Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 06-05-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 150/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 22 Agustus 2019 — Penggugat:
RISWAN,SPd
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
73 — 43
RISWAN,SPd
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
73 — 43
HukumTetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2630/V.1001/99,tertanggal 26 Desember 2018, perihal Tindak Lanjut Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, dan Kepala BKN ;Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor880/3712/SJ, tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan SanksiPemberhentian Tidak Dengan Hormat, Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pasal 250Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018 dan terhitung mulai tanggal 30September 2016 yang berarti Keputusan tersebut telah berlaku surut;Menimbang, bahwa Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa:Pasal 57Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalamKeputusan atau ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang menjadidasar
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 77/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
MUSLIM FATAHILLAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
50 — 33
MUSLIM FATAHILLAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
50 — 33
yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.2/073/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.Halaman 18 dari 93 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR21.22.814.2/281/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/073/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.2/281/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama MuslimFatahillah;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/073/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.2/281/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama MuslimFatahillah;Halaman 22 dari 93 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR4.
Register : 01-02-2018 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 23-05-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Bgl Tanggal 9 Mei 2018 — Penggugat:
NURYANA
Tergugat:
GUSNAWATI Binti RAMAWI Alm
47 — 26
NURYANA
Tergugat:
GUSNAWATI Binti RAMAWI Alm
47 — 26
Bahwa setelah beberapa hari kemudian, Tergugat bersama Anakkandungnya EDO kembali mendatangi Penggugat untuk menjemputuang muka atau panjar biaya pengurusan seleksi Pegawai Negeri Sipilyang dijanjikan oleh Tergugat dan Penggugat menyerahkan uangsebesar Rp. 25.000.000, kepada Tergugat dan anaknya di rumahPenggugat pada sekitar bulan April 2017, kemudian Tergugatmembuatkan kuitansi tanda terima uang panjar tersebut untukPenggugat dan setelah lebih kurang satu minggu kemudian TergugatHalaman 2 dari
Register : 17-07-2017 — Putus : 08-02-2018 — Upload : 18-10-2018
Putusan PN MANADO Nomor 245/Pdt.G/2017/PN Mnd Tanggal 8 Februari 2018 — -JOLLY TUWAIDAN, S.Kom lawan Pimpinan PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Manado
96 — 11
96 — 11
Satu Milyard rupiah ), hal ini merupakan kerugianakibat perbuatan tergugat yang telah menimbulkan Perasaan malubagi Penggugat karena kendaraan yang di ambil paksa oleh Tergugatdilakukan di depan umum, menimbulkan Stress dan Tertetakan, IsteriPenggugat mengalami Shock pada saat kejadian penarikan tersebut,banyak kerugian waktu yang terbuang percuma akibat Tergugat harusberurusan dengan Perusahaan Tergugat, di perlakukan dengan tidaksopan oleh Tergugat, harga diri Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 02-01-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 17-06-2019
Putusan PA SUKOHARJO Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Skh Tanggal 13 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
118 — 24
118 — 24
Pemohon dalam repliknya pada pokoknya menolakatas eksepsi yang diajukan oleh Termohon;Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya pada pokoknya tetapsebagaimana dalam eksepsinya;Menimbang, bahwa alasan eksepsi pada angka 1 menurut Majelis Hakim15merupakan bantahan terhadap dalil permohonan Pemohon yang berarti sudahmasuk dalam pokok perkara oleh karenanya harus ditolak;Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Rebublik Indonesia Nomor 10Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 28-10-2014 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 28-09-2015
Putusan PA PATI Nomor 2085/Pdt.G/2014/PA.Pt Tanggal 6 Agustus 2015 — Pemohon
Termohon
67 — 1
67 — 1
Dalam gugatan dan jawabanTergugat dan Penggugat serta para saksi Penggugat dan para saksi Tergugattelah menyatakan bahwa Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dantinggal di Xxxxxxx Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Pati, sehinggaPenggugat tergolong isteri yang tidak nusyuz, karena itu Penggugat tetap berhakuntuk memperoleh nafkah iddah karena itu Majelis Hakim mewajibkan kepadaTergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berpenghasilan bersih setiap bulannya
Register : 28-08-2012 — Putus : 16-12-2013 — Upload : 26-03-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.49457/PP/M.XII/99/2013 Tanggal 16 Desember 2013 — Penggugat dan Tergugat
173 — 111
173 — 111
Sebagai contoh seorang pegawai negeri sipilyang melakukan kejahatan pidana, diputus dengan putusan Hakim pidana dan mendapatkan vonispidana, kemudian berdasarkan putusan tersebut pegawai negeri sipil tersebut diproses secaraadministrasi berupa pemecatan;e bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang dilakukan oleh Tergugat adalahrasional dan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu, Pasal 13 ayat (1) jo Pasal 13 ayat(5) Undangundang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Register : 01-03-2013 — Putus : 23-07-2013 — Upload : 03-10-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 37/G/2013/PTUN.SBY Tanggal 23 Juli 2013 — H. HARI SUPRIJANTO, SP melawan KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PONOROGO
46 — 57
46 — 57
Kepala, Lektor yang ditugaskan secara penuh padaperguruan tinggi ; 3 Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden ; Menimbang, bahwa jabatan yang dijabat oleh Penggugat sebagai PenyuluhPertanian, perpanjangan batas usia pensiunnya diatur dalam Ketentuan Pasal 1 PeraturanPresiden RI No. 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PegawaiNegeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, PenyuluhPerikanan, dan Penyuluh Kehutanan, yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 16-12-2020 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 16-06-2021
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 19/G/2020/PT.TUN.JKT Tanggal 25 Mei 2021 — ARIFIN; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
354 — 340
354 — 340
No. ista20e0)r TUN.JKT.oy , ay& S&S~~ Yy > Yyy SS> >ceywyyy~~= tanggal 29 Juli 2020 yang ~memutuskan memperkuat hukuman disiplinyy o> 4S=wyyA=>Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pebawai Negeri Sipilyang dijatuhkan kepada ARIFIN, S.Ag (Penggugat), karefia Penggugat terbuktimelakukan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk Kerja tanpa alasan yang7 Sa h sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bularDesember 2019 selama 118a hari kerja atau lebih dari 46 hari kerja dan tidak melaksanakan
Putus : 31-10-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1919 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 31 Oktober 2011 — FERRY MILIYAN Als. FERRY Bin MILION
27 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putri Mayanda Sari lahir pada tanggal 22 Agustus 1992, danMenimbang bahwa dipersidangan seorang ahli yang berasal Petugas Pencatatan Sipilyang telah menjelaskan yang pada pokoknya memang pada tanggal 13 Oktober 2010telah dikeluarkan Akta Kelahiran an.
Register : 30-11-2020 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA Tanggal 26 April 2021 — Penggugat:
Ihda Misla
Tergugat:
Bupati Kabupaten Aceh Tengah
253 — 168
Ihda Misla
Tergugat:
Bupati Kabupaten Aceh Tengah
253 — 168
tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan termasuk dalam prosedur pemberhentianHalaman 52 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNAkarena melakukan tindak pidana/penyelewenagan yang diatur dalam Pasal 266ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 danPasal 18 huruf a Peraturan BKN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 yangmengatur sebagai berikut :Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipilyang
Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Presiden bagi Pegawai Negeri Sipilyang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi utama, Jabatan Pimpinan Tinggimadya, dan Jabatan Fungsional ahli utama ; atauPejabat yang Berwenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian bagiPegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi pratama,Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional ahliutama.Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan yang terkait denganprosedur penerbitan Objek Sengketa adalah sebagai
Putus : 22-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 PK/TUN/2014 Tanggal 22 Oktober 2014 — HERY WIBADI VS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
63 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
atas Keputusan Mentert Keuangan Nomor: 155/KMK.01/UP.7/2009tanggal 29 April 2009 berupa pemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat yaitu HeryWibadi NIP. 060079004;3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor: 042/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang perubahan Jenis HukumanDisiplin Menteri Keuangan Nomor: 155/KMK.01/UP.7/2009 tanggal 29 April2009 berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 11-04-2014 — Putus : 12-05-2014 — Upload : 04-11-2014
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 25/Pdt.P/2014/PN Mkd Tanggal 12 Mei 2014 — DIMAS ERMA SETIAWAN
52 — 12
52 — 12
tertulis DIMAS SETIYAWANagar dirubah sedemikian rupa menjadi DIMAS ERMA SETIAWAN, yang dalam amarPenetapan ini akan diganti dengan redaksional kalimat yang lebih menegaskan lingkupkewenangan Pejabat Pencatatan Sipil di maksud terkait kegiatan pencatatan atasperubahan nama sesuai norma ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf b Perpres No. 25 Tahun262008, yaitu sebagai berikut : ...untuk membuat catatan pinggir mengenai perubahannama tersebut pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipilyang
Register : 09-05-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PA KARAWANG Nomor 1091/Pdt.G/2017/PA.Krw Tanggal 12 September 2017 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
33 — 3
33 — 3
dirasakan keduanya atau salah satunya, dalamkeadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapatHalaman 27 dari 30 Ptsn.No.1091/Padt.G/2017/PA.Krwmenyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang berkepanjangan,daripada tetap mempertahankan perkawinan yang telah rapuh, hal manasejalan dengan maksud kaidah fighiyyah:syd ida pio ide ub alladlArtinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkanKemaslahatan.Menimbang, bahwa Penggugat ternyata Sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 10-07-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 07-11-2019
Putusan PA KENDARI Nomor 0400/Pdt.G/2017/PA.Kdi Tanggal 31 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
53 — 23
53 — 23
Penggugat Rekonvensi mengajukan dalildalil padapokoknya sebagai berikut:Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak tegas seluruh dalil gugatanpermohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali terhadapdalil yang diakui kKebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Konvensi di atasdianggap dipergunakan kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidakterpisahkan dengan dalildalil gugatan rekonvensi ini;Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah istri seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 24-01-2011 — Putus : 23-05-2011 — Upload : 15-06-2011
Putusan PA PONTIANAK Nomor 111/Pdt.G/2011/PA.Ptk Tanggal 23 Mei 2011 — Drs. ISMAIL, M. Si bin H.M. GHUFRAN V Dra. NILA KARTINI bin H. MUFTADJI
14 — 0
14 — 0
Tergugat Rekonvensiadalah sebesar Rp.3.067.800,(tiga juta enam puluh tujuh ribu rupiah), namun karena adapotongan yang dibayar dari gaji Tergugat Rekonvensi tersebut (P.9 berikut lampirannyadan P.10) sehingga sisa gaji Tergugat Rekonvensi sisa Rp.897.000, (delapan ratus tiga28puluh tujuh ribu rupiah) namun potonganpotongan ada jangka waktunya lagi pulaTergugat Rekonvensi ada penghasilan lain sebagaimana telah dipertimbangkansebelumnya, namun Penggugat Rekonvensi juga berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 13-06-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 38/Pdt.G/2017/PN Mjk Tanggal 10 Oktober 2017 — Penggugat:
WILDA SILFIA ARTIKA binti SUDARMAJI
Tergugat:
BAMBANG SETIAWAN bin FX RUSLI
150 — 13
WILDA SILFIA ARTIKA binti SUDARMAJI
Tergugat:
BAMBANG SETIAWAN bin FX RUSLI
150 — 13
Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatifmengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian untukmelaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan Kutipan AktaPerceraian Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa kendatipun petitum aquo tidak ada dicantumkandidalam gugatan, namun mengingat bahwa putusan merupakan suatuinsttumen pembelajaran hukum
Register : 02-04-2012 — Putus : 27-06-2012 — Upload : 23-07-2012
Putusan PTUN MEDAN Nomor 25/G/2012/PTUNMDN Tanggal 27 Juni 2012 — MULIATER TARIHORAN : BUPATI TAPANULI TENGAH
114 — 55
114 — 55
diselesaikan melalui upaya bandingadministratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dan di dalam PenjelasanPasal 35 ayat (2) tersebut dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil golongan tertentuyang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaansendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dapatmengajukan Upaya Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, danperaturan perundangundangan yang mengatur perihal Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 01-12-2016 — Putus : 29-05-2017 — Upload : 29-06-2019
Putusan PA MARTAPURA Nomor 0811/Pdt.G/2016/PA.Mtp Tanggal 29 Mei 2017 — Penggugat melawan Tergugat
68 — 8
68 — 8
Oleh karena itu pelaksanaankedua Pemerintah Pemerintah tersebut, termasuk pembagian gaji Pegawai Negeri Sipilyang bercerai, menjadi wewenang Pejabat yang ditentukan oleh Peraturan tersebut ,sehingga apabila terjadi sengketa mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintahtersebut menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenangPengadilan Agama, sehingga dalam perkara a quo Majelis Hakim menetapkan kepadaTergugat untuk memberikan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya diluardari biaya
Register : 28-06-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PA MAMUJU Nomor 222/Pdt.G/2021/PA. Mmj Tanggal 7 Oktober 2021 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 16
22 — 16
MmjBahwa dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor : 45 tahun 1990 tersebut,sangat jelas bahwa menyangkut masalah perizinan bagi Pegawai Negeri Sipilyang akan melangsungkan perceraian adalah besifat wajib dipenuhi terlebihdahulu sebagai persyaratan mengajukan Permohonan cerail;Bahwa ternyata Pemohon dalam surat Permohonannya tidak dilampiri surat Izinuntuk melangsungkan perceraiannya dengan isterinya (Termohon), hal manamembuktikan kalau persyaratan formal mengajukan Permohonan perceraianyang diajukan