Ditemukan 4981 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-11-2014 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 09-08-2015
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 3475/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr Tanggal 27 Mei 2015 —
7 — 0
7 — 0
KHOIRULMUHTROM,SH,MH namun upaya damai tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang bila akan melakukan perceraian harus memenuhi ketentuanketentuanPeraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 yang diubah dan disempurnakandengan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990 jo SE BAKN nomor 5Tahun 1984 jo SE BAKN nomor 48 Tahun1990 ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Termohon yang berupa suratketerangan untuk melakukan perceraian dari Walikota Kediri nomor800
Register : 12-06-2012 — Putus : 26-06-2012 — Upload : 29-06-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 111/Pdt.P/2012/PN.Kgn Tanggal 26 Juni 2012 — Pemohon : M.RAZI
25 — 4
25 — 4
Bahwa untuk memenuhi maksud di atas pemohon mengajukanpermohonan pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandanganmohon kiranya dapat menerbitkan suatu penetapan dan sekaligusmemerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang berwenang untuk mencatat pada register yang diperuntukanuntuk itu dan membuatkan Akta Kelahiran anak pemohon sesuaiperaturan yang berlaku;Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan tersebut di atas, mohonkiranya Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Kandangan berkenan menerimadan
Register : 01-12-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 1181/Pdt.G/2021/PA.Sgm Tanggal 20 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
126 — 92
126 — 92
No.1181/Pdt.G/2021/PA SgmMenimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan hukumkepada Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SMP Negeri 4Sungguminasa, Kabupaten Gowa), perihal kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipilyang mengajukan permohonan cerai, sebagaimana dimaksud pada ketentuanPasal 3 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah RI.
Register : 04-09-2013 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan PA AMBARAWA Nomor 816 / Pdt. G /2013 / PA. Amb Tanggal 5 Juni 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
16 — 2
16 — 2
Tergugat tidakMenimbang, bahwa dengan tidak bekerjanya Tergugat berarti Tergugat tidakmempunyai penghasilan sendiri oleh karena itu majelis berpendapat tentang gugatannafkah dua anak terhadap Tergugat harus ditolak karena kenyataannya sekarang Tergugattidak mempunyai penghasilan ;Menimbang, bahwa tentang surat bukti P.6 dan P.7 yang berupa suratketerangan dari tempat Penggugat bekerja perlu dipertimbangkan dan harusdikesampingkan karena Penggugat bekerja di sektor swasta dan bukan pegawai negeri sipilyang
Putus : 23-02-2017 — Upload : 05-05-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 151/PDT.G/2016/PN RAP Tanggal 23 Februari 2017 — Perdata
- SRI YULIANTI SIMANJUNTAK
Lawan
- MAKMUR SAUT PARULIAN SIMAMORA
71 — 11
71 — 11
Bahwa sesuai dengan pasal 3 ayat 1, PP No. 45 Tahun 1990 tentangPerubahan atas PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin perkawinan danperceraian Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan Perceraian wajid memperoleh ijin ataw suratketerangan lebih dahulu dari Pejabat maka pada tanggal 06 Oktober2016, Penggugat telah memperoleh ijin dari atasan Penggugat untukmengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat.13.
Register : 01-04-2021 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 22-04-2021
Putusan PA TILAMUTA Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Tlm Tanggal 22 April 2021 — Pemohon melawan Termohon
42 — 18
42 — 18
Pada intinya yang mencatatkan peristiwapenting seperti kelahiran yang dimaksud adalah pejabat pencatatan sipilyang bekerja pada instansi pelaksana;Menimbang bahwa untuk memenuhi asas keadilan kepada Pemohondan anak Pemohon yang bernama Ahmad Fahri Padji bin Ramis Padji dalamhal pengurusan dana pensiun atau pengurusan lain yang menyangkutkepentingan anak tersebut maka Majelsi Hakim cukuplanh menyatakanbahwa bukti (P.4) berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad FahrilPadji Nomor 5330/1920/II/01
Register : 10-02-2021 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 08-03-2021
Putusan PA BUNGKU Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.Buk Tanggal 8 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 11
15 — 11
Mediasisebagaimana diamanatkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 82ayat (1) yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan UndangUndangHim 7 dari 16 Him Putusan Nomor: 90/Pdt.G/2021/PA.BukNomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 154 RBg sertaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hadir di persidangan, makahalhal yang berkaitan dengan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 23-04-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Srp Tanggal 21 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
100 — 53
100 — 53
UndangUndang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Register : 04-02-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 02-04-2019
Putusan PN AMLAPURA Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Amp Tanggal 26 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
35 — 22
35 — 22
Hal manasesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang berbunyi Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat 17,dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebutdiatas, maka beralasan bagi Majelis Hakim mengabulkan petitum Penggugatpada nomor 4 (empat
Register : 17-07-2017 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 08-06-2018
Putusan PA MIMIKA Nomor 92/Pdt.G/2017/PA.Mmk Tanggal 28 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 15
25 — 15
., maka Majelis Hakim berpendapat Penggugattelah mendapat izin dari penjabat yang berwenang untuk melakukanperceraian yang merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perkawinan dan perceraian, sebagaimana diatur Halaman 8 dari 18 halaman,Putusan Nomor 92/Pdt.G/2017/ PA.Mmk.dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentangperubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 TentangIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karenaitu
Register : 03-11-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 14-12-2018
Putusan PA BEKASI Nomor 2449/Pdt.G/2017/PA.Bks Tanggal 27 September 2017 — Penggugat melawan Tergugat
38 — 6
38 — 6
semula Tergugat Asal selaku PegawaiNegeri Sipil mendapatkan surat surat izin untuk melakukan perceraian, majelisHakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalil perlawananPelawan tersebut telah dibantah oleh Terlawan karena surat izin perceraiansudah diterima sesuai dengan bukti P.1 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 28-09-2017 — Putus : 12-12-2017 — Upload : 28-07-2019
Putusan MS CALANG Nomor 0055/Pdt.G/2017/MS.Cag Tanggal 12 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
40 — 11
40 — 11
sengketaperkawinan dan didasarkan kepada domisili Penggugat yang berada di wilayahHal. 9 dari 17 hal, Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2017/MS.Caghukum Mahkamah Syariyah Calang, maka berdasarkan kepada ketentuanPasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah SyariyahCalang berwenang menerima, memeriksa, mengadili perkara ini.Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 20-12-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 04-03-2019
Putusan PA SORONG Nomor 308/Pdt.G/2018/PA.Srog Tanggal 30 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 11
28 — 11
adalah digugat cerai talak, makaharuslah tunduk pada ketentuan pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan dengan tegas bahwaPegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izinatau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat secara tertulis;Menimbang, bahwa Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 02-07-2012 — Putus : 24-09-2012 — Upload : 02-10-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 108/G/2012/PTUN-JKT Tanggal 24 September 2012 — Rusmadi;Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
50 — 33
50 — 33
materiil penerbitan objek sengketa tidakbertentangan dengan peraturan perundangunadngan dan AsasAsasUmum Pemerintahan yangBahwa dalil Penggugat yang menggugat Keputusan Tergugat Nomor465/2012, tanggal 19 Maret 2010 in litis objek sengketa dibatalkanberdasarkan tidak adanya pemberhentian sementara adalah sangat kelirudan tidak tepat, karena sesuai penjelasan Kepala Badan KepegawaianNegara dalam suratnya Nomor : C.2630/V.3263362/47, tanggal 16Nopember 2011 menyatakan dengan tegas bahwa Pegawai Negeri Sipilyang
diperlakukan terhadapseorang pegawai Negeri yang oleh pihak berwajib dikenakan tahanansementara karena didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukumpidana yang tidak menyangkut pada jabatannya, dalam hal pelanggaranyang dilakukan itu berakibat hilangnya pengharapan dan kepercayaanatas diri pegawai yang bersangkutan atau hilangnya martabat sertawibawa pegawai itu ;Menimbang, bahwa dari norma yang ada dalam ketentuan diatas, menurutpenilaian Majelis Hakim bahwa sejak penahanan seorang pegawai negeri sipilyang
Register : 15-08-2012 — Putus : 19-12-2012 — Upload : 21-04-2015
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 55/G /2012/PTUN.Smg. Tanggal 19 Desember 2012 — Ir. GHODIMAN MTP Melawan GUBERNUR JAWA TENGAH
126 — 56
126 — 56
tendensius,serta bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku; Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan OBYEK GUGATAN adalahtindakan yang bertentangan dengan Asas pemberian alasan sebagaimana tersebutd)di atas, dan asas Permainan yang Layak yaitu Tergugat tidak memberikankesempatan kepada Penggugat untuk mendapatkan upaya yang berkeadilan, halini dikarenakan Tergugat tidak memperhatikan Penjelasan Pasal 8 huruf (b) yangmengamanatkan agar dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipilyang
telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak,atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat,haruslah dipertimbangkan factorfaktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta harus puladipertimbangkan berat ringannya keputusan pengadilan yangdijatuhkan;Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan OBYEK GUGATAN adalahtindakan yang bertentangan dengan Asas pemberian alasan, asas Permainanyang Layak
Register : 09-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 18/G/2019/PTUN.PBR Tanggal 23 Juli 2019 — Penggugat:
Ir. ABDUL JUMRAH
Tergugat:
WALIKOTA PEKANBARU
90 — 53
Ir. ABDUL JUMRAH
Tergugat:
WALIKOTA PEKANBARU
90 — 53
Bahwa berdasarkan peraturan tersebut' diatas, TimPemberhentian dengan Tidak Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan di LingkunganPemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Berita Acara Nomor : TIMPTDH/2023.F/2018 tanggall17 Desember 2018 yang isinya menyebutkannama : ABDUL JUMROH, NIP : 19640910 199603 1 002, Unit KerjaBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru, dimanayang bersangkutan dihukum
(fotocopy sesuai dengan Aslinya);Fotocopy Surat Berita Acara Tim PemberhentianDengan Tidak Hormat Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah KotaPekanbaru Nomor TIMPDTH/2023.F/2018 tanggal 17Desember 2018. (fotocopy sesuai dengan Aslinya);Petikan Putusan Perkara Nomor09/Pid.Sus/2012/PN.PBR an. IR. ABDUL JUMRAH binH. ZAKARIA, tanggal 12 November 2012 .
(fotocopysesuai dengan fotocopy );Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi dan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 182/6597/S, Nomor15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentangPenegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman BerdasarkanPutusan Pengadilan Yang Berkekuatan HukumTetap Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan.
Register : 23-01-2017 — Putus : 20-03-2017 — Upload : 05-04-2017
Putusan PA PALU Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.PAL. Tanggal 20 Maret 2017 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
14 — 9
14 — 9
Putusan No. 83/Pdt.G/2017/PA.PAL.Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Penggugat dalam perkara ini ternyata telahmemperoleh Surat Izin Cerai dari pejabat berwenang Nomor : yangdikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kota Palu, An.
Register : 26-03-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 08-01-2019
Putusan PA TANJUNG SELOR Nomor 79/Pdt.G/2018/PA.TSe Tanggal 30 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 11
25 — 11
Pasal 1870KUH Perdata; 222 nne nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnnMenimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 wajib memperoleh izin dari Pejabat apabila ingin bercerai.
Register : 19-08-2019 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 87/G/2019/PTUN.KPG Tanggal 4 Februari 2020 — Penggugat:
JAN PITERSON LAY LADO, A.Md
Tergugat:
BUPATI KUPANG
154 — 83
JAN PITERSON LAY LADO, A.Md
Tergugat:
BUPATI KUPANG
154 — 83
Disebutkan bahwa bagi Pegawai Negeri Sipilyang dipidana penjara dibawah 2 (dua) tahun sekalipun,sepanjang berdasarkan putusan Pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana korupsi, wajib diberlakukan ketentuan Pasal 87 ayat (4)huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ; .
Register : 02-02-2022 — Putus : 15-02-2022 — Upload : 15-02-2022
Putusan PTA MAKASSAR Nomor 20/Pdt.G/2022/PTA.Mks Tanggal 15 Februari 2022 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
116 — 50
116 — 50
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PTA.Mksdalam suka duka dalam berumah tangga dengan membina dan merawatkedua orang anaknya dan potensinya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang mempunyai pekerjaan tetap dan sebagai Kepala Seksi Farmasi danAlkes Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar dibandingkan Pembandingseorang perempuan yang tidak mempunyai pekerjaan tetap namun tidakmenuntut pembagian gaji setiap bulan setelah terjadi perceraian sebagaijanda dari seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan di jatuhi