Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Hercules WarnaKuning Hitam dengan nomor polisi BK 8888 FQ; 1(satu) STNKB nomor polisi BK 8888 FQ an.Pemilik SURIANY.Dikembalikan kepada Saksi Sahabuddin melalui Terdakwa. 3,038 M* Kayu olahan total keseluruhan 62(enam puluh dua) batang kayu olahan.Dirampas untuk negara.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus) rupiah;Telah membaca berturutturut:Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor21

,Panitera Pengadilan Negeri Calang, bahwa pada tanggal 07 September2020, AHMAD BUCHORI, S.H., (Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriAceh Jaya), telan mengajukan permintaan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Calang tanggal O21 September 2020 Nomor21/Pid.B/LH/2020/PN Cag, tersebut;Relaas Pemberitahuan Permintaan BandingNomor 21/Pid.B/LH/2020/ PN Cag, yang dibuat oleh: MAHYIDDIN DAUD,Jurusita pada Pengadilan Negeri Calang, bahwa pada tanggal 08September 2020, permintaan banding yang diajukan oleh

DI SALEH) pada tanggal 11 September 2020sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor21/Pid.B/LH/2020/PN Cag yang dibuat oleh: MAHYIDDIN DAUD, JurusitaPengadilan Negeri Calang;Relaas Pemberitahuan Mempelajari BerkasBanding Nomor 21/Pid.B/ LH/2020/PN Cag, yang dibuat oleh: MAHYIDDINDAUD, Jurusita Pengadilan Negeri Calang, yang dilaksanakan tanggal 08September 2020 dan tanggal O09 September 2020, masingmasingdisampaikan kepada Terdakwa (DI HUSEN bin Alm.

Bahwa pada tanggal 1 Desember 10993, penggugat dengan tergugat melangsungkanpemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKabupaten Tulungagung, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :594/47/X1/2006 tanggal 13 Nopember 2006 Duplikat Kutipan Akta nikah nomor21/05/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008;2. Bahwa sebelum menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka;3.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 17062008 Nomor21/05/VI/2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatanganioleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung (P.1);2.

Bahwa selain keberatan atas putusan Verstek perkara Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.Bjm,Pelawan juga menyangkal dalildalil Terawan semula Penggugat dalam suratgugatannya sebagaimana tercantum dalam putusan Verstek perkara Nomor21/Pdt.G/2018/PN.Bjm yang merupakan satu kesatuan dengan dalil dalil sebagaibenkut:Dalam Eksepsi :A. Gugatan yang diajukan terlawan dh. penggugat salah alamat (error in persona) :1.Bahwa gugatan yang diajukan oleh Terlawan dh.

Bahwa mengingat berkas piutang negara an. debitur Abdul Kadir Munsyi sudah sangatlama dan berdasarkan dalil Penggugat dalam poin 3 posita (halaman 2 Putusan Nomor21/Pdt.G/2018/PN.Bjm), Terawan dh Penggguat menyatakan ada tahun 1990Pelunasan DITERIMA dan DIAKUI oleh BRI cabang Barabai. , Pelawan dh. Tergugattidak menemukan catatan atas Piutang Negara termasuk dokumen asli SHM Nomor 1dan SHM Nomor 2 dalam perkara a quo.

Bahwa kredit an Abdul Kadir Munsyi di BRI Barabai dilakukan dengan perjanjiankredit pada tahun 1977, selanjuinya kredit tersebut macet dan dilunasi di BRIBarabai pada tahun 1990 (vide Posita 1 s.d. 3 dalam halaman 2 Putusan Nomor21/Pdt.G/201 8/PN.Bjm). Ini berarti kredit tersebut dilunasi pada tahun ke 13 sejakdiajukannya kredit;b.

Membatalkan putusan Versiek Pengadilan Neger Banjarmasin Nomor21/PdtG/2018/PN.Bjm tanggal 6 Juni 2018;4. Mengadili kKembali dengan menolak atau setidaktidaknya menyatakan tidak dapatditerima gugatan Terlawan dh Penggugat;5.

Menyatakan bahwa perlawanan temadap putusan verstek Nomor21/Pdt.G/2018/PN.Bjm tanggal 6 Juni 2018 tersebut tepat dan beralasan;. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang benar;. Membatalkan putusan verstek Nomor 21/PdtG/2018/PN.Bjm tanggal 6 Juni2018;. Menolak gugatan Terlawan semula Penggugat;a fk W.

Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat (buitteneffect stellen) Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan SPBU Nomor21 tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Suparno,S.H., M.Kn.;3.

Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat (buitteneffect stellen) Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan SPBU Nomor21 tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Suparno,S.H., M.Kn.;3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janjiAwvanprestasi:Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2524 K/Pdt/20184.

Negeri tersebut dikuatkan olehPengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 316/PDT/2018/PTSMG. tanggal 28 Agustus 2018;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 25 September 2018 kemudianterhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2018 diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dariAkta Permohonan Kasasi Nomor 316/PDT/2018/PT SMG. juncto Nomor21

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor316/PDT/2018/PT SMG. tangggal 28 Agustus 2018 juncto Nomor21/Pdt.G/2017/PN Pwt.;4.

Mengabulkan permohonan pencabutan pekara Nomor21/Pdt.P/.2019/PA.Bsk dari Pemohon dan Pemohn II;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara2.

Put. 53/PDT/2013/PTR Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;DALAM PROVISI : Menolak tuntutan provisi tersebut;DALAM REKONPENSI : Menolak gugatan rekonpensi seluruhnya;DALAM KOPENSI/REKONPENSI : Menghukum Tergugat dan Tergugat II dalam konpensi/PenggugatPenggugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini Sampaldengan saat ini berjumlah Rp. 469.000, (Empat ratus enampuluhsembilan ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Putusan Nomor21/PDT.G/2012/PN.PBR

, isi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor21/Pdt.G/2012/PN.PBR tanggal 17 Oktober 2012 telah diberitahukan secara sahkepada kuasa Penggugat pada tanggal 29 Oktober 2012;Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan PermohonanBanding No.21/Pdt.G/2012/PN.PBR yang ditanda tangani oleh PaniteraPengadilan Negeri Pekanbaru, Kuasa para Tergugat pada hari Selasa tanggal30 Oktober 2012 dan Kuasa Penggugat pada hari Kamis tanggal 8 Nopember2012 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan NegeriPekanbaru

Blok,Kelurahan HangaHanga Permai, Kecamatan Luwuk Selatan,Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnyadisebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;Telan memeriksa alatalat bukti Penggugat;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk padahari Selasa tanggal O05 Januari 2021 dengan register perkara Nomor21

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor21/Pdt.G/2021/PA.Lwk dari Penggugat;Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.Lwk2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;g.

Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yanglebih berat setelah perkawinan berlangsung;Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor21/Pdt.G/2018/PN. Tnrd. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yangmembahayakan pihak yang lain;e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidakdapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isten;f.

HILARIUS GRAHITA S.A, S.H.Hakim AnggotaANDHIKA PERDANA, S.H M.H.Panitera penggantiHARI, S.H.Rincian biaya : Biaya Pendaftaran > Rp. 30.000, Biaya proses > Rp. 50.000, PNBP : Rp. 5.000, Panggilan Sidang : Rp. 700.000, Materai > Rp. 6.000, Redaksi > Rp. 5.000, Leges Rp. 3.000,Jumlah: Rp. 799..000,Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor21/Pdt.G/2018/PN. Tnr( tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah )Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor21/Pdt.G/2018/PN. Tnr

Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT PAL Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard); Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara yang hingga hari inidiperkirakan sebesar Rp. 8.106.000, ( delapan juta seratus enam ribu rupiah );Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor21/Pdt.G/2020/PN Pso. tanggal 23 Juni 2020 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Poso yang menerangkan bahwa YUSRAN MAAROEF,S.H.,M.H.

Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukanpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor21/Pdt.G/2020/PN Pso tanggal 11 Juni 2020, permohonan banding mana telahpula diberitahukan kepada GRACE WULAN APRIANI TUBA, S.H. kuasaTerbanding semula kuasa Tergugat pada tanggal 07 Juli 2020;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding tidak mengajukanMemori BandingMenimbang, bahwa kuasa Terbanding tidak pula mengajukan KontraMemori BandingMenimbang, bahwa sebelum berkas perkara

terkaitketentuan sebagimana yang dikemukakan Hakim Tingkat Pertama, sehinggayang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara in casu adalahPeradilan Umum dan bukan Peradilan Agama, karena itu pertimbanganpertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dibenarkan dankarenanya tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca danmempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, buktisurat dan saksi dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor21

Galunggung Permai Raya No. 21RT.007, RW.016, Propinsi : Jawa Barat Kotamadya : Cirebon Kecamatan:Harjamukti Kelurahan : Kecapi, Sertifikat Hak Milik No. 783 Luas tanah 200M2 ( dua ratus meter persegi) diuraikan dalam Gambar Situasi nomor21/1990 tanggal dua puluh Sembilan Januari seribu Sembilan ratus Sembilanpuluh (2911990), tercatat atas nama : DIDI SOETADI, Selanjutnya disebutsebagai OBJEK SENGKETA;Bahwa uang pembayaran tanah/rumah sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga puluhlima juta rupiah), telah diterima

Menyatakan apabila Tergugat berhalangan, maka berdasarkanputusan ini Penggugat diberi ijin/kuasa untuk dan atas nama Tergugatmenghadap Kantor Pertanahan ATR/BPN setempat untuk melakukanpermohonan balik nama atas Sertifikat Hak Milik No.783 Luas tanah 200M2 ( dua ratus meter persegi) diuraikan dalam Gambar Situasi nomor21/1990 tanggal dua puluh Sembilan Januari seribu Sembilan ratusSembilan puluh (2911990), dari atas nama Tergugat/ DIDI SOETADImenjadi atas nama Penggugat/FANANI;7.

berdasarkan Gambar Situasi Nomor21/1990 tertanggal 29011990;b. bahwa Sertipikat tersebut beralin kepada Didi Soetadi berdasarkanAkta Jual Beli tertanggal 18081992 No.420/55/HJMK/JB/1992yang dibuat oleh Iskandar Wiramihardja,S.H. Pejabat Pembuat AktaTanah Wilayah Kotamadya Cirebon;4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 37ayat (1), menyatakan bahwa.

Memerintahkan kepada Tergugat bersama Penggugat untuk datangmenghadap di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Cirebon, melaksanakanbalik nama atas Sertifikat Hak Milik 783, terletak di Jalan Gn.Galunggung Permai Raya No. 1 RT.007, RW.016, Propinsi : Jawa BaratKotamadya: Cirebon Kecamatan: Harjamukti Keluraha : Kecapi Luas tanah200 M2 ( dua ratus meter persegi) diuraikan dalam Gambar Situasi nomor21/1990 tanggal dua puluh Sembilan Januari seribu Sembilan ratusSembilan puluh (2911990), tercatat atas nama

BERMAN PANGGABEAN, MM BinPANGGABEAN menjual tanah tersebut kepada SRIRATNAWAT dengan akta jual beli nomor21/Kp.B/Kdt/2006 tanggal 15 Maret 2006 yangdikuasakan kepada saksi ULLY APRIANTI,SE dankemudian dijual kepada saksi LORENSIANA RENY BintiAGUSTINUS berdasarkan Akta Jual Beli nomor 127/2008tertanggal 23 September 2008.Akibat tidak dapat dijualnya tanah milik saksi Drs Hi.REFZON Bin Hi. RUSTAM EFFENDI, ZN yang terletak diJalan Bumiminanti Kampung Baru) maka selanjutnyasaksi Drs Hi.

BERMAN PANGGABEAN, MM BinPANGGABEAN menjual tanah tersebut kepada SRIRATNAWAT dengan akta jual beli nomor21/Kp.B/Kdt/2006 tanggal 15 Maret 2006 yangdikuasakan kepada saksi ULLY APRIANTI,SE dankemudian dijual kepada saksi LORENSIANA RENY BintiAGUSTINUS berdasarkan Akta Jual Beli nomor 127/2008tertanggal 23 September 2008.Akibat tidak dapat dijualnya tanah milik saksi Drs Hi.REFZON Bin Hi. RUSTAM EFFENDI, ZN yang terletak diJalan Bumiminanti Kampung Baru maka selanjutnyasaksi Drs Hi.

Kepentingan Hukum Penggugat;Bahwa akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor21/HGB./BPN.32.73/2014, Tgl. 03022014 sebagai dasar diterbitkannyaperpanjangan SHGB. Nomor 747/Kelurahan Braga, Pemegang Hak:JOSAFAT Naswarwinata.

, Terletak di Jalan Braga Nomor 71 s/d 89, KelurahanBraga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Atas NamaJosafat Naswarwinata (Dalam KTP Josafat Winata) atau ObjekGugatan1 berisi kontradiksi sebagai berikut:Bahwa Tergugat1 dalam Surat Keputusan Nomor21/HGB/BPN.32.73/2014, telah tidak cermat dalam membuatpertimbangan sehingga terjadi kontradiksi sebagaimana terlihat dalamdiktum Menimbang poin 9 huruf a dan huruf b;Bahwa diktum menimbang angka 9 huruf a pada Surat KeputusanTergugat1 berbunyi:Bahwa

Putusan Nomor 238 K/TUN/20165.8.berkasberkas permohonan tersebut telah dikembalikan sesuai suratkami tanggal 10122009 Nomor 1469/5.32.73/XII/2009 (copyterlampir);Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor21/HGB/BPN.32.73/2014, tentang Pemberian Pembaharuan HakGuna Bangunan Atas Tanah Seluas 1700 m?

, Terletak di Jalan BragaNomor 71 S/D 89, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung,Kota Bandung, Pemegang Hak atas nama Josafat Naswarwinata(dalam KTP Josafat Winata) oleh Tergugat1, dengan demikianTergugat1 telah mengeluarkan keputusan yang tidak sesuai denganprosedur dan bertentangan dengan fakta sebagaimana tertuang padasurat Tergugat2 Nomor 1169/5.32.73/X/2012 tersebut;Bahwa sebagai akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor21/HGB/BPN.32.73/2014 tanggal 03022014 tentang PemberianPembaharuan

untuk mencabut Surat Keputusan Nomor21/HGB/BPN.32.73/2014 tanggal 03022014 tentang pemberianPembaharuan Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 1700 m2, terletak diJalan Braga Nomor 71 s/d 89, Kelurahan Braga, Kecamatan SumurBandung, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat atas nama JosafatNaswarwinata (dalam KTP Josafat Winata);Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (Tergugat Il) untukmencabut Sertifikat Pembaharuan Hak Guna Bangunan Nomor 747/Kel.Braga, Surat Ukur tertanggal 18022014 Nomor 00005

Bahwa Penggugat tidak memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapatmenggugat di PTUN Palembang; (Pasal 53 ayat (1) UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor21/G/2017/PTUN.PLG, tanggal 8 Juni 2017, kemudian putusan tersebutdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan denganPutusan Nomor 183

Pengadilan NegeriPandeglang sejak tanggal 21 Pebruari 2010 sampai dengantanggal 21 April 2010;Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 29Maret 2010 sampai dengan tanggal 27 April 2010;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bantensejak tanggal 28 April 2010 sampai dengan 26 Juni20102 Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dansurat surat yang bersangkutan serta turunan resmi PutusanPengadilan Negeri Pandeglang tanggal 23 Maret 2010, Nomor21

Desa Paku,Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnyadisebut Pemohon I.melawan,Wartini binti Hamid, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Paku, Desa Paku,Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar selanjutnyadisebut Pemohon Il.Pengadilan Agama tersebut.Telanh membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 8 Januari 2020, yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor21

Lubuklinggau Barat II KotaLubuklinggau , sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Telanh membaca suratsurat perkara berkas perkara;Telah membaca dan meneliti bukti Suratsurat yang diajukan olehPemohon serta suratsurat lain yang berhubungan dengan perkarapermohonan ini;Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi saksi;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal27 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriLubuklinggau tertanggal 27 Februari 2019 dalam Register Nomor21

Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesarRp166.000,00 (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);Demikian Penetapan ini ditetapbkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret2019 oleh kami HENDRI AGUSTIAN,SH,M.Hum, sebagai Hakim, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor21/Pdt.P/2019/PN Llg tanggal 27 Februari 2019.

putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono).Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbandingyang selanjutnya Terbanding telah menyampaikan kontra memori bandingpada tanggal 25 November 2021.Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukaninzage, sehingga pada tanggal 24 November 2021 oleh Pembanding danTerbanding telah melakukan inzage;Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 29 November 2021 dengan Nomor21

Ahmad Jakar, M.H., masingmasing sebagai HakimAnggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor21/Pdt.G/2021/PTA.Pal tanggal 29 November 2021 untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan tersebut diucapkan dalamsidang terobuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh paraHakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Ernawati sebagai Panitera Penggantitanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;Hakim Anggota Ketua MajelisHal.9 dari 10 hal.

Membebankan biaya ongkosongkos yang timbul dalam perkara a quokepada Negara;SubsidairAtau apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jambicq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lainmohon putusan yang seadiladailnya menurut hukum (ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan putusan Nomor21/Pdt.SusPHI/2017/PN Jmb., pada tanggal 8 Maret 2018 yang amarnyasebagai berikut:Dalam

Konvensi dan Rekonvensi ini kepadaNegara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam riburupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jambi tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh KuasaPenggugat pada tanggal 8 Maret 2018, terhadap putusan tersebut, PemohonKasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 15 Maret 2018, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor21

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor21/Pid.Sus/2018/PT PAL tanggal 12 Maret 2018 yang amar lengkapnyasebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 16 Januari2018 Nomor 266/Pid.Sus/2017/PN Donggala;Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1283 K/Pid. Sus/2018MENGADILI SENDIRI:.

sebagaimana didakwakan dalam DakwaanKesatu atau Dakwaan Kedua;Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapatperbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal 127Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa danmembatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor21