Ditemukan 590 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 22-10-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1473 K/Pdt/2015
Tanggal 22 Oktober 2015 — Drs. R. SOEPRIYADI, M.M., dkk vs IVAN DOLI GULTOM, selaku Direktur Utama PT Presiden Taksi,
143125 Berkekuatan Hukum Tetap
  • President Taksi tidakmasuk ke bendaharawan, sehingga bendaharawan tidak bisa mengatasipembayaran gaji karyawan setiap bulannya; Bahwa pembayaran pajak sebagai kewajiban perusahaan tidakmemenuhi ketentuan undangundang; Bahwa secara immateriil pemegang saham tidak bisa mengambil kreditmobil untuk peremajaan taksi karena lembaga keuangan antara lain Banktidak percaya pada PT. President Taksi, hal ini disebabkan PT.
Register : 04-01-2018 — Putus : 09-02-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PT JAMBI Nomor 5/PDT/2018/PT JMB
Tanggal 9 Februari 2018 — 1. SALMA, beralamat di Dusun Lubuk Selasih RT.008 Desa Mudung Darat, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi; 2. SUMIATI, beralamat Dusun Buyut Suwalan RT.008, Desa Mudung Darat, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi; 3. IIN MARLINA, beralamat di Dusun Lubuk Selasih RT.007 Desa Mudung Darat, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi; 4. SUSANTI, beralamat di Dusun Lubuk Selasih RT.007 Desa Mudung Darat, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi; dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL HAIR,S.H., DAN RUSLAN ABDUL GANI,S.H.,Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukumpada Kantor Advokat ”SULTAN THAHA JAMBI”,beralamat di Jalan Prof. M. Yamin Nomor 30 A, JelutungKota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2017, semula Para Penggugat selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding Melawan: 1. MA’AN, beralamat di RT 04, Kelurahan Jambi Kecil, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi; Semula Tergugat I selanjutnya disebut sebagai Terbanding I 2. IWAN SETIAWAN, beralamat di RT. 04 Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi; Semula Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Terbanding II;
10256
  • Bahwa tujuan dilakukan penumbangan/tebang kebun milik ParaPenggugat tersebut adalah untuk peremajaan (Reflanting) danpenanaman kembali pohon Karet baru, agar kebun tersebut dapatdimanfaatkan dan menghasilkan getah/karet lagi ;.
Putus : 16-11-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 377 K/MIL/2017
Tanggal 16 Nopember 2017 — SUROTO;
12262 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 377 K/MIL/2017264/Uji Kualifikasi Gadik/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 olehDankodikau (terlampir), dan masih ingin mendarmabaktikankualifikasi tersebut kepada TNI AU;4) Bahwa selama bertugas di Museum TNI AU Ngoto Terdakwamenunjukkan dedikasi dan kinerja yang baik dibuktikan denganpembangunan sarana dan prasarana, gapura, pagar,peremajaan tugu, pengadaan barang inventaris untukkepentingan satuan yang cukup signifikan denganberkoordinasi dengan Pemda setempat.
Register : 21-12-2022 — Putus : 31-01-2023 — Upload : 31-01-2023
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 352/Pid.B/2022/PN Sak
Tanggal 31 Januari 2023 — Penuntut Umum:
SENOPATI, SH
Terdakwa:
SONANG SIREGAR alias SONANG bin ANDAK JOMAN SIREGAR
693
  • dalam dakwaan tunggal;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 90 (sembilan puluh) janjang buah kelapa sawit;

    dikembalikan kepada Perkebunan Peremajaan

Putus : 04-11-2009 — Upload : 23-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 944 K/PDT/2009
Tanggal 4 Nopember 2009 — ARHAM BUSURA ; TEO NAYOAN
3722 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa adapun persetujuan/perjanjian antara Penggugat dan Tergugat danTergugat Il adalah kelapa dan cokelat peremajaan, di mana dibagi masingmasing 60% dari hasil tanaman menjadi milik Tergugat dan Tergugat Il, dan40% menjadi milik Penggugat sesuai persetujuan bersama tertanggal 8 April1996 ;.
Putus : 02-09-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126 PK/PIDSUS/2016
Tanggal 2 September 2016 — Ir. JAKATAN bin EFERNAN KAMIS
157130 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 126 PK/PID.SUS/2016 merangkap sebagai PPTK) (Kepala Seksi Pengamanan danSurya Bima Perkebunan Dinas PerkebunanKabupaten Kotim) (Pelaksana pada Seksi KelembagaanUjang MulyadiDinas Perkebunan Kabupaten Kotim) (Pegawai Honor dan Pelaksana PadaPengembangan Peremajaan danMarthaPerluasan Area Dinas PerkebunanKabupaten Kotim) (Pelaksana Pada Seksi EksplorasiKuryadi,SP Produksi Dinas Perkebunan KabupatenKotim) (Kepala Seksi Pengendalian OrganismeRistonadi Pengganggu Tanaman DinasPerkebunan Kabupaten
    No. 126 PK/PID.SUS/2016 Pengembangan Peremajaan danPerluasan Area Dinas PerkebunanKabupaten Kotim) (Pelaksana Pada Seksi EksplorasiKuryadi, S.P. Produksi Dinas Perkebunan KabupatenKotim) (Kepala Seksi Pengendalian OrganismeRistonadi Pengganggu Tanaman DinasPerkebunan Kabupaten Kotim) (Pelaksana Pada Seksi PengendalianAkhyar Organisme Pengganggu TanamanDinas Perkebunan Kabupaten Kotim) (Kepala Seksi Tata Ruang PemetaanAsli Teras, S.P.
Register : 30-03-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Krg
Tanggal 1 September 2020 — Penggugat:
Yuniarti
Tergugat:
Slameto
10510
  • Harapan XVIII yang dibuat Tahun 2003 itu mengalami sejumlah kerusakan mesin,ternyata dengan kondisi yang cukup Parah 50%, sehingga setelah Penggugatdan kerabat Penggugat mendiskusikan beserta Orang kepercayaan danTeknisi Mesin melakukan pengecekan, maka, biaya atau ongkos perbaikanKapal tersebut dan peremajaan dengan kondisi sempurna diperlukan danasebesar Rp. 350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;6.
Putus : 31-03-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1139 K/Pdt/2010
Tanggal 31 Maret 2011 — NIKOLAUS RIA ; YULIANA NELO, DKK
3345 Berkekuatan Hukum Tetap
  • padatahun 1984 terkena program peremajaan kopi dan Dinas PerkebunanKabupaten Ngada dan telah disertifikasi atas nama Penggugat rekonvensi ll,sisanya sebagian yaitu seluas 1.315 Mz? telah dijual dan disertifikasi atasnama Penggugat rekonvensi IV dan sisanya lagi seluas + 8.385 M? belumdilakukan proses sertifikasi;.
Register : 07-07-2017 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PA TANGERANG Nomor 1280/Pdt.G/2017/PA.Tng
Tanggal 7 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
727
  • Tergugat untuk proses Admproses peremajaan tanggal 10 Mei 2003 (Bukti T.7);8. Fotokopi tanda terima an. Tergugat dari PT. BasjayaKembangan Utama tanggal 10 Mei 2006 (Bukti T.8);oS. Fotokopi bukti Angsuran PJJ No.501240 tanggal 7 Mei2005 dan 11 Agustus 2005 (Bukti T.9);10. Fotokopi bukti Angsuran PJJ No.501240 tanggal 9September 2005 dan 11 Oktober 2005 (Bukti T.10);11. Fotokopi bukti Angsuran PJJ No.501240 tanggal 9November 2005 dan 7 Desember 2005 (Bukti T.11);12.
    buktisempurna dan mengikat, harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;Menimbang bahwa terhadap alat bukti T.6 berupa surat pernyataan yangdibuat dan di tanda tangani oleh anakanak TERGUGAT Konvensi denganHal 54 dari 74 hal Put.No.1280/Pdt.G/2017/PA.Tng.Tergugat Konvensi oleh karena bukti tersebut tidak ada kaitannya denganperkara ini maka alat bukti T.6 tersebut harus dikesampingkan sebagai alatbukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.7 (fotokopi bukti pembayaranbiaya administrasi proses peremajaan
    Basjaya Kembangan Utama) kedua buktitersebut isinya menerangkan bahwa Tergugat Konvensi atas nama XXXXXtelah melakukan proses peremajaan angkot R.O1 tahun 96, merupakan fotokopisah dari surat lainnya, kebenaran tidak dibantah oleh TERGUGAT Konvensi,telah dinazagelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, karena itu dinilaitelah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga memiliki kekuatanbukti Sempurna dan mengikat, oleh karena bukti tersebut tidak ada kaitannyadengan perkara ini maka alat bukti
Putus : 21-08-2017 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2554 K/PID.SUS/2016
Tanggal 21 Agustus 2017 — Ir. HARTATI KARIM, MP.;
10054 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dilakukandengan terlebih dahulu melakukan pendataan Calon Lahan Calon Petani(CPCL) sebagai sasaran Kegiatan Program Gerakan Peningkatan Produksidan Mutu Kakao Nasional, dan untuk itu telah dibentuk Tim Teknis untukmenilai Kelompok Tani yang layak dimasukkan sebagai peserta ProgramGerakan Nasional Kakao yang kemudian ditetapkan dalam Surat KeputusanBupati;** Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pinrang Nomor 174 Tahun2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penetapan Kelompok Tani dan LokasiKegiatan Peremajaan
    dan Mutu Kakao NasionalSatuan Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang TahunAnggaran 2009 tugas tim Teknis adalah: Membantu Tim Teknis Dinas Perkebunan Sulawesi selatan dalammenetapkan bibit siap salur asal perbanyakan SE, Menilai dan menetapkan pohon kakao yang akan disambung dalamkegiatan rehabilitasi tanaman kakao berdasarkan pedoman pengadaanbarang dan jasa gerakan peningkatan produksi dan mutu kakaonasional TA. 2009, Menilai hasil pekerjaan yang dilakukan oleh petani peserta peremajaan
    dilakukandengan terlebin dahulu melakukan pendataan Calon Lahan Calon Petani(CPCL) sebagai sasaran Kegiatan Program Gerakan Peningkatan Produksidan Mutu Kakao Nasional, dan untuk itu telah dibentuk Tim Teknis untukmenilai Kelompok Tani yang layak dimasukkan sebagai peserta ProgramGerakan Nasional Kakao yang kemudian ditetapkan dalam Surat KeputusanBupati;* Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pinrang Nomor 174 Tahun2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penetapan Kelompok Tani dan LokasiKegiatan Peremajaan
Register : 10-09-2015 — Putus : 31-03-2016 — Upload : 13-03-2017
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 46/G/2015/PTUN-PTK
Tanggal 31 Maret 2016 — Sulaiman Ahmad, Dkk., Melawan 1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak, 2. Muhammad Ilyas
22390
  • informandum));Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUNPTK.Halaman. 9053.54.DD.56.57.P1.s/d 208.53 :P1 s/d 208.54P1 s/d 208.55P1 s/d 208.56P1 s/d 208.57Hak Atas Tanah, Oleh: Adrian Sutedi, SH,MH,Penerbit: Sinar Grafika Jakarta, Cetakan ke3(tiga), tentang Sertipikat Tanah Dalam PerspektifHukum Tata Usaha Negara; Halaman 33 Sampai59; dan Halaman 249 sampai 265 (fotokopi sesuaifotokopi); 222 0n2 nn nne neKeputusan Lurah Sungai Beliung KecamatanPontianak Barat Kota Pontianak No. 22 tahun2016 tentang Pembentukan/Peremajaan
    PengurusRT/RW Warga (RT 02 RW 25) Kelurahan SungaiBeliung Kecamatan Pontianak Barat, tanggal 8Maret 2016 (fotokopi sesuai asli);Keputusan Lurah Sungai Beliung KecamatanPontianak Barat Kota Pontianak No. 23 tahun2016 tentang Pembentukan/Peremajaan PengurusRT/RW Warga (RT 04 RW 25) Kelurahan SungaiBeliung Kecamatan Pontianak Barat, tanggal 8Maret 2016 (fotokopi sesuai asli);Keputusan Lurah Sungai Beliung KecamatanPontianak Barat Kota Pontianak No. 24 tahun2016 tentang Pembentukan/Peremajaan PengurusRT
    /RW Warga (RT 03 RW 25) Kelurahan SungaiBeliung Kecamatan Pontianak Barat, tanggal 8Maret 2016 (fotokopi sesuai aslli);Keputusan Lurah Sungai Beliung KecamatanPontianak Barat Kota Pontianak No. 25 tahun2016 tentang Pembentukan/Peremajaan PengurusRT/RW Warga (RT 06 RW 26) Kelurahan SungaiPutusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUNPTK.Halaman. 9158.
    P1s/d 208.58Beliung Kecamatan Pontianak Barat, tanggal 8Maret 2016 (fotokopi sesuai asli);Keputusan Lurah Sungai Beliung KecamatanPontianak Barat Kota Pontianak No. 21 tahun2016 tentang Pembentukan/Peremajaan PengurusRukun Warga (RW 25) Kelurahan Sungai BeliungKecamatan Pontianak Barat, tanggal 8 Maret 2016(fotokopi sesuai asli); BuktiBukti Surat MasingMasing Para Penggugat 1 sampai 208 (P.10S)1.
Register : 22-05-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 19/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 24 Juni 2015 — R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T
11067
  • yakni: (1) Nomor: 61/1.811.125 tanggal 14 Januari 2013 tentangPerencanaan Pengadaan Bus Busway Articulated dengan syaratpembayaran biaya pekerjaan sebesar Rp275.000.000,00 (duaratus tujuh puluh lima juta rupiah); (2) Nomor: 63/1.811.125 tanggal 14 Januari 2013 tentangPerencanaan Pengadaan Bus Busway Single dengan syaratpembayaran biaya pekerjaan sebesar Rp275.000.000,00 (duaratus tujuh puluh lima juta rupiah); (3) Nomor: 65/1.811.125 tanggal 14 Januari 2013 tentangperencanaan pengadaan bus untuk peremajaan
    , yakni: 1) Nomor: 61/1.811.125 tanggal 14 Januari 2013 tentangPerencanaan Pengadaan Bus Buswey Articulated dengan syaratpembayaran biaya pekerjaan sebesar Rp275.000.000,00 (duaratus tujuh puluh lima juta rupiah); 2) Nomor: 63/1.811.125 tanggal 14 Januari 2013 tentangPerencanaan Pengadaan Bus Busway Single dengan syaratpembayaran biaya pekerjaan sebesar Rp275.000.000,00 (duaratus tujuh puluh lima juta rupiah); 3) Nomor: 65/1.811.125 tanggal 14 Januari 2013 tentangperencanaan pengadaan bus untuk peremajaan
Putus : 08-10-2007 — Upload : 01-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 212PK/PDT/2007
Tanggal 8 Oktober 2007 — NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEHUTAN REPUBLIK INDONESIA ; PT. PERHUTANI (dahulu Perum PERHUTANI) ; PRA DR. H. MAULANA PAKUNINGRAT, SH.
109142 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pohon Jati tersebuttelah dilakukan beberapa kali penebangan yaitu pada tahun 1547, 1597dan tahun 1678 untuk perbaikan / pemugaran Masjid Agung KesepuhanCirebon, sedangkan pada tahun 1808 pada masa kepemimpinan SultanSepuh VII (Joharudin) dilakukan peremajaan dengan menanam kembalipohon Jati baru ;Bahwa pada masa penjajahan Inggris (18111816), hak milikSultan Sepuh Kesepuhan Cirebon atas tanah sengketa tidak diganggugugat dan tetap diakui, bahkan dipertegas lagi oleh Gubernur JenderalRaffles melalui
Putus : 30-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PT PALU Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL
Tanggal 30 Juni 2015 — HERMAN Alias HERMAN Bin LAPADI Alias Hi HERMAN VS JAKSA
4820
  • Bunta , Nuhon dan Simpang RayaGernas kakao T.A. 2010.Surat Keputusan Bupati Banggai tentang penetapan lokasi, kelompoksasaran kegiatan peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi Gernas kakaolingkup dinas Perkebunan Kab. Banggai T.A. 2010.Berita acara serah terima pekerjaan pengadaan sambung samping kakao(entries) TA. 2010 yang ditanda tangani oleh RIDHAN MAUDARA, SE,M.Si selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Hi. HERMAN DirekturPT.
    Bunta , Nuhon dan Simpang RayaGernas kakao T.A. 2010.Surat Keputusan Bupati Banggai tentang penetapan lokasi, kelompoksasaran kegiatan peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi Gernas kakaolingkup dinas Perkebunan Kab. Banggai T.A. 2010.Berita acara serah terima pekerjaan pengadaan sambung samping kakao(entries) TA. 2010 yang ditanda tangani oleh RIDHAN MAUDARA, SE, M.Siselaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Hi.
Putus : 25-07-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 72/Pid.Sus-LH/2016/PN Sdw
Tanggal 25 Juli 2016 — RULIN bin SAIRUDIN
39444
  • selain melihat adaBuldozer sebanyak 1 (satu) unit yang diletakkan dipinggir jalan dansaksi juga melihat ada sebatang kayu besar yang berdiameter kuranglebih 60 Up disebelah alat berat Buldozer tersebut dan ada 1 ( satu ) unitalat berat jenis excavator berada dilokasi tersebut ;Bahwa sepengetahuan saksi pihak perusahaan PT.Timber Dana dalammelakukan penebangan kayu berpedoman pada ketentuan, dimanasetelah pohon ditebang wajib dilakukan penanaman kembali di arealbekas tebangan dengan bibit baru untuk peremajaan
Putus : 21-09-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 212/PID.B/2011/PN.YK
Tanggal 21 September 2011 — FRIDERIKUS JULI YANTORO alias FREDI
9010
  • SAKSI SETYA MEGA BUANA alias Bahwa pertengahan 2010 saksi bertemu' dengansaksi Prihadi Beni Waluyo yang menawarkan 3unit Toyota Avanza warna silver untuk dijualguna peremajaan, kemudian saksi Prihadi Beny2aWaluyo menyerahkan urusan padaterdakwa; Bahwa untuk yang pertama saksi membayar ke terdakwapertama Rp 100.000.000, , kemudian BPKB keluarsaksi membay ar lagi Rp132.000.000, Bahwa untuk jual beli itu ada tanda terima berupakuitansi tertanggal 11 Februari 2010 untuk mobildengan nomor polisi AB 1048
Register : 01-06-2015 — Putus : 29-06-2015 — Upload : 04-09-2020
Putusan PT PALU Nomor 24/PID.TPK/2015/PT PAL
Tanggal 29 Juni 2015 — Pembanding/Terdakwa : RIDHAN MAUDARA, SE.,M.Si
Terbanding/Jaksa Penuntut : IWAN GUSTIAWAN, SH.
7442
  • Surat Keputusan Bupati Banggai tentang penetapan lokasi,kelompok sasaran kegiatan peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasiGernas kakao lingkup dinas Perkebunan Kab. Banggai T.A. 2010;39. Berita acara serah terima pekerjaan pengadaan sambung sampingkakao (entries) TA. 2010 yang ditanda tangani oleh RIDHANMAUDARA, SE, M.Si selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Hi.HERMAN Direktur PT. Mega Laksana Bangun;40. Surat perjanjian kontrak kerja tanggal 13 Juli 2010 yang ditandatangani olen Hi.
    Surat Keputusan Bupati Banggai tentang penetapanlokasi, kelompok sasaran kegiatan peremajaan, rehabilitasi danHalaman 45 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2015/PT PALintensifikasi Gernas kakao lingkup dinas Perkebunan Kab. Banggai T.A.2010;39. Berita acara serah terima pekerjaan pengadaan sambungsamping kakao (entries) TA. 2010 yang ditanda tangani oleh RIDHANMAUDARA, SE, M.Si selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Hi.HERMAN Direktur PT. Mega Laksana Bangun;40.
Register : 17-06-2014 — Putus : 04-11-2014 — Upload : 23-03-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 4 Nopember 2014 — SADARMAN, SE Bin H. SUKUR
9417
  • Bahwa syaratsyarat penseleksian untuk memperoleh sertifikat adalah wewenangPPTK Effendi Malian, syaratsyarat tersebut antara lain : domisili penduduk,petani memiliki lahan dan SPH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;1 A.ROZAK Bin MUSTOPA, di bawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi bekerja di Dinas Perkebunan sebagai staf produksi, tugas saksiantara lain dalam rangka peningkatan produksi tanaman, rehabilitasi tanaman,peremajaan
    selaku ketua Gapoktan (Gabungan kelompok tani);e Bahwa persyaratan tersebut diusulkan ke Bupati untuk ditetapkan berdasarkanSurat Keputusan Bupati tentang penetapan calon peserta revitalisasiperkebunan;Halaman 55 dari 131Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2014/PN.PlgBahwa program revitalisasi perkebunan merupakan program pemerintah pusatmelalui Dinas Perkebunan yang menfasilitasi kelompok untuk meminjam uangke BRI;Bahwa revitalisasi perkebunan adalah untuk meningkatkan produksi perkebunankaret melalui peremajaan
    jabatannya;e Bahwa tahun 2006 saksi sebagai petani dan pedagang karet saksi diajak temanteman untuk berkebun di Desa Lubuk Pauh, dan diajak staf dari DinasPerkebunan bernama Omzan; saksi ikut untuk mendaftar ke Dinas Perkebunankarena saksi sudah membuka kebun di Lubuk Pauh;e Bahwa staf dari Dinas Perkebunan menawarkan akan ada bantuan kebun saat itusaksi sudah menebas dan menebang lahan di Lubuk Pauh; saksi diminta untukmengumpulkan identitas KTP dan KK; untuk ikut revitalisasi pekebunan karet(peremajaan
    terdakwa tidak keberatan;Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa Terdakwa menjadi Pimpinan Cabang PT.BRI (Persero) Tbk sudah 11Tahun dan menjadi Pinca di Lubuk Linggau sejak awal 2006 hingga pertengahanDesember 2008;e Bahwa Kredit revitalisasi Perkebunan awalnya karena adanya Permentan Nomor33 dan Permenkeu Nomor 41;e Bahwa kredit program tujuannya untuk melakukan percepatan dibidangperkebunan melalui perluasan dan peremajaan
    harus ada kemitraanyang strategis entah itu BUMN, entah itu wasta, entah itu Koperasi yang kuatyang menjadi bapak angkat dari petanipetani sedangkan yang Non Kemitraanadalah kelompokkelompok yang sudah ditetapkan tetapi mandiri petani ataukelompok atau koperasi;Bahwa persyaratan kredit yang menjadi kewenangan BRI adalah BRI sebagaipelaksanannya khususnya dananya 100 % dari BRI dalam rangka untukmemberikan percepatan tentang komoditas Sawit, Kakau dan Karet percepatandisana entah itu perluasan, peremajaan
Putus : 20-07-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 20 Juli 2017 — Drs. H. Idrus Efendi, dk
10066
  • Suma Sanggo memberikanPersetujuan Pemberian KPKM kepada BPD Sultra Cabang Kolaka melalui suratNomor 632/Krd.BPD/2001 tanggal 13 September 2001 yang isinya padapokoknya berbunyi "pada prinsipnya Direksi dapat meyetujui pemberian KPKMpada Kantor BPD Sultra Cabang Kolaka dalam rangka Peremajaan KebunKakao dan Pembukaan lahan Baru di Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolakadengan syarat memenuhi ketentuan dan syaratsyarat umum lainnya dalampemberian KPKM" ; Bahwa sebagai realisasi surat Direktur Utama BPD
Register : 11-02-2019 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN MENGGALA Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Mgl
Tanggal 19 Maret 2019 — Pemohon:
MULYONO A.Md Kep Bin SUWARDI
Termohon:
Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq.Kepolisian daerah Lampung Cq.Kepolisian Resor Tulang Bawang
5625
  • Hal tersebut membuktikan bahwa Pemohonmelakukan peremajaan/penggantian pohon karet dengan tanaman baruyaitu Kelapa Sawit berada di wilayah tanah milik keluarga Pemohon yaituSUYITNO, bukan berada di wilayah tanah milik MUSLIM A BAKAR.t.
    dalam persidangan perkara Perdata Nomor14/Pdt.G./2014/PN.Mgl. di Pengadilan Negeri Menggala, tidak seorang saksipun menerangkan MUSLIM A BAKAR/Pelapor pernah menanam pohon karetdi Desa Bawang Sakti Jaya/Bawang Tirto Mulyo, Kecamatan BanjarBaru/Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang :Bahwa tanaman karet berada di lahan perkebunan milik dari SUYITNO/AdikPemohon, dan ditanam oleh keluarga Pemohon/MULYONO;Bahwa selaku pemilik lahan beserta tanaman yang ada di dalamnyaPemohon dan keluarga telah melakukan peremajaan