ayah Penggugat Johanis Sianturi meninggal dunia, tanahkebun maupun tanah sawah bagian Penggugat, dan adikadik PenggugatAser dan Erna yang telah menjadi milik Penggugat yang selama inidikuasai/diusahai oleh ayah Penggugat, Penggugat percayakan kepadaabang Penggugat almarhum Jamair Sianturi dan istrinya Rotua br.Rajaguguk (Tergugat I) untuk menguasai/mengerjakannya;13.Bahwa adapun hal tersebut Penggugat lakukan, oleh karena Penggugatselama ini merantau ke Medan, Sumatra Utara, sebagai pegawai negeri sipilyang

Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberi biaya pemeliharaandan pendidikan bagi anaknya hingga mencapai usia dewasa sertamandiri yang setiap bulannya ditetapkan sebesar Rp.3.000.000, (Tigajuta rupiah) ;Memerintahkan atau setidaktidaknya memberikan kuasa kepadaPegawai Luar Biasa Catatan Sipilyang bersangkutan untukmendaftarkan putusan perceraiantersebut untuk dicatat pada registeryang bersangkutan dan memberikanAkta Perceraian paling lambat 60hari sejak putusan ;6.

Sus/2019119) 1 (satu) rangkap fotocopy petikan Keputusan Walikota Pagar Alambeserta lampiran Nomor 821.2/65/KPTS/BKD/2010 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Pejabat di lingkungan PemerintahKota Pagar Alam tanggal 07 Juli 2010;120) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Sumpah beserta daftar dantanda tangan yang bersumpah pada tanggal 08 Juni 2010 yangditandatangani oleh Walikota Pagar Alam untuk Pegawai Negeri Sipilyang memangku jabatan baru di Pemerintah Kota Pagar Alam;121) 1 (satu) rangkap

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PegawaiNegeri Sipil, pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan : Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajid memperoleh izin lebih dahulu daripejabat , dari Peraturan tersebut Penggugat telah memenuhi kewajibandengan diterbitkannya Surat Keputusan No. /0/RO.HP/2011Tertanggal 21 November 2011 yang diterbitkan oleh Kepala BagianProtokol dan Perjalanan Provinsi Sulawesi Tengah

/PN.TPGPetunjuk Pelaksanan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang di dalam pasal3 PP No 45 Tahun 1999 ayat 1 telah merumuskan yaitu Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajio memperoleh ijin atau surat keteranganlebih dulu dari pejabat.

Bahwa Judex Factie sama sekali tidak mempertimbangkan halhalyang menyebabkan Terdakwa terjerumus kedalam tindak pidanapenyalahgunaan Narkotika golongan bagi diri sendiri bukankeinginan pribadi melainkan korban bujukan/rayuan oleh orang sipilyang memberikan sabusabu kepada Terdakwa yakni ditawari olehSdr.

Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang bekerja sebagaiDosen. ++ errr eee ee2. Bahwa Pemohon menikah dengan TERMOHON I, padatahun 1997 sebagaimana termaktub dalam Kutipan AktaNikah Nomor ; 479/24/1/1997 tertanggal 22 Januari 1997yang dikeluarkan oleh KUA . 3. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dan TERMOHONI dikarunia 2 (dua) orang anak.4.

Bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah terbitnyaAkta Kelahiran terbanding dari Dinas Kependudukan Catatan Sipilyang diterbitkan pada tanggal 23 Mei 2000 Nomor477/76/CS/V/2000 oleh terbanding II dahulu tergugat II yang manadalam Akta Kelahiran tersebut status terbanding dahulu tergugat terdaftar sebagai anak pertama dan yang lahir dari perkawinanParulian dengan Rosdiana Lie, padahal Rosdiana Lie sama sekallitidak pernah melahirkan anak baik anak lakilaki maupun anakperempuan ;3.

;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebutbertentangan dengan hukum Karena tidak ada satupun ketentuandalam PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan bahwa konsep dari Berita AcaraKlarifikasi/Konfirmasi harus menggunakan tulisan pemeriksaan secaratertutup. Akan tetapi dalam penjelasan ketentuan pasal 24 ayat (2) PPNomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil hanyaHalaman 17 dari21 halaman.

Bupati Bandung Barat agar Surat penjatuhan hukumandisiplin terhadap Penggugat menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor53 Tahun 2010 bukan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.Berdasarkan hal tersebut di atas maka Tergugat telah melanggarperaturan yang berlaku dan bertindak sewenangwenang serta tidakobjektif dan tidak netral karena berdasarkan Pasal 3 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tugas Tergugat yaitu memeriksa danmengambil keputusan atas banding administratif dari Pegawai Negeri Sipilyang

Putusan No.38/Pid.B/2016/PN.BtlPRATIWI dengan menyatakan apabila pembayaran sudah lunas makaakan mendapat Surat Pengantar Nota Dinas Calon Pegawai Negeri Sipilyang ada di Hologram/ Barcode sambil menunjukkan tiga lembar NotaDinas Calon Pegawai Negeri Sipil yang ada di Hologram/ Barcode, selainitu terdakwa menunjukkan kepada saksi RINAWATI PRATIWI dokumenberupa 1 (satu) bundel Nota Dinas KEMENPANRB DENGANPANSELNAS perihal Jadwal Keberangkatan Kerja KemenpanRB yangditerbitkan di Jakarta tanggal 07

CPNS) janji terdakwa tidak kunjung terealisasisehingga saksi merasa curiga maka kemudian ibu saksi yang bernamasaksi RUSMINI mencoba menanyakan hal tersebut kepada terdakwa laludijawab oleh terdakwa silahkan saja cek ke Pusat kalau mau nanti adapegawai pusat yang dipindahkan garagara ibu, dan kemudian terdakwa kembali berusaha meyakinkan saksi, saksi AFIDATUL UMMAH dan saksiRUSMINI dengan menyatakan apabila pembayaran sudah lunas makaakan mendapat Surat Pengantar Nota Dinas Calon Pegawai Negeri Sipilyang

mencoba menanyakan hal tersebut kepada terdakwa laludijawab oleh terdakwa dengan nada menekan silahkan saja cek kePusat kalau mau nanti ada pegawai pusat yang dipindahkan garagaraibu, dan kemudian terdakwa kembali berusaha meyakinkan saksi, saksiAFIDATUL UMMAH dan saksi RINAWATI PRATIWI dengan menyatakanapabila pembayaran sudah lunas maka akan mendapat Surat PengantarNota Dinas Calon Pegawai Negeri Sipil yang ada di Hologram/ Barcodesambil menunjukkan tiga lembar Nota Dinas Calon Pegawai Negeri Sipilyang

) poket narkotikajenis shabushabu tersebut dan mengamabilnya sedikit laluTerdakwa konsumsi setelah selesai Terdakwa membagi 1 (Satu)poket narkotika jenis shabushabu tersebut menjadi 2 (dua) poketsetelah itu Terdakwa masukkan kedalam plastik klip setelah ituTerdakwa simpan diatas almari dibawah bad cover, lalu Terdakwakeluar rumah untuk jalan jalan setelah itu Terdakwa pulang dan padasaat Terdakwa masuk kedalam rumah tibatiba ada anggotakepolisian dari Polres Kutai Barat yang menggunakan pakaian sipilyang

keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwamembenarkan dan tidak keberatan;Saksi HENDRIK GUNAWAN BARUS Als HENDRIK:Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik danketerangan yang Saksi berikan adalah benar;Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluargadan hubungan pekerjaan;Bahwa Saksi tau dengan Terdakwa pada saat penangkapan;Bahwa Saksi dan kedua teman Saksi yang bernama Deni SyahputraAls Denidan Fitrah Setiawan Als Fitra ditangkap oleh beberapa orang berpakaian sipilyang

dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b danhuruf c merupakan keputusan yang batal atau dapatdibatalkan.Keputusan Tata Usaha Negara/Keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2017;Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2019dan berlaku terhitung mulai tanggal (TMT) 10 Juni 2019,sehingga objek sengketa secara nyata telah bertentanganPasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

Bukti T.15Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, tanggal 13 September 2018;Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang discan, SuratEdaran Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 180/6867/SJ, tanggal 10 September 2018,tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur SipilNegara Yang Melakukan Tindak Pidana

IP, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang menerangkan bahwa di Loleo pada tanggal 17 Desember 2003 telahlahir Anak Korban anak ke tiga, perempuan dari ayah Anak Korban dan IbuSaksi 2.* Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kepada Anak Korbanberdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 400/270/PKMW/2020 UPTDPUSKESMAS RAWAT INAP WAIRORO tanggal 14 Juli 2020 yangditandatangani oleh dr.

Melanggar Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 TentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwaPemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karenamencapai batas usia pensiun, diberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan I ( satu ) tahun sebelum ia mencapai batas usia pensiuntersebut ; =~ == == = + = $= nn nnn none nb.

Jabatan struktural eselon II ; Menimbang, bahwa untuk perpanjangan batas usia pensiun pegawai negeri sipilyang sedang menduduki jabatan eselon II di Pemerintahan Kabupaten Flores Timur,kewenangannya ada pada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten, yang dalam hal iniadalah Bupati Flores Timur yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor:BKD.852.4/106/PP/2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipilatas nama Penggugat (bukti P.4 = T II.2); Menimbang, bahwa Objek sengketa II in litis

yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.2/003/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 NomorHalaman 18 dari 91 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR21.22.814.2/065/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/003/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/065/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Ismail.3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/003/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/065/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Ismail.4.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :180/6867/SJ tanggal 10 September 2018 tentang PenegakanHukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan TindakPidana Korupsi (fotokopi dari hasil print out);Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang

menurut Majelis Hakim pada pokoknya diketahui bahwaposisi Penggugat pada saat diberhentikan adalah merupakan staf atau fungsionalumum pada Dinas Pendidikan Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yangmenurut ketentuan tersebut di atas dipersamakan dengan Jabatan Administrasi(JA);Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objeksengketa in /itis dari segi wilayah, dapat diketahui dengan isu hukum: apakah objeksengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipilyang

PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JFahli utama.Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat halaman 3romawi V poin 3, Bukti P.4, Bukti P.7, Bukti P.8 dan Bukti P.9, maka diperoleh faktahukum yang menunjukkan bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipilyang ditugaskan atau ditempatkan di instansi daerah kabupaten yang merupakanfungsional umum pada Dinas Pendidikan Pemerintah kabupaten Pesisir Selatanyang dipersamakan dengan Jabatan Administrasi (JA);Menimbang

lanjut sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam permohonan tertanggal 5 November 2020yang diajukan oleh Pemohon, khususnya pada halaman 3 bagian ObjekPermohonan angka 10 disebutkan bahwa Pemohon Prinsipal atas nama Subri Sadalah paman kandung dari Titin Suryani, sedangkan ketika Pemohon Prinsipalhadir pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 23 November 2020menyatakan bahwa dirinya adalah paman kandung dari Andi Noprizal yangmerupakan mantan suami dari Sinta Arzaniah in casu Pegawai Negeri Sipilyang

Terdakwatersebut selanjutnya saksi mengetahui beratnya setelah melihat hasilpemeriksaan dari surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistikdengan berat shabushabu tersebut 0,0175 gram (nol koma nol satu tujuhlima gram) ;Bahwa saksi Jusriani, saksi Hismawati, saksi Basri, dan saksi Elmirantitersebut masih dalam taraf penyelidikan Polres Jeneponto dan apabiladitemukan alat bukti yang cukup maka akan ditingkatkan prosespenanganan kasusnya ;Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah seorang Pengawai Negeri Sipilyang

Sus/2014/PN.JOKriminalistik dengan berat shabushabu tersebut netto : 0,0175 gram (nolkoma nol satu tujuh lima gram) ; Bahwa saksi Jusriani, saksi Hismawati, saksi Basri, dan saksi Elmirantitersebut masih dalam taraf penyelidikan dan bila ditemukan alat bukti yangcukup maka akan ditingkatkan proses penanganan kasusnya ; Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah seorang Pengawai Negeri Sipilyang bertugas di kantor BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat danPemerintahan Desa) kabupaten Jeneponto dalam memiliki