• Bahwa RUPS LB yang dituangkan ke dalam Akta Berita Acara Rapat Akta No. 41/2009 dengansuara bulat memutuskan:a.

  LB yang terutang dalam Akta No. 41/2009tersebut melalui RUPS LB PT SPP.

  Pemohoan telahmeminta Termohon untuk menyelengarakan RUPS LB PT SPP,melalui surat Pemohon No. N&A/NP/SSJW/IV/20110115 tanggal1 April 2011, Perihal Permintaan Penyelenggaraan RUPS LB PTSPP, disertai dengan tembusan kepada Termohon Il.

  Menetapkan agenda RUPS LB PT SPP dimaksud, yaitu menegaskan danmenyatakan kembali keseluruhan isi Akta kesepakatan pemegang sahamdalam RUPS LB PT SPP sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 41tanggal 5 November 2009 yang dibuat dihadapan Yan Armin, SarjanaHukum, Notaris di Jakarta;4.

  Menetapkan agenda RUPS LB PT. SPP yaitu menegaskan danmenyatakan kembali keseluruhan isi Akta kesepakatan pemegangsaham dalam RUPS LB PT. SPP sebagaimana disebutkan dalam AktaNo. 41 tanggal 5 November 2009 yang dibuat dihadapan Yan Armin,Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;.

• Antara Pasal 105 dan 106 memiliki hubungan yang terkaitdengan pemberhentian Direksi yaitu dalarn hal Direksi akandiberhentikan melalui RUPS "konteks Pemberhentian Permanen" (Pasal105 berlaku) akan tetapi dalarn hal Direksi diberhentikan oleh Komisarisdan bukan melalu' RUPS maka "konteksnya PemberhentianSementara".

  Dalarn perkara a quoPemohon Kasasi tidak diberikan kesempatan membela diri sehinggapertimbangan Judex Facti Tingkat Banding yang menyatakan bahwaPemohon Kasasi telah sah karena hadir dalam RUPS dan dapatmengemukakan Pendapatnya dalam RUPS adalah salah dan itu tidakpernah terjadi.

  Pemohon Kasasi hadir dalam RUPS akan tetapi tidakdiberikan waktu untuk berbicara atau membela diri ini terbukti banwadidalam Risalah RUPS tidak ada termuat bahwa Pemohon Kasasi telahmemberikan pembelaan diri, bahkan pada jawaban, duplik, Kesimpulan danpersidangan Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II tidak membantahdalildalil Pemohon Kasasi tentang tidak diberikannya hak membela diri.Dengan demikian Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II telah nyatamelakukan perbuatan melawan hukum;Bahwa pada saat

  Miftahul HudaSH,LL.M, yang menerangkan bahwa: Bahwa RUPS adalah satusatunya organ yang berwenang mengangkatdan memberhentikan Direksi maupun Komisaris, dengan demikianKomisaris tidak mempunyai kewenangan memberhentikan Direksi.Sedangkan terhadap Direksi yang telah diberhentikan sementara dalamwaktu 30 hari tidak segera dilakukan RUPS maka direksi tersebut kembalipada posisinya dan dalam pemberhentian sementara idealnya harus adaalasanalasan pemberhentian";Bilamana hal tersebut dihubungkan dengan

  (vide: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/Pdt.G/ 2008/PN.JKT.BAR, hal.29) untuk itu kesaksiankesaksian tersebut seharusnyatidak dapat dijadikan pertimbangan oleh Judex Facti tingkat bandingkarena keterangan yang diberikan adalah sebelum tahun 2007sedangkan dalam Putusan RUPS tertanggal 18 April 2007 yang dibuatoleh Rusnaldi, SH. Notaris di Jakarta sesuai dengan bukti P3, PemohonKasasi telah diterima laporan pertanggung jawabannya dengan baikmelalui RUPS PT.

• PMS melalui videoConference karena tidak dapat dilaksanakan RUPS LB secara tatapmuka langsung diakibatkan pandemi covid19;Bahwa undangan RUPS LB tersebut telah diterima oleh parapemegang saham termasuk oleh Penggugat dan Turut Tergugat II danatas undangan RUPS LB tersebut Penggugat dan Turut Tergugat Ilmengirimkan Surat kepada Dewan Komisaris PT. PMS tertanggal 6Juni 2020 yang pada intinya menyampaikan tidak dapat mengikutiRUPS LB PT.

  PMS dan parapemegang saham yang hadir dalam RUPS LB tersebut secara mufakat(100 %) menyetujui untuk menguatkan pemberhentian sementaraPenggugat sebagai Direktur PT. PMS menjadi pemberhentian tetap danmerubah susunan pengurus perseroan;Bahwa hasil RUPS LB PT. PMS tanggal 8 Juni 2020 kemudiandisampaikan kepada para pemegang saham PT. PMS. termasukkepada Penggugat dan Turut Tergugat II pada tanggal 11 Juni 2020;Bahwa Keputusan RUPS LB PT.

  RUPS LB dilakukan melaui video conference telah sesuaidengan ketentuan pasal 77 ayat (1) UU PT;2.14.3. RUPS LB PT. PMS dihadiri oleh para pemegang saham ataukuasanya sebesar 67,5 % pemegang saham sehingga telahmemenuhi ketentuan kuorum RUPS LB sebagaimana diaturdalam pasal 86 ayat (1) UU PT;2.14.4. RUPS LB PT. PMS telah memberikan kesempatan kepadaPenggugat untuk membela diri sesuai ketentuan pasal 106ayat (5) UU PT;2.14.5. RUPS LB PT.

  Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri Kolaka sangatkeliru dalam Pertimbangan Hukum Putusannya yang dikutip pada him. 41paragraf ke3 bahwa Keputusan RUPS untuk memberhentikan direksitersebut hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberikankesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

  PMS melalui videoConference karena tidak dapat dilaksanakan RUPS LB secara tatapmuka langsung diakibatkan pandemi covid19;(Vide Bukti T10 danBukti P1);Bahwa undangan RUPS LB tersebut telah diterima oleh para pemegangsaham termasuk oleh Pembanding/Penggugat dan Turut Tergugat II danatas undangan RUPS LB tersebut Pembanding/Penggugat dan TurutTergugat II sebagaimana diakui dalam dalil gugatannya pada angka 20,24 dan 25 telah mengirimkan Surat kepada Dewan Komisaris PT.

• Syaifuddin dan Deny Mardani hadir dalam RUPS dan turut menandatangani catatan atau notulen RUPS yang dibuat sendiri oleh Hendrik Hakimitu.

  Butir No. 7: tentang RUPS tanggal 8 Juni 2004Bahwa dalil gugatan para Penggugat dalam butir ini yang mengatakan bahwadalam RUPS luar biasa PT.

  Bahwa RUPS PT.

  RUPS tahunan2.

  RUPSRUPS lainnya, yang dikenal dengan RUPS Luar Biasa ;Bahwa RUPS tahunan yang dilaksanakan selambatlambatnya enam bulansetelah tutup tahun adalah untuk mengetahui, menyetujui laporanpertanggungjawaban tahunan, jika disetujui maka direksi akan mendapatpembebasan tanggung jawab dari penguasaan direksi selama tahun berjalansejauh terjamin dalam laporan pertanggungjawabannya ;Bahwa RUPS lainnya misalkan untuk mengambil kredit memerlukanpersetujuan RUPS, maka direksi wajib mengadakan RUPS ;Bahwa RUPS

• ., yang dimohonkan banding, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

• Menolak gugatan Provisi Para Terbanding semula Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

• Menolak seluruh eksepsi Pembanding semula Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

• Mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya ;
• Menyatakan bahwa RUPS-LB PT.

  RUPS, Pasal79 UU PT UU PT menjelaskan;(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yangbersamasama mewakili 1/10 (Satu persepuluh) ataulebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah

  Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

  kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

  keputusan RUPS, Direksi,dan.

  Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untukmufakat.2.

• Bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan MelawanHukum dalam TATACARA PENGHITUNGAN suara untuk menentukanquorum atau sahnya RUPS PT Selecta Tahun buku 2019 dan RUPS LBtahun 2020 yang diselenggarakan di Batu pada tanggal 17 November2020.3.1.

  Bahwa sebelum diselenggarakannya RUPS PT SelectaTahun buku 2019 dan RUPS LB PT Selecta Tahun 2020 denganagenda pengangkatan Pengurus Baru karena masa jabatanpengurus sebelumnya habis yang diselenggarakan di Batu tanggal17 November 2020, PARA TERGUGAT telah DIINGATKAN oleh 2(dua) orang Pemegang Saham secara tertulis tentang tatacaraRUPS yang dipergunakan, sesuai Anggaran Dasar maupun TataTertio RUPS LB adalah salah yaitu:1) Bahwa tatacara PARA TERGUGAT menentukan quorumatau sah nya RUPS adalah bertentangan

  Menyelenggarakan RUPS PT Selecta ulang yaitu RUPS tahunbuku 2019 dan RUPS Luar Biasa dengan agenda PengangkatanPengurus PT selecta karena masa jabatan yang telah habis.d.

  menerima semua proses, prosedurdan pelaksanaan RUPST Tahun Buku 2019 dan RUPS LB Tahun 2020,dalam daftardaftar sebagaiman tersebut di atas, Penggugat selamapenyelenggaraan kedua RUPS tersebut, tidak melakukan protes,keberatan, yang intinya menolak dan atau tidak menerima proses,prosedur dan pelaksanaan kedua RUPS dimaksud, yang waktunyatelah diberikan oleh moderator pada saat itu, sehinggamempermasalahkan halhal yang seharusnya dipermasalahkan padasaat pelaksanaan kedua RUPS dimaksud tanggal 17

  Gugatan Penggugat Salah ObjekPenggugat mempermasalahkan proses, prosedur, hasilhasil, dankeputusankeputusan RUPST Tahun Buku 2019 dan RUPS LB tahun2020 tanggal 17 November 2020 yang telah disetujui dan disahkan olehseluruh Pemegang saham yang hadir dalam kedua RUPS PT Selectadimaksud, baik dalam daftardaftar yang telah disediakan oleh PTSelecta dalam kedua RUPS dimaksud, Risalahrisalah RUPS, yangtelah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Rapat Umum PemegangSaham Tahunan PT Selecta Nomor 08 dan Akta Pernyataan

• sebagaimana diatur pada Pasal 82 Ayat (1) UU PT, yang menentukanbahwa pemanggilan RUPS harus dilakukan minimal 14 hari sebelum tanggaldiadakannya RUPS ;Bahwa, berdasarkan Pasal 82 Ayat (5) UU PT, apabila pemanggilan RUPS tidakmemenui persyaratan sesuai Pasal 82 Ayat (1) UU PT, maka keputusan padaRUPS tersebut hanya dapat sah jika seluruh pemegang saham dengan haksuara hadir dan keputusan tersebut disetujul dengan suara bulat.

  Mitra Legi Sampoerna; Bahwa, saksi tidak tahu ada RUPS, dan yang saksi ketahui para pimpinanperusahaan lagi rapat RUPS, dan yang hadir saat itu saudara GatotSewandono, dan adanya anakanak dari saudara Abraham Gitono Sugialamsetelah gagal RUPS; Bahwa, saksi tidak mengetahui saham saudara Abraham Gitono Sugialamsudah dibagibagi atau belum Managemennya di Kelapa Gading Bahwa, RUPS PT Mitra Legi Sampoerna gagal karena anakanak saudaraAbraham Gitono Sugialam tidak hadir semua, hanya 2 (dua) orang saja

  Sarah Yenny Sugialam, setelah isterinyameninggal dunia dan sebagai gantinya saksi tidak mengetahuinya; Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya pertemuan antara sdr GatotSewandono dengan Ahl waris Abraham Gitono Sugialam; Bahwa, adanya inisiatif RUPS sejak + 7 bulan yang lalu; Bahwa, hasil dari RUPS, bubar begitu saja; Bahwa, saksi tidak tahu ada RUPS dan saksi berada di luar ruangan RUPSdan saksi hanya bicara dengan anakanak saudara Abraham Gito Sugialam dansaksi tidak ikut RUPS; Bahwa, pabrik ada di

  Apakah benar sudah pernah diadakan RUPS namun tidak mencapai quorumuntuk yang kedua kalinya ?

  RUPS ketiga adalah Perseroandan bukan direksi semata, seharusnya yang bertindak sebagai Pemohon dalamperkara permohonan a quo adalah PT.

• . tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamPasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Pasal 79 ayat 2 UUPT:(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih

  pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut;Halaman 5 dari 48 Penetapan Nomor 82/Pat P/2019/PN Krg13.14.15.16.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas maka, Permohonan aguo yang diajukan oleh PEMOHON telah sesuai dengan hukum dan olehkarenanya sangat beralasan hukum Ketua Pengadilan NegeriKaranganyar mengabulkan Permohonan yang diajukan oleh PEMOHONuntuk memberikan izin bagi PEMOHON untuk melakukan sendiripemanggilan RUPS TERMOHON;PERMOHONAN PENYELENGGARAAN RUPS

  Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar,dan/atau;b.

  Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS;Bahwa selanjutnya PEMOHON memohon agar ketua Pengadilan NegeriKaranganyar memerintahkan dan/atau mewajibkan Direksi dan/atauDewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS yang ditetapkan;Bahwa guna kelancaran Proses RUPS yang nantinya akan dilaksanakanmaka Pemohon Mohon agar ketua Pengadilan Negeri memberikan izinbagi PEMOHON dan/atau Kuasanya untuk menunjuk Pejabat Notarisdalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham TERMOHONyang

  tanggal 27 Juli 2018;Hingga penyelenggaraan RUPS Tahunan PT.

• Kemudian, pada bulan Desember 2009 dilakukan RUPS,saksi diteloon oleh Kusnadi bahwa: nanti akhir bulan bapak siapsiapuntuk hadir dalam acara RUPS PT Anugerah Alam Katingan yangbertempat di Kantor Notaris Agustri Paruna, S.H.

  Bahwa dikatakan hasil RUPS karenaapapun keputusan atau kesepakatan dari pemegang saham danpengurus adalah keputusan RUPS. Saksi memasukan keteranganbahwa saudari Ny.

  ) yang dikenal RUPS Tahunan dan RUPS LuarBiasa, dimana RUPS Tahunan wajib dilaksanakan setiap tahun sebagaipertanggungjawaban direktur kepada komisaris sedangkan RUPS LuarBiasa bisa dilaksanakan atas inisiatif Komisaris seperti penggantian;Bahwa RUPS bisa dilaksanakan dimana saja berdasarkan kesepakatanpengurus melalui undangan direksi meskipun diluar kantor notaris,asalkan tidak di luar wilayah domisili PT tersebut;Bahwa fungsi notaris apabila dilaksanakn RUPS adalah mencatat BeritaAcara RUPS yang

  ;Bahwa pihak yang mengawasi atau mengonirol PT dalam halmenyelenggarakan RUPS adalah Kementrian Hukum dan HAM;Bahwa Ahli tidak mengetahui mengenai sanksi apabila RUPS tidakdilaksanakan setiap tahun;Bahwa RUPS dalam setahun bisa dilakukan lebih dari sekali melaluiRUPS Luar Biasa;Bahwa yang harus dilakukan oleh Direktur Utama apabila Komisarisnyameninggal dunia adalah menyelenggarakan RUPS untuk menggantikansusunan pengurus;Bahwa Pengalihan saham dari komisaris atau direktur kepada orang lainmelalui

  proses RUPS PT AAK adalah benar;Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam BAP yangmenerangkan bahwa tidak benar pada tanggal 23 Nopember 2010dilaksanakan RUPS PT Anugerah Alam Katingan.

• Tentang permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri Bekasi;Bahwa organ perseroan terbatas yang memiliki kKewajiban untukmenyelenggarakan RUPS, baik itu RUPS Tahunan maupun RUPS lain(untuk selanjutnya disebut RUPSLB) adalah direksi.

  Nomor 3570 K/Pdt/201616.17.18.19.RUPS (vide Pasal 80 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007).RUPS hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana yangditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri (vide Pasal 80 ayat (5));Bahwa penetapan pemberian izin penyelenggaraan RUPS dari KetuaPengadilan Negeri bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat(vide Pasal 80 ayat (6) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas).

  Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadirandan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan undangundang ini atau anggaran dasar dan/atau;b.

  mengenai:a) Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadirandan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan undangundang ini atau anggaran dasar dan atau;b) Perintah yang mewajibkan direksi dan/atau dewan komisaris untuk hadirdalam RUPS;Bahwa dengan demikian Judex Facti tidak dapat menyatakan bahwaTermohon Kasasi/Termohon telah menyelenggarakan

  RUPS sehinggapermohonan RUPS dengan mata acara yang lebin khusus dari ParaPemohon Kasasi/Para Pemohon menjadi tidak beralasan hukum;Bahwa dengan adanya pengakuan menyepakati tidak perlu menyampaikanlaporan keuangan tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 dari TermohonKasasi/Termohon.

• RUPS, Pasal79 UU PT UU PT menjelaskan;(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yangbersamasama mewakili 1/10 (Satu persepuluh) ataulebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah

  Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

  kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

  keputusan RUPS, Direksi,dan.

  Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untukmufakat.2.

• Menetapkan untuk memberikan izin kepada pemohon untuk melakukansendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT DutaPermata Properti (PT DPP) dengan agenda rapat sebagai berikut:a. Laporan keuangan tahun 2015, 2016, 2017 neraca akhir tahun bukuyang lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya,laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan aruskas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporankeuangan tersebut;b.

  Menetapkaan kuorum~ kehadiran untuk melaksanakan rapatdiselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT DPPadalah paling sedikit 83,7% (delapan puluh tiga koma tujuh persen) dariseluruh jumlah saham;4. Menetapkan bahwa keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT DPP dapat diambil dan sah berdasarkan suara setuju sekurangHalaman 2 dari 6 hal. Put.

  Nomor 1429 K/Pdt/2020kurangnya 83,7% (delapan puluh tiga koma tujuh persen) dari jumlah seluruhsaham yang hadir dengan hak suara yang sah dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT DPP untuk seluruh agenda rapat:5.

  Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusanberdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu palingcepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejaktanggal penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empatbelas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tidaktermasuk waktu hari pemanggilan;6.

  Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT DPP yang diselenggarakan dengan kuorum kehadiran dan kuorumpengambilan keputusan dalam penetapan adalah sah;7. Menetapkan Pemohon dan/atau kuasanya sebagai ketua atau pimpinanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT DPP berdasarkan penetapan ini;8. Memerintahkan direksi dan komisaris PT DPP untuk hadir dalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dan membawa serta memberikanseluruh dokumen PT DPP kepada seluruh pemegang saham;9.

• Menetapkan Kuorum 500 (lima ratus) saham atau 1/2 (satu perdua) bagian dengan hak suara hadir pada RUPS ke 3 (tiga) sah dan berhak mengambil keputusan dalam RUPS ke 3 (tiga) PT. CANY SEMESTA LESTARI 3. Menetapkan agar Dewan Komisaris PT.

  ke 3 (tiga)sah dan berhak mengambil keputusan dalam RUPS tersebut danpermohonan pemohon diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPayakumbuh pada tanggal 29 Desember 2015, didaftarkan dalamRegister perkara perdata permohonan dibawah Nomor105/Pdt.P/2015/PN.Pyh.

  Cany Semesta Lestari, Beralamat, Jl.SyehArrasuli No.79, RT.002, RW.003, Kel.Aur Tajungkang TangahSawah, Kec.Guguak Panjang Bukittinggi ;Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2016/PN.BktSerta membuat Penetapan sebagai berikut :1.2,Mengabulkan Permohonan Pemohon ;Menetapkan Kuorum 500 (lima ratus) saham atau 1/2 (satu perdua)bagian dengan hak suara hadir pada RUPS ke 3 (tiga) sah danberhak mengambil keputusan dalam RUPS ke 3 (tiga) PT.

  Cany Semesta Lestari (vide bukti P1); Bahwa Pemohon mengirim surat kepada Komisaris Utama tertanggal28 Oktober 2015 yang isinya sama dengan surat yang ditujukankepada Direktur Utama yaitu agar dapat mengadakan RUPS PT.

  Pemohon adalah berkenandengan Permohonan penetapan Kuorum RUPS ke3 (tiga) sebagaimanaUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasHalaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2016/PN.BktPasal 88 ayat (1) jo.

  Menetapkan Kuorum 500 (lima ratus) saham atau 1/2 (satu perdua)bagian dengan hak suara hadir pada RUPS ke 3 (tiga) sah danHalaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2016/PN.Bktberhak mengambil keputusan dalam RUPS ke 3 (tiga) PT. CANYSEMESTA LESTARI3. Menetapkan agar Dewan Komisaris PT.

• .10.11.12.bertentangan dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;Bahwa sebagai bentuk keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat yangmemberhentikan Penggugat dari Jabatan Direksi maka Penggugat menolakmenandatangani berita acara hasil RUPSLB tertanggal 18 Mei 2018 ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat 1 Undangundang No. 40Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, disebutkan : Anggota Direksidapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan keputusan RUPS

  Selanjutnya dalam Pasal 105 ayat 2 disebutkan :Keputusan untuk memberhentikan anggota direksi sebagaimana dimaksudpada ayat 1 diambil setelah yang bersangkutan diberi kKesempatan untukmembela diri dalam RUPS ;Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 105 ayat 2 UU No. 40Tahun 2007, maka keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Direksi(Direktur Utama) yang dilakukan oleh Tergugat melalui RUPSLB tertanggal18 Mei 2018 adalah cacat hukum atau bertentangan dengan hukum ataudalam ilmu hukum dikualifisir

  sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM(Vide Pasal 1365 KUH Perdata), karena terbukti Tergugat tidak memberikankesempatan kepada Penggugat untuk membela diri didepan RUPS ;Bahwa oleh karena Keputusan pemberhentian Penggugat dari JabatanAnggota Direksi (Direktur Utama) yang dilakukan oleh Tergugat melaluiRUPSLB tertanggal 18 Mei 2018 adalah cacat hukum atau bertentangandengan hukum, maka sangat beralasan apabila Penggugat Mohon kepadaYang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan Keputusan PemberhentianPenggugat

  Merujuk pada ketentuan pasal 1 butir (4) Jo. pasal 75 (1) UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS merupakan = organHalaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2019/PT.BDG.Perseroan yang mempunyaiwewenan angtidakdiberikan kepadaDireksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU ini dan/atau anggaran dasar ;Pasal 94 Jo. pasal 111 UU No. 40/2007 mengatur bahwa Direksi danKomisaris diangkat oleh RUPS ;Dengan demikian berdasarkan pada ketentuanketentuan tersebutdiatas, RUPS merupakan

  RUPS/RUPSLB merupakan produk hukum dari pemegangsaham dan bukan produk hukum dari Perseroan sehingga pertanggungjawaban hukumnya pun melekat pada masingmasing pemegangsaham.Dengan demikian dalam perkara aquo, pertanggungjawaban hukumdari keputusan RUPSLB tanggal 18 Mei 2018 melekat pada masingmasing pemegang saham PT Bank Perkreditan Rakyat MangunPundiyasa yang mengeluarkan suara, bukan pada Tergugat (PT BankPerkreditan Rakyat Mangun Pundiyasa).Oleh karena itu, jika Penggugat merasa dirugikan oleh

• Tanggal 25 Maret2017, oleh karena saksi mengikuti kegiatan RUPS tersebut; Bahwa Saksi mengikuti kegiatan tersebut dalam kapasitas sebagai Notarispada Bankk NTT dan tugas saksi adalah mendampingi Notaris Bank NTTManggarai Barat; Bahwa fungsi saksi sebagai Notaris pada Pelaksanaan RUPS di LabuanBajo pada Tanggal 25 Maret 2017, yaitu untuk melihatsmendengar danmenulis pertanyaan dan Jawaban serta apa yang diputuskan didalamRUPS;Hal. 13 dari 23 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PN KpgBahwa seingat saksi RUPS

  tahunan dimulai dari pukul 10.00 wita sampaidengan pukul 13.00 wita, dan dilanjutkan dengan RUPS Luar biasa sampaidengan pukul 19.00 wita;Bahwa kapasitas saksi hanya akan memberikan keterangan apabila dimintadan pada pelaksanaan RUPS di Labuan Bajo pada Tanggal 25 Maret 2017,saksi tidak diminta untuk memberikan keterangan apapun;Bahwa didalam pelaksanaan RUPS yang berlangsung di Labuan Bajo padaTanggal 25 Maret 2017 dibuatkan dalam 2 agenda yaitu RUPS tahunandan RUPS luar biasa;Bahwakegiatan RUPS

  ;Bahwa selain pemegang saham tidak boleh mengikuti kegiatan RUPS;Bahwa seingat saksi semua pemegang saham ikut menghadiri kegiatanRUPS pada tanggal 25 Maret 2017 di Labuan Bajo;Bahwa kahadiran semua pemegang saham ada dibuatkan dalam bentukdaftar hadir dan sebelum acara dimulai Ketua dan Sekertaris akan kembalimenginventarisasi kembali selurun peserta yang hadir;Bahwa perbedaan antara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa padatanggal 25 Maret 2017 di Labuan Bajo yaitu RUPS Tahunan yangdilaporkan adalah

  dari 23 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PN KpgBahwa mengenai hasil RUPS apakah telah dikirim atau belum, Saksi tidaktahu karena itu bukan tugas dan kewenangan saksi, melainkan tugas dariBank NTT sendiri;Bahwa dalam Anggaran Dasar diatur bahwa RUPS dipimpin olehPemegang Saham Pengendali yang terbesar ;Bahwa dalam Undangundang Notaris wajio untuk ikut karena harusmencatat segala seuatu yang terjadi didalam RUPS dari awal sampai akhir;Bahwa yang memberikan kewenangan saksi sebagai Notaris untukmengikuti

  dilaksanakan, dan baru akandibicarakan ketika RUPS berlangsung; Bahwa setiap pemegang saham wajib untuk dikirimkan undangan RUPS,dan apabila berhalangan hadir maka wajib untuk mengirimkan kuasanya; Bahwa setiap agenda rapat wajib untuk dikirimkan kepada para pemegangsaham agar dapat dipelajari; Bahwa Saksi tidak tahu apakah masingmasing pemegang sudah datangmembawa perubahan Anggaran Dasar pada saat pelaksanaan RUPS diLabuan Bajo pada tanggal 25 Maret 2017 ataukah tidak; Bahwa seingat saksi tidak

• Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5(lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untukmemberhentikan sewaktuwaktu.""Pasal 16"1 ."2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangkawaktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untukmemberhentikan sewaktuwaktu."

  "(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.

  Pada tanggal 18 Maret 2021, Pemohon melalui kuasanya sekali lagimelakukan kunjungan kepada Alamat Terdaftar Termohon untukmenyampaikan surat Permintaan RUPS kepada Direksi (Lihat Bukti P6)dan surat Permintaan RUPS kepada Dewan Komisaris.

  i:"Pasal 80"(3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:"a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat,sesuail dengan atau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar;"Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pemohon memohon kepadaKetua Pengadilan

  kepada Direksi (BuktiP6) dan surat Permintaan RUPS kepada Dewan Komisaris.

• paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS keduadiselenggarakan ;RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari danpaling lambat 21 (duapuluh satu) hari dari RUPS pertama ;RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sah danberhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegangHal. 13 dari 22 hal.

  Kayu Lapis Indonesia yang termuat dalam Akta No. 43 sudahsangat jelas diatur dalam hal tata cara suatu RUPS tidak quorum makahanya mengenal RUPS kel, RUPS kell sampai RUPS kelll saja, dimana RUPS ke IIl quorumnya ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negerisetempat dengan Penetapan dan tidak ada aturan serta tidak mengenaladanya RUPS ke empat (IV) ;5. Bahwa RUPS ke tiga (keIIl) PT.

  Kayu Lapis Indonesia akanmengadakan RUPS lagi, maka harus melalui proses baru yaitumengadakan RUPS lagi dengan Agenda Rapat yang juga baru, dan jikatidak quorum baru mengadakan RUPS keIl lagi dan jika RUPS kell jugatidak quorum, maka baru mengajukan permohonan Penetapan kepadaKetua Pengadilan Negeri setempat untuk menetapkan quorum,Penetapan mana baru dapat untuk menyelenggarakan RUPS keIll.Akan tetapi dalam perkara a quo ternyata Direksi Perseroan mengajukanpermohonan Penetapan quorum untuk menyelenggarakan

  Kayu Lapis Indonesia untuk RUPS keIV padahal RUPS keIV tidak dikenal dalam hukum positif, baik dalamUndangUndang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maupundalam Anggaran Dasar PT.

  Sedangkan dalam RUPS yangmenjadi sengketa perkara a quo tidak semua pemegang sahamhadir dalam RUPS, bahkan suara para Pemohon Kasasi/paraPelawan sebagai pemegang saham mayoritas tidak hadir karenatidak tahu ada penyelenggaraan RUPS ; Menurut aturan hukum Perseroan Terbatas tidak mengenal adanyaRUPS keIV sebagai RUPS lanjutan dari RUPS keIll (vide pasal 73UndangUndang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo.Pasal 22 Anggaran Dasar PT.

• Akta Kuasa RUPS No. 53. Akta Gadai Saham No. 54. Akta Kuasa Jual No. 55Akta Kuasa RUPS No. 56. Akta Gadai Saham No. 57. Akta Kuasa Jual No. 58Akta Kuasa RUPS No. 59Akta Personal Guarantee No. 63. Akta Personal Guarantee No. 64. Akta Personal Guarantee No. 65m.Akta Personal Guarantee No. 66AAO TE *o a0 5. Dh1.2.

  Gadai Saham No. 54Akta Kuasa Jual No. 55Akta Kuasa RUPS No. 56Akta Gadai Saham No. 57Akta Kuasa Jual No. 58Akta Kuasa RUPS No. 59Akta Personal Guarantee No. 63Akta Personal Guarantee No. 64Akta Personal Guarantee No. 65m.

  No. 55Akta Kuasa RUPS No. 56Akta Gadai Saham No. 57Akta Kuasa Jual No. 58Akta Kuasa RUPS No. 59Akta Personal Guarantee No. 63Akta Personal Guarantee No. 64Akta Personal Guarantee No. 65m.

  AktaKuasa RUPS No. 53d. Akta Gadai Saham No. 54ATT Testo Ao oDHalaman 15 dari 81halPutusan No. 142/Pdt.G/2013/PN.JKT.SELAkta Kuasa Jual No. 55Akta Kuasa RUPS No. 56Akta Gadai Saham No. 57Akta Kuasa Jual No. 58Akta Kuasa RUPS No. 59Akta Personal Guarantee No. 63Akta Personal Guarantee No. 64. Akta Personal Guarantee No. 65m.

  Akta Kuasa Jual No. 52Akta Kuasa RUPS No. 53. Akta Gadai Saham No. 54. Akta Kuasa Jual No. 55Akta Kuasa RUPS No. 56. Akta Gadai Saham No. 57Akta Kuasa Jual No. 58Akta Kuasa RUPS No. 59Akta Personal Guarantee No. 63. Akta Personal Guarantee No. 64.

• untuk memberhentikanPenggugat sebagai Direktur (anggota Direksi) sebagaimana tercantumdalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Nomor 02tanggal 2 November 2015 dibuat oleh Aulia Taufani, Notaris diKabupaten Tangerang (Akta RUPS Pemberhentian Sebagai Direktur).Akta RUPS Pemberhentian Sebagai Direktur ini telah dicatat dalamSistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia berdasarkan Surat Nomor AHUAH.01.030978129 tertanggal6 November 2015;Selanjutnya, keputusan RUPS Tergugat

  hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat telah berakhir dengan hukum terhitungsejak 15 April 2015 dimana pada saat tersebut Penggugat telahdiangkat berdasarkan keputusan RUPS Tergugat yang tertuang dalamAkta RUPS Pengangkatan Sebagai Direktur menjadi direktur (anggotadireksi) Tergugat;3.

  Keputusan RUPS bukanlahPerjanjian Kerja karena keputusan RUPS tidak memuat halhal yangseharusnya tercantum/diatur dalam Perjanjian Kerja sebagaimanamerujuk kepada Pasal 54 Undang Undang Ketenagakerjaan; Direktur diangkat oleh RUPS sementara karyawan diangkat olehpemberi kerja.

  ;Pemberhentian Penggugat sebagai direktur yang dilanjutkan denganpengangkatan Penggugat sebagai penasehat Tergugat juga tidak sertamerta menimbulkan atau) mengembalikan hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat karena pengangkatan Penggugat sebagaipenasehat Perusahaan didasarkan keputusan RUPS yang tertuang dalamAkta RUPS Penunjukkan Sebagai Penasehat dan bukan berdasarkanperjanjian kerja;Akta RUPS Penunjukkan Sebagai Penasehat bukanlah perjanjian kerjakarena akta tersebut merupakan suatu keputusan

  RUPS Tergugat sebagaiorgan perusahaan dan RUPS bukanlah pemberi kerja dalam UndangUndang Ketenagakerjaan.

• Menyatakan RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tertanggal 16 Januari 2020 yang dituangkan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BELAYAN INTERNASIONAL COAL Nomor 04, tertanggal 16 Januari 2020, yang dibuat oleh Tergugat IV, serta setiap dan seluruh rapat pemegang saham termasuk perubahan anggaran dasar PT.

  IJABKomisaris : Tuan SOPIANSYAHKomisaris : Tuan MURITNO RUSBANDIKomisaris : Tuan ERWIN SOEMARTO.Bahwa berdasarkan ketentuan UUPT, RUPS yang diselenggarakan olehDewan Komisaris hanya boleh membicarakan masalah sesuai yangtercantum dalam Surat Undangan RUPS.

  Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub.

  Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.Ayat (7) berbunyi : Dewan komisaris wajib melakukan pemanggilanRUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktupaling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.Ayat (9) berbunyi : RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisarisberdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hurufb dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan

  (Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa) tanpa melalui mekanisme hukum yangseharusnya, bahwa sebagaimana bukti P8 telah dilakukan RUPS dan telahdituangkan dalam risalah RUPS LB (Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DEDEN SUTEDI,penggugat tidak mengetahui adanya RUPS LB, Penggugat pergi ke Notarishanya untuk menandatangani permasalahan perubahan pembayaran penjualansaham, Penggugat juga tidak pernah dipanggil secara resmi melalui suratHalaman 27 Putusan

  tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwaPemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklandalam surat kabar, pada ayat (3) juga disebutkan Dalam panggilan RUPSdicantumkan tanggal.waktu, tempat dan mata acara rapat disertaipemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersediadikantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengantanggal RUPS diadakan;Menimbang