Ditemukan 3501 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-11-2018 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 541/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim
Tanggal 5 September 2019 — Penggugat:
1.PT. Pamapersada Nusantara
2.PT. Kalimantan Prima Persada
3.PT. Asmin Bara Bronang
4.PT. Asmin Bara Jaan
5.PT. Prima Multi Mineral
6.PT. Pama Indo Mining
Tergugat:
1.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2.PT. Citra Raksa Inti Usaha
3.PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung PT. JIEP
4.Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
29266
  • .; Bahwa Ahli buat buku tentang artikel atau karya ilmiyah lain yang spesifikmembahas Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Usaha Negara,Ahli tidak membedakan kebanyakan yang Ahli buat hukum Tata Negaramisalnya tentang perubahan UndangUndang Dasar, mengulas tentang KPKmengulas politik hukum pada saat Ahli menulis dimana Tata Usaha Negara,sengketa di Mahkamah Konstitusi.; Bahwa secara spesifik membahas perbedaan prinsip, Tidak ada perbedaanprinsip antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi
Register : 08-05-2024 — Putus : 22-08-2024 — Upload : 24-06-2025
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt
Tanggal 22 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
1.JAYA SIAHAAN, SH
2.ANDI JEFRI ARDIN, SH.MH
3.POERWOKO HADI. SH.,MH
4.AGUS JULIANTO PURNOMO.,SH
5.AMRIL ABDI, SH
6.MAT YASIN, S.H.
7.MUHAMAD RAMLI, SH
Terdakwa:
DANANJAYA ERBENING
101
  • 1 (satu) bundel artikel daulah.
  • 1 (satu) set gergaji besi.
  • 1 (satu) set minibar.
  • 1 (satu) buah palu karet.
  • 1 (satu) buah pompa angin
  • 1 (satu) buah body vest warna hitam bertuliskan tauhid.
  • 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk POLO HOMME.
  • 1 (satu) buah tas magazine warna Cokelat gurun.
  • 1 (satu) kantong tactical tambahan warna coklat.
Register : 21-01-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/LH/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Maret 2017 — 1. KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, 2. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA;1. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 2. PT. JALADRI KARTIKA PAKCI
843925
  • .: Artikel Dampak Pertimbangan Ekonomis Terhadap TataRuang Jakarta dan Bopunjur, Budi Prasetyo SamdikunHalaman 140 dari 273 halaman. Putusan Nomor 15/G/LH/2016/PTUNJKT.89. Bukti P 8990.
    .: Artikel Resume : Kebijakan dan Strategi Pengaturan UsahaPerikanan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir di Teluk Jakartamengacu pada Kearifan Lokal Masyarakat NelayanTradisional oleh Afdol, M Sofyan Pulungan, Bono BPriambodo (fotokopi sesuai dengan print out).: Pidato Ilmiah Guru Besar Institut Banding Profesor ArwinSabar, Perubahan Iklim, Konversi Lahan dan Ancaman Banjir& Kekeringan di Kawasan Terbangun (print out).Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalildalil bantahannya,pihak Tergugat telah mengajukan
Register : 24-04-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 19-02-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 92/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 26 Nopember 2018 — STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, LTD ; MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
212168
  • Untuk KOB didasarkan JOC artikel 7, Petamina and authorizedrepresentatives of the gouvernment review and audity, berhak untukmelakukan review dan audit financial statment, dimana termasuk biayabiaya yang dibebankan di dalam operasi KOB;2.
Register : 10-11-2016 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN WAINGAPU Nomor 18/Pdt.G./2016/PN. Wgp.
Tanggal 5 Januari 2017 — - PT Algae Sumba Timur Lestari
226581
  • *https://indonesiaproud.wordpress.com/2015/08/15/indonesiaprodusenrumputlautno1dunia/*http://www.kemenperin.go.id/artikel/3435/KemenperinDukungPenghentianEksporRumputLaut3 http: //djpen.kemendag.go.id/appfrontend/admin/docs/publication/6201390367517.pdfHalaman 68 dari 11 Putusan KPPU Nomor:18 /Pdt.G/BTH/2016/PN. Wgp.Atas dasar uraian tersebut maka rumput laut mentah dapat dipasarkanuntuk:a) Pabrik pengolah bahan setengah jadi, dari rumput laut mentahmenjadi tepung karagenan.
Register : 22-03-2021 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Mnd
Tanggal 26 April 2021 — Pemohon:
FIEN SOMPOTAN
Termohon:
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA selaku PENYIDIK
11831
  • Fotocopy Artikel dari www.hukumonline.com, yang beritanyamembahas akan ne bis in idem dalam praperadilan, dipublikasi pada:httos:/Avww.hukumonline.com/berita/baca/Itha27998f7534c/inebisinidemidalampraperadilanbeginipenjelasanahli?page=2tanpa aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P86.Halaman 77 dari 103 Halaman Putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2021/PN Mnd.87.
Putus : 22-01-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 PK/Pid/2013
Tanggal 22 Januari 2014 — KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA
171123 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eddy O.S Hiariej dalam Artikel di Surat Kabat Harian KOMPAS, 22Februari 2007 dengan judul Menyoal Rencana PK Pollycarpus, antara lainmenyatakan :bene jika sesorang diputus bebas oleh Pengadilan, maka berarti perbuatanpidana yang dituduhkan terhadapnya tidak terbukti secara sah danmeyakinkan. Terhadap putusan bebas ini tidaklah dapat diajukan upayahukum apa pun. Apakah itu banding, kasasi, kasasi demi kepentinganHal. 48 dari 110 hal. Put. No. 91 PK/Pid/2013hukum maupun Peninjauan Kembali.
Register : 20-12-2016 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 387/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 1 Agustus 2018 — SUSI SURYANTI binti HASAN MUHZAR,Cs X PT. HANODA Co,Cs
1018
  • Print Out Artikel Advosolo Wordpress.com mengenai KompentensiPeradilan Agama, diberi tanda T.II3;4. Print Out karya Tulis Drs. Baidhowi HB, SH. dari Pengadilan AgamaTanjung Karang Penyelesaian Sengketa Harta Siapa ? pada tanggal 17April 2018, diberi tanda T.II4;5. Akta Perseroan Terbatas No.18 tanggal 12 Januari 1968 yang dibuatoleh dan dihadapan Notaris Frederik Alexander Tumbuan, diberi tandaT.II5;6.
Putus : 18-05-2015 — Upload : 07-01-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 18 Mei 2015 — H. HELMI INDRA SANGUN, S.H. Bin ABDUL MUIN DULAIMI
214198 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Erman Rajagukguk, dalam pendapatnya, yang dituangkandalam bentuk Artikel dengan Judul Pengertian KeuanganNegara dan Kerugian Negara, yang disampaikan di KomisiHukum Nasional (KHN) RI, pada sebuah Diskusi Publik dengantema Pengertian Keuangan Negara dalam Tindak PidanaKorupsi, tanggal 26 Juli 2006, di Jakarta, pada pokoknyadikutip sebagai berikut :1. Apakah asset PT. BUMN (Persero) adalah termasukkeuangan Negara?
Register : 21-11-2019 — Putus : 31-03-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 130/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 31 Maret 2020 — Penggugat:
OPIK HIDAYAT
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI
Intervensi:
PT. KEMILAU REJEKI
291188
  • Lembaga Pemerintah yang ditunjuk.Menimbang,bahwa Lembaga pemerintah dianggap berkepentinganmengenai hal yang dipercayakan menjadi tugasnya melalui Atribusi dan delegasi.Hal ini diatur juga dalam Artikel 1:2 Numer 2 AW sebagai berikut :Ten aanzien van bestuursorganen worden de hun toevertrowde belangen alshun belangen beschouwd (Terhadap organorgan pemerintah dianggapsebagai kepentingan mereka adalah urusan yang dipercayakan kepadamereka); Kaitannya dengan hak gugat bagi lembaga pemerintahan perlu
Upload : 13-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 949 K/PID/2010
Terdakwa; I Wayan Suanda
354309 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Aturanaturan hukum pidana tidak berlaku surut (non retroaktif).Bahwa tidak diberlakukannya asas retroaktif sudah menjadi hal yangditerima secara universal, termasuk dalam aturan Mahkamah PidanaInternasional ICC yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Statuta Roma,yang memohon bebasnya menyatakan;Pengadilan mempunyai Jurisdiksi hanya berkaitan dengan kejahatanyang dilakukan setelah berlakunya Statuta ini.demikian juga dalam pergaulan internasional, misalnya dalam Artikel 99Konvensi Jenewa Ketiga 12 Agustus
Putus : 17-12-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1966 K/PID.SUS/2014
Tanggal 17 Desember 2015 — TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA, DKK
76122 Berkekuatan Hukum Tetap
  • permintaan Kejaksaan Wonosari;2) Menurut Duke Arie, berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku; Semangat audit investigatif oleh BPKP adalah BUKANMERUPAKAN AUDIT yang hasilnya dapat dijadikan dasar untukmengungkap kasus korupsi, tetapi lebih merupakan TINDAKANPENGAWASAN (BUKAN PEMERIKSAAN) internal pemerintah yangbersifat PREVENTIF, yaitt LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANkepada presiden (Duke Arie, Kewenangan Audit Investigatif BPKP danKorupsi, diakses dari situs : htto://qorontalomaju.com/opini/ artikel
Register : 07-04-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 11/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 29 September 2020 — Penggugat:
Fahyudi Kabir
Tergugat:
Rektor Universitas Khairun Ternate
396214
  • Apabila Penggugat menulis artikel tentang hasil penelitiannyaterkait isuisu Papua, maka hal itu boleh saja;Halaman 56 dari 102 halaman Putusan Nomor 11/G/2020/PTUN.ABN Terhadap pengambilan keputusan oleh senat, untuk setiap universitas bisaberbeda.
Register : 05-04-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
DENI SUSANTO, SH.MH
Terdakwa:
MUHAMMAD MARLI, S.Sos Alias MARLI Bin MARDIO
23936
  • Bambang, awalnya pada tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul10.00 Wib saksi mengetahui setelah dikirim tautan / link artikel tempo.covia whatapp oleh ketua dewan pimpinan daerah (DPD) partai keadilansejahtera (PKS) sdr M.
Register : 13-08-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jmb
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
1.AHMAT NURYAKIN
2.MISDI
3.HELMI
4.AJIS
5.ANISA BINTI BADUN
6.ZUBAIDAH BINTI MASSE
7.WATI
8.ABDUL HAMID
9.SAMSUL BAHRI
10.OWAR
11.MUHAMMAD
12.WIRJO
13.ASTUTI
14.SIDI
15.RIKO
16.MAHADI
17.SADAM HUSEN
18.RAMA JAYA
19.SAKILA
20.SUSILO
21.HAMID
22.EKO NARNO
23.ANGGA. S
24.MISNAWATI
25.ASNAWI
26.JONI ISKANDAR
27.HERI KUSUMA
28.RUDI HARTONO
29.MASEK
Tergugat:
PT. PURI HIJAU LESTARI
14521
  • Penggugat,tanggal 9 Maret 2018 dan tanggal 23 Maret 2018, fotokopi dari fotokopiyang selanjutnya diberi tanda dengan T8;Fotokopi surat pemberitahuan mengenai kualifikasi mengundurkan diri,tanggal 19 Maret 2018, tanggal 03 April 2018, tanggal 17 Juli 2018fotokopi dari fotokopi yang selanjutnya diberi tanda dengan T9;Fotokopi surat keputusan Gubernur tentang penetapan upah MinimumProvinsi Jambi tahun 2018, tanggal 31 Oktober 2017, fotokopi darifotokopi yang selanjutnya diberi tanda dengan T10;Print out artikel
Register : 30-05-2012 — Putus : 22-08-2013 — Upload : 11-05-2016
Putusan PN BEKASI Nomor No. 183/PDT.G/2012/PN.Bks.
Tanggal 22 Agustus 2013 — PT. METROPOLITAN TIRTA PERDANA ,sebagai Penggugat Melawan 1.DUDIK MURAHMAN sebagai Tergugat I 2.BENHARD, sebagai Tergugat II 3.PT. AMANDA VIDA MITRATAMA ( Rumah Sakit Ibu dan Anak AMANDA ) sebagai Tergugat III 4.PT. ABDI METAL PRAKARSA, sebagai Tergugat IV 5.PT. KYMCO LIPPO MOTOR INDONESIA ,sebagai Turut Tergugat
24133
  • (Copy dari Copy );: Foto Copy Kliping Artikel Internet mengenai demoKaryawan PTKLMI di Pengadilan Negeri Pusat.( Copy dariCopy ): Foto Copy Kompilasi Kaidah Hukum Mahkamah AgungHukum Acara Perdata; M.Ali Boediarto, SH; Swara Justitia;2005, Hal. 9, ( sesuai dengan asli ) ;: Foto Copy Tambahan Berita Negara R.I tanggal 22/10 2002, tentang Keputusan MenHuk&Ham, No. C16439HT.01.04.TH.2002, tentang Persetujuan Akta PerubahanAnggaran Dasar PT.
Register : 06-10-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 127 /Pid.Sus/TPK /2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 27 Januari 2016 — Pidana Korupsi - AMIR FAUZI
590225
  • JULI SAMSIR SIREGAR, S.Sos tanggal 26 Januari 2012(BUKTI P4).e. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data / Dokumen /Benda dariMIMIN INDRAYATI, S.Sos tanggal 1 Februari 2012 (BUKTI P5).Hal 6 PUTUSAN NO. 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST.f. 5 (lima) lembar copy print out Artikel internet tentangPenandatangan Nota Kesepakatan Antara Kejaksaan RI danKemendagri (BUKTI P6).. 7 (tujuh) lembar copy Kesepakatan Bersama Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia dan Kejaksam Agung RepublikIndonesia Nomor: 01/KB
    JULI SAMSIR SIREGAR, S.Sos tanggal 26 Januari 2012(BUKTI P4).. 1 (Satu) lembar copy Tanda Terima Data / Dokumen /Benda dariMIMIN INDRAYATI, S.Sos tanggal 1 Februari 2012 (BUKTI P5).5 (lima) lembar copy print out Artikel internet tentangPenandatangan Nota Kesepakatan Antara Kejaksaan RI danKemendagri (BUKTI P6).. 7 (tujuh) lembar copy Kesepakatan Bersama Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia dan Kejaksam Agung RepublikIndonesia Nomor: 01/KB//VIIL3/07/2007, Nomor: KEP071/A/JA/07/2007 Tentang Tindak
    Tanda Terima Data / Dokumen /Benda dariC.H ENDRA GINTING, SH tanggal 24 Januari 2012 (BUKTI P2).;1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data / Dokumen /Benda dari M.JULI SAMSIR SIREGAR, S.Sos tanggal 25 Januari 2012 (BUKTI P3). ;1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data / Dokumen /Benda dari M.JULI SAMSIR SIREGAR, S.Sos tanggal 26 Januari 2012 (BUKTI P4).;1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data / Dokumen /Benda dariMIMIN INDRAYATI, S.Sos tanggal 1 Februari 2012 (BUKTI P5).;5 (lima) lembar copy print out Artikel
Putus : 01-11-2017 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — Dr. GANI ABDUL GANI
307180 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., MCL, Mantan Ketua Mahkamah Agung Rididalampendapatnya sebagaimana yang kami kutip dalam website :http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/16 7artikelpajak/19902kedudukanperaturankebijakansuratedaran,0O0instruksipetunjukteknisdalamhukumpositifdiindonesia yang menjelaskan sebagai berikut :Menurut Bagir Manan, aturan kebijakan (legislasi semu) mempunyai ciriciri sebagai berikut:1. Aturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundangundangan;2.
Register : 01-04-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 34/PDT/2021/PT BNA
Tanggal 4 Mei 2021 — Pembanding/Tergugat I : Pokja Pemilihan Pembangunan Gedung Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Tahap 1 yang pada waktu itu susunan Pokja pekerjaan tersebut yakni Nesri Hendrifa, S.T., M.T, Hendra Gunawan, S.T.,M.T dan Novita Peni Palupi, S.Sos Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat II : 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PNBP BLU Universitas Syiah Kuala Kementerian Pendidikan Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat III : 3. Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Universitas Syiah Kuala Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat IV : 4. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Biro Umum Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat V : Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dari Inspektorat Jenderal Kemendikbud Republik Indonesia Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat VI : 6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Ind
222196
  • Pengadaan Barang/Jasa;f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocorankeuangan negara;g. menghindaridanmencegah penyalahgunaanwewenangdan/atau kolusi; danh. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikanuntuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi,rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yangdiketahui atau patut diduga berkaitan dengan PengadaanBarang/Jasa.32.Bahwa begitupula secara terminologi pengertian invoice dan kwitansiadalah suatu hal yang berbeda, mengacu pada artikel
Register : 21-07-2017 — Putus : 22-11-2017 — Upload : 13-11-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg
Tanggal 22 Nopember 2017 — Penggugat:
1.RONNY HARTANTO
2.DIDI MULYADI
3.AHMAD ICHSANI
4.AHMAD AZIZI ULIN NUHA
5.YUDHI NATA EFENDI
Tergugat:
PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MANUFACTURING
16219
  • YIMMWJF/KRW/IX/2016, (foto copydari Asli) ;Surat Jawaban Pihak Tergugat No.15/X/EXT/HRDGA/YIMM/16, (fotocopy dari Asli) ;Kalender Kerja 2016 dan 2017 PT YIMM, (foto copy dari foto copy) ;Kitab Undangundang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1338, (fotocopy dari Asli) ;Kutipan Artikel Titin Triana, SH.MH>, Dosen Fakultas Hukum UnuiversitasIslam Indragiri, (foto copy dari foto copy) ;Tanda Terima Surat Permintaan Perundingan Bipartit I dengan nomorsurat: 0244/B/PUK SPAMK FSPMI/PT.