Tolitoli ke BKN terkait MohonPetunjuk untuk Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalani danyang sedang menjalani hukuman pidana korupsi;)ahwa yang mendasari sehingga adanya Surat Bupati Tolitoli mohonpetunjuk kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara karenaHalaman 48 dari 67 halaman Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN.PLsebelumnya sudah ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentangPegawai Negeri Sipil yang terkait hukuman jabatan dan ada jugatemuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai Pegawai Negeri Sipilyang

setelahkeluarnya surat keputusan bersama;e B ahwa surat keputusan pemberhentian tetap belum dibagikan kepadaPara Penggugat karena ada masukan agar menunggu dulu hasil dariPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara; B ahwa semenjak Saksi di BKPSDM Saksi tidak mengetahui apakah adasurat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada PNS yangmelakukan tindak pidana korupsi; B ahwa selama Saksi bekerja di BKPSDM Saksi sering mengikuti rapat,akan tetapi terkait regulasi yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipilyang

atau tidak dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sesuai dengan pengawasan,pengendalian terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur dankriteria manajemen Pegawai Negeri Sipil;e B ahwa Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana mulai dariUndangUndang Nomor 8 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1979, UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999, UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017,khusus tindak pidana jabatan bunyinya sama yaitu: Pegawai Negeri Sipilyang

prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.3/012/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/086/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/012/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/086/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SriWahyuni, S.Pd.;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/012/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/086/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SriWahyuni, S.Pd.;4.

Pemberhentian sementara pegawai negeri sipilyang berpangkat Penata Tingkat golongan ruangIlIl/d ke bawah ; b.

Pengangkatan kembali pegawai negeri sipilyang diberhentikan sementara yang berpangkatPenata Tingkat golongan ruang III/d ke bawah ;danc, Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiandalam dan dari jabatan struktural eselon IV ;(3) Bentuk pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan MenteriDalam Negeri ; Bahwa Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2620/V.24 25/99 tanggal 20 Desember 2001 yang didalilkanpenggugat sesungguhnya bukan merupakan produk hukum

Atas panggilan tersebut Pengguaaidan cementtelah datang menghadap di persidangan secara in person;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratizin perceraian dari atasan Penggugat berupa Surat Keputusan Bupati Nomor133/BKPP/2019 Tentang Pemberian izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang dikeluarkan oleh Bupati Natuna tanggal 28 Agustus 2019, sehinggapemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuhmelalui mediasi

diterimanya salinan penetapan pengadilannegeri oleh Penduduk dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yangmenyebutkan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir padaregister akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil serta Pasal93 ayat (3) huruf b Peraturan Presidan Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang

Deknialias Jul, Saksi 1, Saksi 2 dan dua orang masyarakat sipilyang tidak Terdakwa kenal berangkat menuju jembatan di Jl.Gampong Bukit Pidie Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara Sadr.Dekni alias Jul mengendaral sepeda motor sedangkanTerdakwa, Sdr. Boy alias Om Tos, Saksi 1, Saksi 2 dan duaOrang masyarakat sipil yang tidak Terdakwa kenal berangkatnaik kendaraan Truk dan yang mengemudikan Truk adalah Saksi1.f. Bahwa pada pukul 02.00 Wib Terdakwa, Sdr.

Bahwa, Klien kami/Penggugat adalah Abdi Negara/Pegawai Negeri Sipilyang di angkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Tengah dengan No: 821.1/84/1985.(buktiP1). Bahwa, Klien kami/Penggugat adalah seorang Guru SD.3. Bahwa, bersamaan dengan masa tugas menjadi Guru/Pegawai NegeriSipil, klien kami/Penggugat dimutasikan ke Kabupeten SlemanYogyakarta berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor:07/Kep.KDH/BKD/D.4/2007 A/n Ibnu Subiyanto tertanggal 192007.(bukti P2).

Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipilyang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh KantorCatatan Sipil karena Kutipan Akta yang asli (pertama) hilang, rusakatau musnah setelah di buktikan dengan Surat Keterangan dari pihakyang berwajib;d. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yangditerbitkan oleh Kantor Catatan Sipil atas permintaan Pemohon;e.

ketentuan Pasal 44 ayat(1) sampai dengan (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 24 Tahun 2013, buktibukti tersebut tergolong surat keterangan yangditerbitkan oleh pemerintah setempat yang hanya merupakan syarat untukditerbitkannya Kutipan Akta Kematian oleh pejabat yang berwenang untukitu, Karenanya bukti tersebut belum Ssempurna atau belum memenuhi syaratsebagai akta autentik sebab dalam hal ini bukan pejabat pencatatan sipilyang

Eselon IVdilingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, ( vide bukti T.2 ) ;Menimbang, bahwa bersifat individual artinya Keputusan Tata UsahaNegara itu tidak ditujukan untuk umum, tapi tertentu, baik alamat maupunhal yang dituju, kalaupun yang dituju lebih dari seseorang, tiaptiap namaorang yang terkena keputusan itu disebutkan, Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, obyek sengketa pertamatidak mencantumkan nama Penggugat dan tidak ditujukan kepadaPenggugat akan tetapi mencantumkan namanama Pegawai Negeri Sipilyang

dan PemberhentianPegawai Negeri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa TindakanTergugat tersebut telah sesuai dengan aturan Kepala Badan KepegawaianNegara karena telah melalui proses dan prosedur sebagaimana yang telahditentukan dalam aturan tersebut ;Menimbang, bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalamkedudukannya sebagai Lembaga Negara yang diberi kewenangan untukmelakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tegaknya peraturanperundangundangan kepegawaian yang menginginkan Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa, menurut ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan(2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,Ayat (1) mengenai Pembatalan Akta Catatan Sipilharus berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan Hukum Tetap, ayat (2) berdasarkanPeraturan pengadilan mengenai Pembatalan Aktasebagaimana dimaksud pada ayat (1) PejabatCatatan Sipil membuat Catatan Pinggir padaRegister Akta dan mencabut Akta pencatatan Sipilyang dibatalkan dari kepemilikan Subjek Akta ;Berdasarkan

tidak terbukti ada indikasi nusyuznya Penggugat,maka majelis hakim menilai Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz;Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tahapan jawabmenjawab, baik Tergugat maupun Penggugat menyatakan bahwa pada saatmasih tinggal bersama, Tergugat setiap bulannya memberikan nafkahkepada Penggugat sejumlah Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) hinggaRp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) disebabkan adanya pinjaman yangharus dibayarkan meskipun Tergugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun2016;Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, makapemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohondalam sidang tertutup untuk umum yang isi tetap dipertahankan oleh Pemohon,(Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

nama Penggugat tanggal 2 Juli 2019, dengan amarPUUSANNYa ~ === n= nn nn nan nnn nnn nn ne nn en nee ne en nnnMenetapkan :KESATUKEDUAMEMUTUSKANMenolak banding administratif M.TRI PUTRA MEISUKMA, sebagaimana dinyatakan dalam suratnyatanggal 31 Oktober 2018 ; Memperkuat hukuman disiplin sebagaimanatercantum dalam keputusan Gubernur ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 1428 Tahun2018 tanggal 1 Oktober 2018 berupapemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai Pengawai Negeri Sipilyang

Luter Zanambani karenaSaksi tidak melihat secara langsung saat para Terdakwamelakukan pemukulan, namun Saksi mendapat informasidari anggota Satgas Yonif PR 433/JS yang sedang jagaDalduk hal tersebut terjadi karena salah satu warga sipilyang berperawakan kecil hendak merampas senjata milikanggota Yonif PR 433/JS;Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat pemukulan yangdilakukan para Terdakwa terhadap Sdr. Alpinus Zanambanidan Sdr.

No. 82K/PM III16/AD/IX/2021Bahwa sekira pukul 11.00 WIT, tim 8 (delapan) yangdipimpin oleh Saksi V melaporkan melalui radio HTbahwa telah mengamankan 2 (dua) orang warga sipilyang dicurigai adalah anggota atau simpatisan OPM danakan dibawa ke Koramil 170511/Sugapa, mendengarlaporan tersebut Terdakwa meneruskan laporan kepadaLettu Inf Dhimas Brian H, S.T.Han yang saat itumemerintahkan untuk diamankan saja dulu oleh orangintel dan Terdakwa~ diminta untuk membantumengamankan;Bahwa sekira pukul 11.15

WIT, tim 8 (delapan) datangdengan berjalan kaki membawa kedua orang warga sipilyang dimaksud dan diterima oleh personel intel atasnama Praka Mufajirin Adi Yatma (Terdakwa IV) dandidudukkan di kursi ruang lobby, dan sesuai perintahLettu.

Alpinus Zanambani dan Sadr.Luter Zanambani lalu keluar lagi, lalu Ba Intel Kodim1705/PN (Sertu Firman Tugas Pradana/Saksi VII) masukke ruang lobby untuk melihat dan memastikan warga sipilyang diamankan tersebut kemudian keluar lagi, tidaklama kemudian datang Pasi Intel atas nama Lettu Inf FebiPuji Hantara, ST.Han (Terdakwa 1!)

) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. ...Halaman 16 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUNJKT.b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;C. ...d. ...Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 250 huruf b dan Pasal 252 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

yangmenyebutkan:(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;Halaman 22 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUNJKT.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 250 huruf b dan Pasal 252 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

Menjadi Pegawai Negeri Sipil Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil12Yang Menjalani Masa Percobaan Lebih Dari 2 (dua) Tahun, Dan FormulirKeputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian/Anumerta Serta Pemberhentian DanPemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun,Cacat Karena Dinas, Meninggal Dunia, Atau Tewas Dan Pemberian PensiunJanda/Dudanya; e Bahwa berdasarkan Obyek Sengketa a quo, diputuskan antara lain halhal sebagaiberikut :Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipilyang

sebagaipegawai negeri sipil berdasar ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor:32 tahun 1979 akan pensiun pada usia 56 tahun, sehingga Penggugat akan pensiun daripegawai negeri sipil pada bulan Juni 2012; Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun BagiPegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian,Penyuluh Perikanan, Dan Penyuluh Kehutanan disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa adapun Keputusan Tergugat memberhentikan Penggugat denganhormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipilyang seharusnya diberhentikan tidak dengan hormat, hal ini berdasarkanhasil rapat Majelis Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipildi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong yangmempertimbangkan/mengingat usia Penggugat masih muda danmemberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk dapatHalaman 16 dari 59 halaman Putusan Nomor: 17/G/2016/PTUN.BJM.diterima bekerja

SuratKeputusan Nomor 821.2/142KEP.SVBKD, tanggal 30 November 2012Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Nomor: 17/G/2016/PTUN.BJM.10.tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Guru, hal ini sudah sesuaidengan Pasal 85 huruf i Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentangPenyelenggaraan Pemilu, dan ketika Penggugat menjabat sebagaiKomisioner Panwaslu Kabupaten Tabalong status Pegawai NegeriSipilnya masih melekat pada Penggugat, hal ini dibuktikan bahwayang bersangkutan masih menerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

dinas masingmasing, kemudian terdakwa juga membuat surat keterangan untukmendapatkan pembayaran tunjangan keluarga (KP4) dengan cara membeli format KP4 untukmasingmasing ke dua belas orang tersebut kemudian mengisinya dan menyuruh kedua belasorang tersebut untuk menandatanganinya, selanjutnya terdakwa juga mempersiapkan Suratperpindahan dari Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara dengan cara mengambil contohsurat perpindahan dari provinsi Sumatera Utara kemudian mengganti nama Pegawai Negeri Sipilyang

Asmaul Kusmiati alis Mia ( Saksi 3), barangbukti sabusabu tersebut dan alat untuk menghisapberupa bong pipet dan korek api gas digunakan untukperkara Saksi 2 dan Saksi 3 yang merupakan warga sipilyang menjadi kewenangan peradilan umum.10.

Asmaul Kusmiati alis Mia ( Saksi 3), barangbukti sabusabu tersebut dan alat untuk menghisapberupa bong pipet dan korek api gas digunakan untukperkara Saksi 2 dan Saksi 3 yang merupakan warga sipilyang menjadi kewenangan peradilan umum.11.