lagi menghadiri RUPSLB penambahan modaltersebut;8.

Weilingselaku Direktur selama kurun waktu 8 (delapan) tahun dengan harapandapat meningkatkan kinerja secara professional dalam berbagai upayaupaya bisnis ditengah ketatnya persaingan usaha;Bahwa kemudian pada tanggal 26 Januari 2011 Penggugat mendapatkanundangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Weiling di Hotel Ciputra, namun sesampainya di hotel Ciputra hanyaTergugat VI dan Penggugat yang hadir dan RUPSLB urung dilaksanakan;4.

Bahwa Penggugat mendapat undangan RUPSLB di Kantor Turut Tergugat IIpada tanggal 31 Juli 2012, tanggal 3 September 2012 dan 14 September2012 namun dari ketiga undangan tersebut para pemegang saham lainnyatidak hadir hanya Penggugat saja yang hadir dan dengan tanpadilaksanakan RUPSLB pada tanggaltanggal tersebut tibatiba Penggugatdipaksa untuk menanda tangani Risalah RUPSLB dan Penggugat tidak maumenandatanganinya;6.

Bahwa Tergugat II dan Tergugat V, menolak dalil Penggugat posita angka 3 dan4, karena RUPSLB dalam panggilan di Hotel Ciputra Semarang adalahRUPSLB Lanjutan, yang sebelumnya telah dilaksanakan di Lokasi Pabrik /Perusahaan PT.

WEILING, keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut, telah sah danmengikat.. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi telah diberhentikan dengan hormatmelalui RUPSLB tersebut maka Tergugat Rekonpensi tidak lagi berhakmenempati pabrik yang terletak di Kawasan Industri Wijaya Kusuma, komplekkawasan Berikat Rukti Bawana blok B No. 18, 31.

Utama PT.Wei Ling dengan Tergugat VIII dimana sesuairisalah RUPSLB dalam akte 42/2011 hal tersebut merupakan yang diamanatkankepada Direktur sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sahmenurut hukum ;Menimbang, bahwa mengenai bukti P.13 berupa perbedaan tanda tanganXu Jun dalam risalah RUPSLB PT.Wei Ling yang dibuat Notaris KiagusDaud,SH.MKn dan Akta Jual Beli No.62 dan No.64 Akta Notaris Astuti Amirin, SH49dimana Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut harus dibuktikandalam

dalam RUPSLB dimanapada kenyataannya Klien Kami/Penggugat TIDAK PERNAH HADIRdalam RUPSLB Tersebut, dimana Akta tersebut jelas merugikanPenggugat karena Penggugat dicopot sebagai Komisaris yangkemungkinan besar dikarenakan Penggugat berpihak kepadaHalaman 10 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614.

Tergugat 1 seharusnya tidakmenandatangani Undangan RUPSLB dan Tidak melakukan RUPSLBpada saat dalam posisi diberhentikan sementara oleh DewanKomisaris.Dengan tetap dilakukannya pelaksanaan RUPSLB tersebut maka haltersebut jelas bertentangan dengan hak subjektif seluruh DewanKomisaris dimana Dewan Komsaris lah seharusnya yangmelaksanakan RUPSLB dalam rangka melakukan pembahasan ataskeputusan pemberhentian sementara Direktur Utama/Tergugat III/RenLing tersebut.Para Tergugat tidak seharusnya melaksanakan

Ayat (8) UU R.I No. 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas, sehingga tindakan Tergugat 3 sebagai DirekturUtama pada tanggal 18 Maret 2019 membuat dan menandatangiUndangan Panggilan RUPSLB serta menyelenggarakan RUPSLB PT.BCMG TANI BERKAH pada tanggal 05 April 2019 merupakantindakan yang sah;TERGUGAT 3 SEBAGAI DIREKTUR UTAMA BERWENANG UNTUKMEMBUAT DAN MENANDATANGANI UNDANGAN PEMANGGILANRUPSLB TERTANGGAL 18 MARET 2019 SERTAMENYELENGGARAKAN RUPSLB PADA TANGGAL 05 APRIL 20198.

RUPS22.Bahwa Penggugat telah mengkonfirmasi melalui whatsapp, bahwaPenggugat telah menerima Undangan Panggilan RUPSLB PT.

BCMGTANI BERKAH, namun pada tanggal pelaksanaan RUPSLB tanggal20 Agustus 2019, ternyata Penggugat tidak hadir;23.Bahwa Penyelenggaraan RUPSLB PT. BCMG TANI BERKAHpada tanggal 20 Agustus 2019 dihadiri oleh seluruh PemegangSaham PT. BCMG TANI BERKAH yang dapat dibuktikan berdasarkanDaftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BCMGTANI BERKAH tanggal 20 Agustus 2019;24.Bahwa salah satu hasil dari Keputusan RUPSLB PT.

sangat berhubungan eratdengan pokok gugatannya yang telah mendalilkan bahwa paratergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yangdiatur dalam pasal 1365 KUH Perdata , sehubungan dengan masalahpemanggilan Penggugat yang beralamat di Seoul ( Republik Korea)selaku pemegang saham mayoritas yaitu sebesar 50% pada PT BaliBias Putih ( Tergugat IV) yang dilakukan oleh tergugat yang menjabatsebagai Direktur Utama PT Bali Bias Putih dalam rangka pelaksanaanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

) tanggal 25 Juli2011 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB) keduatanggal 5 Agustus 2011 padahal dalil pokok gugatannya sendiri belumdibuktikan di persidangan yang menganggap bahwa pemanggilantersebut tidak sah tanpa alat bukti autentik untuk mendukung tuntutanprofisinya tersebut, hal ini sudah jelas tidak memenuhi persyaratanyang di tentukan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No 3tahun 2000 tentang uitvoerbaar byvoorraad dan tuntutanprovisionil ; Berdasarkan pertimbangan tersebut

) pertama tanggal 25 Juli 2011dan rapat umum pemegang saham luar biasa ( RUPSLB) kedua tanggal5 Agustus 2012 sah menurut hukum.

tidaknya pemanggilan pemegang saham ituberpegang pada pasal 82 ayat 2 UndangUndang No: 40 Tahun 2007tentang Perseroan terbatas yang secara inperaktif meyebutkanPemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau denganiklan surat kabar ; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat 2 UndangUndangNo 40 Tahun 2007 menurut Pengadilan Tinggi Pertimbangan MajelisHakim Tingkat Pertama itu sudah benar yang menyatakan pemanggilanitu sah menurut Hukum karena panggilan rapat umum pemegangsaham luar biasa ( RUPSLB

) pertama tanggal 25 Juli 2011 maupunpanggilan rapat umum pemegang saham luar biasa ( RUPSLB) keduatanggal 5 Agustus 2011 keduaduanya telah menggunakan sarana iklandalam surat kabar bersekala nasional yaitu haria terbit tanggal 9 Juli2011 dan tanggal 28 Juli 2011, oleh karena itu menurut Hukum tidakada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat/para Terbanding ; Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembandingtidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya maka PengadilanTinggi

pengadilan yang berkekuatanhukum pasti dalam perkara ini;Dengan ketentuan apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan provisitersebut dihukum untuk membayar uang paksa sebesarRp100.000.000,00 per hari;Dalam Pokok Perkara:1.2.3.Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakart Pusat Nomor271/ Pdt.P/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 19 Januari 2015 batal demi hukum;Menyatakan batal dengan segala akibat hukumnya, RUPSLB

Thamrin, Nomor 6, Jakarta Pusat;Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat rapatrapatdan/atau perikatanperikatan lain dan/atau perbuatan hukum lain yangtimbul kKemudian sebagai pelaksanaan dari/atau yang ada kaitannyadengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor271/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Pst., tanggal 19 Januari 2015 dan RUPSLB PTSariarthamas Hotel International tanggal 12 Februari 2015;Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas kerugianmateril yang diderita olen Penggugat senilai

Nomor 920 PK/Pdt/2019Pengadilan Negeri, dan bukan bukan bukti yang telah ada sebelumnya;Bahwa dalam putusan judex juris tidak terdapat kekhilafan hakimataupun kekeliruan nyata, olen karena pendapat judex juris bertumpu padafakta bahwa Tergugat (Termohon Peninjauan Kembali) memiliki /egal/standing untuk mohon penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena Tergugatadalah sebagai pemegang saham 50 % sehingga memenuhi syaratsebagaimana ditentukan

dalam Pasal 79 ayat (2) UndangUndang Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa terbukti permohonan mengadakan RUPSLB dikabulkan olehPengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Januari 2015 dan sesuaiketentuan Pasal 80 ayat (6) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, penetapan ijin mengadakan RUPSLB tersebut tidakdapat dibatalkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali PT.

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Perseroan yang diadakan pada tanggal 26 Januari 2006 sebagaimanatermaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPerseroan Terbatas PT Anugrah Tambak Perkasindo Tbk, Nomor 1 tanggal 26Januari 2006, dibuat oleh Wenny Adytia Kurniawan, SH, Notaris di Stabat, dantelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia berdasarkan Surat keputusan NomorC17638.HT.01.04.TH.2006 tanggal

pertambanganumum dan pembangunaninfrastruktur ;Berdasarkan keputusan RUPSLB Perseroan yang diselenggarakan padatanggal 30 Nopember 2006 sebagaimana termaktub dalam Akta BeritaAcara Rapat Nomor 48 tanggal 30 Nopember 2006, dibuat oleh FathiahHelmi, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dariMenteri Hukum dan Hak Asasi Manuasi Republik Indonesia berdasarkanSurat Keputusan Nomor W700139 HT. 01.04.TH.2007 tanggal 4Januari 2007, menyetujui penambahan kegiatan usaha utamaPerseroan ke

Berdasarkan pernyataan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 19 Mei2008 yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Nomor 39, tanggal19 Mei 2008, yang dibuat dihadapan Fatihah Helmi, SH, Notaris diJakarta, menyetujui Penawaran Umum Terbatas (PUT ) dan memberikuasa kepada Direksi untuk merubah pasal 4 ayat 2 dan 3 anggarandasar Perseroan dan telah dilaporkan pada Menteri Hukum dan Hak4.Asasi Manusia Republik Indonesia No.

Berdasarkan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 28 Juni 2008 yangtermaktub daiam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa Perseroan Nomor 114, tanggal 28 Juni 2008, yang dibuatoleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, menyetujui untukmelaksanakan penjualan atas asetaset perkebunan kelapa sawit yangberlokasi di daerah Percut, Kecamatan Sei Tuan, Sumaterag.

Berdasarkan pernyataan keputusan RUPSLB kedua Perseroan tanggal 15Juli 2008 yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa kedua Nomor 37 tanggal 15 Juli2008, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta,menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan antara lainpenyesuaian tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bapepam* &LK No.

Bahwa oleh karena Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPSLB) telahdiupayakan oleh Pemohon sebanyak dua kali Sesuai dengan PeraturanPerundangan yang berlaku dan PASAL 10 Tentang Quorum, Hak Suara, danKeputusan RUPS Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. UPPER RIGHTSISTEMATIKA Nomor 51 tanggal 2008 oleh Irene Yulia, S.H.

Merujuk pada RUPSLB yangdimaksud PEMOHON, maka pada faktanya TERMOHON tidak pernahmenerima pemanggilan RUPSLB dengan surat tercatat, termasukmenandatangani tanda terima sebagaimana dimaksud Pasal 82 Ayat (2) danPasal 1 angka 13 UU PT. Dengan demikian, RUPSLB yang pertamasebagaimana dimaksud PEMOHON jelas tidak memenuhi persyaratanmenurut undangundang dan tidak bisa mengambil keputusan ;4. Bahwa, terkait dengan dalil PEMOHON pada butir 9, PEMOHON jelasmemberikan dalil yang kelirudanmengadaada.

RUPSLB sebagaimanadimaksud PEMOHON, yang dihadiri oleh kuasa hukum TERMOHON tidakdiadakan pada tanggal 29 Juli 2017, melainkan diadakan tanggal 21 Juli 2017dengan panggilan berupa surat tercatat tanggal 14 Juli 2017 ;Bahwa, apabila RUPSLB diadakan pada tanggal 21 Juli 2017, sedangkanpanggilan RUPSLB baru dilakukan dengan surat tercatat tanggal 14 Juli 2017,maka pemanggilan RUPSLB hanya dilakukan 7 hari sebelum RUPSdiadakan.

Merujukpada RUPSLB yang diadakan pada tanggal 21 Juli 2017, maka TERMOHONIV sebagai salah satu ahli waris dari 50% saham Almarhum Tuan AbrahamGitono Sugialam tidak hadir serta tidak pernah ada pula persetujuan ataupunkeputusan apapun di antara para pemegang saham tentang penetapan Ir. A.Koeswati M.S, sebagai Komisaris. Dengan demikian, RUPSLB tanggal 21 Juli2017 ini juga tidak memenuhi persyaratan menurut undangundang danharuslah dinyatakan tidak sah menurut hukum;5.

Bahwa, terkait dalil Pemohon pada butir 11 dan 12, PEMOHON telahsalahmenerapkanhukum dalam permohonan RUPSLB yang diajukan.Menurut Pasal 86 Ayat (4) dan Ayat (5) UU PT, diatur secara tegas bahwapermohonan yang dimaksud pasal tersebut hanya terbatas pada penetapanquorum RUPS, serta tidak ada pengaturan dan tidak ada kaitannya apapundengan penetapan terhadap agenda RUPSLB.

Saya (Penggugat)diberikan dokumen antara lain : Fotokopi Risalah Hasil RUPSLB PT. BPRPesisir Akbar Kabupaten Bima tanggal 7 Oktober 2017 bersamalampirannya, Undangan Rapat RUPS Tahun Buku 2017, Surat Otoritas JasaKeuangan (OJK) Perwakilan NTB : Pemberitahuan Pemberhentian Sdr. MFahri Aminy, SE Sebagai Komisaris.

No. 124/PDT/2019/PT:MTRRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanpa kehadiransaya (Penggugat), sebagai bukti adanya perubahan agenda rapat tersebutdapat disimak melalui Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.Hasil RUPSLB tersebut memutuskan dan menetapkan :a. Memperpanjang masa kerja H. Zasari H. Zainuddin, SE, CRBD (DirekturUtama) selama 6 (enam) bulan, (11 Oktober 2017 s.d 11 Maret 2018);b. Tidak Memperpanjang Masa Kerja Komisaris Bapak M. Fahri Aminy, SE,dan;c.

BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima,perihal kapan akan diadakan RUPSLB, saya (Penggugat) mendapatkanjawaban dari yang bersangkutan, Sudah saya sampaikan kepada H. Zasarimasalah sertifikasi dan RUPSLB dan saya Whatsap juga ke Umi Nurmatapi disuruh sama H. Zasari pak Fahri telepon lagi di Umi Nurma ;. Bahwa pada tanggal 4 Oktober Jam : 08.51 Wita saya (Penggugat)menanyakan kepada Ir. Hj. Nurma, M.Si selaku Komisaris Utama PT.

Uraian Hasil Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) dengan mencantumkan alasanalasan logis dan legalterkait kKeputusan Tidak Diperpanjang Masa Kerja Komisaris Sdr. M .Fahri Aminy, SE (Penggugat) oleh baik Komisaris Utama dan DirekturUtama / Pemegang Mandat RUPSLB PT. BPR Pesisir AkbarKabupaten Bima tanggal 7 Oktober 2017 ;4.

Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris pada PT.BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima berdasarkan pada Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2017 yang telah diubah agendarapatnya menjadi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 7 Oktober 2017 bertempat di Kantor PT. BPR PesisirAkbar Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sebagaimanaUraian Risalah Hasil RUPSLB tanggal 7 Oktober 2017, tanpa dihadirioleh Penggugat ;b.

Yos Sudarso No. 1 Kota Surakarta, dimanaPenggugat diberhentikan secara tidak sah, sewenangwenang, dan melawan hukum olehTergugat dan Tergugat II, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tertanggal01 Oktober 2015 yang dilaksanakan di Kantor PT BPR Central International di Jl.Yos Sudarso No. 1 Kota Surakarta.3.

Bahwa pelaksanaan RUPSLB tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat (2)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mengaturbahwa Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud padaayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalamRUPS.9.

Oleh karenanya,terbukti alasan pemberhentian terhadap Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalahtidak benar dan sangat merugikan Penggugat.14.Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat Il sebagai pemegang sahamPT BPR Central International sangat bertentangan dengan Pasal 105 ayat(2) Undang Undangnomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena Penggugat tidak pernahmenyampaikan pembelaan dirinya dalam RUPSLB, sedangkan Tergugat dan Tergugat Ildalam RUPSLB tersebut yang diselenggarakan

Sehingga jelas, pengambilan keputusan tersebut merupakan tindakankesewenang wenangan dari Tergugat dan Tergugat II, dengan demikian RUPSLB tanggal 01Oktober 2015 yang dihadiri oleh Para Tergugat adalah cacat hukum.

YosSudarso No. 1 Kota Surakarta, berdasarkan Akta No. 30 Pernyataan Keputusan Rapat tanggal8 Januari 2013 yang dibuat oleh Notaris Ina Megahwati, S,H., Notaris di kota Surakarta ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca RUPSLB yang telah dituangkandalam Akte No.1 Pernyataan Keputusan Rapat PT BPR Central Internasional (Bukti P5 yangidentik dengan bukti T2 PT) ternyata RUPSLB dilakukan oleh Para Tergugat selakuPengurus/Organ Badan Hukum yaitu PT BPR Central Internasional dan bukan selakupribadi

;Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum bisa memeriksagugatan Penggugat sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetapyang menyatakan bahwa RUPSLB aquo adalah sah atau tidak. Apabilaputusan Pengadilan Negeri nantinya menyatakan bahwa RUPSLB adalahsah, maka dengan sendirinya Surat Keputusan yang dikeluarkan olehMenteri Hukum dan HAM adalah sah.

Hotel Danau Toba Internasionalsebagai akibat dari RUPSLB yang dilaksanakan tanggal 21 Juni 2008tersebut, hal itu) merupakan persoalan internal pengurus (DewanKomisaris/Dewan Direksi) dari PT.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta BertentanganKetentuanKetentuan Dalam Peraturan PerundangUndangan Yang BersifatProsedural/Formal.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PITUN) Jakartamempertimbangkan yang menjadi fokus persoalan dalam perkara iniadalah mempersoalkan keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT. Hotel Danau Toba Intenasional yang tidak memenuhiquorum, yang mana hasil RUPSLB tersebut adalah merubah komposisisusunan Dewan Komisaris.

Karena tidak memenuhi quorum, maka RUPSLB tersebut adalah tidak sah secara hukum. Pertimbangan hukum yangHal. 17 dari 23 hal. Put.

RUPSLB PT.

ARGA PURA yang meminta untuksegera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Luar Biasa (RUPSLB)terhadap PT. ARGA PURA dengan surat No. 69/Pailit/XI/2018 tanggal28 Nopember 2018;Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari Direksi PT. ARGA PURA,kemudian kami kembali mengirim surat kepada Direksi PT. ARGAPURA yang meminta untuk segera melaksanakan Rapat UmumPemegang Luar Biasa (RUPSLB) terhadap PT.

sampai dengan saat ini, berdasarkan haltersebut maka kami mengajukan permintaan RUPSLB ini melaluiPengadilan Negeri Badung dengan agenda rapat: Laporan Kegiatan Perseroan; Laporan Keuangan Perseroan tahun 2017 dan tahun 2018; Perubahan Susunan Pengurus Perseroan (Direksi dan Komisaris) Penjualan/pengalihan sahamBahwa atas tidak terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa, maka Tindakan Termohon selaku Direktur dan Termohon Ilselaku Komisaris tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang sahamyang

dimintakan oleh Pemohon serta berdasarkan Undang UndangNo. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menerangkansebagi berikut Pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Komisarisatau Pemegang Saham berdasarkan penetapan Ketua PengadilanNegeri yang wilayahnya meliputi kedudukan perseroan untuk itukami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Badung untukmemberikan ijin kepada kami sebagai Pemohon melakukan sendiriPemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT.

ARGA PURA yang meminta untuk segera melaksanakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terhadap PT. ARGAPURA tetapi tidak ada tanggapan;Bahwa atas tidak dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa tersebut oleh Termohon selaku Direktur dan Termohon II selaku KomisarisPT. ARGA PURA, maka Pemohon dalam permohonannya mohon kepada KetuaPengadilan Negeri Badung untuk memberikan ijin kepada Pemohon melakukansendiri Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.ARGA PURA.

ARGA PURA yang meminta untuk segeramelaksanakan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) terhadapPT. ARGA PURA dengan surat No. 69/Pailit/XI/2018 tanggal 28 Nopember 2018,dan oleh karena tidak ada tanggapan dari Direksi PT. ARGA PURA, kemudianPemohon kembali mengirim surat kepada Direksi PT. ARGA PURA memintauntuk segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Luar Biasa (RUPSLB)terhadap PT.