., lalu pada tanggal 17Maret 2011 Terdakwa melaksanakan RUPS PT.

Silica Mas Nusantara, namun tidak memenuhi kuorum.Juga menyatakan telah ada RUPS tanggal 17 Maret 2011 sebagai tindaklanjut dari RUPS tanggal 10 Maret 2011 yang tidak memenuhi kuorum ;Bahwa, setelah menguraikan dan mengakui adanya fakta hukummengenai telah dilaksanakannya RUPS, tibatiba dalam pertimbanganputusan halaman 46 alinea ke 2 (dua) dari bawah Judex Factimenjelaskan Menimbang, bahwa senyatanya RUPS tersebut tidakpernah dapat dilaksanakan oleh Terdakwa dan tidak pernah ada ;Bahwa, perlu dipertanyakan

Bila pertimbangan Judex Factimasih mengacu pada UU No. 1 Tahun 1995 yang sudah dicabut, maka jelasJudex Factitelah salah menerapkan hukum ;Bahwa, Pasal 82 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas menyebutkan Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS*.Sedangkan Pasal 82 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 menyebutkanPemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat

., karena RUPS LB tanggal 10Maret 2011 tidak memenuhi kuorum, Terdakwa selaku Presdir PT. SMNmengagendakan untuk melaksanakan RUPS LB pada tanggal 17 Maret2011. Untuk itu, pada tanggal 11 Maret 2011 Terdakwa kembali melakukanpemanggilan RUPS LB melalui Koran Harian Duta Masyarakat dan HarianMemorandum dengan agenda Persetujuan Penjualan Sebidang Tanah MilikPersero.

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010 dilaksanakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

IchsanSuadi maupun Kuasanya tidak hadir dalam RUPS;maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melanggar ketentuanPasal 79 ayat (5) UU PT yang mengatur ketentuan :Pasal 79 ayat (5) UU PT:Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;4.

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakill,kecuali UU dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebihbesar;Pasal 87 UU PT:(1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;(2)Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapal, keputusan adalahsah jika disetujui lebih dari % (Satu perdua) bagian dari jumlah suara yangdikeluarkan

kecuali UU dan/atau Anggaran Dasar menentukan bahwakeputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebihbesar;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 dan Pasal 87 UU PT, RUPS barudapat diselenggarakan jika %2 (Satu perdua) dari seluruh saham dengan haksuara hadir atau diwakili oleh kuasa;Dalam hal ini berarti jumlan saham yang dimiliki para pemegang sahamdengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS harus mencapai50%;Sedangkan RUPS tersebut baru dapat mengambil keputusan yang

Bahwa oleh karena RUPS tidak memenuhi ketentuan pengambilankeputusan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 87 UU PT, makaRUPS tidak berhasil mengambil keputusan, dan tentu saja tidak adakeputusan RUPS yang dapat diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia RI, sehingga terhadap :a.

Citra Gading Asritama Nomor 32 tanggal 25 Oktober 2019 yangdibuat di hadapan Mochammad Bernhard, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor;menjadi cacad hukum oleh karena RUPS tidak memenuhi ketentuanpengambilan keputusan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 87UU PT, sehingga RUPS tidak berhasil mengambil keputusan, dengandemikian maka tentu saja tidak ada keputusan RUPS yang dapatdiberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;8.

ISIR, pada pokoknya menerangkan, bahwa selama saksi bekerja,Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut diadakan bar 2 kali. Saksikenal dengan orangorang yang ada dalam foto bukti foto T7a dan T7b diambilpada acara RUPS PT.

Artinya yang dipedomani untuk menentukantenggang waktu antara undangan dengan pelaksaaan RUPS PT.

Prima MamberamoSukses dan melakukan dokumentasi pada saat diadakan RUPS PT. PrimaMamberamo Sukses tersebut ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini, disamping bukti yang diajukan olehpara pihak tentang adanya pelaksanaan RUPS, ternyata dalam posita gugatanPenggugat, Penggugat menyatakan telah hadir dalam RUPS PT. PrimaMamberamo Sukses tersebut, akan tetapi Penggugat tidak mengikutinya sampaiselesai RUPS PT.

saham hadirdan/ atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat ;Menimbang, bahwa Penggugat hadir di permulaan RUPS PT.

Prima Mamberamo Sukses tetap berjalandengan peserta berjumlah 65% (enam puluh lima persen) pemegang saham (Total650 dari 1000) dan seluruhnya menyetujui hasil RUPS tersebut ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim,RUPS PT. Prima Mamberamo Sukses telah berjalan dengan normal dan wajar.Adapun dalam perjalanan RUPS PT. Prima Mamberamo Suksesterdapatpemegang saham tidak mengikuti RUPS PT.

milik Hendrik Cahyadi sebesar 4.000 lembar saham atau setara dengan Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) kepada Affandi Bunawan;

Tribharata Sejati nomor 54 tanggal 18 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Dian Fitriana;

Tribharata Sejati kepada pihak yang mewakili dalam RUPS LB tertanggal 30 November 2016, sebagaimana keterangan saksi HENY JUNAIDI pada BAP butir 10 halaman;

,M.Kn, yaitu kuasauntuk mewakili M/AN NG yang waktu RUPS tidak hadir, Kenyataanya IWAN NGtidak pernah mengetahui adanya RUPS tersebut dan tidak pernah memberi kuasakepada siapa pun untuk menghadiri RUPS yang diadakan oleh Terdakwa tersebutBahwa perbuatan Terdakwa menyuruh notaris Heny Junaedi memasukan keteranganyang tidak benar pada Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT.

,M.Kn, yaitu Kuasa untukmewakili IWAN NG yang waktu RUPS tidak hadir), kenyataanya IWAN NG tidakpernah mengetahui adanya RUPS tersbeut dan tidak pernah memberi kuasakepada siapa pun untuk menghadiri RUPS yang adakan oleh terdakwa tersebut;Bahwa Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB PT. Tribharata Sejati Nomor 02 tanggal01 Desember 2016 dan Akta Pengalihan Kembali Saham Nomor 03 tanggal 01Desember 2016 yang dibuat secara tidak benar dihadapan notaris Heny Junaidi,SH.

,M.Kn, yaitu kuasa untukmewakili IWAN NG yang waktu RUPS tidak hadir, kKenyataanya IWAN NG tidakpernah mengetahui adanya RUPS tersebut dan tidak pernah memberi kuasakepada siapa pun untuk menghadiri RUPS yang diadakan oleh Terdakwa tersebut. Bahwa dengan terbitnya Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB PT.

,Notaris di Jakarta namun pada RUPS LB tersebut, Terdakwa HendrikCahyadi menyatakan ketidaksediaannya untuk hadir pada RUPS LBtersebut dan kedatangannya hanya untuk menemui saksi secara pribadi danpada RUPS LB tersebut diputuskan untuk mengubah susunan pengurusdengan memberhentikan secara tidak hormat Terdakwa Hendrik Cahyadi;Bahwa terkait dengan RUPSLB PT.

Surat Permintaan diadakan Panggilan RUPS LB kepada DireksiPerseroan pada tanggal 10 Agustus 2016;b. Surat Permintaan diadakan Panggilan RUPS LB kepada DewanKomisaris Perseroan pada tanggal 27 Agustus 2016;c. Undangan RUPS LB kepada para undangan Rapat dan seluruhpemegang saham Perseroan dengan surat tercatat pada tanggal 31Agustus 2016;d.

Bahwa sebagaimana tercantum dalam UndangUndang PerseroanTerbatas Pasal 79, 80 dan 81 yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 79(1)(7)Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilanRUPS.Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari

a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub.

melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Ketua pengadilan negeri setelanh memanggil dan mendengarpemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkanpemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohonsecara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telahdipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS.Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang

negeri menolakpermohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), upaya hukumyang dapat diajukan hanya kasasi.(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagiPerseroan Terbuka dengan memperhatikan persyaratanpengumuman akan diadakannya RUPS dan persyaratan lainnyauntuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalamperaturan perundangundangan di bidang pasar modal.Pasal 81(1) Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang sahamsebelum menyelenggarakan RUPS.(2) Dalam hal tertentu, pemanggilan

RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris ataupemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilannegeri;2.

yang sah untuk meminta penyelenggaraan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Perseroan;ll.B.

Permohonan Pemohon untuk Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang18.Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan.Bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 80 ayat (3) UU PT mengatur sebagaiberikut:*Penetapan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat jugaketentuan mengenal:Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai permohonan pemegang saham, jangkawaktu. pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketuarapat,sesual dengan atau tanpa terikat

),dimanasecarasubtansialatas duaistilah tersebut memiliki karakteristik perbedaan pembahasan,halmanasesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undangundang Nomor 40Tahun 2007 menyatakan bahwa: Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.

(Perseroan Terbatas) yang berbunyi :Penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapatdilakukan atas permintaan :1. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalampasal 78 ayat 2 dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 78ayat 4 dengan didahului pemanggilan RUPS.2.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS, Kuorum kehadiran dan atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, sertapenunjukan ketua rapat sesuai dengan atau tampa terikat pada ketentuanUndangundang ini atau anggaran dasar, dan ataub.

Karena adanya kejanggalan ini maka antara PENGGUGATdan TERGUGAT IV muncul ketidak sepahaman tentang tamu yang boleh ikutHalaman 8Putusan No. 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn26.27.28.dalam RUPS maka RUPS diundur hingga 8 Oktober 2015.

Bahwa selanjutnya atas hal tersebut, Penggugat menggugat pembatalan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Pantai Indah Perupuk tertanggal 16Desember 2014 dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 05Januari 2015.

Pantai PerupukIndah di dalam RUPS tahunan PT. Pantai Perupuk Indah, tegasnyaNeraca Laba Rugi PT.

tetapsah;Bahwa bila saham akan dialihkan, maka harus dibicarakan dalam RUPS,dan harus dibicarakan;Bahwa alasan ketidak hadiran pemegang saham minorotas dalam RUPSharus juga dipertimbangkan;Bahwa apabila ada keberatan terhadap diadakannya RUPS, maka harusdilakukan undangan ulang;Bahwa ketika terjadi perubahan pengurus lalu ada RUPS tentangpenambahan modal, maka hal tersebut bertentangan dengan hukum,karena agenda RUPS harus jelas dan merupakan kesepakatan pemegangsaham;Bahwa bila undangan RUPS yang

Keuntungandeviden PT Pantai Perupuk Indah belum pernah ditentukan di dalam RUPStahunan, tegasnya neraca laba/ rugi PT Pantai Perupuk Indah tahun buku 2014dan 2015 belum diputuskan oleh RUPS, sehingga apa yang menjadi pedomanatau acuan untuk mengadakan RUPS mengenai penambahan modal dasar danmodal yang ditempatkan jika RUPS mengenai pertanggungjawaban keuangan danneraca Laba/ rugi belum pernah disahkan dalam RUPS.

Bahwa adapun isi ketentuan Pasal 78 ayat 1 dan 4 UndangUndangRI Nomor 40 Tahun 2007 adalah berbunyi sebagai berikut:Pasal 78:(1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya;((C)(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkankebutuhan untuk kepentingan perseroan;c.

tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebihbesar;c.

Bahwa RUPS Tahunan Termohon Kasasi yang dimaksud dalamnotulen RUPS Termohon Kasasi bertanggal 27 Maret 2009 tersebut,terbukti cacat hukum dan tidak sah serta batal demi hukum, sebab:e Surat Undangan RUPS adalah mengenai RUPS Tahunan tidakada agenda rapat tentang perubahan anggaran dasar, danundangan tersebut bukan RUPS Luar Biasa dengan agendakhusus perubahan anggaran dasar Termohon Kasasi ;e Telah merubah dan atau menambah agenda rapat tanpa dihadiridan disetujui oleh semua pemegang saham (khususnya

82:(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidaksesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sahjika semua pemegang saham dengan hak suara hadir dandiwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengansuara bulat;Adapun penjelasan

Nomor 2870 K/Pdt/2013(3) Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkantanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan;e.

Berbagai rencana kerja maupun alokasianggaran TERMOHON tidak pernah terlebih dahulu meminta masukan dariPEMOHON, bahkan tidak pernah diadakan RUPS maupun disampaikan dalamRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;5 Bahwa adalah hak PEMOHON untuk mengetahui kondisi serta arah tujuanTERMOHON.

Bahwa telah terjadi pelanggaran hukum oleh TERMOHONsebagaimana terbukti dalam ketentuan Pasal 78 UU PT:(1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ;(2) RUPS tahunan wayjib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir ;(3) Dalam RUPS tahunan, harusdiajukan semuadokumen darilaporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) ;33.

Namun senyatanya RUPS tidak pernahdiadakan ;Hal 8 dari 35 halaman, penetapan pencabuatn perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS34.

RUPS PERTAMA dan RUPS tahunan telah melewati batas masa waktuyang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, dimana RUPS Pertama seyogyanya dilangsungkanpada 31 Juni 2016 dan RUPS Tahunan yang seyogyanya dilangsungkanpada tanggal 31 Desember 2016, namun sampai saat ini RUPS belumdiadakan oleh TERMOHON ;AO. Bahwa TERMOHON telah melanggar prinsipprinsip tata kelolaperusahaan, sebagaimana diindikasikan dari :a. TERMOHON selalu menutup diri (Not Transparent).

, baik itu RUPS pertama (VidePasal 13 Ayat (2) Undangundang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)maupun RUPS tahunan atau RUPS lainnya (Vide Pasal 78 Ayat (1) UndangundangNo 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas);Menimbang, bahwa sebagai akibat hukum belum pernah diadakannya RUPS,maka mutatis mutandis diketahui bahwa PT Kuang Shi Qyuan Wedding Indonesiajuga belum pernah melaporkan seluruh kegiatan usahanya, baik itu mengenai neracakeuangan, kegiatan perusahaan, laporan pelaksanaan tanggungjawab

Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita angka 13 dan angka 14halaman 5 serta angka 15 halaman 6, pada intinya mendalilkan yangberwenang memberhentikan Penggugat sebagai Direktur Utama danpemanggilan RUPS,. ;26.

Bahwa adalah tidak benar dalil Penggugat tersebut, karena padasaat RUPS pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 turut dihadiriPenggugat hadir pada saat RUPS tersebut, sehingga SAH dan beralasanhukum RUPS sebagaimana diatur UU PT No.40/2007 Pasal 106 ;27, Bahwa Penggugat telah mengakui mendapatkan undangan RUPStanggal 15 Desember 2019 via email, tentang RUPS dilaksanakan padatanggal 30 Desember 2019, karena sebagian besar pemegang sahamtidak bisa hadir maka RUPS diundur tanggal 16 Januari 2020.

Tidakberalasan hukum dalil Penggugat yang menyatakan RUPS penuhrekayasa karena saat RUPS tanggal 16 Januari 2020 dihadiri juga olehHalaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN BtmPenggugat. Oleh karena Penggugat yang telah mendalilkan RUPStersebut penuh rekayasa, maka Penggugat yang harus membuktikannya(Vide KUHPerdata Pasal 1865) ;28.

I, Il 16, 18) keterangan saksi T.I, Il bernama Ganiyang menerangkan bahwa pada RUPS Luar Biasa tersebut dihadiri olehselurunh pemegang saham (sebanyak 10 orang pemegang saham termasukdidalamnya Penggugat, Tergugat dan Tergugat Il), dipimpin oleh Komisaris(Eko Syaiful Arifin), akan tetapi dalam RUPS Luar Biasa tersebut Penggugatkeluar dari rapat (walk out) karena terjadi pertengkaran antara Penggugatdengan peserta rapat/para pemegang saham yang lain dapat diperoleh faktadipersidangan yang pada pokoknya

RUPS keputusan yang diambil adalah suaradari para pemegang saham, yang jumlahnya telah ditentukan dalam anggarandasar, sehingga apabila Penggugat (sebagai Direksi) merasa keberatanterhadap keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 16 Januari 2020 yangmemberhentikan dirinya sebagai Direktur PT.

yang mengakibatkanlukaluka, perbuatan mana dilakukan dengan caracara antara lain sebagai berikut : Awalnya pada pada waktu dan tempat saksi RUDI SALIM alias WENG JIANPING datang ke Restoran Neosuki Hotel Classic yang beralamat di Jalan KHSamanhudi Nomor 43 45 Pasar Baru Jakarta Pusat (sebuah tempat yangHal. 2 Putusan No. 22/PID/2019/PT.DKIsetiap orang bisa datang ke restoran tersebut) bersamasama dengan SaksiGOEY KING CHEEN dan saksi SOLAHUDIN DALIMUNTE untuk menghadiriRapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Central Steel Indonesia (PT.CSI);Bahwa dalam RUPS yang dilakukan di ruang VIP Restoran Neosuki tersebutdiatas hadir juga diantaranya saksi ERKA WIDIYANTI LIONG, saksi ROGERTRIANTO MELLER als ROGER TRIANTO MELES als ROGER KARDINAL,saksi MULYADI, Terdakwa JIANG HUAQIANG alias AKIONG aliasHUAQIANG, saksi IVAN WIJAYA, saksi MULYADI SUPARDI, saksi ROSETAKARINA, JOJO alias JUJU (melarikan diri/DPO Polri) serta beberapaorang lainnya;Bahwa saat RUPS saksi RUDI SALIM alias WEN JIAN PING menyampaikantidak

alias WEN JIAN PING dan kembali melakukan pemukulandengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian muka danleher saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan saksi SOLAHUDINDALIMUNTE keluar untuk memanggil keamanan Security Hotel Classic,kemudian masuk Security Hotel Classic masuk ke ruangan dan dapatmengamankan kejadian tersebut diatas sehingga saksi RUDI SALIM aliasWEN JIAN PING bersama saksi Solahudin Dalimunthe, SH dan saksi GoeyKing Cheen berhasil meninggalkan ruangan tempat dilakukannya RUPS

hadir dalam RUPS tersebut karena diajak olehTerdakwa JIANG HUAQIANG alias AKIONG alias HUAQIANG dan dimintamengaku sebagai kuasa hukum saksi ERIKA WIDIYANTI LIONG;Bahwa saat RUPS saksi RUDI SALIM alias WEN JIAN PING menyampaikantidak setuju atas rencana penjualan saham dan atau penjualan asetperusahaan tetapi meminta untuk dilakukan Audit Laporan Keuangan PT.Central Steel Indonesia (PT.

KARDINAL hadir dalam RUPS tersebut karena diajak olehHal. 7 Putusan No. 22/PID/2019/PT.DKITerdakwa JIANG HUAQIANG alias AKIONG alias HUAQIANG dan dimintamengaku sebagai kuasa hukum saksi ERIKA WIDIYANTI LIONG;Bahwa saat RUPS saksi RUDI SALIM alias WEN JIAN PING menyampaikantidak setuju atas rencana penjualan saham dan atau penjualan asetperusahaan tetapi meminta untuk dilakukan Audit Laporan Keuangan PT.Central Steel Indonesia (PT.

RUPS LB dilakukan melaui video conference telan sesuai denganketentuan pasal 77 ayat (1) UU PT;2.14.3. RUPS LB PT. PMS dihadiri oleh para pemegang saham ataukuasanya sebesar 67,5 % pemegang saham sehingga telahmemenuhi ketentuan kuorum RUPS LB sebagaimana diatur dalampasal 86 ayat (1) UU PT;Hal. 18 dari 50 hal.Putusan No.32/Padt.G/2020/PN.Kka.2.15.2.16.2.17.2.18.2.19.2.14.4. RUPS LB PT.

PMS sejak awal Maret 2018;Bahwa sepengetahuan saksi RUPS Luar Biasa PT.

Dalam hal ini anggota Direksi dapatdiberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.Keputusankeputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapatdilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratansebagai anggota Direksi, antara lain melakukan tindakan yang merugikan perseroanatau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS;Menimbang, bahwa Keputusan RUPS untuk memberhentikan Direksitersebut hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberikan

kesempatanuntuk membela diri dalam RUPS.

PMS melalui video Conference karena tidak dapatdilaksanakan RUPS LB secara tatap muka langsung diakibatkan pandemi covid19.Bahwa undangan RUPS LB tersebut telah diterima olen para pemegang sahamtermasuk oleh Penggugat dan Turut Tergugat Il dan atas undangan RUPS LBtersebut Penggugat dan Turut Tergugat II mengirimkan Surat kepada DewanKomisaris PT. PMS tertanggal 6 Juni 2020 yang pada intinya menyampaikan tidakdapat mengikuti RUPS LB PT.

RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris gunamenyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (1) untuk jangka waktu paling lama (satu) tahun;iil.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, Jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiranHal 4 dari 14 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.12.13.dan atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,serta penujukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan Undang Undang ini atau anggaran dasar, dan/ataub.

Elesgo HDM Asia;Menetapkan Bentuk RUPS, Mata Acara, Kuorum dan Ketua Rapat RUPSPT. Elesgo HDM Asia sebagai berikut: Bentuk RUPS RUPSLB Mata Acara Penambahan modal dasar dan atau penambahanmodal yang ditempatkan/disetor; Penawaran Saham kepada para pemegang saham; Kuorum 1/5 (satu perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Hal 5 dari 14 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr. Ketua Rapat Yulianti Dioko (Pemohon) 4.

Menetapkan bentuk RUPS, mata acara, kuorum dan ketua Rapat RUPSPT. Elesgo HDM Asia sebagai berikut: Bentuk RUPS RUPSLB Mata Acara Penambahan modal dasar dan atau penambahanmodal yang ditempatkan /disetor; Penawaran Saham kepada para Pemgang Saham Kuorum 1/5 (Satu perlima) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakill Ketua Rapat Yulianti Djoko (Pemohon) 4.

Elesco HDM Asia No. 001/EHASRT/II/2019, tanggal 4 Februari 2019, Perihal: Undangan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS/LB) PT. Elesco HDM Asia, (diberi tanda P2a);Foto copy Tanda Terima Surat Undangan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT. Elesco HDM Asia, tanggal 4 Februari 2019, (diberi tandaP2b);Foto copy Daftar Hadir PT.

;Bukti T8.a : Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk SusastroSoephomo;Bukti T8.b : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2017Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 82 K/Pid/201924.25.26.2/.28.29.30.31.32.33.34.untuk Susastro Soephomo;Bukti T8.c : Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk SusastroSoephomo;Bukti T8.d : Tanda Pengiriman Undangan RUPS LB Tahun 2017untuk Susastro Soephomo;Bukti T8.e : Undangan RUPS Tahunan 2017 untuk Safi;Bukti T8.f : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2017untuk Safii;Bukti T8

.g : Undangan RUPS LB Tahun 2017 untuk Safii;Bukti T8.h : Tanda Pengiriman Undangan RUPS LB Tahun 2017untuk Safii;Bukti T8.i : Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk SusastroSoephomo;Bukti T8.j : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2018untuk Susastro Soephomo;Bukti T8.k : Undangan RUPS Tahunan 2018 untuk Safii;Bukti T8.1 : Tanda Pengiriman Undangan RUPS Tahunan 2018untuk Safii;Bukti T9 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT.

Lainlain yang dianggap perlu ; Bahwa pada RUPS pertama dan RUPS kedua hanya dihadiri olehpemegang saham bernama Ny.

pertama dan RUPS kedua pada PT.

;Menimbang, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiridari 2 jenis yakni RUPS Tahunan dan RUPS lainnya dalam praktik seringdikenal sebagai RUPS luar biasa; Bahwa RUPS tahunan diadakan dalamwaktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir sedangkanRUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untukkepentingan Perseroan (vide Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 79 ayat (1) UndangundangNomor

40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwaDireksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal78 ayat (4) dengan didahului Pemanggilan RUPS;Menimbang, bahwa Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surattercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum RUPS diadakan (vide Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) UUNomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);Menimbang, bahwa

panggilan RUPS harus puladicantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat disertai pemberitahuanbahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantorHalaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2019/PN Kdlperseroan, mulai hari dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan hariRUPS diadakan dan perseroan wajib memberikan salinan bahan yang akandibicarakan kepada pemegang saham secara cumacuma;Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diajukan oleh KuasaPemohon yaitu surat bukti bertanda P23, P24

Isoliani Ginting,SH selaku Notaris untuk menyerahkan datadatamengenai Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk dibuatkanAkta.

saksi Nyoman Yudi Saputra berpendapatbahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut batal demihukum.

dalam Pasal 78ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4)dengan didahului pemanggilan RUPS, serta ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi Acaramengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelasdalam panggilan RUPS tidak dilaksanakan oleh Direksi PT.

Garduh KecamatanKarang Tengah Kabupaten Cianjur, namun di dalam Risalah Rapat terterabahwa bahwa RUPS dilaksanakan di Kantor JI. Aria Wiratanudatar Nomor 25Kelurahan Muka Cianjur, artinya RUPS tidak dilaksanakan di tempatkedudukan Perseroan sebagaimana yang termaksud di dalam AnggaranDasar PT.

Sepengetahuan pelapor setelah 30(tiga puluh) hari pelaksanaan RUPStersebut seharusnya hasil RUPS diberitahukan kepada Menteri Hukumdan HAM RI untuk didaftarkan menjadi data Perseroan yang tercatat padaKementerian Hukum dan HAM RI, akan tetapi hasil RUPS tersebutternyata tidak didaftarkan, yang berarti Sdr.

Bahwa perubahan perjanjian kerjasama Nomor 13/DIR/PT.BPDST/XVP/2006 dan Perjanjian Nomor 120/C71.NOT.PPAT/III/06, tanggal 29 Maret2006 tersebut, Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengahberdasarkan hasil RUPS tahun 2004 vide Akta Berita Acara Rapat UmumLuar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Sulawesi TengahNomor 3, tanggal 04 Oktober 2004;5.

Putusan Nomor 5 K/Pdt/2016dilakukan oleh Tergugat sejak tahun 2010 dan tahun 2011, karena RUPStahun 2010 dan RUPS tahun 2011 Penggugat selaku rekanan yang masihterikat dengan perjanjian tidak diundang lagi oleh Tergugat (vide putusanNomor 19/Pdt.G/2011/PN PL), hal tersebut dilakukan oleh Tergugat karenaitikad buruknya untuk menghindar pembicaraan pembayaran jasaPenggugat dalam RUPS tahun 2009 karena janjijanji Tergugat setiap kaiiPenggugat menagih pembayaran jasa pada RUPS tahun 2009, jawabanTergugat

Betapa tidak, padabagian awal/komparasi akta, serta pada bagian akhir Akta Nornor 13/DIR/PT BPDST/XVP/2006 dan Nomor 120/C.71.NOT.PPAT/III/06, yangmerupakan tindak lanjut Akta Berita Acara RUPS Nornor 26 tanggal 17 MeiTahun 2004 dan Akta Berita Acara RUPS Nornor 3, tanggal 4 Oktober 2004,tertulis jelas namanama komisaris dan Direksi PT Bank Sulteng yangterpilin dan diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2004,sedang pada RUPS Tahun 2006 tidak ada perubahan pengurus PT BankSulteng, dengan demikian

Kehilangan pendapatan Penggugat dalam pembuatan Akta Acara RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk pembagian Laba danPengesahan Neraca. Adapun dasar perhitungan adalah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahunan Pembagian Laba (deviden) danPengesahan Neraca Neraca tahun buku 2008 (vide Akta Berita Acara RUPSTahunan Nomor 12, tanggal 11 Juni 2009), dengan jumlah laba PT BankSulteng adalah sebesar Rp19.917.000.000,00.

Menyatakan bahwa perubahan namanama pengurus PT Bank PembangunanDaerah Sulawesi Tengah telah dicantumkan dengan jelas dalam PerubahanAkta Perjanjian Kerjasama Nomor 13/DIR/PT BPDST/ XV/2006 danPerjanjian Nomor 120/C.71.NOT.PPAT/III/O6 tanggal 29 Maret 2006, yangpada Akta Berita Acara RUPS Nomor 26, tanggal 17 Mei 2004 dan AktaBerita Acara RUPS Nomor 3, tanggal 4 Oktober 2004;4. Menyatakan bahwa terjadinya gugatan di Pengadilan bukan larangan dalamHalaman 8 dari 13 hal.

RUPS itu ;Bahwa hasil dari RUPS tersebut sudah dibuat Akta Notaris ;Bahwa Terdakwa hadir dalam RUPS tersebut sampai dengan acarapemilihan calon direksi ;Bahwa saksi mengetahui dipilih sebagai direktur Utama, oleh karenadiberitahu via telephone pada hari Jumat sore ;Bahwa kedudukan terdakwa berkaitan dengan barang bukti Akte Notarisdan persetujuan ini, sebelum RUPS secara Yuridis Formal terdakwabelum diangkat, akan tetapi secara nyata sebagai Presiden Komisaris ;Bahwa secara formal PAULUS tidak menjabat

tanggal 25 Juni 209 saksi pernahmenandatangani draft RUPS LUB ;Bahwa menurut draft RUPS LUB secara Yuridis Formal Terdakwa belumsah diberhentikan dari jabatan.

bahwa setelah RUPStanggal 12 Maret 2010 masih ada RUPS lagi ;Bahwa saksi tidak tahu apakah RUPS tanggal 12 Maret 2010 sudah ataubelum di Akta Notaris kan ;e Bahwa dalam RUPS terakhir ada perubahan pengurus perusahaan ;e Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengambil uang setelah RUPStanggal 12 Maret 2010 dari pengakuan Terdakwa sendiri ;e Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menjadi pengurus perusahaansebelum RUPS tanggal 12 Maret 2010 ;e Bahwa saksi mengetahui menjadi Komisaris Utama oleh karenamenerima

, Terdakwa tidak memperoleh suratpemberhentian ;Bahwa saksi tidak menerima hasil RUPS ;Bahwa saksi tidak bisa menerima isi dari hasil RUPS oleh karena RUPSbelum berkekuatan hukum bahkan RUPS tanggal 12 Maret 2010 diajukanke Pengadilan Negeri Tegal menanyakan keabsahan RUPS tersebut ;Bahwa setelah RUPS tanggal 12 Maret 2010 ada RUPS lagi pada tanggal20 Mei 2011 25 Mei 2011 yang menolak RUPS tanggal 12 Maret 2010 ;Bahwa saksi tidak tahu setelah RUPS tanggal 25 Mei 2011 masih ada lagiRUPS atau tidak

Dan sepanjang terdakwa bisamembuktikan bahwa uang yang diambil adalah untuk keperluanperusahaan, maka perusahaan harus mengembalikan kepada teradakwa ;e Bahwa RUPS ada pihak yang tidak memberikan kuasa, dengan demikianRUPS ini cacat hukum, oleh karena itu Akta Notaris atas RUPS ini tidakmengikat. ( Ditunjukkan kepada saksi RUPS tanggal 12 Maret 2010 ) ;e Bahwa Terdakwa pada saat RUPS hadir, akan tetapi sebelumpengambilan keputusan melakukan walk out, maka Terdakwaharusdiberitahu mengenai hasil rapat

II 7) :Bahwa RUPS LB TANGGAL 15 NOVEMBER 2013 TELAH KORUMDAN DAPAT DILAKSANAKAN, karena secara nyata atau factual,sebelum diadakan RUPS LB tanggal 15 November 2013, TERGUGAT dan TERGUGAT II telah mengundang PENGGUGAT melalui surattertanggal 29 Oktober 2013 Perihal: Undangan Rapat Umum Pemegangsaham (RUPS) untuk hadir dalam RUPS LB tersebut, akan tetapiPENGGUGAT sama sekali tidak datang dan mempergunakan haknyadalam RUPS LB tersebut, selanjutnya, walaupun PENGGUGAT telahmenerima surat undangan untuk

Il 7) ; Bahwa RUPS LB TANGGAL 15 NOVEMBER 2013 TELAH KORUM DAN DAPATDILAKSANAKAN, karena secara nyata atau factual, sebelum diadakan RUPS LBtanggal 15 November 2013, TERGUGAT dan TERGUGAT II telah mengundangPENGGUGAT melalui surat tertanggal 29 Oktober 2013 Perihal: UndanganRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk hadir dalam RUPS LB tersebut,akan tetapi PENGGUGAT sama sekali tidak datang dan mempergunakan haknyaHalaman 64 dari 91, Putusan Nomor : 192/Pdt/G/2015/PN.Bdg.dalam RUPS LB tersebut, selanjutnya

Tembusan surat tercatat tersebut disampaikan oleh pemegangsaham kepada Dewan Komisaris, setelah itu Direksi wajib melakukan pemanggilanRUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggalpermintaan RUPS diterima ;Menimbang, bahwa bila ternyata tidak melakukan pemanggilan RUPS makapermintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada Dewan KomisarisAtau Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam jangka waktupaling lambat 14 hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggalRUPS ;b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan dengan surattercatat atau dengan iklan dalam surat kabar ;c.

Dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dicantumkantanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwabahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan sejaktanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan ;d. Perseroan wajib memberikan salinan bahan yang akan dibicarakan dalamRUPS kepada pemegang saham secara cumacuma jika diminta ;Halaman 76 dari 91, Putusan Nomor : 192/Pdt/G/2015/PN.Bdg.e.

Menetapkan dan memberi izin kepada PEMOHON untuk menyelengarakan RUPS LB (Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa) yang diajukan oleh PEMOHON sebagai pemegang saham sebesar 82 % (delapan puluh dua pesen) dari PT. Bali Villas dengan agenda melakukan perubahan Angaran Dasar (AD), yang mana didirikan dengan DATA PERSEROAN:Nama Perseroan : BALI VILLAS, Nomor SK Pengesahan : AHU-535753.AH.01.02. Tahun 2010Tanggal SK.

Memerintahkan PARA DIREKSI dan PEMEGANG SAHAM untuk hadir pada RUPS LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tersebut ;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya adalah Rp. 221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

( 1), UU RI Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan yaitu: Direksi menyampaikan laporantahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalamjangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroanberahir ;Dan juga diatur dalam Pasal 79, Udang Undang No 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas yaitu:(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS

. ;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a.

Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub.

hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub.

yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS.