Bapak Hendri Dyafar KomisarisHalaman 8 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2022/PT BDG13.14.Perihal : Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT Semar KencanaSesuai permintaan ketentuan Pasal 79 ayat (7) UUPT kami meminta agarDireksi Perseroan segera melakukan pemanggilan RUPSLB dalamJangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPSLB tersebut.Bahwa perbuatan Tergugat I melalui surat No.025/LindaSPH/III/2020 telahmelanggar

Memerintahkan Direksi dan Komisaris PT SEMAR KENCANA untukhadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) PT SEMARKENCANA;6. Memberikan ijin kepada Pemohon dan/atau Kuasanya untukmenunjuk Notaris dalam penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham (RUPSLB);7.

dalam isinya meminta pula agar DireksiTergugat Il melaksanakan RUPSLB maka dengan ini Tergugat menyampaikan bahwa itu tidak benar.

Bahwa Judex Factie pada Pengadilan Negeri Cibinong keliru karenamengabaikan/tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan, yaitu mengenai Terbanding (/n casu: Linda Octora) yangdalam penyelenggaraan RUPSLB Terbanding II telah membuatpermohonan RUPSLB yang melanggar ketentuan hukum Pasal 79 ayat 7UU Perseroan Terbatas, sebagaimana Surat PermohonanPenyelenggaraan RUPSLB yang ditujukan kepada Pembanding, namunjustru meminta Direksi Terbanding II (/n casu: Mitra Rahardja) untukmelakukan

Bapak Hendri Djafar KomisarisPerihal : Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT Semar KencanaSesuai permintaan ketentuan Pasal 79 ayat (7) UUPT kami meminta agarDireksi Perseroan segera melakukan pemanggilan RUPSLB dalamJangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPSLB tersebut.Bahwa perbuatan Terbanding melalui Surat No.025/ LindaSPH/III/2020, tanggal 16 Maret 2020 tersebut (vide: Bukti P2 (b))telah melanggar

elektronik antara PENGGUGAT REKONVENSIdengan TERGUGAT REKONVENSI tersebut merupakan suatu tindakanmaupun perbuatan yang sudah melebihi dari suatu pengajuan surattercatat kepada Direksi TERGUGAT II sebagaimana yang diamanatkanketentuan Pasal 79 Ayat 3 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas.Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 telah terjadi RUPSLB PerseroanTERGUGAT Il, dimana pada RUPSLB tersebut PENGGUGATREKONVENSI menjual atau mengalihkan 75.000 (tujuh puluh lima ribu)saham miliknya

,M.Kn (T24/TTI1) padahari dilaksanakan RUPSLB tanggal 23 Mei 2018, Pembanding semulaPenggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi tidak hadir dan RUPSLB PT DabiAir Nusantara dilaksanakan dengan tanpa kehadiran PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi ;Menimbang, bahwa alasan Tergugat Konpensi/ PenggugatRekonpensi dan Tergugat II Konpensi/ Turut Tergugat Rekonpensi tidakadanya panggilan RUPSLB dengan surat tercatat, karena sesuai surat buktiHal.82 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKIT11A sampai dengan T11M yang pada

RUPS atau RUPSLB, maka ketentuan Pasal86 ayat (1) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasyang mensyaratkan RUPS dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari setengahbagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, tidakdapat diterapkan ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka persyaratan kuorumkehadiran dan persetujuan dalam RUPSLB yang menjadi acuan dalamputusan ini adalah sebagaimana Pernyataan Rapat PT Dabi Air NusantaraNomor 10 tanggal 24 Mei 2018 (T24

/ TTI1) ;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalam RUPSLB tanggal 23Mei 2018 kuroum kehadiran pemegang saham tidak melebihi dari jumlah 75%(tujuh puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan denganhak suara, maka hal tersebut adalah tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (1)huruf f dan ayat (3) huruf a Berita Acara Rapat Nomor 56 tanggal 21 April 2015yang menghendaki kuorum kehadiran dalam RUPSLB lebih dari 75% (tujuhpuluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir

Governance) ;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi/Turut Tergugat Rekonpensitelah melaksanakan RUPSLB tanggal 23 Mei 2018 tanpa memenuhi ketentuanKuorom kehadiran dan persetujuan pemegang saham lainnya sebagaimanayang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f dan Pasal 12 ayat (3) huruf aBerita Acara Rapat Nomor 56 tanggal 21 April 2015 yang dibuat dihadapanNotaris Linda Herawati,SH., maka terhadap RUPSLB tersebut haruslahdinyatakan

Karena Tergugat kepemilikan sahamnya di PT.MOLDPIA belum jelas sehingga Tergugat tidak mempunyai kapasitas untukmengajukan permohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) kepada Pengadilan Negeri Bekasi dan jelas hak suaranya tidak sah(tidak mempunyai kapasitas memberikan hak suara);Bahwa oleh karena itu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) yang diadakan di Hotel Horizon yang risalahnya dibuat di NotarisRUSMAN, SH (turut Tergugat Il) Notaris Kota Bekasi cacat hukum dan atautidak sah

No.1542 K/Pdt/2008(RUPSLB) PT. MOLDPIA tanggal 9 Juni 2006 yang dilaksanakan diBusiness Center Room, Hotel Horlson, berdasarkan Penetapan PengadilanNegeri Bekasi Nomor : 52/Pdt.P/2006/ PN.Bks, tertanggal 17 Mei 2000Bekasi sesuai Berita Acara RUPSLB PT. MOLDPIA Nomor 13 tanggal 9 Juni2006 yang dibuat dihadapan Rusman, SH, Notaris di Bekasi, jelas merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam :a. Pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar PT.

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang masihberada di areal pabrik Tergugat Il walaupun sudah diberhentikan secara saholeh RUPSLB PT.

Bahwa tidak benar dan berlebihan sekali pertimbangan hukumMajelis Hakim Tinggi Bandung pada halaman 12 alinea terakhiryang menegaskan bahwa pelaksanaan RUPSLB 9 Juni 2006bertentangan dan tidak sesuai dengan Pasal 73 ayat 4 UU Nomor1 Tahun 1995.Sebab Pemohon Kasasi Ill telah 2 (dua) kali menyampaikanpermintaan RUPSLB PT. MOLDPIA kepada Termohon Kasasitetapi tidak ada tanggapan apapun dari Termohon Kasasi.

Haltersebut dimulai dari permintaan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Pertama yang disampaikan kepadaTermohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 20Februari 2006 dengan agenda Pergantian Direksi Perseroan danpermintaan RUPSLB Kedua, yang telah disampaikan olehPemohon Kasasi Ill (dahulu Tergugat Ill/Terbanding Ill) kepadaTermohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sesuai suratnya padatanggal 2 Maret 2006 dengan Agenda Laporan Keuangan tahun2005.

Pardede 320 saham dan Sariaty Pardede 15 saham ;Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)perseroan PT. J. SURYA SAKTI yang berlangsung tanggal 10Agustus 2009 tersebut dituangkan ke dalam Akta BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.PERUSAHAAN DAGANG JOHNY SURYA SAKTI (PT. J.

., Notaris di Medan (P4), yangmana pembuatan Akta tersebut melanggar hukum karenaRUPSLB berlangsung tanggal 10 Agustus 2009, namun AktaBerita Acara RUPSLB dibuat pada tanggal 11 Agustus 2009.Padahal mengacu pada UndangUndang No. 30 Tahun 2004,secara hukum Akte Berita Acara harus dibuat seketikapada saat RUPSLB berlangsung dan harus puladihadiri/disaksikan oleh Notaris yang bersangkutan ;Halaman 11 dari 71 halaman Putusan Nomor77/G/2010/PTUNJKT.10.11.12.13.Bahwa RUPSLB tanggal 10 Agustus 2009 tersebut

Dan dalam AktaBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. PERUSAHAAN DAGANG JOHNY SURYA SAKTI(PT. J. SURYA SAKTI), tanggal 11 Agustus 2009 yangdibuat dihadapan ERICKSON NAPITUPULU, S.H.disebutkan bahwa Rapat dibuka oleh Komisaris Utamayaitu. Drs. Rudolf M.

Pardede, sedangkan PENGGUGATmendalilkan bahwa RUPSLB tanggal 10 Agustus 2009tersebut jelas jelas hanya dihadiri oleh 8(delapan)orang pemegang saham yang notabene merupakanrepresentatif 165 kepemilikan saham dari 500 sahamperseroan.

Dan dalam AktaBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. PERUSAHAAN DAGANG JOHNY SURYA SAKTI (PT. J. SURYASAKTI), tanggal 11 Agustus 2009 yang dibuat dihadapanERICKSON NAPITUPULU, S.H. disebutkan bahwa Rapat dibukaoleh Komisaris Utama yaitu) Drs. Rudolf M. Pardede, olehPENGGUGAT didalilkan bahwa Penggugat sebagai PresidenKomisaris dan RUPSLB PT. PERUSAHAAN DAGANG JOHNY SURYASAKTI (PT. J.

l 19September 2008 iBahwa meski Tergugat telah mengetahui bahwaPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor283/Pdt.P/2006/ PN.JKT.Bar, tanggal 07 Agustus2006 yang menjadi dasar RUPSLB tanggal 25 Agustus2006, namun Tergugat melalui suratnya tanggal 16Juni 2011 perihal : PT.

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT46Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaandengan tidak berwenang secara absolut berdasarkanketentuan hukum formal (acara) yaitu) dalam hal initidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta mengadili perkara yang diajukan PENGGUGATyang pada dasarnya mempermasalahkan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT IDOLA TUNGGAL yangtelah dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Augustin BeatriceSuyanto, SH. dan RUPS LB yang dituangkan dalam AktaBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. IDOLA TUNGGAL tanggal 10 Juli 2008Nomor 25 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny.Augustin Beatrice Suyanto, SH. yang menurutPENGGUGAT merupakan RUPS LB yang cacat hukum karena.dasarhukum yang menjadi dasar RUPS LB tersebut yaitu. penetapanPengadilan Negeri Jakarta BaratNomor: 283/Pdt.P/2006/PN.

Augustin BeatriceSuyanto, SH. dan Akta Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. IDOLATUNGGAL tanggal 10 Juli 2008 Nomor 25 yang dibuatoleh dan dihadapan Ny. Augustin Beatrice Suyanto,SH. sehingga TERGUGAT harus mencabut dan ataumembatalkan Surat Penerimaan Laporan Akta PerubahanAnggaran Dasar PT. IDOLA TUNGGAL No.

Augustin Beatrice Suyanto, SH. dan Akta Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. IDOLATUNGGAL tanggal 10 Juli 2008 nomor 25 yang dibuat olehdan dihadapan Ny.

Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan danmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

PuteraGriya Sentosa berkedudukan di Surakarta sesuai ketentuan dalam UndangUndang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan atau Anggaran Dasar perseroan danpenetapan ini, dengan syarat : Bentuk RUPS; Yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Jangka waktu pemanggilan RUPSLB pertama: dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh)hari terhitung sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri Surakarta.Mata acara rapat atau Agenda rapat adalah untuk membicarakan dan memutuskanperubahan susunan Direksi

Kuorum kehadiran pemegang saham ketiga untuk RUPSLB adalah sebanyak 2 (satuperdua) atau 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlan pemegang saham yangditempatkan dan telah disetor penuh dan syarat sahnya keputusan untuk RUPSLBketiga adalah jika disetujui lebih dan 2 (satu perdua) atau lebih dan 50 % (lima puluhperseratus) dan jumlah pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB.

PGS hadir dalam RUPSLB yangdiselenggarakan oleh PEMOHON.a. Memerintahkan Direksi PT. Putera Griya Sentosa yaitu Termohon dan Termohon Ildan atau Dewan Komisaris PT. Putera Gniya Sentosa yaitu temrohon Ill untuk hadirdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Para Pemohon Kasasisangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbanganpertimbangan hukumoleh Ketua Pengadilan Negeni Surakarta yang membenikan ijin kepada TermohonKasasi/Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan dan Penyelenggaraan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

.- (750 lembar saham) adalah 75 % dimiliki Deddy Gunadi (yang wafat pada tanggal 28 Oktober 2019 karena sakit) untuk melakukan RUPS LB dengan agenda RUPSLB yaitu :

Pengumuman Tertanggal 5 November 2014 yang akandilaksanakan RUPSLB tertanggal 24 November 2014dengan agenda :eMemberikan Persetujuaan Pengoperan HakHak atasSaham dalam Perseroan;eMemutuskan HalHal lain yang dianggap perlu bagiPerseroan ;4.1. Pengumuman Tanggal 11 Februari 2015 untukdilaksanakan RUPSLB tertanggal 3 Maret 2015, denganAgenda :e Perubahan Anggota Direksi dan Dewan KomisarisPerseroan ;5.6.e Memutuskan HalHal lain yang dianggap perlu bagiPerseroan ;4.1.

Nomor : 01 tanggal 4 Mei2015 yang menyatakan bahwa RUPSLB tertanggal Tertanggal 24November 2014; 3 Maret 2014 dan 27 April 2015 tersebut hanyadihadiri 13.625 (Tiga Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima)Saham yang merupakan 54,5 % (Lima Puluh Empat Koma LimaPersen) dari seluruh Saham yang telah ditempatkan dalamPerseroan;10.11.Berdasarkan Dasar Hukum dan Fakta Hukum tersebut di atas,maka RUPSLB yang diselenggarakan oleh Perseroan PT.

Pemanggilan RUPSLB tidak dilakukan dengan Surat Tercatatkepada Penggugat (Pemegang Saham) dan Penggugat II;b.

Sejak tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT Singatin Samudra Miningyang diadakan pada tanggal 27 April 2015 sebagaimanaternyata dalam Berita Acara RUPSLB PT SingatinSamudra Mining dan dinyatakan pada Akta No. 1, tanggal4 Mei 2015, dibuat dihadapan Notaris MuhammadUkasyah, Notaris di Pangkal Pinang;4. Bahwa, berdasarkan uraian diatas adalah sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku apabila disimpulkan No.

Singatin Samudra Mining yakni PT Gusti Megah pada daftarperseroan dan sejak tanggal ditutupnya Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT Singatin Samudra Mining yangdiadakan pada tanggal 27 April 2015 sebagaimana ternyata dalamBerita Acara RUPSLB PT Singatin Samudra Mining dan dinyatakanpada Akta No. 1, tanggal 4 Mei 2015, dibuat dihnadapan NotarisMuhammad Ukasyah, Notaris di Pangkal Pinang;2. Gugatan Telah Kadaluarsa;a.

Bahwa seharusnva yang tepatmelakukan gugatan dan meminta bahwa RUPSLB tersebut ilegal dan tidaksah adalah para pemegang saham.

SHOFWAN SUMBAHAN,SE dalam jabatannyaselaku Direktur perseroan;Yang kemudian dituangkan dalam suatu Akta Notaris Nomor 06 yang dibuatdihadapan Notaris ISRIN NAWAWI, berdasarkan RUPSLB dan ataspermintaan dari Pemegang Saham atau dari Komisaris sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 79 (2) huruf adan b UU PT. Nomor 40 Tahun 2007Jo berdasarkan RUPSLB Pasal 19 Akta No : 06 yang dibuat dihadapanNotaris SYAHIRUL ALIM, SH. MH.

Shofwan Sumbahan, S.E., dalam jabatannya selakuDirektur perseroan;Yang kemudian dituangkan dalam suatu Akta Notaris Nomor 06 yangdibuat dihadapan Notaris ISRIN NAWAW1, berdasarkan RUPSLB dan ataspermintaan dari Pemegang Saham atau dari Komisaris sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 79 (2) huruf adan b UU PT. Nomor 40 Tahun 2007Jo berdasarkan RUPSLB Pasal 19 Akta No : 06 yang dibuat dihadapanNotaris SYAHIRUL ALIM, SH. MH.

Dengan demikian, undangan tersebut menjadi tidaksah dan dianggap tidak pernah ada;Bahwa RUPSLB tanggal 07 Desember 2011 yang diadakan oleh TermohonKasasi I, II dan Ill adalah RUPSLB yang illegal (tidak sah) sehingga bataldemi hukum dan harus dianggap tidak pernah ada karena halhal sebagaiberikut:Hal. 22 dari 25 Hal.

Kolingkas yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.Kolingkas yaitu Termohon Kasasi II/ Terbanding II/ Tergugat Il untukmeminta diadakan RUPSLB tentang pembubaran dan pemberhentiankepengurusan PT. Kolingkas sebagaimana Akta Nomor 80 (T.13) dansurat dari Termohon Kasasi Il/Terbanding II/Tergugat II tertanggal 0Desember 2011 yang ditujukan kepada Komisaris PT. Kolingkas untukmeminta diadakan RUPSLB.

RSHdJ),beralamat di Jalan Raya Pondok Gede, JakartaTimur, suatu) badan hukum Indonesia,didirikan berdasarkan Anggaran Dasar AktaNomor : 71, tanggal 17 September 2004,terakhir dirubah berdasarkan Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. RSHJ Akta Nomor : 09 tanggal 29 Maret2008, dalam hal ini diwakili oleh dr.SUPRIJANTO RIJADI, MPA, PhD, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Direktur Utama PerseroanTerbatas PT.

Dengan Keputusan Tergugat maka Tergugat telah secarasepihak mengesampingkan Berita Acara RUPSLB PenggugatNo. 09 tanggal 22 Maret 2008 yang dilaksanakan sesuaiketentuan UU yaitu Anggaran Dasar Akta PendirianPenggugat ;.

Berdasarkan Risalah/Notulen RUPSLB Penggugat yangdiadakan oleh Pemda DKI Jakarta pada hari yang sama,sabtu, tanggal 22 Maret 2008 di Hotel Gran Melia, Jl.HR. Rasuna Said Jakarta Selatan, RUPSLB ini didasarkanpada Penetapan PN. Jakarta Timur No.03/Pdt.P/RUPS/2007/ PN.Jkt.Tim tanggal 3 Maret 2008atas permohonan dari Pemda DKkKI Jakarta ;Bahwa Penetapan PN.

Reg93/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst ; Hasil RUPSLB oleh Pemda DKI Jakarta yaitu) mengangkat20 Direktur Utama : dr. Salimar Salim, MaRS; Komisaris : R.S.

Moeseno :Bahwa RUPSLB oleh Pemda DKI Jakarta adalah merupakanNotulen sehingga pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2008tidak mungkin didaftarkan pada Tergugat karena harusdibuatkan terlebih dahulu) Akta Pernyataan KeputusanRapat oleh Notaris dalam hal ini Rumonda Kesuma Lubis,SH; Bahwa Pemda DKI Jakarta tidak sepenuhnya melaksanakanPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta TimurNo.03/Pdt.P/RUPS/2008/PN.Jkt.Tim. tanggal 3 Maret 2008khususnya diktum angka 2 huruf f yang berbunyi : Ketua Rapat adalah Komisaris

Weilingselaku Direktur selama kurun waktu 8 (delapan) tahun dengan harapandapat meningkatkan kinerja secara professional dalam berbagai upayaupaya bisnis ditengah ketatnya persaingan usaha;Bahwa kemudian pada tanggal 26 Januari 2011 Penggugat mendapatkanundangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Weiling di Hotel Ciputra, namun sesampainya di hotel Ciputra hanyaTergugat VI dan Penggugat yang hadir dan RUPSLB urung dilaksanakan;4.

Bahwa Penggugat mendapat undangan RUPSLB di Kantor Turut Tergugat IIpada tanggal 31 Juli 2012, tanggal 3 September 2012 dan 14 September2012 namun dari ketiga undangan tersebut para pemegang saham lainnyatidak hadir hanya Penggugat saja yang hadir dan dengan tanpadilaksanakan RUPSLB pada tanggaltanggal tersebut tibatiba Penggugatdipaksa untuk menanda tangani Risalah RUPSLB dan Penggugat tidak maumenandatanganinya;6.

Bahwa Tergugat II dan Tergugat V, menolak dalil Penggugat posita angka 3 dan4, karena RUPSLB dalam panggilan di Hotel Ciputra Semarang adalahRUPSLB Lanjutan, yang sebelumnya telah dilaksanakan di Lokasi Pabrik /Perusahaan PT.

WEILING, keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut, telah sah danmengikat.. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi telah diberhentikan dengan hormatmelalui RUPSLB tersebut maka Tergugat Rekonpensi tidak lagi berhakmenempati pabrik yang terletak di Kawasan Industri Wijaya Kusuma, komplekkawasan Berikat Rukti Bawana blok B No. 18, 31.

Utama PT.Wei Ling dengan Tergugat VIII dimana sesuairisalah RUPSLB dalam akte 42/2011 hal tersebut merupakan yang diamanatkankepada Direktur sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sahmenurut hukum ;Menimbang, bahwa mengenai bukti P.13 berupa perbedaan tanda tanganXu Jun dalam risalah RUPSLB PT.Wei Ling yang dibuat Notaris KiagusDaud,SH.MKn dan Akta Jual Beli No.62 dan No.64 Akta Notaris Astuti Amirin, SH49dimana Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut harus dibuktikandalam

tersebut dan melakukan panggilan kedua kepadaPenggugat untuk hadir dalam RUPSLB kedua.Bahwa dalam RUPSLB pada tanggal 20 Agustus 2018 jugaterdapat acara peralihan saham dan penggantian saham berdasarkanHalaman 8 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2020/PN Sakpasal 56 undangundang nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroanterbatas berbunyi :(1). pemindahan hak atas saham dilakukan dengan aktapemindahan hak(2).

, memverifikasi secara cermat data subyek dan obyekpenghadap.11.Bahwa kemudian Tergugat menyelenggarakan RUPSLB ( Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa ) dengan acara rapat merubah anggarandasar perseroan dan berita acara rapat tersebut dibuatkan Akta Notaris no12 tanggal 12 November 2019 yang dibuat oleh Tergugat III .Bahwa karena RUPSLB sebelumnya yaitu tanggal 20 Agustus 2018dinyatakan tidak sah/batal demi hukum, maka sudah sewajarnya RUPSLBtanggal 12 November 2019 juga dikatakan tidak sah/batal

hukum mengikatbagi Penggugat berikut segala akibat hukum yang ditimbulkan dari RUPSLBtanggal 20 Agustus 2018 tersebut termasuk RUPSLB tanggal 19 November2019 juga batal demi hukum/tidak sah.Dengan telah dinyatakan RUPSLBtanggal 20 Agustus 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, makamenghukum para Tergugat untuk mengembalikan posisi Penggugat sepertikeadaan semula sebelum adanya RUPSLB tanggal 20 Agustus 2018.Bahwa menurut ketentuan pasal 1365 KUHPerdata terhadap tiap PerbuatanMelawan Hukum

Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukumtetap Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB )para Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2018 berikut Akta Notaris yangdibuat yaitu akta no 72 tanggal 31 Agustus 2018. Dan menyatakan tidaksah RUPSLB tanggal 12 November 2019 yang dicatatkan di dalam AktaNotaris No.12 tanggal 12 November 2019..

Bahwa baik di dalam posita gugatan maupun petitumnya Penggugatmeminta agar RUPSLB tanggal 20 Agustus 2010 dan Akta NotarisNomor : 72 tanggal 31 Agustus 2018 dibatalkan;b.

VIKRI ABADIGROUP pemberhentian Yosep Faizal dalam jabatannya sebagai direkturV perseroan, Deni Yohanes, SH, Notaris di Bengkulu1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Nomor : 04 tanggal 01 Maret 2016Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

VIKRI ABADI GROUP persetujuanmengangkat pengurus atau anggota Dewan Direksi Perseroan,berikutnya yaitu Tuan Gunawan, yang akan disebut dalam jabatannyasebagai Direktur VI, Deni Yohanes, SH, Notaris di Bengkulu.1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Nomor : 04 tanggal 01 Maret 2016Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

Vikri Abadi Group nomor:33.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akta Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan TerbatasPT.

dalam jabatannya sebagai Direktur VI, Deni Yohanes, SH,Notaris di Bengkulu.52) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Nomor : 147 tanggal 25 April2016 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT VIKRI ABADIGROUP persetujuan mengangkat pengurus atau anggota DewanDireksi Perseroan Berikutnya yaitu Tuan M.

, SH, Notaris diBengkulu.52)1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Nomor : 147 tanggal 25 April 2016Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT VIKRI ABADI GROUPHal. 39 dari 45 hal Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PT BGL.persetujuan mengangkat pengurus atau anggota Dewan DireksiPerseroan Berikutnya yaitu Tuan M.

Bahwa pada awal tahun 2012 terdapat "wacana pengunduran diridewan direksi dan komisaris dan disepakati bersama akanmenempatkan orangorang baru yaitu Melania M Siswaningsih, DewiSusilowati, Misbahilah dan Janticka Satriana sebagai pengelolaperseroan, selanjutnya Tergugat , pada tanggal 19 Maret 2012memberikan undangan Rapat unum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) kepada Penggugat untuk hadir pada RUPSLB yangdiselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2012 dengan agenda :1).

Panca Guna Teknik sesuai dengan Akta RUPSLB PT.Panca Guna Teknik No.12 tertanggal 25 Juni 2008, maka ParaTergugat mensomir PENGGUGAT untuk membuktikan dalilnyaapakah Akta Nomor 12 Tanggal 25 Juni 2008 yang dijadikan dasarGugatan tersebut masih berlaku sah atau tidak.

) kepada Penggugat untuk hadir pada RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2012 denganagenda :1) Administrasi dan Pembukuan Perusahaan2) Operasional PerusahaanSesuai dengan agenda tersebut pada saat RUPSLB membahastertibnya administrasi dan pembukuan perusahaan dan untukkelancaran operasional perusahaan akan dilakukan pengunduran diri219.29.3Dewan Direksi dan Komisaris yang selanjutnya mengangkat orangorang baru sebagai pengelola perseroanHurufb Angkat 7pahwa setelah mendapatkan dan membaca

Panca Guna Teknik, sehingga Tergugat Rekonpensimasih meminta untuk segera diadakan RUPSLB (Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa) dengan agenda susunan Pengurus Perseroan yangbaru dan susunan Pemegang Saham yang baru terhadap PT. Panca GunaTeknik (melalui Surat dari Kuasa Hukum Tergugat Rekonpensi Nomor :023/SP/OG&P/IV/2014 tertanggal 24 April 2014 Perihal PermohonanPenyelenggaraan RUPSLB PT.

Surat No.023/SP/OG&P/IV/2014, tanggal 24 April 2014, Perihal : PermohonanPenyelenggaraan RUPSLB PT. PANCA GUNA TEKNIK dan (2). Surat No.05/SP/OG&P/V1V/2014, tanggal 10 Juli 2014, Perihal : Permohonan ke Il ;P11 berupa Surat No. : 023/LKBHWD/JKT1/VII/14, tanggal 30 Agustus2014, perihal Tanggapan atas Surat Rekan : (1). Surat No.023/SP/OG&P/IV/2014, tanggal 24 April 2014, Perihal : PermohonanPenyelenggaraan RUPSLB PT. PANCA GUNA TEKNIK dan (2).

Haryo Bimo Arianto agar tidak melaksanakanpelaksanaan RUPSLB Perseroan PT.

Putusan Nomor 556 K/TUN/2017Perseroan untuk tidak melaksanakan RUPSLB dimaksud, denganmelayangkan: Surat Nomor 003/SOM/FEP/IV/2016 tertanggal 26 April 2016tentang Somasi atas penundaan pelaksanaan RUPSLB kepadaSdri. Yannie; dan Surat Nomor 004/SOM/FEP/IV/2016 tertanggal 26 April 2016tentang Somasi atas penundaan pelaksanaan RUPSLB kepadaSdr.

Bank KEB Hana Indonesia;Bahwa dalam penyelenggaraan RUPSLB yang dilaksanakan Sdr.Haryo Bimo Arianto, Sdr. Reginald Rorimpandey, Sdri. Yannie danSdr.

itu sebelum jauh pelaksanaan RUPSLB Penggugattelah mensomasi Sdr.

dengan melampirkan faktafakta dan buktibukti hukum.Disamping itu sebelum jauh pelaksanaan RUPSLB PemohonHalaman 60 dari 68 halaman.

Yos Sudarso No. 1 Kota Surakarta, dimanaPenggugat diberhentikan secara tidak sah, sewenangwenang, dan melawan hukum olehTergugat dan Tergugat II, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tertanggal01 Oktober 2015 yang dilaksanakan di Kantor PT BPR Central International di Jl.Yos Sudarso No. 1 Kota Surakarta.3.

Bahwa pelaksanaan RUPSLB tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat (2)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mengaturbahwa Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud padaayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalamRUPS.9.

Oleh karenanya,terbukti alasan pemberhentian terhadap Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalahtidak benar dan sangat merugikan Penggugat.14.Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat Il sebagai pemegang sahamPT BPR Central International sangat bertentangan dengan Pasal 105 ayat(2) Undang Undangnomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena Penggugat tidak pernahmenyampaikan pembelaan dirinya dalam RUPSLB, sedangkan Tergugat dan Tergugat Ildalam RUPSLB tersebut yang diselenggarakan

Sehingga jelas, pengambilan keputusan tersebut merupakan tindakankesewenang wenangan dari Tergugat dan Tergugat II, dengan demikian RUPSLB tanggal 01Oktober 2015 yang dihadiri oleh Para Tergugat adalah cacat hukum.

YosSudarso No. 1 Kota Surakarta, berdasarkan Akta No. 30 Pernyataan Keputusan Rapat tanggal8 Januari 2013 yang dibuat oleh Notaris Ina Megahwati, S,H., Notaris di kota Surakarta ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca RUPSLB yang telah dituangkandalam Akte No.1 Pernyataan Keputusan Rapat PT BPR Central Internasional (Bukti P5 yangidentik dengan bukti T2 PT) ternyata RUPSLB dilakukan oleh Para Tergugat selakuPengurus/Organ Badan Hukum yaitu PT BPR Central Internasional dan bukan selakupribadi

Mawar TaxiKalimantan.Menyatakan tindakan para Tergugat yang telah memecat/memberhentikanPenggugat dari Jabatan dan kedudukan selaku Direktur tersebut melaluiRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 7September 2002 adalah sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dengan segala akibat hukumnya.Menyatakan batal dan tidak memiliki ketentuan hukum Notulen Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 7 September 2002No. 081/RUPSLB/MTK/IX/2002 maupun Akta pernyataan

Mawar TaxiKalimantan.Menyatakan tindakan para Tergugat yang telah memecat/memberhentikanPenggugat dari jabatan dan kedudukan selaku Direktur tersebut melalui RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 7 September 2002adalah sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dengansegala akibat hukumnya .Menyatakan batal dan tidak memiliki ketentuan hukum Notulen Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 7 September 2002 No.081/RUPSLB/MTK/IX/2002 maupun Akta pernyataan

Mawar Taxi Kalimantantentang pemberitahuan Abdul Rahim Muhammad yang dilegalisir PaniteraPengadilan Negeri Balikpapan ;1(satu) bundel foto kopi salinan putusan MARI yang dilegalisir Nomor : 975K/Pdt/2007 tertanggal 11 September 2008 ;Surat Keputusan Pemberhentian (SMT) No. 72 tanggal 14 September2002 ;1(satu) buah Akte Pernyataan Keputusan RUPSLB No: 081/RUPSLB/MTK/IX/2002 tanggal 7 September 2002 ;Surat Penunjukan Gesta Padang, SH dan Henny A.

Rasyid Umar, SH Notaris PPAT di Balikpapan adalahsah dan berharga ;e Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas 500 lembar sahambemilai nominal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada PT.Mawar Taxi Kalimantan ;e Menyatakan tindakan para Tergugat yang telah memecat /memberhentikan Penggugat dari Jabatan dan kedudukannya selakuDirektur tersebut melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) tanggal 7 September 2002 adalah sebagai perbuatanmelawan hukum ( onrechtmatige daad ) dengan

Amin Kadir yang telah memecat memperhentikan korban dari Jabatandan kedudukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dengan segala akibat hukumnya.Bahwa temyata dalam putusan Kasasi saksi korban (Abdul RahimMuhammad), jelas perbuatan para Tergugat, termasuk Terdakwa Hj.Rosita AK Binti Amin Kadir yang telah memecat / memberhentikan korbandari Jabatan dan kedudukannya selaku Direktur tersebut melalui RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 7 September2002 adalah

Yani bypass Rawamangun Jakarta Timur baru dimulai tahun 1978,sehingga jelas adalah tidak benar dan merupakan suatu keterangan palsusebagaimana dikemukakan oleh Tergugat Ivan Doli Gultom yang bertindakuntuk dan atas nama Perseroan selaku Direktur Utama dalampermohonannya tanggal 21 Juli 2011 yang disampaikan kepada KetuaPengadilan Negeri Jakarta Timur dengan maksud untuk memohonPenetapan RUPSLB Ketiga;Bahwa PT President Taksi adalah suatu perseroan terbatas yangberbentuk badan hukum milik sejumlah

Yani tersebutbaru ditempati pada tahun 1978; Bahwa Tergugat mengajukan Permohonan ke Pengadilan NegeriJakarta Timur untuk menetapkan jumlah kuorum RUPSLB Ketigasebesar 5 persen dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkanyang mempunyai hak suara yang sah, dengan acara RUPSLB Ketigauntuk pengisian jabatan yang lowong, padahal sejak tanggal 26 Oktober2008 s/d tanggal 21 Juli 2011 PT.

President Taksi sudah tidak adapengurusnya, sehingga Permohonan RUPSLB Ketiga untuk pengisianjabatan yang lowong adalah suatu keterangan palsu;6.

mereka mengadakan RUPSLB Ketiga pada tanggal 12Oktober 2011 selain acara yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri JakartaTimur juga mengukuhkan jabatan mereka terhitung 2011 s/d 2016.

President Taksi (Penggugat beserta pemegangsaham lainnya) untuk menyelenggarakan RUPSLB sekaligus melakukanpemilinan Pengurus PT.

AGRICON, yang kemudian Direksi menindaklanjutinyadengan memberitahukan kepada para pemegang saham lainnya, sehinggapada akhirnya dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) pada tanggal 28 September 2001 yang telah sah berdasarkan Pasal19, 20, 21, 22 Anggaran Dasar PT. Agricon tahun 1998. Hal mana hasil RUPSLBtersebut sebagaimana diuraikan dalam NOTULEN RUPSLB PT. AGRICON dankemudian dituangkan dalam Akta Nomor :13 tanggal 5 November 2001 yangdibuat oleh dan dihadapan Ny.

Maka dengan diselenggarakannyaRUPS Tahunan/RUPSLB, dengan demikian segala keberatan yangdisampaikan/diajukan oleh Tn. Mustafa Madjidi dan/atau Tergugat II telahselesai dan tidak ada permasalahan lagi, yaitu. antara lain dengandiputuskannya salah satu hasil RUPSLB dimaksud yaitu "Meminta kesediaanSdr. Haerul Bengardi (in casu, Tergugat I) menawarkan (jual) dengan suratkepada Sdr. Mustafa Madjidi secara pribadi 6 (enam) saham PT. Agricon yangdiperoleh dari Sdr. Thomas Budiono.

;Bahwa menindaklanjuti hasil RUPS Tahunan/RUPSLB tersebut, padatanggal 2 Juli 2002, Tergugat membuat dan mengirimkan surat penawaranpenjualan atas 6 saham miliknya kepada Tn. H. Mustafa Madjidi sekaligusmeminta agar transaksi jual beli saham tersebut dapat dilakukan dalam waktusecepatnya.

Mustafa Madjidi/ayah Tergugat IItelah gugur/batal demi hukum dengan sendirinya sehingga demikian jumlahsaham yang dimiliki oleh Tergugat tetap sah demi hukum sebanyak 24 lembarsaham atau dalam arti lain komposisi pemilik/oemegang saham perseroanmasih tetap sebagaimana komposisi saham hasil RUPSLB tanggal 28September 2001.

Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. AGRICON tanggal 28 September2001 berikut seluruh hasil sebagaimana disebutkan dalam Notulensi RUPSLBtanggal 28 September 2001 ;4. Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum Akta PernyataanKeputusan Rapat Nomor :13 tanggal 5 November 2001 yang dibuat oleh dandihadapan Ny. Lanny Hartono, Notaris di Bogor ;5.

Oleh karena maksud diselenggarakannya RUPSLB tersebut adalahuntuk kelangsungan hidup dan kemajuan Perseroan, lagipula RUPSLB tersebuttidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UndangUndangNomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka RUPSLB yangdiselenggarakan PARA PEMOHON KASASI adalah sah..

Walaupun RUPSLB Pertama dan RUPSLB Kedua tidak mencapaikuorum, RUPSLB tersebut diselenggarakan sesuai dengan mekanisme danprosedur yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan UU Nomor 1Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka RUPSLB tersebut adalah sahmenurut hukum..

Trk tanggal 27 September 2006 tentangPenetapan syarat kuorum PT Gusher Tarakan yang amarnya antara lain: Menetapkan RUPSLB PT.Gusher Tarakan yang Pertama tanggal 11 Agustus2006 dari RUPSLB Kedua tanggal 30 Agustus 2006, telah diselenggarakansecara sah: Menetapkan syarat kuorum RUPSLB PT Gusher Tarakan yakni dengandihadiri minimal 175 saham dari seluruh jumlah saham: Menetapkan putusan RUPSLB sah apabila disetujui oleh minimal % (satuperdua) dari seluruh saham yang hadir.Menimbang, bahwa dari bukti

Trk,Tertanggal 06 September 2006, perihal Permohonan Penentuan Kourum RUPSLB PT.

Trk, Tertanggal 06 September 2006, perihalPermohonan Penentuan Kourum RUPSLB PT.