BAHTIAR Als TIAR Bin SAMSUL BAHRI diatur dan diancam pidanadalam Pasal 286 KUHPidana; seeneeeneees nner ies staat SOS TEESE ; Menimbang, bahwa dalam upaya membuktkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukansaksisaksi yang kemudian dibawah sumpah saksisaksi tersebut memberikan keterangan yang padapokonya seperti tercatat dalam Berita acara persidangan ini yaitu:1. Saksi YULITA Als YULI Bint ASEM (Alm);2. Saksi NOVIANA Als VIVI Binti SEMAUN;3. Saksi TAMSIR Bin DAIM;4. Ahli dr.

., yang berbunyi :Opt fe cleat Lig Ligh est LS alas gf aay gf slag olg:ld staat Jehdd V tye Gl jlad alt ait slab we dit cay Sym gl Sp feted ye Uysrailh sylh 2S ab glArtinya : Dan Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda; Tidak ada dari anakyang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kKedua orangtuanya yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau Majusi, sepertibinatang yang tidak cacat berprodoksi, apakah kamu temukan anakketurunannyanya cacat?

Melanggar Staat Bleaad 1833 Tentang Hak atas Tanah Ulayat danTanah Marga Nuban dalam Kresidenan dan Kewedanaan BatangHari Nuban Dan Sukaraja Nuban, Kabupaten Lampung Timur ;d. Melanggar Asasasas umum pemerintahan yang baik, yaitu asasKepastian Hukum dan asas Motivasi, asas bertindak Cermat danTeliti.

Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan PasarPemerintah Kota Metro Nomor:973/36/D11/04/2013 Tanggal 25Januari adalah tidak sah dan harus dibatalkan karena melanggarUndang Undang Nomor. 5 Tahun 1992 TENTANG BENDA DANCAGAR BUDAYA, DAN MELANGGAR STAAT BLEAAD 1833TENTANG HAK ATAS TANAH ULAYAT DAN TANAH MARGANUBAN DALAM KERESIDENAN BATANG HARI NUBAN DANSUKA RAJA NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR ;Berdasarkan segala alasan yang telah diuraikan diatas maka parapenggugat memohon kepada PENGADILAN

langsung kewenangan PTUN.Untuk mendapatkan pengertian keadaan bahaya, Pengadilan akan merujukpada uraian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:8/PUUXII/2014, tanggal 30 November 2015 yang mana pada bagian paragraph3.10 uraian pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi telah memberikanHalaman 53 dari 62 halaman Putusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.SRGbatasan pengertian keadaan bahaya sebagaimana yang pada pokoknya teruraisebagai berikut:di dalam naskah komprehensif perubahan UUD 1945 disebutkanbahwa Staat

Padazaman Belanda berlaku ordonansi Regeling op de Staat van oorlogen van beleg (Staatblad No. 582) yang mencakup konsep Staat vanOorlog/negara dalam keadaan perang....

Ast, konsep Staat van beleg ini kemudian diteriemahkan menjadinegara dalam keadaan bahaya.Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendapatkan pengertiankeadaan luar biasa yang membahayakan dalam Pasal 49 UndangUndangPeratun, Pengadilan akan membandingkan dengan konsep padanannya yangterdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 TentangPenanggulangan Wabah Penyakit Menular dan UndangUndang Nomor 6 Tahun2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

No. 12/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKSBupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2015;PENDAHULUANNegara kita adalah negara hukum (recht staat) bukan negara kekuasaan (macht staat). Olehkarena itu, berkenaan dengan pelaksanaan pemilukada, demokrasi yang sedang dan akanterus berlangsung melalui pemilukada, penyelenggara pemilukada wajib hukumnyamentaati aturan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentusaja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah(Presumption of Innocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkandirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (Recht Staat

Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PA.Mtpperkawinan mereka, padahal para Pemohon sangat memerlukan Kutipan AktaNikah tersebut, yang nantinya sangat berguna bagi para Pemohon untukkedepannya;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II selama ini telah hidupberumah tangga sebagai pasangan suami isteri secara nyata lebih kurang 40(empat puluh) tahun, dan hidup bersosialisasi dengan masyarakat, dan olehmasyarakat dianggap sebagai pasangan suami isteri yang sah (mits er eenuiterlijkk bezit van den huwelijken staat

terdaftar sehingga tidak ada kepastian hukum terhadapperkawinan mereka, padahal para Pemohon sangat memerlukan Kutipan AktaNikah tersebut, yang nantinya sangat berguna bagi para Pemohon untukkedepannya;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II selama ini telah hidupberumah tangga sebagai pasangan suami isteri secara nyata lebih kurang 10tahun, dan hidup bersosialisasi dengan masyarakat, dan oleh masyarakatdianggap sebagai pasangan suami isteri yang sah (mits er een uilterlijk bezitvan den huwelijken staat

Penetapan Pengesahan Nikah Nomor 0061/Pdt.P/2017/PA Mtpeen uilterlijk bezit van den huwelijken staat aanwezig Zij), maka adanyaperkawinan dapat dibuktikan dengan alat bukti seperti saksisaksi danpersangkaanpersangkaan (vermoeden).

., yang berbunyi :Opt fe cleat Lig Ligh est LS alas gf aay gf slag olg:ld staat Jehdd V tye Gl jlad alt ait slab we dit cay Sym gl Sp feted ye Uysrailh sylh 2S ab glArtinya : Dan Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda; Tidak ada dari anakyang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kedua orangtuanya yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau Majusi, sepertibinatang yang tidak cacat berprodoksi, apakah kamu temukan anakketurunannyanya cacat?

sekitar paling rendah seluas 20% ( dua puluh persen)dari total luas areal kebun yang dii usahakan oleh perusahaan junctoSURAT EDARAN dari Tergugat SURAT EDARAN NO.2 /SE/XII/20012pasal 5 poin a,b, dan c Tentang Persyaratan Membangun Kebun UntukMasyarakat Sekitar ( Kebun Plasma ) Dan Melaksanakan TanggungJawab Sosial (Corporate Social Responsibility) Serta Legalisir DokumenPermohonan Pelayanan Pertanahan;12.Bahwa dengan perlakuan deskriminatif tersebut maka fungsi negarasebagai Negara hukum( rech staat

) menjadi berjalan tidak baiksehingga berlaku Negara (maach staat ) atau negara berdasarkankekuasaan belaka sehingga tidak adakepastian hukum (Lex Certa).Seharusnya dapat di pahami adanya prinsip lex certa mengharuskansuatu aturan hukum berlaku mengikat secara tegas karena tidak adakeraguraguan dalam pemberlakuannya;13.Dengan demikian Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulakan perbuatan Tergugat dengan mengeluarkan serat keputusanObjek Sengketa surat keputusan Nomor 90/HGU/BPN RI/2013

Putusan Nomor 120 PK/TUN/201712.13.Responsibility) Serta Legalisir Dokumen Permohonan PelayananPertanahan;Bahwa dengan perlakuan deskriminatif tersebut maka fungsi negarasebagai Negara hukum (rech staat) menjadi berjalan tidak baik sehinggaberlaku Negara (maach staat) atau negara berdasarkan kekuasaan belakasehingga tidak ada kepastian hukum (Lex Certa).

Biaya Panggilan 2.00... eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Rp. 390.000,00Ai, RIPE ccs cones cence one sone ann aon an SE SE OE SE ST SR SE SE EN Rp. 6.000,00Bs FPRCAUCUIGS re ance ana ana amas amas anaes stare aes ates sae ates stars stars stars staat Rp. 5.000,00DEIN sccsce amie evenememees Rp. 481.000,00(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)Putusan Cerai Gugat, nomor 0447/Pdt.G/2018/PA.TA Halaman 15 dari 16Putusan Cerai Gugat, nomor 0447/Pdt.G/2018/PA.TA Halaman 16 dari 16

pegangan oleh semua pihak dalam proses pembuktian nanti baikoleh Penuntut Umum ataupun terdakwa melalui Penasehat Hukumnyamaupun oleh Hakim yang kesemuanya dilakukan dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatanhukum serta perlindungan terhadap HakHak Asasi Manusia (HumanRights), yang tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga takbersalah (Presumption Of Innocense) sebagai landasan hukum universaldalam suatu negara yang berdasar atas hukum (Rechts staat

BANWA nn. se eeececeeeeetttees adalah anak Kandung dari almarhumst oe staat ats es yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2016 diJalan Bangdes Lr III, Desa Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, KotaLhokseumawe, di kebumikan di TPU, Desa Tumpok Teungoh, KecamatanBanda Sakti, Kota Lhokseumawe ;5. Bahwa dari pernikahan Almarhum ............

Penetapan Pengesahan Nikah Nomor 0099/Padt.P/2017/PA Mtpkurang 40 tahun, dan hidup bersosialisasi dengan masyarakat, dan olehmasyarakat dianggap sebagai pasangan suami isteri yang sah (mits ereen uiterlijk bezit van den huwelijken staat aanwezig zij), maka adanyaperkawinan dapat dibuktikan dengan alat bukti seperti saksisaksi danpersangkaanpersangkaan (vermoeden).

HaditsArtinya : ( u wheel eae OI ay pho wesmembalas staat dengan kemudaratan di dalam Islam( Hadits Riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Darulqutni ) ;3.

a Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ; Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat

TISNO selain meninggalkan ahli waris anak (4orang anak), juga meninggalkan harta peninggalan yaitu berupa: 1 bidang tanahpekarangan dan staat ( 2 patok ) tanah sawah, sebagaimana telah tercantumdalam buku Letter C nomor : 921, Ds. Jimbung atas nama : MANGUNDIMEDJO al. TISNO, dan tercatat dalam Tanda Pendaftaran Sementara TanahMilik Indonesia Nama : MANGUN DIMEDJO al. TISNO, Nomor C: 921 Ds.Jimbung ; harta peninggalan mana terletak di Ds. Jimbung, Kec.

TISNO sudah meninggal dunia, makaterhadap staat tanah sawah dan tanah pekarangan tersebut menjadi harta warisanbagi Para Ahli waris anak sekaligus ahli waris utama, yaitu Penggugat I, II,HI,dan IV, Dalam Rekonpensi yang belum dibagi diantara Para Ahli waris yangberhak ;6 Bahwa ketika MANGUN DIMEDJO al. TISNO masih hidup, MANGUNDIMEDJO al.

Jimbung yang diterbitkan Djawatan Pendaftaran Tanah Milik Surakartaadalah sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku ;5 Menyatakan sebagai hukum bahwa Tanah Sengketa yang berupa staat tanahsawah dan tanah pekarangan sebagaimana tercantum dalam Posita Rekonpensiangka 4 diatas adalah merupakan harta warisan dari almarhum MANGUNDIMEDJO al.

ada hubungan kerja denganpihak Tergugat karena Penggugat (Sdr Guntur) mendapatkan pekerajaan,perintah, dan upah dari supir bukan dari pihak Tergugat;Bahwa berdasarkan uraian dalam pokok perkara ini, Tergugat memohonkepada Mahkamah Agung Yang Terhormat, di Jakarta untuk memberikanputusan agar Penggugat tidak ada hubungan Kerja dengan pihak Tergugatkarena tidak berdasar pada perjanjian kerja, yang didasari unsur pekerjaan,upah dan perintah;Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat

salahsatu persyaratan pihak Bank yang bersangkutan;Bahwa kemudian di karenakan tergugat I membutuhkan biaya tambahan modaluntuk usahanya, maka tanah sawah yang dahulu nya di beli dari Alm.MARJOTINOYO atau lebih rincinya tanah sawah yang bersertifikat Hak MilikNo 93 atau lebih lebih dengan rincinya tanah sawah blok A dijual kepada pihaktergugat IT;Bahwa kembali karena masih terhalang suatu peraturan seperti yang telah disebutkan di awal awal jawaban ini, bahwa tidak di perbolehkan dimana dalamsatu staat

dan B (SHM No.93 danSHM No.94), ternyata Tergugat I telah mengalihkan tanah sawah yang adadi blok B (SHM No.94) kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan ParaPenggugat ;Menurut dalil jawaban Tergugat I :Bahwa karena terhalang peraturan yang tidak memperbolehkan tanahmenjadi atas nama yang berbeda sehingga blok A dan Blok B menjadi atasnama tergugat I ;Bahwa oleh karena Tergugat I membutuhkan biaya tambahan modal usaha,maka sawah blok A dijual kepada Tergugat II, oleh karena terhalang aturandalam 1 staat